Archive for the ‘Pajak’ Category

SPT


2012
04.07

Kegiatan penerimaan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) tahun pajak 2011 pada tanggal batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh OP, Sabtu, tanggal 31 Maret 2012, berlangsung tertib dan lancar di seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di Indonesia. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Dedi Rudaedi, mengungkapkan bahwa DJP optimis target penyampaian SPT Tahunan pada tahun ini sebesar 62,5% akan tercapai. “Data yang diterima sampai Senin (2 April 2012) sudah 44%. Mudah-mudahan target tercapai,” kata Dedi saat ditanya wartawan terkait kepatuahn WP dalam menyampaikan SPT Tahunan.

 

Meskipun masuk dan lembur pada hari Sabtu, para pegawai di 38 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Jakarta dan Jawa Barat yang dikunjungi oleh petugas pemantau dari Direktorat P2Humas DJP, bekerja dengan bersemangat dan ramah melayani masyarakat yang menyampaikan SPT Tahunan ataupun minta konsultasi cara pengisian SPT atau konsultasi di bidang perpajakan lainnya. Seluruh pegawai mulai dari pelaksana, account representative (AR), pejabat fungsional pemeriksa, pejabat fungsional penilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), hingga Kepala Seksi-Kepala Seksi dikerahkan untuk melayani masyarakat dengan baik dan profesional.

 

Ke-38 KPP yang dikunjungi secara acak oleh tim pemantau dari Direktorat P2Humas DJP pada hari Sabtu, 31 Maret 2012, adalah KPP Pratama Bogor, KPP Jakarta Tebet, KPP Kebayoran Baru Dua dan Tiga, KPP Jakarta Matraman, KPP Serpong, KPP Grogol Pertamburan, KPP Kebayoran Lama, KPP Jatinegara, KPP Kembangan, KPP Tangerang Timur, KPP Tangerang Barat, KPP Bekasi Utara, KPP Bekasi Selatan, KPP Madya Bekasi, KPP Duren Sawit, KPP Pasar Minggu, KPP Kemayoran, KPP Pancoran, KPP Badan dan Orang Asing Satu, KPP Cilegon, KPP Depok, KPP Cilandak, KPP Kebon Jeruk Satu dan Dua, KPP Koja, KPP Mampang Prapatan, KPP Palmerah, KPP Kramat Jati, KPP Pasar Rebo, KPP Pulogadung,  KPP Setiabudi Satu, KPP Tamansari Dua, KPP Tigaraksa, KPP Bandung Bojonagara, KPP Cimahi, KPP Bandung Cibeunying, dan KPP Madya Bandung.

 

Disamping dipantau oleh tim pemantau dari Kantor Wilayah (Kanwil)-nya masing-masing, KPP-KPP tersebut didatangi dan dipantau pula oleh tim pemantau dari Direktorat P2Humas DJP pada pagi hari, siang hari dan malam hari.  Untuk wilayah Jakarta Selatan, Tim Peliput Berita Kantor Pusat DJP mencatat bahwa pelayanan penerimaan SPT Tahunan yang dilakukan di KPP Pratama Jakarta Cilandak cukup bagus. Meskipun tidak menggunakan mesin antrian tetapi antrian dapat terjaga teratur dan tidak terlalu panjang. Ada penunjuk alur proses, sarana dan prasarana memadai yang mundukung proses pelayanan dan pelayanannya pun masih berlangsung setelah pukul 20.00 WIB. Petugas penerima SPT Tahunan di KPP CIlandak bersikap ramah dan berpenampilan rapi. KPP Cilandak juga menyediakan meja untuk pengisian SPT serta kerjasama dengan bank sehingga tetap buka pada hari Sabtu. Pelayanan penerimaan SPT Tahunan termasuk pada pukul 12.00-13.00 WIB, selain dilakukan oleh pegawai KPP tersebut juga dibantu dengan antusias oleh anak-anak PKL di KPP tersebut.

 

Demikian pula ketertiban dan kelancaran penyampaian SPT Tahunan terlihat di KPP Kebayoran Baru Dua,  KPP Kebayoran Baru Tiga, KPP Kebayoran Lama, KPP Setiabudi Satu, KPP Mampang Prapatan, KPP Pasar Minggu, KPP Pancoran, KPP Tebet dan KPP Khusus Badan dan Orang Asing (KPP Badora) yang terletak di Kalibata. Semuanya melayani Wajib Pajak (WP) dengan ramah, hangat dan efisien sehingga sedikit antrian.

 

Untuk wilayah Jakarta Timur, terlihat KPP Pratama Jakarta Duren Sawit melaksanakan pelayanan penerimaan SPT Tahunan dengan baik dan tertib dengan menggunakan sistem nomor antrian, pendirian tenda untuk peneriman SPT Tahunan dan tempat konsultasi, petugas penerima yang selalu siap siaga di loket masing-masing dan satpam ikut sigap bantu memberikan informasi dan arahan kepada WP. Juga terdapat hiburan musik di KPP Duren Sawit dalam melayani WP. Demikian pula KPP Matraman, KPP Jatinegara, KPP Pulogadung, KPP Kramat Jati dan KPP Pasar Rebo melayani penerimaan SPT Tahunan dengan ramah dan cepat.

