Dimensi Nonharga pada Kebijakan Pangan

2011
06.22

Kenaikan harga pangan, terutama yang bersifat pokok, pada dua bulan terakhir tampak ditanggapi sangat serius oleh masyarakat. Betapa tidak, rata-rata harga beras premium per Agustus 2010 di atas Rp 6.600 per kilogram dan harga beras medium (IR64 kelas 3) awal September 2010 Rp 5.500 per kilogram (Bappebti-Kementerian Perdagangan, 5/9). Harga itu tentu sangat jauh di atas harga pembelian pemerintah saat ini Rp 5.060 per kilogram di Gudang Bulog, seperti ditetapkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan.

Kenaikan harga pangan inilah yang menjadi faktor penting penurunan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menurut hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Indo Barometer, yang diumumkan 2 September 2010 (Kompas, 3/9). Penurunan hasil survei (LSI: 66 persen dari 85 persen pada Juli 2009; dan Indo Barometer: 51 persen dari 90 persen setahun lalu) tentu menarik untuk dianalisis lebih dalam, bersamaan dengan faktor penegakan hukum dan penanganan beberapa persoalan strategis di Indonesia, seperti kasus ledakan tabung gas, kasus Malaysia, dan lain-lain.

Tingginya harga pangan dan kebutuhan lain telah berkontribusi pada laju inflasi bulan Agustus 2010, masih cukup tinggi 0,76 persen. Sumbangan oleh kelompok bahan makanan sebesar 0,47 persen (atau 0,09 persen pada laju kumulatif), kelompok makanan jadi, minuman, dan rokok 0,67 persen (atau 0,11 persen pada laju kumulatif), dan kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 1,59 persen (atau 0,39 persen pada laju kumulatif). Dengan laju tahun kalender (Januari-Agustus) mencapai 4,82 persen, maka target inflasi 5,3 persen pemerintah akan terlampaui, sebab pada akhir tahun masih ada berapa hari besar keagamaan yang memicu konsumsi, seperti Idul Adha, Natal, dan Tahun Baru 2011.

Sejak awal Orde Baru, Indonesia secara konsisten melaksanakan kebijakan harga dasar gabah (floor price) dan harga atap beras (ceiling price) sehingga secara tidak langsung Indonesia menganut sistem kebijakan sabuk harga (price-band policy). Harga dasar ditetapkan di atas harga keseimbangan pasar, sekaligus untuk menjaga kejatuhan harga petani atau memberikan jaminan kepada petani agar memperoleh harga layak saat musim panen. Harga atap dipatok di bawah harga keseimbangan pasar, sekaligus untuk menjaga melambungnya harga eceran beras terlalu liar atau menjamin akses pangan terutama dari kelompok miskin.

Dengan sabuk harga seperti itu, pemerintah akan mengeluarkan berapa pun biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan harga itu. Pada musim panen, pemerintah melalui Bulog membeli kelebihan pasokan gabah petani untuk menjaga kejatuhan harga sekaligus untuk mengisi stok domestik. Pada musim tanam atau paceklik, pemerintah melaksanakan operasi pasar untuk meredam kelebihan permintaan yang dapat melonjakkan harga secara berlebihan.

Selama beberapa dekade, instrumen seperti berjalan mulus sebelum Indonesia mengalami krisis ekonomi dan politik, tekanan Dana Moneter Internasional (IMF), dan persoalan inefisiensi di dalam tubuh Bulog. Kemudian, perumus kebijakan merevisi instrumen kebijakan sabuk harga, mengganti harga atap dengan operasi pasar khusus yang berevolusi menjadi beras untuk keluarga miskin.

Harga dasar diganti dengan harga pembelian pemerintah (HPP), yang agak sulit menjadi pelindung kejatuhan harga karena secara administratif Bulog tidak mampu membeli gabah petani jika harga pasar berada di atas HPP.

Ketika harga keseimbangan pangan tidak hanya ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran, maka instrumen HPP yang timpang sebelah tentu tidak akan mampu menjawab persoalan. Ketika sisi penawaran atau sistem produksi terkena guncangan krisis pangan global dan dampak perubahan iklim seperti sekarang, dimensi harga saja pastilah tidak cukup.

Langkah pengendalian atau stabilisasi harga dengan operasi pasar dan penyelenggaraan pasar murah di beberapa tempat, apalagi tanpa konsep yang jelas, tentu tidak akan memberikan manfaat yang signifikan. Persoalan harga pangan pada kasus khusus seperti pada masa Ramadhan dan menjelang Idul Fitri tidak akan dapat diselesaikan dengan langkah kebijakan dengan instrumen yang pincang.

Indonesia perlu solusi lebih komprehensif dan integratif untuk melaksanakan aspek atau dimensi nonharga dari kebijakan pangan. Dimensi itu meliputi sisi produksi atau usaha tani, sisi pascapanen atau pengolahan dan penyimpangan, sisi distribusi atau perdagangan dan persaingan usaha, serta sisi konsumsi atau akses dan keamanan pangan, tentu sama penting jika tidak dikatakan lebih penting untuk ditangani.

Perlu dicatat bahwa dimensi harga masih tetap penting. Namun, mencurahkan kebijakan hanya dari sisi harga saja tentu tidak cukup menjamin ekonomi pangan yang lebih sehat. Dimensi nonharga memang lebih bervisi jangka menengah dan jangka panjang sehingga perlu ketekunan dan kesabaran para perumus dan pelaksana kebijakan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.

Tugas pemerintah adalah menciptakan sistem insentif dan disinsentif yang mampu mengikat bagi para pelaku ekonomi pangan, mulai dari petani, pedagang, distributor, lembaga logistik, pengecer, hingga konsumen pangan. Upaya diseminasi dan penyebaran benih yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim, seperti tahan kekeringan dan tahan genangan air, wajib segera dilakukan.

Program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu harus naik kelas dari sekadar proyek percontohan menjadi sumber inovasi berbasis kekhasan setempat dan kearifan masyarakat lokal. Strategi peningkatan produksi berbasis pupuk majemuk, pupuk hayati, dan pupuk organik perlu menjadi andalan baru, di samping basis pupuk kimia yang masih terus menuai kontroversi subsidi dan kelangkaan.

Sistem perdagangan pangan wajib disempurnakan dengan melibat-aktifkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam pengendalian kolusi harga dan praktik persaingan tidak sehat. Manajemen logistik dan Perum Bulog perlu diberikan keleluasaan secara strategis untuk membangun sistem cadangan pangan yang kredibel, tanpa harus melupakan tugas pokoknya melaksanakanĀ public service obligation (PSO) bagi kelompok miskin. Intinya, seperangkat instrumen pada Inpres Nomor 7/2009 tentu tidak cukup jika tidak dilaksanakan oleh para pejabat yang diberi instruksi, plus lembaga lain yang tidak disebut eksplisit di dalam inpres.

 

Yuniza Miratu Anif

0910483080

Agroekoteknologi-G

Comments are closed.