Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa

2012
06.18

MAKALAH KEWARGANEGARAAN

IDEOLOGI PANCASILA

 

 

Disusun Oleh  :

KELAS K

                                    Tia Ersanti Wardhani              115100901111010

M. Sindung Permana              115100901111014

Desty Widyastuti                    115100901111016

Desi Ivanastuti                        115100901111018

 

 

 

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2012

KATA PENGANTAR

 

Assalammualaikum Wr.Wb

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan banyak nikmatNya kepada kami.Sehingga kami mampu menyelesaikan Makalah Kewarganegaraan ini sesuai dengan waktu yang kami rencanakan.Makalah ini kami buat dalam rangka memenuhi salah satu syarat penilaian mata kuliah Kewarganegaraan, yang meliputi nilai tugas, nilai kelompok, nilai individu, dan nilai keaktifan.

Penyusunan makalah ini tidak berniat untuk mengubah materi yang sudah tersusun. Namun, hanya lebih pendekatan pada study banding atau membandingkan beberapa materi yang sama dari berbagai referensi. Yang diharapkan semoga dapat memberi tambahan pada hal yang terkait dengan Kepentingan Pendidikan Kewarganegaraan dalam perkembangan Negara Indonesia di Era Reformasi.

Pembuatan makalah ini menggunakan metode study pustaka, yaitu mengumpulkan dan mengkaji materi Pendidikan Kewarganegaraan dari berbagai referensi.Kami gunakan metode pengumpulan data ini, agar makalah yang kami susun dapat memberikan informasi yang akurat.

Penyampaian pembandingan materi dari referensi yang satu dengan yang lainnya akan menyatu dalam satu makalah kami. Sehingga tidak ada perombakan total dari buku aslinya.

Kami sebagai penyusun pastinya tidak pernah lepas dari kesalahan.Begitu pula dalam penyusunan makalah ini, yang mempunyai banyak kekurangan.Oleh karena itu, kami mohon maaf atas segala kekurangannya.

Kami ucapkan terima kasih kepada Iman Prajogo Raharjo, Ir,Ms sebagai pengajar mata kuliah Kewarganegaraan yang telah membimbing kami dalam penyusunan makalah ini, tidak lupa pula kepada rekan – rekan yang telah ikut berpartisipasi. Sehingga makalah ini selesai tepat pada waktunya.

 

 

 

Penyusun

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

 

 

Mempelajari Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, ajaran tentang nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia adalah kewajiban moral seluruh warga negara Indonesia.Pancasila yang benar dan sah (otentik) adalah yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.Hal itu ditegaskan melalui Instruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968, tanggal 13 April 1968.Penegasan tersebut diperlukan untuk menghindari tata urutan atau rumusan sistematik yang berbeda, yang dapat menimbulkan kerancuan pendapat tentang isi Pancasila yang benar dan sesungguhnya.

Dalam rangka mempelajari Pancasila, disarankan melalui dua pendekatan yang semestinya dilakukan untuk memperoleh pemahaman secara utuh dan menyeluruh mengenai Pancasila.Pendekatan tersebut adalah pendekatan yuridis-konstitusional dan pendekatan komprehensif.

Pendekatan yuridis-konstitusional diperlukan guna meningkatkan kesadaran akan peranan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan karenanya mengikat seluruh bangsa dan negara Indonesia untuk melaksanakannya. Pelaksanaan Pancasila mengandaikan tumbuh dan berkembangnya pengertian, penghayatan dan pengamalannya dalam keseharian hidup kita secara individual maupun sosial selaku warga negara Indonesia.

Pendekatan komprehensif diperlukan untuk memahami aneka fungsi dan kedudukan Pancasila yang didasarkan pada nilai historis dan yuridis-konstitusional Pancasila: sebagai dasar negara, ideologi, ajaran tentang nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Telaah tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa selain merupakan philosphische grondslaag (Bld), dasar filsafat negara Republik Indonesia, Pancasila pun merupakan satu kesatuan sistem filsafat bangsa atau pandangan hidup bangsa (Ing: way of life; Jer: weltanschauung).

Maka tinjauan historis dan filosofis juga dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mengarah pada hakikat nilai-nilai budaya bangsa yang dikandung Pancasila sebagai suatu sistem filsafat.Pancasila adalah keniscayaan sejarah yang dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kendati demikian, tinjauan filosofis tidak hendak mengabaikan sumbangan budi-nurani terhadap aspek-aspek religius dalam Pancasila (Lapasila, 1986:13-14): “Dengan tercantumnya Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dalam Pancasila, Pancasila sebenarnya telah membentuk dirinya sendiri sebagai suatu ruang lingkup filsafat dan religi. Karena hanya sistem filsafat dan religi yang mempunyai ruang lingkup pembahasan tentang Ketuhanan yang Maha Esa.Dengan demikian secara ‘inheren’ Pancasila mengandung watak filosofis dan aspek-aspek religius, sehingga pendekatan filosofis dan religius adalah konsekuensi dari essensia Pancasila sendiri yang mengandung unsur filsafat dan aspek religius.Karenanya, cara pembahasan yang terbatas pada bidang ilmiah semata-mata belum relevan dengan Pancasila.”