 

Untuk wilayah Jakarta Utara, secara acak dipilih KPP Pratama Jakarta Koja untuk dipantau. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa KPP Koja melaksanakan pelayanan penerimaan SPT Tahunan dengan baik dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai seperti adanya sistem antrian, brosur dan leaflet perpajakan serta sikap petugas penerimaan SPT dan petugas keamanan yang ramah dan berpenampilan rapi. Walupun tidak ada penunjuk alur proses namun digantikan oleh petugas yang mengarahkan WP secara langsung. KPP Pratama Jakarta Koja menyediakan banyak penerimaan dropbox-nya (SPT) dari luar wilayah kerjanya.

 

Untuk wilayah Jakarta Barat, dipantau enam KPP. Antara lain, pelayanan penerimaan SPT Tahunan di KPP Pratama Jakarta Kembangan terlaksana dengan baik dengan didirikan tenda untuk tempat penerimaan SPT, adanya sistem antrian dan petugas yang membantu WP pensiunan dalam pengisian SPT mereka. Para pegawai KPP Kembangan sangat bersemangat melayani WP yang menyampaikan SPT Tahunan khususnya orang pribadi. Demikian pula KPP Palmerah, KPP Grogol Petamburan, KPP Tamansari Dua, KPP Kebon Jeruk Satu dan KPP Kebon Jeruk Dua melayani WP dengan baik, cepat dan ramah baik dari pihak pegawai maupun satpamnya. Kemudian untuk Wilayah Jakarta Pusat, dipantau KPP Pratama Jakarta Kemayoran. KPP Kemayoran tetap melayani masyarakat pada pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB, dengan pembagian dua shift pelayanan (pukul 08.00-12.00 WIB dan pukul 12.00-20.00 WIB) yang dibuat oleh Kasi Pelayanan. Meskipun tidak banyak WP menyampaikan SPT namun pegawai KPP Kemayoran tetap ceria melayani.

 

Selanjutnya untuk KPP yang berada dalam lingkup kerja Kanwil DJP Banten, dipantau lima KPP Pratama. Antara lain, pelayanan di KPP Pratama Tangerang Timur berjalan lancar dengan adanya sistem antrian, papan informasi penunjuk alur proses, petugas konsultasi dan brosur dan leaflet perpajakan dan KPP bekerjasama dengan kopi ABC untuk menyediakan kopi gratis. Demikian pula di KPP Cilegon, KPP Serpong, KPP Kosambi dan KPP Tigaraksa KPP melayani penerimaan SPT dengan baik dan tertib.

 

Untuk wilayah Bekasi, dipantau satu KPP Madya dan dua KPP Pratama. Pelaksanaan pelayanan di KPP Madya Bekasi dilakukan di dalam tenda dengan sistem antrian manual. Pada jam istirahat, petugas masih melayani penerimaan SPT Tahunan. Selain menggunakan papan informasi penunjuk alur proses juga ada juga petugas yang membantu mengarahkan WP. KPP juga menyediakan makanan dan minuman bagi Wajib Pajak yang sedang menunggu antrian. Sedangkan di KPP Bekasi Selatan, pelayanan juga berjalan dengan baik. Petugas penerimaan melayani dengan ramah dan baik, adanya sistem antrian walaupun secara manual, papan informasi penunjuk alur proses yang membantu pelayanan dan disediakannya tempat khusus untuk makanan dan minuman bagi WP. Jumlah petugas juga tetap banyak walaupun pada saat jam istirahat. Sedangkan pelayanan di KPP Bekasi Utara tetap berlangsung pada pukul 12.00 WIB dengan mendirikan tenda. Para petugas penerima SPT melayani SPT dengan memakai pakaian santai yang sopan serta sistem antrian menggunakan kartu manual dan menggunakan pengeras suara seperti toa.

 

Untuk wilayah Jawa Barat dipantau pula KPP Madya Bandung dan lima KPP Pratama lainnya. Pelayanan penerimaan SPT Tahunan di KPP Madya Bandung dilakukan dalam kantor dengan sistem antrian, tersedianya tempat  dan petugas konsultasi serta petugas penerima berpenampilan dan berprilaku baik, melayani WP dengan ramah dan profesional. Sedangkan pelayanan di KPP Pratama Bandung Bojonegara secara keseluruhan dilaksanakan dengan baik seperti adanya sistem antrian manual, tempat penerimaan dibagi menjadi 2 untuk WP yang terdaftar di KPP sendiri dan di KPP lainnya serta adanya helpdesk untuk membantu WP. Selain itu, Kepala Kantor yang ikut serta mengawasi dalam penghitungan SPT masuk. Demikian pula KPP Bandung Cibeunying, KPP Cimahi, KPP Depok dan KPP Bogor secara keseluruhan sigap dan ramah dalam melayani WP.

WP (Wajib Pajak)


2012
04.07

Istilah Wajib Pajak (disingkat WP) dalam perpajakan Indonesia merupakan istilah yang sangat populer. Istilah ini secara umum bisa diartikan sebagai orang atau badan yang dikenakan kewajiban pajak. Dalam undang-undang KUP lama, istilah Wajib Pajak didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Dari definisi ini kita dapat memahami bahwa Wajib Pajak ini terdiri dari dua jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Namun demikian, kriteria siapa yang harus menjadi Wajib Pajak ini tidak dijelaskan. Nampaknya kita harus melihat Undang-undang Pajak Penghasilan untuk mengetahui siapa itu Wajib Pajak.

Berdasarkan ketentuan dalam Pajak Penghasilan, yang disebut Wajib Pajak itu adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi definisi sebagai subjek pajak dan menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Dengan kata lain dua unsur harus dipenuhi untuk menjadi Wajib Pajak : Subjek Pajak dan Objek Pajak.

