TUGAS SIM 4

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang Undang nomor 11 tahun 2008 atau UU ITE adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Asas[sunting | sunting sumber]

Pemanfaatan Teknologi ITE dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Tujuan[sunting | sunting sumber]

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

  1. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
  2. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  3. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
  4. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
  5. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.
  6. Istilah dalam Undang-Undang[sunting | sunting sumber]

    • Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
    • Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
    • Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
    • Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
    • Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
    • Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
    • Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
    • Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
    • Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
    • Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
    • Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
    • Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
    • Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
    • Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmetika, dan penyimpanan.
    • Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
    • Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
    • Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
    • Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
    • Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
    • Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
    • Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
    • Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
    • Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

    Konten[sunting | sunting sumber]

    Secara umum, materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti UNCITRAL Model Law on eCommerce[1]dan UNCITRAL Model Law on eSignature[2]. Bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik.

    Beberapa materi yang diatur, antara lain:

    1. pengakuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (Pasal 5 & Pasal 6 UU ITE);
    2. tanda tangan elektronik (Pasal 11 & Pasal 12 UU ITE);
    3. penyelenggaraan sertifikasi elektronik (certification authority, Pasal 13 & Pasal 14 UU ITE); dan
    4. penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 15 & Pasal 16 UU ITE)
    5. perbuatan yang dilarang (cybercrimes). Beberapa cybercrimes yang diatur dalam UU ITE, antara lain:
      1. konten ilegal, yang terdiri dari, antara lain: kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan (Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE);
      2. akses ilegal (Pasal 30);
      3. intersepsi ilegal (Pasal 31);
      4. gangguan terhadap data (data interference, Pasal 32 UU ITE);
      5. gangguan terhadap sistem (system interference, Pasal 33 UU ITE);
      6. penyalahgunaan alat dan perangkat (misuse of device, Pasal 34 UU ITE);

    Penyusunan materi UU ITE tidak terlepas dari dua naskah akademis yang disusun oleh dua institusi pendidikan yakni Universitas Padjadjaran(Unpad) dan Universitas Indonesia(UI). Tim Unpad ditunjuk oleh Departemen Komunikasi dan Informasi sedangkan Tim UI oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Pada penyusunannya, Tim Unpad bekerjasama dengan para pakar di Institut Teknologi Bandung yang kemudian menamai naskah akademisnya dengan RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI). Sedangkan tim UI menamai naskah akademisnya dengan RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik.

    Kedua naskah akademis tersebut pada akhirnya digabung dan disesuaikan kembali oleh tim yang dipimpin Prof. Ahmad M Ramli SH (atas nama pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono), sehingga namanya menjadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana disahkan oleh DPR.

    Peraturan Pelaksana[sunting | sunting sumber]

    Sembilan pasal UU ITE mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah:

    1. Lembaga Sertifikasi Keandalan (Pasal 10 ayat 2);
    2. Tanda Tangan Elektronik (Pasal 11 ayat 2);
    3. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Pasal 13 ayat 6);
    4. Penyelenggara Sistem Elektronik (Pasal 16 ayat 2);
    5. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik (Pasal 17 ayat 3);
    6. Penyelenggara Agen Elektronik (Pasal 22 ayat 2);
    7. Pengelolaan Nama Domain (Pasal 24);
    8. Tata Cara Intersepsi (Pasal 31 ayat 4);
    9. Peran Pemerintah dalam Pemanfaaatan TIK (Pasal 40);

    Penyelenggaran Sistem Transaksi Elektronik[sunting | sunting sumber]

    Dalam perjalanannya, poin no. 1-7 dijadikan satu peraturan pemerintah, dan juga sudah disahkan yaitu Peraturan Pemerintah no. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (‘PP PSTE’). Peraturan Pemerintah ini disusun sejak pertengahan tahun 2008 dan disampaikan ke Kemkumham awal tahun 2010. Kemudian dilakukan harmonisasi pertama, dan Menkumham menyerahkan hasilnya ke Menkominfo pada 30 April 2012. Menkominfo menyerahkan Naskah Akhir RPP ini ke Presiden pada 6 Juli 2012 dan ditetapkan menjadi PP 82 tahun 2012 pada 15 Oktober 2012. PP ini mengatur sistem elektronik untuk pelayanan publik dan nonpelayanan publik, sanksi administratif, tanggungjawab pidana serta perdata penyelenggara, sertifikasi, kontrak, dan tanda tangan elektronis, serta penawaran produk melalui sistem elektronik. (Aspek Hukum Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Ronny, 2013)

    Tata Cara Intersepsi[sunting | sunting sumber]

    Poin nomor 8 tadinya sempat direncakan menjadi Peraturan Pemerintah tersendiri, akan tetapi koalisi masyarakat menggugat pasal ini ke Mahkamah Konstitusi tahun 2011. Mahkamah menyetujui serta mengharuskan Pasal ini dibuat Undang Undang tersendiri bukannya Peraturan Pemerintah karena intersepsi atau penyadapan membatasi sebagian hak asasi manusia yang menurut pasal 28J UUD 1945, harus berbentuk Undang Undang.