Ideologi sebagai landasan suatu bangsa dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa tersebut.Didunia ini terdapat berbagai macam ideologi yang telah berkembang dan dianut oleh berbagai Negara dibelahan dunia ini.Indonesia sebagai Negara yang mempunyai dasar Negara pancasila juga memiliki ideologi pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila yang sila-silanya diamanatkan dalam pembukaan UDD 1945 telah menjadi kesepakatan nasional sejak ditetapkan tanggal 18 agustus 1945 dan akan terus berlanjut sepanjang sejarah Negara republik Indonesia.

Ideologi pancasila yang dianut dan diamalkan  oleh bangsa Indonesia di harapkan mampu melindungi bangsa Indonesia dari pengaruh-pengaruh buruk globalisasi. Ideologi pancasila yang bersifat terbuka menerima segala hal yang datang dari luar namun dapat memfilternya.Dengan tetap berpedoman pada pancasila diharapkan bangsa Indonesia dapat membentengi diri dari segala hal buruk yang datang dari luar yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.Kedudukan pancasila sebagai ideologi menuntut kesetiaan, nasionalisme, dan patriotisme warga Negaranya dalam menjunjung tinggi nilai-nilai panasila. Ideologi pancasila menceminkan cara berpikir masyarakat Indonesia dan juga membentuk masyarakat Indonesia menuju cita-cita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun tujuan dari pembuatan makalah yang membahas ideologi pancasila ini adalah untuk lebih mengenal tentang begaimana kedudukan pencasila itu sebagai ideologi Negara dan lebih mendalami makna ideologi pancasila bagi bangsa Indonesia serta untuk memenuhi tugas kewarganegaraan yang diberikan oleh pengajar kami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

2.1.   Pengertian Pancasila

Guna memahami pancasila sebagai ideologi secara lebih baik, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu apa itu pancasila. Banyak tokoh nasional yang telah merumuskan konsep pancasila sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Namun jika dicermati secara umum definisi konsep tersebut relatif sama berikut adalah beberapa pengertian pancasila yang dikemukakan oleh beberapa ahli :

 

Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi, asas, dasar atau  peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik.

 

Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun temurun yang sekian abad lamanya  terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian pancasila tidak saja falsafah Negara, tetapi luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia.

 

Pancasila adalah dasar falsafah NegaraIndonesia.Berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan bahwa pancasila pada hakiakatnya merupakan dasar falsafah dan ideologi Negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambing persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa  dan Negara Indonesia.

 

Pada tanggal 1 juli 1945, dalam siding BPUPKI, pancasila yang memiliki arti lima asas dasar digunakan oleh Presiden Soekarno untuk memberi nama lima prinsip dasar Negara Indonesia yang diusulkannya. Perkataan tersebut disampaikan oleh temannya, seorang ahli bahasa yang duduk disamping Ir. Soekaro yaitu Muhammad Yamin.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan keesokan harinya (pada tanggal 18 Agustus 1945) mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang di dalamnya memuat isi rumusan lima prinsip dasar Negara yang diberi nama pancasila. Sejak saat itulah perkataan pancasila menjadi bahasa Indonesia dan dijadikan sebagai istilah yang sudah umum.

Istilah “Pancasila” pertama kali dapat ditemukan dalam buku Sutasoma karangan P antular yang ditulis pada zaman majapahit abad ke 14.dalam buku tersebut, istilah pancasila diartikan sebagai lima perintah kesusilaan (pancasila kiama), yang berisi lima larangan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

Selanjutnya istilah “sila” itu sendiri dapat diartikan sebagai aturan yang melatarbelakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab (sopan-santun), dasar, akhlak, dan moral.Pancasila diusulkan oleh Ir. Soekarno sebagai dasar Negara pada sedang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945.

Sejak saat itu pula pancasila digunakan sebagai nama dari dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, meskipun untuk itu terdapat beberapa tata urut dan rumusan yang berbeda. Sejarah rumusan pancasila itu tidak dapat kita pisahkan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan tidak dapat pula dipisahkan dari sejarah perumusan undang-undang dasar 1945.

 

 

 

Pada tanggal 7 September 1944 Jepang memberikan janji kemerdekaan bagi Indonesia melalui perdana menteri Koiso, hal in dilakukan karena Jepang secara terus menerus menderita kekalahan perang dari sekutu.Janji tersebut kemudian diumumkan oleh Jenderal kumakhichi Horada tanggal 1 Maret 1945 yang mencanangkan pembentukan badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Sebagai realisasi janji tersebut pada tanggal 29 April 1945 kepala pemerintahan Jepang untuk jawa (Gunseikan) membentuk BPUPKI dengan anggota sebanyak 60 orang yang merupakan wakil atau mencerminkan suku/ golongan yang tersebar diwilayah Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Dr. Radjiman Widyodiningrat, wakil ketua R.P. Suroso, dan pejabat yang mewakili pemerintahan Jepang Tuan Hachibangase. Dalam melaksanakan tugasnya dibentuk beberapa panitia kecil, antara lain panitia sembilan dan panitia perancang UUD. Inilah langkah awal dalam sejarah perumusan pancasila sebagai dasar negara. Secara ringkas proses perumusan tersebut adalah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Setelah menyampaikan pidatonya, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan usul tertulis rancangan undang-undang dasar yang di dalamnya tercantum rumusan lima asas dasar negara yang berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumusan lima dasar negara (Pancasila) tersebut kemudian dikembangkan oleh “Panitia 9” yang lazim disebut demikian karena beranggotakan sembilan orang tokoh nasional, yakni para wakil dari golongan Islam dan Nasionalisme. Mereka adalah: Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Muzakir, H.A. Salim, Mr. Achmad Subardjo, K.H. Wachid Hasjim, Mr. Muhammad Yamin. Rumusan sistematis dasar negara oleh “Panitia 9” itu tercantum dalam suatu naskah Mukadimah yang kemudian dikenal sebagai “Piagam Jakarta”, yaitu:

1.   Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemelukknya,

2.   Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab,

3.   Persatuan Indonesia,

4.   Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,

5.   Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

 

Dalam sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945, “Piagam Jakarta” diterima sebagai rancangan Mukadimah hukum dasar (konstitusi) Negara Republik Indonesia. Panitia kecil pada sidang PPKI tanggal 22 Juni 1945 memberi usulan rumusan dasar negara adalah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

Sistematika dasar negara (Pancasila) pada tanggal 18 Agustus disempurnakan dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menjadi adalah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Rumusan inilah yang kemudian dijadikan dasar Negara hingga sekarang bahkan hingga akhir perjalanan bangsa Indonesia.Bangsa Indonesia bertekad bahwa pancasila sebagai dasar negara tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR hasil pemilu.Jika mengubah dasar negara pancasila berarti membubarkan negara hasil proklamasi (Tap MPRS No.XX/MPRS/1966).

 

 

 

Dalam kedua konstitusi yang pernah menggantikan UUD 1945 tersebutdirumuskan secara ‘lebih singkat’ menjadi:

  1. Pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Perikemanusiaan
  3. Kebangsaan
  4. Kerakyatan
  5. Keadilan sosial

Sementara itu di kalangan masyarakat pun terjadi kecenderungan menyingkat rumusan Pancasila dengan alasan praktis/ pragmatis atau untuk lebih mengingatnya dengan variasi sebagai berikut:

  1. Ketuhanan
  2. Kemanusiaan
  3. Kebangsaan
  4. Kerakyatan atau Kedaulatan Rakyat
  5. Keadilan sosial

Keanekaragaman rumusan dan atau sistematika Pancasila itu bahkan tetap berlangsung sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang secara implisit tentu mengandung pula pengertian bahwa rumusan Pancasila harus sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Rumusan yang beraneka ragam itu selain membuktikan bahwa jiwa Pancasila tetap terkandung dalam setiap konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, juga memungkinkan terjadinya penafsiran individual yang membahayakan kelestariannya sebagai dasar negara, ideologi, ajaran tentang nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Menyadari bahaya tersebut, pada tanggal 13 April 1968, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968 yang menyeragamkan tata urutan Pancasila seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

 

 

 

Meskipun nama “Pancasila” tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945 sebagai dasar negara, tetapi pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 itu secara jelas disebutkan bahwa dasar negara Indonesia adalah keseluruhan nilai yang dikandung Pancasila.

Dengan demikian tepatlah pernyataan Darji Darmodihardjo mengatakan bahwa secara yuridis-konstitusional, “Pancasila adalah Dasar Negara yang dipergunakan sebagai dasar mengatur-menyelenggarakan pemerintahan negara. … Mengingat bahwa Pancasila adalah Dasar Negara, maka mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai Dasar Negara mempunyai sifat imperatif/ memaksa, artinya setiap warga negara Indonesia harus tunduk-taat kepadanya. Siapa saja yang melanggar Pancasila sebagai Dasar Negara, ia harus ditindak menurut hukum, yakni hukum yang berlaku di Negara Indonesia.”

Pernyataan tersebut sesuai dengan posisi Pancasila sebagai sumber tertinggi tertib hukum atau sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, segala hukum di Indonesia harus bersumber pada Pancasila, sehingga dalam konteks sebagai negara yang berdasarkan hukum (Rechtsstaat), Negara dan Pemerintah Indonesia ‘tunduk’ kepada Pancasila sebagai ‘kekuasaan’ tertinggi.

Dalam kedudukan tersebut, Pancasila juga menjadi pedoman untuk menafsirkan UUD 1945 dan atau penjabarannya melalui peraturan-peraturan operasional lain di bawahnya, termasuk kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan pemerintah di bidang pembangunan, dengan peran serta aktif seluruh warga negara.

Oleh karena itu dapatlah dimengerti bahwa seluruh undang-undang, peraturan-peraturan operasional dan atau hukum lain yang mengikutinya bukan hanya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, sebagaimana dimaksudkan oleh Kirdi Dipoyudo “… tetapi sejauh mungkin juga selaras dengan Pancasila dan dijiwai olehnya …” sedemikian rupa sehingga seluruh hukum itu merupakan jaminan terhadap penjabaran, pelaksanaan, penerapan Pancasila.

Demikianlah tinjauan historis dan yuridis-konstitusional secara singkat yang memberikan pengertian bahwa Pancasila yang otentik (resmi/ sah) adalah Pancasila sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.Pelaksanaan dan pengamanannya sebagai dasar negara bersifat imperatif/ memaksa, karena pelanggaran terhadapnya dapt dikenai tindakan berdasarkan hukum positif yang pada dasarnya merupakan jaminan penjabaran, pelaksanaan dan penerapan Pancasila.

Pemilihan Pancasila sebagai dasar negara oleh the founding fathers Republik Indonesia patut disyukuri oleh segenap rakyat Indonesia karena ia bersumber pada nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri atau yang dengan terminologi von Savigny disebut sebagai jiwa bangsa (volkgeist). Namun hal itu tidak akan berarti apa-apa bila Pancasila tidak dilaksanakan dalam keseharian hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedemikian rupa dengan meletakkan Pancasila secara proporsional sebagai dasar negara, ideologi, ajaran tentang nilai-nilai budaya bangsa dan pandangan hidup bangsa.