 

Subjek Pajak

 

Subjek Pajak terdiri dari tiga jenis yaitu Orang Pribadi dan Warisan Belum Terbagi, Badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Subjek Pajak juga dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak jika telah menerima atau  memperoleh penghasilan  sedangkan subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi wajib pajak sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah :

  1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, atau
  2. Orang pribadi yang berada  di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau
  3. Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak  berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
  4. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan  di Indonesia;
  5. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Sementara yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah :

  1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, dan
  2. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia
  3. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang  dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, dan
  4. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, dan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Subjek Pajak terdiri dari

  1. Subjek pajak badan dalam negeri
  2. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri (termasuk warisan belum terbagi)
  3. Subjek pajak badan luar negeri non BUT
  4. Subjek pajak orang pribadi luar negei non BUT
  5. Subjek Pajak BUT (baik yang dimiliki oleh badan atau orang pribadi luar negeri)

 

Kewajiban NPWP

Apabila dikaitkan dengan kewajiban Nomor Pokok Wajib Pajak, maka yang wajib memiliki NPWP adalah :

  1. Semua subjek pajak badan dalam negeri
  2. Subjek pajak orang pribadi dalam negei yang berpenghasilan di atas PTKP dalam satu tahun pajak
  3. BUT

Pemotong/Pemungut Pajak

Istilah Wajib Pajak juga ternyata mencakup pemotong atau pemungut pajak. Jadi bukan hanya terkait dengan kewajiban penghitungan Pajak Penghasilan nya sendiri tetapi juga menyangkut kewajiban memotong dan atau memungut  Pajak Penghasilan fihak lain. Siapa saja mereka yang wajib memotong dan atau memungut pajak ini? Mereka adalah pemotong dan atau pemungut PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 15. Dengan demikian, kewajiban pajak tiap orang atau badan berbeda-beda. Dan ini biasanya ditentukan ketika Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP.

Kasus Gayus Tambunan dan Survei Korupsi


2012
03.13

Terkuaknya kasus Gayus Tambunan dan tertangkapnya hakim Ibrahim menambah deret panjang kasus-kasus penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.

Pada kasus Gayus Tambunan, seorang pegawai Ditjen Pajak dengan Golongan III A ditemukan memiliki kekayaan di rekeningnya sebesar Rp 25 miliar, rumah mewah di Kelapa Gading bernilai sekitar Rp 1 miliar serta mobil mewah Mercedez Bens dan Ford Everest.

Dengan kekayaan sebesar itu, Gayus Tambunan mengalahkan kekayaan Presiden SBY yang melaporkan kekayaannya sebesar Rp 7 miliar di KPU saat pilpres 2009 lalu.

Sebelum menjadi miliarder, Gayus sendiri berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang pekerja di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan tinggal di sebuah gang padat penduduk di daerah Warakas, Jakarta Utara.

Di lingkungannya, Gayus dikenal cerdas sehingga bisa menyelesaikan kuliahnya di STAN pada usia 20 tahun dan ditempatkan pada Ditjen Pajak di Jakarta. Dalam rentang 10 tahun bekerja di Ditjen Pajak, kehidupan Gayus menjelma bak hidup di negeri impian.

Sebelum terkuak kekayaan di media massa, Gayus Tambunan pernah berurusan dengan Pengadilan Negeri Tangerang dengan dakwaan melakukan tindak pidana pencucian uang dan penipuan.

Dakwaan ini berdasarkan aliran dana mencurigakan yang ditemukan oleh Bareskim Mabes Polri ke rekeningnya di Bank Central Asia (BCA) Bintaro, Kota Tangerang Selatan sebesar Rp 170 juta pada 21 September 2007 dan Rp 200 juta pada 15 Agustus 2008.

Namun dakwaan tersebut tidak berhasil menjeratnya ke penjara karena Pengadilan Negeri Tangerang memberikan putusan vonis bebas baginya pada tanggal 12 Maret 2010.

Pascaputusan Pengadilan Tangerang, Susno Duadji membeberkan kepada wartawan pada saat peluncuran bukunya bahwa pada saat dirinya menjabat Kabareskim terdapat satu kasus dugaan korupsi dengan ditemukannya aliran dana mencurigakan sebesar Rp 25 miliar ke rekening pribadi seorang pegawai pajak.

Kasus tersebut kemudian berkembang menjadi kasus korupsi pajak untuk dana Rp 24,6 miliar, sedang sisanya dimasukkan sebagai kasus pencucian uang sebesar Rp 400 juta dan telah ditangani Bareski sejak Maret 2009.

Namun setelah Susno Duadji diberhentikan sebagai Kabareskim, bersamaan dengan itu pula kasus korupsi pajak Gayus menguap dan diklaim sebagai titipan dari seorang pengusaha bernama Ade Kosasih. Namun Susno mencurigai dana tersebut sudah dicairkan dan dibagi-bagi diantara polisi yang melibatkan tiga orang jenderal polisi.

Mencuatnya kasus Gayus Tambunan merembes pula pada program reformasi birokrasi yang diterapkan pada Departemen Keuangan yang telah menelan biaya yang sangat besar. Pada tahun 2008 saja tercatat anggaran yang tersedot untuk anggaran reformasi birokrasi untuk Depkeu mencapai Rp 1 triliun.

