A.    PENDAHULUAN

Di kebanyakan negara demokrasi, Pemilu dianggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi. Hasil Pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.[1] Dengan adanya Pemilu diharapkan dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat yang mampu mengerti mengenai aspirasi dari rakyat terutama dalam proses perumusan kebijakan publik dengan adanya sistem pergiliran kekuasaan. Pemilu juga memberikan peluang bagi terpentalnya sejumlah partai politik dari parlemen pada setiap Pemilu berikutnya. Sehingga kekuasaan dalam membentuk Undang-Undang tidak serta merta menjadikan partai politik yang berada di parlemen lupa sehingga setiap partai politik tidak dapat mempertahankan kekuasaannya.

Peserta Pemilu adalah partai politik. Partai politik mengajukan kandidat dalam Pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat. Partai politik sendiri merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintah yang didasarkan pada pemilihan formal dari warganegara yang memenuhi syarat.[2]

Setelah perjalanan yang panjang, akhirnya Rancangan Undang-Undang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD disepakati DPR dan pemerintah pada 12 April 2012, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 2012. Perdebatan empat materi krusial, yakni ambang batas parlemen, metode perhitungan suara, alokasi kursi di tiap-tiap daerah pemilihan, dan sistem proporsional tertutup atau terbuka, akhirnya diputuskan. Menurut ketentuan Undang-Undang Pemilu yang baru, partai politik yang total perolehan suaranya dalam Pemilu anggota DPR tidak mencapai 3,5 persen suara sah nasional manjadi tidak berhak memiliki kursi DPR, DPR provinsi, dan juga DPRD kabupaten/kota. Ada kemajuan, terutama dalam hal menggiring penyederhanaan sistem kepartaian, menjaga asas representasi terhadap kemajemukan politik, dan meningkatkan akuntabilitas politik parlemen. UU Pemilu yang baru ini akomodatif terhadap semua partai politik yang serius. Tetapi hal tersebut dinilai dapat menghilangkan keterwakilan suara rakyat. [3]

Ketentuan soal verifikasi partai politik nonparlemen dianggap diskriminatif dan bertentangan dengan dasar perubahan sistem electoral threshold ke parliamentary threshold. Juga pemberlakuan parliamentary threshold secara nasional yang mengakibatkan tidak diikutkannya partai politik yang tidak mencapai parliamentary threshold untuk Pemilu anggota DPR dalam perhitungan perolehan kursi DPRD   provinsi dan DPRD kabupaten/kota sekaligus. Pemberlakuan Undang-Undang Pemilu yang baru akan berakibat pada semakin buruknya kehidupan berbangsa dan bernegara pasca-Pemilu 2014. Juga akan menimbulkan instablitas nasional akibat ketentuan yang secara paksa dan tidak aspiratif mengubah struktur kekuatan politik lokal. Undang-Undang Pemilu dinilai lari dari semangat reformasi yang membuka demokrasi dengan menyertakan peran politik rakyat seluas-luasnya serta menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.[4]

Ketentuan mengenai parliamentary threshold merupakan keputusan yang diambil oleh pemerintah demi tercapainya Pemilu 2014 yang berhasil. Keputusan tersebut diambil berdasarkan berbagai alternatif dengan mengacu pada perjalanan Pemilu di Indonesia, sistem politik dan sistem pemerintahan di Indonesia, dan situasi dan kondisi politik di Indonesia saat ini.Aktifitas penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan membutuhkan perhatian dan pendefinisian yang tepat atas masalah, penentuan tujuan, menemukan, mendesain dan menetapkan sejumlah tindakan yang tepat, serta mengevaluasi dan memilih alternatif tindakan terbaik. Dalam keputusan memberlakukan sistem parliamentary threshold sebesar 3,5 persen yang ditulis dalam Pasal 208 dan Pasal 209 Undang-Undang Pemilu terbaru tentu akan terdapat berbagai konsekuensi, pro, dan kontra. Untuk itu, perlu dibahas mengenai implikasi keputusan pemerintah mengenai Pasal 208 dan Pasal 209 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membahas mengenai ketentuan parliamentary threshold.