 

 

 

Secara yuridis-konstitusional, Pancasila adalah dasar negara. Namun secara multidimensional, ia memiliki berbagai sebutan (fungsi/ posisi) yang sesuai pula dengan esensi dan eksistensinya sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Karena itu Pancasila sering disebut dan dipahami sebagai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebutan yang beraneka ragam itu mencerminkan kenyataan bahwa Pancasila adalah dasar negara yang bersifat terbuka.Pancasila tidak bersifat kaku (rigid), melainkan luwes karena mengandung nilai-nilai universal yang praktis (tidak utopis) serta bersumber pada nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia.Maka keanekaragaman fungsi Pancasila tersebut merupakan konsekuensi logis dari esensinya sebagai satu kesatuan sistem filsafat (philosophical way of thinking) milik sendiri yang dipilih oleh bangsa Indonesia untuk dijadikan dasar negara (dasar filsafat negara atau philosophische gronslaag negara dan atau ideologi negara/ staatside).

Meskipun demikian, dalam tugas dan kewajiban luhur melaksanakan serta mengamankan Pancasila sebagai dasar negara itu, kita perlu mewaspadai kemungkinan berjangkitnya pengertian yang sesat mengenai Pancasila yang direkayasa demi kepentingan pribadi dan atau golongan tertentu yang justru dapat mengaburkan fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara. Karena itu tepatlah yang dianjurkan Darji Darmodihardjo berdasarkan pengalaman sejarah bangsa dan negara kita, yaitu bahwa “… dalam mencari kebenaran Pancasila sebagai philosophical way of thinking atau philosophical system tidaklah perlu sampai menimbulkan pertentangan dan persengketaan apalagi perpecahan.”

Pancasila diharapkan tidak dimengerti melulu sebagai indoktrinasi yang bersifat imperatif karena fungsi pokoknya, tetapi yang juga perlu diintenalisasi ke dalam batin setiap dan seluruh warga negara Indonesia karena ‘fungsi penyertanya’ yang justru merupakan sumber Pancasila sebagai dasar negara.

Dipandang dari segi hukum, kedudukan dan fungsi dasar negara dalam pengertian yuridis-ketatanegaraan sebenarnya sudah sangat kuat karena pelaksanaan dan pengamalannya sudah terkandung pula di dalamnya.Tetapi tidak demikian halnya dengan Pancasila secara multidimensional.

Sebagaimana kita ketahui dari sejarah kelahirannya, Pancasila digali dari sosio-budaya Indonesia, baik secara perorangan maupun kolektif, kemudian ditetapkan secara implisit sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Mengenai kekokohan Pancasila yang bersifat kekal-abadi (Pancasila dalam arti statis sebagai dasar negara), Ir. Soekarno mengatakan: “Sudah jelas, kalau kita mau mencari suatu dasar yang statis, maka dasar yang statis itu haruslah terdiri dari elemen-elemen yang ada jiwa Indonesia.”

Namun Pancasila bukanlah dasar negara yang hanya bersifat statis, melainkan dinamis karena ia pun menjadi pandangan hidup, filsafat bangsa, ideologi nasional, kepribadian bangsa, sumber dari segala sumber tertib hukum, tujuan negara, perjanjian luhur bangsa Indonesia, yang menuntut pelaksanaan dan pengamanannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam praksis kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, peranan atau implementasi Pancasila secara multidimensional itu dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pancasila sering disebut dasar falsafah negara (dasar filsafat negara) dan ideologi negara.Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan dan mengatur penyelenggaraan negara.Konsep-konsep pancasila tentang kehidupan bernegara yang disebut citra hukum (staatsidee) merupakan cita hukum yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila juga mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai pokok atau kaidah negara yang mendasar (fundamental norm).Kedudukan pancasila sebagai dasar negara bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR-DPR hasil pemilihan umum mengubah pancasila berarti membubarkan negara kesatuan republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pancasila sebagai kaidah negara yang fundamental berarti bahwa hukum dasar tertulis (UUD), hukum tidak tertulis (konvensi), dan semua hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Republik Indonesia haurs bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental tersebut.

 

 

 

Dalam kehdupan berbangsa dan bernegara, perlu dipahami konsep, prinsip dan nilai yang terkandung di dalam pancasila supaya dapat diimplementasikan dengan tepat.Namun sebaiknya perlu diyakini terlebih dahulu bahwa pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara kesatuan republik Indonesia yang beragam suku, agama, ras, dan golongannya.  Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara bagi negara kesatuan Republik Indonesia dengan alasan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam kedudukan sebagai dasar negara, pancasila menjadi sumber hukum yang berlaku di Indonesia.Dengan demikian, segala peraturan perundang-undangan harus merupakan penjabaran dari prinsip-prinsip yang terkandung di dalam pancasila.Segala peraturan perundang-undangan yang tidak kompatibel dan atau mengacu pada pancasila dapat dinyatakan batal demi hukum.

Pancasila sebagai dasar negara ditransformasikan menjadi norma hukum yang bersifat memaksa, mengikat, dan mengandung sanksi. Oleh sebab itu, perlu diupayakan law enforcement terhadpa segala hukum yang merupakan penjabaran dari dasar negara pancasila.