Program strategis tersebut bertujuan menegakkan disiplin pegawai dalam lingkup Depkeu dengan meningkatkan renumerasi yang berbeda dengan pegawai negeri pada umumnya. Gayus yang berstatus pegawai negeri golongan III A diberi gaji Rp 12,5 juta per bulan.

Namun bukannya Gayus semakin disiplin dengan renumerasi diatas rata-rata pegawai negeri, namun justru menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya untuk memperkaya diri. Inilah ironi program reformasi birokrasi ala Sri Mulyani Indrawati.

Survei Korupsi

Banyaknya kasus-kasus korupsi dalam para pegawai dan petinggi penyelenggara negara menyebabkan persepsi para pebisnis internasional terhadap Indonesia masih buruk. Survei terkini tentang peringkat korupsi negara-negara paling korup telah dilangsir oleh Political And Economi Risk Consultancy (PERC) pada 8 Maret 2010 lalu.

Hasil survei tersebut kembali menempatkan Indonesia di posisi pertama di Asia dengan nilai 9,07 menyusul Kamboja di posisi kedua.

Selanjutnya diikuti oleh Vietnam, Filipina, Thailand, India, China, Taiwan, Korea, Makau, Malaysia, Jepang, Amerika Serikat, Hong Kong dan Australia. Pada tahun 2009 lalu, nilai Indonesia berada pada poin 7,69. Responden survei berjumlah 2.174 orang dari berbagai kalangan eksekutif kelas menengah dan atas di Asia.

Maka tidak salah bila masyarakat mengecap pemerintahan SBY tidak berhasil dalam program-program pemberantasan korupsi. Kita masih ingat 28 Januari 2010 lalu terjadi demo besar-besaran dari berbagai elemen mahasiswa maupun masyarakat di seluruh pelosok negeri ini meneriakkan kekecewaannya terhadap kinerja pemerintah selama 100 hari masa jabatannya.

Pemerintah dianggap gagal dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu program pemerintah dalam 100 hari adalah memberantas korupsi. Korupsi sudah seperti kanker ganas yang menggerogoti negeri ini. Janji pemerintah untuk memberantasnya dalam waktu 100 hari sudah jatuh tempo.

Akan tetapi, apa yang terjadi? Kondisi bangsa ini bukannya membaik, bahkan semakin karut marut dengan berbagai permasalahan yang ada. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah jangka waktu 100 hari itu memungkinkan untuk memberantasnya?

Korupsi adalah salah satu masalah terbesar yang menjadi fokus pemerintah. Praktik korupsi di negeri ini tidak hanya terjadi di level kelas atas saja, tetapi juga di level bawah. Sebagai contoh, untuk memperoleh KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga, atau SIM, akan dipermudah kalau kita memberi “uang” tambahan.

Ini untuk level bawah. Bagaimana pula yang terjadi di level atas? Tentu jumlah yang dikorup jauh lebih besar. Sebagai contoh, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberantas korupsi dengan mendirikan suatu lembaga pemberantasan korupsi, dalam hal ini KPK.

Tapi, alangkah ironisnya, para penegak hukum kita di lembaga ini justru digerogoti oleh korupsi itu sendiri. Negeri ini sudah sarat dengan hukum. yang menjadi masalah adalah penegakan hukum itu sendiri sangat lemah. Sehingga penegak hukum di negeri ini seperti “pagar makan tanaman”.

Lembaga yang seharusnya menegakkan hukum malah terlebih dahulu melanggarnya. Lantas, siapa seharusnya yang bisa dipercayakan untuk menegakkan hukum di negeri ini?

Saya hanya ingin mengutip pendapat Paramoedya Ananta Toer dalam salah satu buku yang ditulis oleh Koesalah Soebagyo Toer, beliau mengatakan “orang Indonesia ini hidup konsumtif dan kurang berproduksi.

Korupsi adalah karena tidak seimbangnya produksi dengan konsumsi. Maka, selama produksi dengan konsumsi tidak seimbang, selama itu korupsi akan terus hidup. Untuk memberantas korupsi, seimbangkan konsumsi dengan produksi”.

Demikian pendapat beliau. Mungkin hal ini bisa menjadi kajian dan perlu pembahasan yang serius khususnya bagi pemerintah kita, mengingat menyeimbangkan konsumsi dan produksi tidak semudah membalik telapak tangan. Butuh waktu yang cukup lama. Menyeimbangkan produksi dengan konsumsi merupakan salah satu cara untuk memberantas korupsi yang bisa dikategorikan dalam tahapan jangka panjang.

Untuk jangka pendek, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan “Tiga M”. Pertama, mulai dari diri sendiri. Tanamkan rasa malu untuk melakukan korupsi. Kita tanamkan dalam diri kita untuk tidak melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Kalau perlu masing-masing pribadi mengharamkan korupsi bagi dirinya sendiri. Kedua, mulai dari hal-hal kecil.

Kita bisa mencontoh salah seorang shahabiyah, Umar Bin Abdul Aziz seorang kepala negara ketika beliau berbicara dengan putranya di istana negara beliau memadamkan lampu istana dan menyalakan lampu minyak miliknya, karena yang akan mereka bicarakan bukan kepentingan negara tetapi masalah pribadi.

Ketiga, mulai dari sekarang. Tidak melakukan korupsi jangan ditunda-tunda, kita mulai dari sekarang, detik ini juga. saya yakin, kalau kita berusaha pasti suatu saat korupsi akan musnah sampai ke akar-akarnya. kita tidak perlu menunggu himbauan dari pemerintah untuk memberantas korupsi, kalau perlu kita memberi contoh pada pemerintah.