    Indonesia Corruption Watch mengungkapkan bahwa RPP merupakan bentuk potensi intervensi Eksekutif terhadap lembaga penegak hukum, khususnya KPK, mengingat Pusat Intersepsi Nasional (PIN) dikelola dan dibentuk pemerintah, karena dibentuk dengan Keputusan Presiden.[3]

    Catatan kritis ICW terhadap RPP tentang Penyadapan per 3 Desember 2009:

    1. Pasal 4 ayat (4) teknis operasional pelaksanaan intersepsi dilaksanakan melalui Pusat Intersepsi Nasional.
    2. Pasal 5 ayat (6) Hasil intersepsi rekaman informasi disampaikan secara rahasia kepada aparat penegak hukum melalui Pusat Intersepsi Nasional
    3. Pasal 8 Sertifikasi alat dan perangkat diatur dalam Peraturan Menteri
    4. Pasal 11 ayat (2) Dewan Intersepsi Nasional bertanggungjawab pada Presiden (tugas mengawasi pelaksanaan intersepsi di Polisi, Jaksa dan KPK)
    5. Pasal 21 ayat (2) Sebelum PIN dibentuk, Menteri dapat membentuk tim audit independen
    6. Pasal 21 ayat (6) Jika PIN sudah terbentuk, intersepsi yg dilakukan penegak hukum harus melalui PIN

    Presiden dan dan jajarannya di kabinet akan menjadi orang-orang yang sulit atau mustahil disadap jika Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Intersepsi (Penyadapan) disahkan. Presiden berperan membentuk Pusat Intersepsi Nasional dan mengangkat Anggota Dewan Pengawas Intersepsi Nasional. Selain itu ada enam instansi lain yang juga akan sulit disadap karena punya peran dominan bagi terlaksana atau tidaknya penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Enam instansi itu yaitu, Menkominfo, Jaksa Agung, Ketua PN Jakarta Pusat sampai Mahkamah Agung, Anggota PIN, Kapolri, dan Dewan Intersepsi Nasional. Kesulitan ini dapat berupa keputusan berlarut-larut atau infonya bocor.[4]

    Pasca pembatalan pasal tersebut oleh MK, per 2015 Kemkominfo memprosesnya untuk membuat RUU TCI (Undang Undang Tata Cara Intersepsi). Meskipun RUU TCI ini tidak masuk dalam daftar longlist Program Legislasi Nasional 2015–2019, namun tidak menutup kemungkinan akan masuk dalam daftar kumulatif terbuka. Sehingga pilihan pertama usulan dimasukkan dalam prakarsa DPR dengan dititipkan dalam pembahasan RUU KUHAP inisiatif DPR. Alternatif kedua didasarkan pada usulan pemerintah yang dilatari pertimbangan kondisi tertentu serta harus mendapatkan izin prakarasa dari Presiden.[5]

    Peran Pemerintah[sunting | sunting sumber]

    Poin nomor 9 akan dijadikan Peraturan Pemerintah Peran Pemerintah dalam Pemanfaatan TIK. Akan tetapi, per 2016 PP ini tidak kunjung dibuat.

    Perdagangan Elektronis[sunting | sunting sumber]

    Terbaru, Pemerintah sedang menggodok dasar hukum untuk perdagangan elektronis atau e-Commerce. Meskipun bukan amanat UU ITE, tetapi ini merupakan amanat UU Perdagangan (pasal 66 ayat 4) dan mengacu kepada UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen[6]. Selain itu memang perkembangan e-Commerce yang tumbuh cepat membutuhkan dasar hukum dan melindungi konsumen, produsen dan para pemain e-Commerce. Pembuatan RPP tersebut diharmonisasi oleh kementerian terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan HAM, Bank Indonesia serta Kementerian Perdagangan. Akan tetapi, meskipun naskah akademik RPP sudah beredar sejak tahun 2011[7], pengesahannya molor dan tidak ada perkembangan hingga terdengar kembali pasca boomingnya e-Commerce diawal tahun 2015 dimana Presiden dan Menteri sudah berganti. Menteri Kominfo Rudiantara menjanjikan Blueprint e-Commerce untuk meningkatkan pertumbuhan e-Commerce dan akan bersama Menteri Perdagangan untuk merumuskan aturan e-Commerce[8]