 

 

 

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, salah satu pepatan yang sering kita dengar adalah “berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ketepian”, yang berarti “bersakit-sakit dahulu, bersenang kemudian”.Pepatah tersebut mengandung makna bahwa jika kita berprestasi, maka prestasi itu harus dicapai lewat kerja keras dan usaha tanpa kenal lelah karena sukses tidak datang dengan sendirinya. Apabila pepatah tersebut diyakini dan kemudian dijadikan pegangan hidup seseorang, maka ia berkembang menjadi pandangan hidup yang oleh Bung Karno disebut sebagai “levens beschouwing”.

Apabila pandangan hidup tersebut memiliki kebenaran dan diyakini dapat mengantar kepada kehidupan yang sejahtera dan bahagia, maka ia dapat dikembangkan menjadi pandangan  hidup masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan dunia sehingga disebut “welstancahuung”. Jerman pada masa hitler juga mengangkat national sozialistische welstancahuung sebagai dasar negaranya, Jepang “Tennoo Koodo Seishin”, cina pada masa Sun Yat Sen “San Min Chui dan Indonesia Pancasila sebagai Welstanschuung-Nya.

Karena nilai yang terkandung di dalam pancasila tidak lain adalah kristalisasi dari nilai-nilai yang terdapat dalam berbagai pandangan hidup masyarakat, maka sesungguhnya pancasila itu sendiri mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut nyata hidup di dalam masyarkaat dan dipergunakan sebagai pegangan dalam bersikap dan bertingkah laku serta menentukan tindakan dalam menghadpai berbagai persoalan. Dengan kata lain, pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kegiatan di dalam segala bidang. Semua tingkah laku dan perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dan sila-sila pancasila.

 

 

 

 

 

Kata “ligatur” berasal dari bahasa latin-ligatura yang berarti sesuatu yang mengikat. Prof. Dr. Roland peanok, dalam bukunya “Democratic poltical theory” memberi makna ligatur sebagai “ikatan budaya” atau “cultural bond”. Jadi, ligature merupakan ikatan budaya yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat, bukan karena paksaan. Ikatan tersebut dianggap perlu dan penting untuk menjaga keutuhan dan kesatuan masyarakat misalnya, adanya kebiasaan membangun rumah dengan gotong-royong pada masyarakat tertentu bertujuan untuk menunjukkan sikap kebersamaan dan meringankan beban orang lain. Karena masayarakat menyadari, memahami dan menyakini tujuan kebiasaan tersebut, maka selanjutnya mereka mau menerapkannya dalam kehdupan sehari-hari dengan sukarela dan “legowo”.

Pancasila disebut sebagai ligature bangsa Indonesia karena selama ini nilai-nilai pancasila mampu memenuhi criteria:

 

 

Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila merupakna denominator dari nilai-nilai yang berkembang dan dimiliki oleh masyarkat sehingga memiliki daya rekat yang kuat, karena memang dirasa sebagai miliknya.Sebagai contoh, sila ketuhaan yagn maha esa merupakan denominator dari berbagai agama dan berbagai kepercayaan yang berkembang di Indonesia.Setiap anggota masyarakat memiliki kewajiban untuk beriman dan bertakwa kepada-Ny sesuai dengan agama dan kepercayaanya.Hal ini dapat diterima baik oleh masyarkat, sehingga silapertama pancasila memiliki daya perekat bangsa untuk kepentingan bersama dari beragam agama dan kepercayaan yang tersebar diseluruh Indonesia.

 

 

 

 

 

The founding fathers pada waktu merancang berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia membahas dasar negara yang akan didirikan. Setelah dicari kesekapatan bahwa pancasila merupakna prinsip dasar dan nilai dasar yang mempribadi dalam masyarakat serta merupakan living reality, maka pancasial sekalitus menjadi jati diri bangsa Indonesia.

Jati diri bangsa adalah pandangan hidup yang berkembang di dalam masyarakat yang menjadi kesepakatan bersama, berisi konsep, prinsip dan nilai dasar yang diangkat menjadi dasar Negara sebagai landasan statis, ideologi nasional, dan sebagai landasan dinamis bagi bangsa yang bersangkutan dalam menghadapi segala permasalahan menuju cita-citanya.

Jadi diri bangsa Indonesia tiada lain adalah pancasila yang bersifat khusus, otentik dan orisinil yagn membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain.

Sekarang dan dimasa yangakan datang, kita semua harus secara kontinu berupaya untuk menemukan cara-cara bagaimana mempertahankan dan memperkokoh jati diri bangsa di tengah arus perubahan globalisasi yang cenderung menembus sekat-sekat antar budaya dan bangsa. Oleh sebab itu, pengimplementasian nilai-nilai pancasila secara nyata dalam kehidupan sehari-hari menjadi suatu kemendesakan demi memperkokoh dan melestarikan jati diri bangsa serta menjamin tetap tegaknya integritas bangsa yang sejahtera dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia.

 

 

 

 

Lambang burung Garuda ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak yang kemudian di sempurnakan oleh Presiden Soekarno. Lambang burung Garuda ini memiliki makna dari keseluruhan, diantaranya adalah sebagai berikut :

 

 

 

 

 

 

 

Burung Garuda melambangkan kekuatan dan warna emas pada burung Garuda melambangkan kejayaan.Perisai di tengah melambangkan pertahanan bangsa Indonesia.