Kalau hal tersebut tidak bisa kita lakukan, lama kelamaan korupsi menjadi salah satu “kekayaan budaya” di negeri ini. Budaya yang seharusnya tidak dilestarikan, tapi harus dimusnahkan. Untuk memusnahkannya tentu memerlukan strategi-strategi problem solving yang lebih ampuh.

Selain itu, jangka waktu yang diperlukan juga tidak sedikit, perlu tahapan-tahapan misal jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Penulis, Peneliti pada Insert Institute Makassar.

Hak dan Kewajiban Pajak


2012
03.13

Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban Mendaftarkan Diri

Sesuai dengan sistem self assessment maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4)/ Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi perpajakan (KP2KP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Disamping melalui KPP atau KP4/KP2KP, pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui e-register, yaitu suatu cara pendaftaran NPWP melalui media elektronik on-line (internet).

Fungsi NPWP adalah :
- sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.
- sebagai identitas Wajib Pajak.
- menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.
- dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.

Dengan memiliki NPWP, Wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya, seperti : sebagai pembayaran pajak di muka (angsuran/kredit pajak) atas Fiskal Luar Negeri yang dibayar sewaktu Wajib Pajak bertolak ke Luar Negeri, memenuhi salah satu persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di bank-bank, dan memenuhi persyaratan untuk bisa mengikuti tender – tender yang dilakukan oleh pemerintah.
A. NPWP

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Untuk memperoleh NPWP, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada KPP, atau KP4/KP2KP dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi yang diperlukan, atau dapat pula mendaftarkan diri secara on-line melalui e-registration.
Syarat-syarat pendaftaran Wajib Pajak :

1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas (misalnya karyawan), dokumen yang diperlukan hanya berupa Fotokopi KTP yang masih berlaku atau paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan khusus bagi orang asing.
Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai kegiatan usaha , persyaratannya selain fotokopi KTP juga ditambah dengan surat pernyataan tempat kegiatan usaha atau usaha pekerjaan bebas dari Wajib Pajak. Bentuk surat pernyataan telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2. Bagi Wajib Pajak Badan, dokumen yang diperlukan antara lain :
a. Fotokopi Akte Pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap.
b.Fotokopi KTP yang masih berlaku atau paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan khusus bagi orang asing, dari salah seorang pengurus aktif fotokopi KTP Pengurus.
c. Surat Pernyataan tempat kegiatan usaha dari salah seorang pengurus aktif. Bentuk surat pernyataan telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

3. Bagi Wajib Pajak Bendahara yang diperlukan antara lain :
a. Fotokopi surat penunjukan sebagai bendahara;
b. Fotokopi KTP Bendahara.

Kepada Wajib Pajak diberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Kartu NPWP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya permohonan secara lengkap. Perlu diketahui masyarakat bahwa untuk pengurusan NPWP tersebut di atas TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN.

B. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP)
Setelah memperoleh NPWP, Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenakan PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada KPP, KP4 /KP2KP, atau dapat pula dilakukan secara on-line melalui e-registration. Dalam rangka pengukuhan sebagai PKP tersebut maka akan dilakuan penelitian setempat mengenai keberadaan dan kegiatan usaha yang bersangkutan. Dengan dikukuhkannya Pengusaha sebagai PKP maka atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, wajib diterbitkan Faktur Pajak.

Kewajiban Pembayaran, Pemotongan/Pemungutan, Dan Pelaporan
Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan sistem self assessment wajib melakukan sendiri penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang.

A. Pembayaran Pajak
Mekanisme Pembayaran Pajak :
a) Membayar sendiri pajak yang terutang :
1) Pembayaran angsuran setiap bulan (PPh Pasal 25)
Pembayaran PPh Pasal 25 yaitu pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam melunasi pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. Wajib Pajak diwajibkan untuk mengangsur pajak yang akan terutang pada akhir tahun dengan membayar sendiri angsuran pajak setiap bulan.

2) Pembayaran PPh Pasal 29 setelah akhir tahun;
Pembayaran PPh Pasal 29 yaitu pelunasan Pajak Penghasilan yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak pada akhir tahun pajak apabila pajak terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar dari jumlah total pajak yang dibayar sendiri dan pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain sebagai kredit pajak

b) Melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, dan 23, serta PPh Pasal 26).
Pihak lain disini berupa :
1) Pemberi penghasilan;
2) Pemberi kerja; atau
3) Pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.

Penjelasan lebih lanjut mengenai pemotongan dan pemungutan pajak diuraikan lebih lanjut pada bagian Pemotongan/ Pemungutan (butir C).

c) Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.
d) Pembayaran Pajak-pajak lainnya.
1) Pembayaran PBB yaitu pelunasan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Untuk daerah Jakarta, pembayaran PBB sudah dapat dilakukan dengan menggunakan ATM di Bank-bank tertentu.
2) Pembayaran BPHTB yaitu pelunasan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.

3) Pembayaran Bea Meterai yaitu pelunasan pajak atas dokumen yang dapat dilakukan
dengan cara menggunakan benda meterai berupa meterai tempel atau kertas
bermeterai atau dengan cara lain seperti menggunakan mesin teraan.

Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajaknya, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan penagihan Pajak.