B.     PEMBAHASAN

1.      Teori Keputusan

Seorang pembuat kebijakan tidak seharusnya melandaskan kegiatannya pada kekuasaan yang dimilikinya saja tetapi juga terutama kepentingan masyarakat. Seorang yang melakukan pengambilan keputusan tidaklah bersikap pribadi, melainkan bersikap non-pribadi, yaitu mendudukkan dirinya dalam kepentingan orang banyak. Didalam pengambilan keputusan dalam kebijakan, kepentingan orang banyak menjadi kepentingan umum.

Pengambilan keputusan yang baik haruslah selalu bersifat rasional, institusional, kondisional, dan situasional. Keputusan haruslah:

  1. Rasional, artinya benar-benar mempergunakan data dan informasi yang selengkapnya.
  2. Institusional, berarti pengambilan keputusan harus senantiasa dengan mengingat tujuan organisasi serta memperhatikan pula hak dan kewenangannya.
  3. Kondisional, maksudnya harus selalu diingat bahwa suatu kejadian tidak akan lepas dari lingkungannya, baik lingkungan alam, fisik, dan sosial.
  4. Situasional, yang berarti bahwa keputusan yang diambil itu haruslah sesuai dan dapat terselenggara dalam situasi yang hidup pada waktu itu.[5]

Menurut Herbert Simon, sebuah keputusan administrasi harus benar dan efisien serta praktis. Keputusan melibatkan pilihan yang dipilih dari sejumlah alternatif yang diarahkan pada tujuan akhir dari organisasi. Pengambilan keputusan rasional adalah dengan cara memilih alternatif-alternatif yang menghasilkan kumpulan dari semua konsekuensi yang mungkin akan terjadi. Cara tersebut dapat dialakukan dengan tiga langkah sebagai berikut:

  1. Identifikasi dan daftar semua alternatif
  2. Tentukan semua konsekuensi dari setiap alternatif
  3. Bandingkan kebenaran dan efisiensi dari setiap konsekuensi

Secara ringkas Simon menjelaskan bahwa banyak keputusan dibuat dengan mengabaikan aspek rasionalitas yang banyak diperhatikan pada dunia ekonomi berbeda dengan rasionalitas di administrasi publik yang disebutnya sebagai rasional terbatas (bounded rationality). Pengambilan keputusan dengan rasionalitas yang terbatas ini terjadi karena keterbatasan dalam memperoleh informasi yang valid dan sifat yang kompleks dari informasi itu sendiri.

2.      Parliamentary Threshold

Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) adalah ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di DPR. Secara teoritis, ambang batas parlemen atau parliamentary threshold adalah instrumen legal untuk menyaring partai politik peserta Pemilu yang berhak mendudukkan wakilnya di parlemen karena tak mendapatkan suara signifikan dari pemilih. Kriteria semacam itu lazim dipakai untuk mengurangi jumlah kepentingan yang kecil atau golongan dalam lembaga legislatif dan untuk mempercerah prospek terbentuknya pemerintah yang viable (Guy S Goodwin-Gill: Pemilu Jurdil Pengalaman dan Standar Internasional, 1994).[6]

Ketentuan tentang parliamentary threshold sendiri berbeda di masing-masing negara, tergantung dari kebudayaan politik negara tersebut. Tidak ada besaran yang resmi dan mutlak mengenai variabel dari parliamentary threshold. Di Indonesia sistem parliamentary threshold merupakan syarat ambang batas perolehan suara partai politik untuk bisa masuk di parlemen.[7] Ketentuan mengenai parliamentary threshold sendiri pertama kali diterapkan di Indonesia pada Pemilu 2009, dimana dirumuskan dalam Pasal 202 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai penetapan angka 2,5 persen dalam ambang batas Pemilu 2009.