 

 

 

 

 

Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa” merupakan kalimat penggalan dari bait kakawin Sutasoma. Menurut pandangan berbagai sumber kata-kata Bhineka Tunggal Ika tersebut berasal dari Bahasa Jawa Kuno, dimana maknanya masih sama dengan bahasa Jawa yang ada saat ini.

Kata Bhineka Tunggal Ika jika dipisah menurut maknanya menjadi: Bhina-Ika-Tunggal-Ika.Kalau diterjemahkan menjadi bahasa Jawa saat ini, paling tidak menjadi Beda-Iku-Tunggal-Iku.Kalau dijadikan Bahasa Indonesia menjadi Berbeda itu kesatuan itu.Setelah kata-kata tersebut diolah agar mudah dipahami, maka menjadi terpecah belahlah itu, tetapi satu jualah itu.

Sedangkan untuk kata Tan-Hana-Dharma-Mangrwa, jika diartikan dalam bahasa Jawa sekarang menjadiTan-Ana-Kasunyatan, sehingga ketika diolah menjadi Tidak ada kerancuan dalam kebenaran.

Burung garuda berwarna kuning emas mengepakkan sayapnya dengan gagah menoleh ke kanan bermakna setiap perbuatan di awali dengan kebaikan.Dalam tubuhnya mengemas kelima dasar dari Pancasila.Di tengah tameng yang bermakna benteng ketahanan filosofis, terbentang garis tebal yang bermakna garis khatulistiwa, yang merupakan lambang geografis lokasi Indonesia.Kedua kakinya yang kokoh kekar mencengkeram kuat semboyan bangsa Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika” yang berarti “Berbeda-beda, Namun Tetap Satu“.

Secara tegas bangsa Indonesia telah memilih burung garuda sebagai lambang kebangsaannya yang besar, karena garuda adalah burung yang penuh percaya diri, energik dan dinamis.Ia terbang menguasai angkasa dan memantau keadaan sendiri, tak suka bergantung pada yang lain.  Garuda yang merupakan lambang pemberani dalam mempertahankan wilayah, tetapi dia pun akan menghormati wilayah milik yang lain sekalipun wilayah itu milik burung yang lebih kecil.  Warna kuning emas melambangkan bangsa yang besar dan berjiwa priyagung sejati.

Burung garuda yang juga punya sifat sangat setia pada kewajiban sesuai dengan budaya bangsa yang dihayati secara turun temurun.Burung garuda pun pantang mundur dan pantang menyerah.Legenda semacam ini juga diabadikan sangat indah oleh nenek moyang bangsa Indonesia pada candi dan di berbagai prasasti sejak abad ke-15.

Keberhasilan bangsa Indonesia dalam meraih cita-citanya menjadi negara yang merdeka bersatu dan berdaulat pada tanggal 17 Agustus 1945, tertera lengkap dalam lambang garuda, seperti berikut :

 

 

 

Semua itu memuat kemasan historis bangsa Indonesia sebagai titik puncak dari segala perjuangan bangsa Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaannya yang panjang.Dengan demikian lambang burung garuda itu semakin gagah mengemas lengkap empat arti visual sekaligus, yaitu makna filosofis, geografis, sosiologis, dan historis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila pancasila yaitu: ketuhanan, keman usiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan hakikat nilai-nilai pancasila yiatu nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh tersebut bersumber pada filsafat pancasila.

 

 

Yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma-norma kenegaraan. Dalam pengertian ini pancasila terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakna norma tertib hukum tertinggi dalam negara Indonesia serta merupakan states fundamental norm (pokok kaidah negara yang fundamental).

 

 

Artinya mampu dijabarkan dalam segala aspek kehidupan nyata.Maka suatu ideologi harus mampumencerminkan realitas yagn hidup dan berkembang dalam masyarakat.Oleh karena itu pancasila selain memiliki nilai-nilai ideal serta normative pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan Negara.Dengan demkian pancasila sebagai ideology terbuka tidak bersifat “utopis” yang hanya berisi ide-ide yang bersifat mengawang melainkan suatu ideology yang bersifat realiftif.

 

 

Yakni pancasila sebagai suatu idiologi tidak bersifat kaku dan tertutup namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka.Hal in dimaksudkan bahwaidiologi pancasila bersifat aktual, dinamis, antisifasif dan senantiasa mampu menyelesaikan dengna perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi.

 

2.2    Pancasila sebagai Ideologi Nasional

Suatu sistem filsafat pada tingkat perkembangan tertentu melahirkan ideologi.Biasanya ideologi lebih mengutamakan asas-asas kehidupan politik dan kenegaraan sebagai satu kehidupan nasional yang esensinya adlaah kepemimpinan, kekuasaan, dan kelembagaan dengan tujuan kesejahteraan.Secara teoritis filosofis, ideologi bersumber pada suatu sistem filsafat dan merupakna pelaksanaan filsafat itu sendiri.Hal ini berarti suatu sistem filsafat dikembangkan dan dilaksanakan oleh suatu ideologi.Berdasarkan asas teoritis demikian, maka nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila adalah falsafah hidup yang berkembang dalam sosial budaya Indonesia.Nilai pancasila yang telah terkristalisasi dianggap sebagai nilai dasar dan puncak (sari-sari) budaya bangsa.

Nilai dan fungsi filsafat pancasila telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka.Ini berarti, dengan kemerdekaan yang diperoleh bangsa dan negara Indonesia, secara melembaga dan formal, kedudukan dan fungsi pancasila ditingkatkan menjadi filsafat negara.