Penagihan Pajak dilakukan apabila wajib Pajak tidak membayar Pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding. Maka Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan. Proses penagihan dimulai dengan surat teguran dan dilanjutkan dengan surat paksa. Dalam hal wajib Pajak tetap tidak membayar tagihan pajaknya maka dapat dilakukan penyitaan dan pelelangan atas harta wajib Pajak yang disita tersebut untuk melunasi Pajak yang tidak/belum dibayar.

Adapun jangka waktu proses penagihan sebagai berikut:
1. Surat Teguran diterbitkan apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dari jatuh tempo pembayaran Wajib Pajak tidak membayar utang pajaknya.
2. Surat Paksa diterbitkan dalam jangka 21 (dua puluh satu) hari setelah surat teguran apabila Wajib Pajak tetap belum melunasi utang pajaknya.
3. Sita dilakukan dala jangka waktu 2 x 24 jam sejak Surat Paksa disampaikan
4. Lelang dilakukan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang. sedangkan pengumuman lelang dilakukan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.

DJP dapat melakukan pencegahan dan penyanderaan terhadap wajib Pajak /penanggung Pajak yang tidak kooperatif dalam membayar hutang pajaknya.
C.Pemotongan / Pemungutan
Selain pembayaran bulanan yang dilakukan sendiri, ada pembayaran bulanan yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Adapun jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15 dan PPN dan PPn BM.

Adapun definisi dari masing-masing pajak penghasilan tersebut adalah sebagai berikut :
- PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ke-3 sehubungan dengan penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan (seperti gaji yang diterima oleh pegawai dipotong oleh perusahaan dimana dia bekerja).

- PPh Pasal 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ke-3 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, impor barang dan kegiatan usaha di bidang-bidang tertentu (seperti penyerahan barang oleh rekanan kepada bendaharawan pemerintah).

- PPh Pasal 23 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ke-3 sehubungan dengan penghasilan tertentu seperti : deviden, bunga, royalty, sewa, dan jasa yang diterima oleh WP badan dalam negeri, dan BUT.

- PPh Pasal 26 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ke-3 sehubungan dengan penghasilan yang diterima oleh WP luar negeri.

- PPh Final (Pasal 4 ayat (2))
Ada beberapa penghasilan yang dikenakan PPh Final. Yang dimaksud final disini bahwa pajak yang dipotong, dipungut oleh pihak ketiga atau dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan (bukan pembayaran di muka) terhadap utang pajak pada akhir tahun dalam penghitungan pajak penghasilan pada SPT Tahunan. Beberapa contoh penghasilan yang dikenakan PPh final : bunga deposito, penjualan tanah dan bangunan, persewaan tanah dan bangunan, hadiah undian, bunga obligasi dsb.

- PPh Pasal 15 adalah pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh Wajib Pajak tertentu yang menggunakan norma penghitungan khusus, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan international, perushaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah.

Seperti halnya PPh Pasal 25, pemotongan/pemungutan tersebut merupakan angsuran pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM).

Apabila pihak-pihak yang diberi kewajiban oleh DJP untuk melakukan pemotongan/pemungutan tidak melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% dan kenaikan 100%.

 

D.Pelaporan
Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ke-3, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

Sehingga Surat Pemberitahuan mempunyai makna yang cukup penting baik bagi Wajib Pajak maupun aparatur pajak. Pelaporan pajak disampaikan ke KPP atau KP4/KP2KP dimana Wajib Pajak terdaftar.

SPT dapat dibedakan sebagai berikut :
1)SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. Ada beberapa SPT Masa :
- PPh Pasal 21,
- PPh Pasal 22,
- PPh Pasal 23,
- PPh Pasal 25,
- PPh Pasal 26,
- PPh Pasal 4 (2)
- PPh Pasal 15
- PPN dan PPnBM
- Pemungut PPN

2) SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Ada beberapa jenis SPT Tahunan :
- Badan
- Orang Pribadi
- Pasal 21

Saat ini khusus untuk SPT Masa PPN sudah dapat disampaikan secara elektronik (on-line) melalui aplikasi e-filing. Dalam waktu dekat, penyampaian SPT Tahunan PPh dapat dilakukan secara online melalui aplikasi e-SPT.

Keterlambatan pelaporan untuk SPT Masa PPN dikenakan denda sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan untuk SPT Masa lainnya dikenakan denda sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Sedangkan untuk keterlambatan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Khususnya mulai tahun 2008 dikenakan denda sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan SPT tahunan PPh Badan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

 

 Kewajiban Dalam Hal Diperiksa

No Jenis SPT Batas Waktu Pembayaran Batas Waktu Pelaporan
Masa
1 PPh Pasal 21/26 Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
2 PPh Pasal 23/26 Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
3 PPh Pasal 25(angsuran Pajak) untuk wajib Pajak orang pribadi dan badan Tgl. 15 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
PPh Pasal 25 (angsuran Pajak) untuk wajib Pajak kriteria tertentu yang diperbolehkan melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa Akhir masa Pajak terakhir Tgl 20 setelah berakhirnya masa Pajak terakhir
4 PPh Pasal 22, PPN & PPn BM oleh Bea Cukai 1 hari setelah dipungut 7 hari setelah pembayaran
5 PPh Pasal 22 – Bendaharawan Pemerintah Pada hari yang sama saat penyerahan barang Tgl. 14 bulan berikut
6 PPh Pasal 22 – Pertamina Sebelum Delivery Order dibayar Â
7 PPh Pasal 22 – Pemungut tertentu Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
8 PPh Pasal 4 ayat (2) Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
PPh Pasal 15 Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
Pph Pasal 4 ayat (2), Pasal 15. 21,23 PPN dan PPnBM untuk wajib Pajak criteria tertentu Sesuai batas waktu per SPT masa Tanggal 20 setelkah berakhirnya masa Pajak terakhir
9 PPN dan PPn BM – PKP Tgl. 15 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
10 PPN dan PPn BM – Bendaharawan Tgl. 17 bulan berikut Tgl. 14 bulan berikut
11 PPN & PPn BM – Pemungut Non Bendaharawan Tgl. 15 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
Tahunan
1 PPh – Badan, OP, PPh Pasal 21 Tgl. 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak
2 PBB 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT —-
3 BPHTB Dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak atas tanah dan bangunan —-

Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Tahun Pajak 2008 batas waktu pembayarannya adalah sebelum SPT Tahunan PPh tersebut disampaikan, sedangkan untuk pelaporannya khusus untuk SPT Tahunan Badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun Pajak.

Untuk menguji kepatuhan wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap wajib Pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan tehadap wajib Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib Pajak.

 

Kewajiban wajib Pajak yang diperiksa adalah :

1. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan khususnya untuk jenis pemeriksaan kantor;

2. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak. Khusus untuk pemeriksaan lapangan, wajib Pajak wajib memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik

3. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan lainnya guna kelancaran pemeriksaan;

4. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan

5. Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik khususnya untuk jenis pemeriksaan kantor

6. Memberikan keterangan lain baik lisan maupun tulisan yang diperlukan.

Kewajiban Memberi Data

Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktort Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapan self assessment, data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiaai dan pihak lain sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Data dan Informasi dimaksud adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha , peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data transksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan/ atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar DJP.
Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Sedangkan untuk setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain (kewajiban memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
Informasi Lebih Lanjut

Apabila anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang perpajakan, anda dapat menghubungi Kantor Wilayah, KPP dan KP4/KP2KP terdekat. Anda juga dapat mengakses Web Site DJP dengan alamat www.pajak.go.id untuk mengetahui ketentuan perpajakan yang berlaku.
Pelayanan Dan Keluhan

Sampaikan keluhan, kritik dan saran anda atas pelayanan Direktorat Jenderal Pajak secara langsung ke Kring Pajak di 500200

 

Hak Wajib Pajak

Kerahasiaan Wajib Pajak
Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Disamping itu pihak lain yang melakukan tugas di bidang perpajakan juga dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak, termasuk tenaga ahli, sepert ahli bahasa, akuntan, pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan.

Kerahasiaan Wajib Pajak antara lain :

- Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;

-  Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;

-  Dokumen atau rahasia Wajib Pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Namun demikian dalam rangka penyidikan, penuntutan atau dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, keterangan atau bukti tertuils dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Penundaan Pembayaran
Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak.

Pengangsuran Pembayaran
Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mengangsur pembayaran pajak.

Penundaan Pelaporan SPT Tahunan
Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan baik PPh Badan maupun PPh Pasal 21.

Pengurangan PPh Pasal 25
Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25.

Pengurangan PBB
Wajib Pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebab-sebab tertentu lainnya serta dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam dan juga bagi Wajib Pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan, dapat mengajukan permohonan pengurangan atas pajak terutang.

 

Pembebasan Pajak
Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan atas pemotongan/ pemungutan pajak penghasilan.

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai Wajib Pajak Patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPh sejak tanggal permohonan.

Pajak Ditanggung Pemerintah
Dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan dan supplier utama ditanggung oleh pemerintah.

Insentif Perpajakan
Di bidang PPN, untuk Barang Kena Pajak tertentu atau kegiatan tertentu diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN Tidak Dipungut. BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain Kereta Api, Pesawat Udara, Kapal Laut, Buku-buku, perlengkapan TNI/POLRI. Perusahaan yang melakukan kegiatan di kawasan tertentu seperti Kawasan Berikat mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut antara lain atas impor dan perolehan bahan baku.

Penetapan, Keberatan, Banding & Peninjauan Kembali

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika Wajib Pajak tidak sependapat maka dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan tersebut. Selanjutya apabila belum puas dengan keputusan keberatan tersebut maka Wajib Pajak dapat mengajukan banding. Langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dalam sengketa pajak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
a. Penetapan

Penetapan pajak dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Jenis-jenis ketetapan yag dikeluarkan adalah : Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Disamping itu dapat diterbitkan pula Surat Tagihan Pajak (STP) dalam hal dikenakannya sanksi administrasi dapat berupa denda, bungan, dan kenaikan