3.      Keputusan Pemerintah mengenai Pasal 208 dan Pasal 209 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Parliamentary Threshold

Di Indonesia, ambang batas parlemen jadi perdebatan seru, setidaknya menjelang Pemilu 2009. Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, lewat serangkaian perdebatan, angka parliamentary threshold itu ditetapkan 2,5 persen dari total suara nasional. parliamentary threshold diterapkan hanya untuk Pemilu anggota DPR. Menjelang Pemilu 2014, perdebatan kembali terulang.[8]

Ketentuan mengenai parliamentary threshold yang baru, diputuskan oleh pemerintah dan DPR menjelang Pemilu 2014, ketentuan tersebut dirumuskan dalam Pasal 208 dan Pasal 209 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun bunyi pasal tersebut adalah:

  1. Pasal 208: Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
  2. Pasal 209: (1) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di setiap daerah pemilihan. (2) Suara untuk penghitungan perolehan kursi DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di suatu daerah pemilihan ialah jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dikurangi jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208. (3) Dari hasil penghitungan suara sah yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada  ayat (2) di suatu daerah pemilihan ditetapkan angka BPP DPR, BPP DPRD provinsi, dan BPP DPRD kabupaten/kota dengan cara membagi jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah kursi di satu daerah pemilihan.[9]

4.      Implikasi Penerapan Pasal 208 dan Pasal 209 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Keputusan pemerintah dalam membuat Undang-Undang Pemilu yang terbaru jelas memiliki berbagai dampak, baik itu positif maupun negatif, menimbulkan pro dan kontra. Tidak ada argumentasi yang kokoh selain fakta bahwa partai politik besar mengusulkan parliamentary threshold dengan persentase besar dan partai politik menengah-kecil yang cenderung agar parliamentary threshold juga kecil. Kondisi itu diperburuk dengan pemberlakuan parliamentary threshold yang diseragamkan secara nasional. Artinya, perolehan suara hasil pemilu anggota DPR sekaligus menjadi penyaring parpol yang berhak menduduki kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.[10]

Fakta lainnya adalah banyaknya suara yang hangus terbuang akibat penerapan parliamentary threshold. Merujuk pada Pemilu 2009, dengan parliamentary threshold sebesar 2,5 persen saja dari 29 partai politik tercapai 19.045.481 suara atau setara dengan 18,30 persen suara sah nasional. Perolehan suara partai politik-partai politik nonparlemen itu hanya kalah dari Partai Demokrat yang meraih 21.655.295 suara atau 20,81 persen total suara sah nasional.

Partai Politik Jumlah Suara Persentase Hasil Resmi Tanpa PT, Hare Quota
Partai Demokrat 21.655.295 20,81 148 130
Partai Golkar 15.031.497 14,45 106 96
PDI-P 14.576.388 14,01 94 88
PKS 8.204.946 7,89 57 59
PAN 6.273.462 6,03 46 46
PPP 5.544.332 5,33 38 40
PKB 5.146.302 4,95 28 27
Partai Gerindra 4.642.795 4,46 26 37
Parta Hanura 3.925.620 3,77 17 19
8 parpol lain 8.866.151 8,52 18
Total 21 parpol 10.179.330 9,78
Total 104.048.118 100 560 560

Sumber: modifikasi draf “Kursimu Juga Kursiku”, Kompas: 2012[11]

Masalah lain adalah pemberlakuan parliamentary threshold secara nasional. Perolehan suara partai politik dalam Pemilu anggota DPR menjadi acuan penghitungan perolehan kursi di DPRD provinsi, kabupaten, dan kota. Penjelasan Pasal 208 Undang-Undang Pemilu No. 8 Tahun 2012 memastikan jumlah suara sah secara nasional adalah hasil penghitungan untuk setara DPR. Aturan itu berpotensi mengaburkan keterwakilan rakyat dan menghilangkan representasi rakyat, khususnya untuk DPRD. Hal ini tentu bertentangan dengan kedaulatan di tangan rakyat. Suara pemilih jadi tak berarti manakala partai pilihannya tak lolos parliamentary threshold nasional, meskipun suara mereka mayoritas di daerah tertentu.

Pemberlakuan parliamentary threshold secara nasional tidak dimaksudkan untuk membuang suara. Dengan potensial peserta Pemilu yang kemungkinan kian sedikit mengingat beratnya syarat kepesertaan, parliamentary threshold nasional akan menyederhanakan praktik demokrasi yang tujuan akhirnya adalah memperkuat sistem presidensial.[12]

Wacana parliamentary threshold secara teoritik bagus karena bertujuan untuk memastikan suara yang diperoleh oleh partai politik dalam parlemen. Sistem parliamentary threshold pada intinya adalah untuk menguatkan sistem presidensial. Sistem presidensial yang benar adalah dengan menyederhanakan sistem kemulti-partaian partai politik yang berada di DPR. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah tercapainya pembentukan suara dan keputusan yang bulat dalam pemerintahan dikarenakan sedikitnya perbedaan yang berada di parlemen. Sistem ini juga dapat mengurangi resiko terjadinya pembuatan kebijakan yang terlalu berbelit-belit dan tidak jelas akhirnya karena proses pembuatan kebijakan dikhawatirkan dibuat berdasarkan kepentingan-kepentingan setiap partai politik yang berada di parlemen.