Pancasila sebagai ideologi memiliki karakter utama sebagai ideologi nasional.Ia adalah cara pandang dan metode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila adalah ideologi kebangsaan karena ia digali dan dirumuskan untuk kepentingan membangun negara bangsa Indonesia. Pancasila yang memberi pedoman dan pegangan bagi tercapainya persatuan dankesatuan dikalangan warga bangsa dan membangun pertalian batin antara warga negara dengan tanah airnya.

Pancasila juga merupakan wujud dari konsensus nasional karena negara bangsa Indonesia ini adalah sebuah desain negara modern yang disepakati oleh para pendiri negara Republik Indonesia dengan berdasarkan pancasila.Dengan idiologi nasional yang mantap seluruh dinamika sosial, budaya, dan politik dapat diarahkan untuk menciptakan peluang positif bagi pertumbuhan kesejahteraan bangsa.

 

2.2.1.  Fungsi Ideologi

 

    1. Sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai bersama oleh suatu masyarakat.

Nilai yang terkandung dalam ideologi menjadi cita-cita atau tujuan yang hendak diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.

 

Nilai dalam ideologi merupakan nilai yang disepakati bersama sehingga dapat mempersatukan masyarakat itu, serta nilai bersama tersebut dijadikan acuan bagi penyelesaian suatu masalah yang mungkin timbul dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

 

 

 

 

2.2.2.   Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

 

Abdulkadir besar dalam tulisannya tentang “Pancasila ideologi terbuka”, antara lain menyebutkan bahwa pada umumnya khalayak memahami arti “terbuka” dari pernyataan “ideologi terbuka” sebagai sifat keterbukaan ideologi itu sendiri. Oleh sebab itu, pernyataan “pancasila adalah ideologi terbuka” banyak dipahami secara harfiah, yaitu berbagai konsep dari ideologi alin, terutama dari ideologi liberalisme, seperti hak asasi manusia, pasar bebas, mayoritas tunggal,dualisme pemerintahan, serta konsekuensi logis sistem oposisi liberal, tanpa penalaran yang sistematis, nilai-nilai itu dianggap dan diberlakukan sebagai konsep yang inheren dalam ideologi pancasila.

Adanya anggapan umum yang demikian, dapat dipahami karena adanya sebab-sebab sebagai berikut:

 

 

 

Dimensi ideologi terbuka Dalam pandangan Dr. Alfian, kekuatan suatu ideologi tergantung pada 3 dimensi yagn terkandung di dalam dirinya, yaitu:

 

 

Bahwa nilai-nilai dasar di dalam suatu ideologi bersumber dari nilai-nilai ril yang hidup dalam masyarakat yang tertanam dan berakar di dalam masyarkaat, terutama pada waktu ideologi itu lahir.Dengan demikian, mereka betul-betul merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama.

 

 

Bahwa nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme, bukan angan-angan (utopia), yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui perwujudanya atau pengamalannya dalam praktik kehidupan bersama sehari-hari dengan berbagai dimensinya. Ideologi yang tangguh biasanya muncul dari pertautan erat, yang saling mengisi dan saling memperkuat antara dimensi realitas dan dimensi idealisme yang terkandung di dalamnya.

 

 

Bahwa ideoligi tersebut memiliki keluwesan yang memungkinkan dan bahkan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat (jati diri) yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya.Dimensi fleksibilitasatau dimensi pengembangan sangat diperlukan oleh suatu ideologi guna memelihara dan meperkuat relevansinya dari masa ke masa.

 

2.2.3.   Nilai-nilai yang terkandung pada Ideologi Pancasila

 

Dalam pandangan filsafat, nilai (value) sering dihubungkna dengan masalah kebaikan.Sesuatu dikatakan mempunyai nilai, apabila sesuatu itu berguna, benar (nilai kebenaran), indah (nilai estetika), baik (nilai moral), religius (nilai religi), dan sebagainya.Nilai itu ideal, bersifat ide.Karena itu, nilai adalah sesuatu yang abstrak dan tidak dapat disentuh dengan panca indera.Yang dapat ditangkap adalah barang atau laku perbuatan yang mengandung nilai itu.

Secara umum pengertian nilai adalah kualitas ketentuan yang bermakna bagi kehidupan manusia perorangan, masyarakat, bangsa, dan Negara. Kehadiran nilai dalam kehidupan manusia dapat menimbulkan aksi dan reaksi, sehingga manusia akan menerima atau menolak kehadirannya. Konsekuensinya, niali akan menjadi tujuan hidup yang ingin diwujudkan dalam kenyataan. Sehubungan dengan nilai-nilai pancasila yang berkembang di dalam masyarakat Indonesia, nlai-nilai seperti nilai keadilan dan keujuran merupakan nilai-niali yang selalu menjadi kepedulian manusia untuk dapat diwujudkan dalam kenyataan.Sebaliknya, kezaliman dan kebohongan merupakan nilai yang selalu ditolak.

Implementasi Ideologi pancasila bersifat fleksibel dan interaktif (bukan doktriner). Hal ini karena ditunjang oleh eksistensi ideology pancasila yang memang sejak digulirkan oleh para founding (fathers (pendiri Negara) telah melalui pemikrian-pemikiran yagn mendalams sebagai kristalisasi yang digali dari nilai-nilai social-budaya bangsa Indonesia sendiri. Ideology pancasila bersifat fleksibel karena mengandung nilai-nilai sebagai berikut:

 

Merupakan nilai-nilai dasar yang relative tetap (tidak berubah) yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945.nilai-nilai dasar pancasila (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan social) akan dijabarkan lebih lanjut menjadi nilai instrumental dan nilaip raksis yang lebih bersifat fleksibel, dalam bentuk norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarkat, berbangsa, dan bernegara.