Sanksi Administrasi

No Pasal Masalah Sanksi Keterangan
Denda
1. 7 (1) SPT Terlambat disampaikan :
1. Masa
a. PPN 500.000 Per SPT
b. lainnya 100.000 Per SPT
2. Tahunan -
a. Orang Pribadi 100.000 Per SPT
b. Badan 1.000.000 Per SPT
2. 8 (3) Pembetulan sendiri dan belum disidik 150% Dari jumlah pajak yang kurang dibayar
3. 14 (4) a. Pengusaha kena PPN tidak PKP 2% \
> Dari DPP
/
b. Pengusaha tidak PKP buat faktur pajak 2%
c. PKP tidak buat faktur atau faktur tidak lengkap 2%
Bunga
1. 8 (2) Pembetulan SPT dalam 2 tahun 2% Per bulan, dari jumlah pajak yang kurang dibayar
2. 9 (2a) Keterlambatan pembayaran pajak masa dan tahunan 2% Per bulan, dari jumlah pajak terutang
3. 13 (2) Kekurangan pembayaran pajak dalam SKPKB 2% Per bulan, dari jumlah kurang dibayar, max 24 bulan
4. 13 (5) SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 10 tahun karena adanya tindak pidana 48% Dari jumlah pajak yang tidak mau atau kurang dibayar.
5. 14 (3) a. PPh tahunn berjalan tidak/kurang bayar 2% Per bulan, dari jumlah pajak tidak/kurang dibayar, max 24 bulan
b. SPT kurang bayar 2% Per bulan, dari jumlah pajak tidak/kurang dibayr, max 24 bulan
6. 15 (4) SKPKBT diterbitkan setelah lewat wkatu 10 tahun karena adanya tindak pidana 48% Dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
7. 19 (1) SKPKB/T, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan kurang bayar terlambat dibayar 2% Per bulan, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
8. 19 (2) Mengangsur atau menunda 2% Per bulan, bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan
9. 19 (3) Kekurangan pajak akibat penundaan SPT 2% Atas kekurangan pembayaran pajak
Kenaikan
1. 8 (5) Pengungkapan ketidak benaran SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbitnya SKP 50% Dari pajak yang kurang dibayar
2. 13 (3) Apabila: SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran, PPN/PPnBM yang tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak tarif 0%, tidak terpenuhinya Pasal 28 dan 29 200% Dari pajak yang kurang dibayar
a. PPh yang tidak atau kurang dibayar 50% Dari PPh yang tidak/kurang dibayar
b. tidak/kurang dipotong/ dipungut/ disetorkan 100% Dari PPh yang tidak/kurang dipotong/dipungut
c. PPN/PPnBM tidak atau kurang dibayar 100% Dari PPN/PPnBM yang tidak atau kurang dibayar
3. 15 (2) Kekurangan pajak pada SKPKBT 100% Dari jumlah kekurangan pajak tersebut

 

Keberatan
Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan, dan atas keberatan tersebut Direktur Jenderal Pajak akan memberikan keputusan paling lama dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat keberatan diterima.
Syarat pengajuan keberatan adalah :

a.Mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat atas SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, dan Pemotongan dan Pemungutan oleh pihak ketiga.
b.Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan menyebutkan alasan-alasan yang jelas.
c.Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.

d.Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan di atas tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
Banding
Apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan Surat Keputusan Keberatan atas keberatan yang diajukannya, maka Wajib Pajak masih dapat mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dilampiri surat Keputusan Keberatan tersebut. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding. Perlu diketahui bahwa Wajib Pajak yang mengajukan banding harus membayar minimal 50% dari utang pajak yang diajukan banding. Pengadilan Pajak harus menetapkan putusan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima.
Apabila putusan Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruh Banding, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Peninjauan Kembali (PK)
Apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan Putusan Banding, maka Wajib Pajak masih memiliki hak mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.

Pengajuan permohonan PK dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim Pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap atau ditemukannya bukti tertulis baru atau sejak putusan banding dikirim.

Mahkamah Agung mengambil keputusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan PK diterima.

Kelebihan Pembayaran
Di bidang PPN, untuk Barang Kena Pajak tertentu atau kegiatan tertentu diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN Tidak Dipungut. BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain Kereta Api, Pesawat Udara, Kapal Laut, Buku-buku, perlengkapan TNI/POLRI. Perusahaan yang melakukan kegiatan di kawasan tertentu seperti Kawasan Berikat mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut antara lain atas impor dan perolehan bahan baku.
Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain pembayaran pajak yang dibayar atau dipotong atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.
Untuk Wajib Pajak masuk kriteria Wajib Pajak Patuh, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan paling lambat 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN sejak permohonan diterima. Perlu diketahui pengembalian ini dilakukan tanpa pemeriksaan.
Wajib Pajak dapat melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui dua cara :

1. Melalui Surat Pemberitahuan (SPT),

2. Mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala KPP.

Apabila DJP terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran yang semestinya dilakukan, maka Wajib Pajak berhak menerima bunga 2% per bulan maksimum 24 bulan.

 

Kalau tak Ada Mafia Pajak, Tax Ratio Bisa Naik


2012
03.13
Selasa, 13 Maret 2012 11:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komisi 3 DPR RI menyambangi kantor direktorat jendral pajak untuk mengumpulkan data-data mengenai fenomena rekening gendut para pegawai pajak. Sebelum memasuki kantor pajak, Wakil Ketua Komisi 3, Tjatur Sapto Edy menegaskan seharusnya rasio penerimaan pajak yang didapatkan negara bisa lebih besar jika tidak ada pegawai pajak yang korupsi.

“Seharusnya tax ratio kita semakin besar. Bisa sekitar 15% karena sekarang kita baru 12%. Negara-negara ASEAN yang lain saja bisa” ungkapnya saat ditanya di Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (13/3). Oleh karena itu, Tjatur mengimbau agar ditjen pajak bisa menertibkan para pegawainya agar dapat menjaga kredibilitas sebagai pegawai negeri sipil.

Tjatur pun mendesak supaya inspektorat jendral kementerian keuangan bisa lebih meningkatkan pengawasan dan pembinaan supaya tidak terulang kasus mafia pajak yang sama seperti kasus Gayus.”Artinya harus ada feedback dari DJP dan irjen untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan para aparatur pajak,”jelasnya.