Namun, sistem parliamentary threshold juga menimbulkan kontra. Sistem parliamentary threshold selain menghilangkan keaslian suara pemilih, juga bisa mengancam integrasi bangsa. Penerapan parliamentary threshold dinilai beberapa pihak bisa memasung proses demokrasi yang baru berlangsung sejak reformasi 1998. Penerapan parliamentary threshold juga dinilai tidak mengakomodasi kepentingan seluruh komponen potensi politik bangsa. Penerapan parliamentary threshold di tingkat bawah mempunyai potensi konflik horizontal karena ketika ada calon yang terpilih tetapi karena tidak memenuhi parliamentary threshold, akhirnya calon terpilih itu tidak bisa duduk di parlemen.[13]

Penerapan parliamentary threshold  juga akan menghanguskan suara akibat pemberlakuannya yang secara nasional. Aturan itu berpotensi mengaburkan dan  membatasi hak warga negara terhadap keterwakilan rakyat khususnya untuk DPRD. Hal tersebut melanggar prinsip demokrasi meskipun sistem parliamentary threshold berdalih untuk penguatan sistem presidensial. Selain itu, kedaulatan di tangan rakyat jadi tidak berarti manakala suara terbuang percuma akibat suara keterwakilannya tidak lolos secara nasional. Hal tersebut juga bisa secara efektif melucuti hak bersuara kelompok minoritas. Negara tidak bebas untuk menggunakan teknik Pemilu yang sah, yakni persyaratan ambang batas itu, untuk menghalangi kelompok tertentu dalam mendapatkan perwakilan di parlemen. Keputusan pemerintah dalam membuat Undang-Undang Pemilu yang baru dinilai tidak konstitusional dan tidak sesuai dengan kondisi politik yang ada di Indonesia.

Mengacu pada hasil Pemilu 2009, sejumlah partai politik yang mempunyai wakil di DPR periode 2004-2009 pun terpental. Hanya sembilan parpol yang perolehan suara pemilu anggota DPR-nya diatas 2,5 persen total suara sah nasional. Hanya sembilan parpol itu pula yang kemudian mengisi parlemen sepanjang lima tahun. Parliamentary threshold tetap dapat diberlakukan. Mungkin persentasenya angkanya sebaiknya tidak terlalu besar agar sistem multipartai tetap dapat dipertahankan.

Jika demokrasi diartikan sebagai istilah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat maka konsep untuk rakyat ini seharusnya diterjemahkan dengan pengertian sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Negara berkewajiban untuk memenuhi hak-hak rakyat termasuk dalam hal politik. Campur tangan negara dalam pemenuhan hak politik ini dapat dilakukan melalui perumusan kebijakan dan melakukan pengaturan. Namun, kewenangan yang dimiliki oleh negara tidak boleh bertentangan atapun menghilangkan hak memilih dan dipilih yang merupakan manifestasi dari hak dasar warga negara yang dipilih.[14]

Dari pemahaman diatas dapat dipahami bahwa sistem parliamentary threshold sebagaimana diputuskan oleh Pemerintah dalam Pasal 208 dan Pasal 209 Undang-Undang Pemilu No. 8 Tahun 2012 memiliki dampak baik positif maupun negatif. Keputusan tersebut perlu ditinjau lagi baik dari segi keefisiensian, keefektifan, dan kebenarannya, serta dari konsekunsi-konsekuensi yang akan diambil.