 

 

Merupakan nilai-nilai lebih lanjut dari nilai-nilai dasar yang dijabarkan secara lebih kreatif dan dinamis dalam bentuk UUD 1945, TAP MPR, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

 

 

Merupakan nilai-nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kehidupan nyata sehari-hari baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Nilai praksis yang abstrak (misalnya menghormati kerja sama, kerukunan, dan sebagainya) diwujudkan dalam bentuk sikap, perbuatan, dan tingkah laku sehari-hari. Dengan demkian, nilai-nilai tersebut tampak nyata dan dapat kita rasakan bersamaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.   Ideologi Liberalisme

Inti pemikiran      :     Kebebasan Individual

Latar belakang    :     Sebagai respons terhadap kekuasaan negara yang absolut dan otoriter yang membatasi kebebasan dan hak-hak warga negaranya.

Landasan             :     Manusia pada hakikatnya adalah baik dan berbudi, tanpa harus diterapkannya aturan-aturan ketat yang bersifat mengekang.

Ciri-ciri :

 

 

 

 

2.3.2.   Ideologi Fasisme

Inti pemikiran      :     Crediere, Obediere, Combattere (Yakinlah, tunduklah, berjuanglah.)

Latar belakang    :     Perkembangan dari paham yang dipraktikkan di Italia pada tahun 1922-1943, yaitu pada saat Benito Mussolini menjabat sebagai Perdana Menteri Fasis di Italia. Dilakukan awalnya untuk melawan anarkisme dan komunisme.

Landasan             :     Negara dan pemerintah harus bertindak keras agar “ditakuti” oleh rakyat, intinya negara diperlukan untuk mengatur masyarakat.

Ciri-ciri :

 

 

 

2.3.3.   Ideologi Sosialisme

Inti pemikiran      :     Kolektivitas (Kebersamaan, Gotong Royong)

Latar belakang    :     Menentang adanya kepemilikan pribadi yang timbul akibat kapitalisme yang eksploitatif dan menyokong pemakaian milik pribadi tersebut untuk kesejahteraan umum.

Landasan             :     Masyarakat dan juga negara adalah suatu pola kehidupan bersama. Manusia tidak bisa hidup sendiri-sendiri, dan manusia akan lebih baik serta layak kehidupannya jika ada kerja sama melalui fungsi yang dilaksakan oleh negara

Ciri-ciri :

 

 

 

2.3.4.   Ideologi Komunisme

Inti pemikiran      :     Perjuangan kelas dan penghapusan kelas-kelas dimasyarakat, sehingga negara hanya sasaran antara.

Latar belakang    :     Manifest der Kommunistischen yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, sebuah manuskrip politik yang pertama kali diterbitkan pada 21 Februari 1848.

Landasan             :     Penolakan kondisi  masa lampau, analisa yang cenderung negatif terhadap situasi dan kondisi yang ada, resep perbaikan untuk masa depan, dan rencana tindakan jangka pendek yang memungkinkan tercapainya tujuan yang berbeda-beda.

Ciri-ciri :

 

 

 

 

 

Berikut ini penyajian perbedaan Ideologi Pancasila dengan Ideologi lainnya dalam bentuk table :

Ideologi Pancasila dengan Liberalisme

Pancasila

Liberalisme

  1. Kepemilikan individu dibatasi pada kepentingan yang tidak menjadi hajat hidup orang banyak.
  2. Bercampurnya kepemerintahan dengan aspek agama.
  3. Masih adanya pembatasan oleh pemerintah dan agama.

 

Ideologi Pancasila dengan Fasisme

Pancasila

Fasisme

  1. Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat.
  2. Pendekatan peraturan sesuai dengan jenis peraturan dan sasarannya.
  3. Pemerintah mengatur rakyat pada hal-hal umum saja, sisanya diatur oleh nilai dan norma
  4. Pemerintahan yang demokratis

Ideologi Pancasila dengan Sosialisme

Pancasila

Sosialisme

  1. Hak milik pribadi dan negara dipisahkan dengan jelas dan diperbolehkan sesuai peraturan.
  2. Menimbulkan adanya kelas dalam masyarakat dengan penanganan masing-masing.

Ideologi Pancasila dengan Komunisme

Pancasila

Komunisme

  1. Hak milik pribadi dan negara dipisahkan dengan jelas dan diperbolehkan sesuai peraturan.
  2. Menimbulkan adanya kelas dalam masyarakat dengan penanganan masing-masing.
  3. Pemerintah yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim.2010.Pancasila.http://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila.diakses pada tanggal 03 Mei 2012

Doen.2011.Ideologi Pancasila.http://www.docstoc.com/docs/80012573/Pendidikan-Pancasila-Ideologi-Pancasila-makalah-abdinet.diakses pada 30 April 2012

Haq, M. Ammar.2010.Pancasila. http://mlebu.blogdetik.com/2010/04/16/makalah-pancasila/. diakses pada 01 Mei 2012

Kaelan dan Zubaidi, Achmad.2010.Pendidikan Kewarganegaraan: untuk Perguruan Tinggi.Paradigma:Yogyakarta

Tags:

Your Reply

*