C.    KESIMPULAN

Keputusan pemerintah dalam menerapkan Pasal 208 dan Pasal 209 Undang-Undang Pemilu yang baru mengenai ambang batas sebesar 3,5 persen secara nasional perlu ditinjau kembali, karena keputusan tersebut dapat menjadi keputusan yang kurang baik mengingat banyaknya kontroversi dalam penerapannya. Penetapan angka 3,5 persen seharusnya tidak semata-mata berdasarkan alasan untuk menguatkan sistem presidensial yang telah dipilih. Kehendak rakyat tidak seharusnya hanya diwakili oleh anggota parlemen yang saat ini duduk di kursi DPR karena jika hal tersebut terjadi, keputusan pemerintah mengenai ambang batas sebesar 3,5 persen itu dirasakan akan menjadi kepentingan politik untuk memperkuat kedudukan partai politik yang saat ini menjadi anggota parlemen dan membatasi demokrasi dan kebebasan rakyat Indonesia dalam berpolitik.

Jika demokrasi diartikan sebagai istilah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat maka konsep untuk rakyat ini seharusnya diterjemahkan dengan pengertian seluas-luasnya untuk  rakyat. Negara berkewajiban untuk memenuhi hak-hak rakyat termasuk dalam hal potitik. Campur tangan negara dalam pemenuhan hak politik ini dapat dilakukan melalui perumusan kebijakan dan melakukan pengaturan. Namun, kewenangan yang dimiliki oleh negara tidak boleh bertentangan atapun menghilangkan hak memilih dan dipilih yang merupakan manifestasi dari hak dasar warga negara yang dipilih.

 

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Firdaus, Sunny Ummul. 2011. Relevansi Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis. Jurnal Konstitusi: Implikasi Putusan MK terhadap Sistem Pemilu dan Demokrasi. 8 (2): 091-112.

Kompas. 23 April 2012. UU Pemilu (1): Menjadi Mozaik Kekecewaan?, hlm. 4.

Kompas. 24 April 2012. UU Pemilu (2): PT Selalu Jadi Masalah, hlm. 2.

Kompas. 27 April 2012. UU Pemilu (5): Yang Mana Korban Pemilu Berikutnya?, hlm. 5.

Kompas. 28 April 2012. UU Pemilu (6-Habis): Compang-camping Desain Semusim, hlm. 5.

Soenarko, H SD. 2005. PUBLIC POLICY: Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah. Surabaya: Airlangga University Press.

Qulub, Syifaul. 2010. Sistem Parliamentary Threshold (Online), (http://rangerwhite09-artikel.blogspot.com/2010/04/sistem-parliamentary-threshold.html, diakses pada tanggal 5 Juni 2012)

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.


[1] Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1983), h461

[2] Syifaul Qulub, Sistem Parliamentary Threshold, (http://rangerwhite09-artikel.blogspot.com/2010/04/sistem-parliamentary-threshold.html), diakses pada 5 Juni 2012

[3] Kompas. 23 April 2012. UU Pemilu (1): Menjadi Mozaik Kekecewaan?, hlm. 4.

[4] Ibid.

[5] H. Soenarko SD, PUBLIC POLICY: pengertian pokok untuk memahami dan analisa kebijaksanaan pemerintah, (Airlangga University Press, Surabaya, 2005), h 31

[6] Kompas. 24 April 2012. UU Pemilu (2): PT Selalu Jadi Masalah, hlm. 2.

[7] Sunny Ummul Firdaus, “Relevansi Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis,” Jurnal Konstitusi: Implikasi Putusan MK terhadap Sistem Pemilu dan Demokrasi. 8, no. 2 (Maret 2011): 95

[8] Kompas. 24 April 2012. UU Pemilu (2): PT Selalu Jadi Masalah, hlm. 2.

[9] Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

[10] Kompas. 27 April 2012. UU Pemilu (5): Yang Mana Korban Pemilu Berikutnya?, hlm. 5.

[11] Ibid.

[12] Kompas. 24 April 2012. UU Pemilu (2): PT Selalu Jadi Masalah, hlm. 2.

[13] Sunny Ummul Firdaus, “Relevansi Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis,” Jurnal Konstitusi: Implikasi Putusan MK terhadap Sistem Pemilu dan Demokrasi. 8, no. 2 (Maret 2011): 94

[14] Sunny Ummul Firdaus, “Relevansi Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis,” Jurnal Konstitusi: Implikasi Putusan MK terhadap Sistem Pemilu dan Demokrasi. 8, no. 2 (Maret 2011): 109