    Gugatan ke Mahkamah Konstitusi[sunting | sunting sumber]

    Pencemaran Nama Baik[sunting | sunting sumber]

    Pasal Pencemaran nama baik paling sering digugat ke MK. Terdapat dua kasus diawal UU ITE, yaitu PUTUSAN Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009. Dalam putusan tersebut, MK menolak permohonan pemohon bahwa Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa menurut Mahkamah, penghinaan yang diatur dalam KUHP (penghinaan off line) tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia siber (penghinaan on line) karena ada unsur “di muka umum”. Dapatkah perkataan unsur “diketahui umum”, “di muka umum”, dan “disiarkan” dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP mencakup ekspresi dunia maya? Memasukkan dunia maya ke dalam pengertian “diketahui umum”, “di muka umum”, dan “disiarkan” sebagaimana dalam KUHP, secara harfiah kurang memadai, sehingga diperlukan rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses”.[9]

    Penghinaan SARA[sunting | sunting sumber]

    Mahkamah Konstitusi (MK) juga menolak permohonan Judicial Review (uji materi) yang diajukan oleh pengacara Farhat Abbas. Farhat melakukan permohonan uji materi terhadap UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena terkena Pasal 28 ayat (2) gara-gara membuat pernyataan di media sosial twitter yang mengandung unsur penghinaan terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) terhadap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Farhat dilaporkan ke Polda Metro tanggal 10 Januari 2013 oleh Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. “MK menilai penyebaran informasi yang dilakukan dengan maksud menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan bertentangan dengan jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan individu. Dan bertentangan pula dengan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum,” jelas Arief, Hakim Konstitusi. Polisi akhirnya tidak meneruskan laporan kasus ini karena laporan telah dicabut dan Farhat telah berdamai.[10]

    Tata Cara Intersepsi[sunting | sunting sumber]

    Terkait RPP Penyadapan, Meskipun Mahkamah Agung menganggap hal itu sah karena tidak bertentangan dengan UU[11], Mahkamah Kostitusi mengabulkan uji materi pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan begitu, Rancangan Peraturan Pemerintah Penyadapan, yang mengacu pada pasal itu, tidak bisa disahkan. “Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Konstitusi Mahfud MD saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis 24 Februari 2011. Majelis menyatakan pasal itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangannya, majelis berpendapat, penyadapan harus diatur oleh Undang-Undang.[12]

    Bukti Elektronis[sunting | sunting sumber]

    Terbaru, dalam skandal “Papa Minta Saham” tahun atau Kasus PT Freeport Indonesia 2015 membuat Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto mengajukan permohonan uji materi atas Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Undang Undang KPK. “Pemohon merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE,” ujar kuasa hukum Novanto, Syaefullah Hamid, di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis (25 Februari 2016). Adapun dua ketentuan tersebut mengatur bahwa informasi atau dokumen elektronik merupakan salah satu alat bukti dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan yang sah. Novanto juga merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 26A UU KPK terkait alat bukti elektronik yang sah. Novanto menilai bahwa ketentuan-ketentuan tersebut tidak mengatur secara tegas mengatur tentang alat bukti yang sah, serta siapa yang memiliki wewenang untuk melakukan perekaman.[13] “Perekaman yang dilakukan secara tidak sah (ilegal) atau tanpa izin orang yang berbicara dalam rekaman, atau dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui pihak yang terlibat dalam pembicaraan secara jelas melanggar hak privasi dari orang yang pembicaraanya direkam,” kata dia. Sehingga, bukti rekaman itu tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena diperoleh secara ilegal. Majelis hakim Ketua MK Arief Hidayat pun memberikan saran perbaikan permohonan, sebab tidak ada kedudukan hukum pemohon sebagai anggota DPR.[14]

    Penegakan Hukum[sunting | sunting sumber]

    Lembaga lembaga di Indonesia yang menegakkan UU ITE diantaranya yaitu:

    1. Kementerian Komunikasi dan Informatika, berperan sebagai regulator, khususnya Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika yang memiliki 6 Direktorat, dan juga memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menangani kasus-kasus pidana ITE.
    2. Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Unit IV Cybercrime, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Badan Reserse Kriminal
    3. ID-CERT – Indonesia Computer Emergency Response Team. ID-CERT didirikan sebagai komunitas pertama yang didirikan tahun 1998 untuk menangani insiden di internet. Didirikan oleh Budi Raharjo (Pakar IT dari ITB)[15]
    4. ID-SIRTII/CC – Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure/Coordination Center. Lembaga yang dibangun beberapa komunitas TI Indonesia dan institusi negara untuk menangani ancaman infrastruktur internet. ID-SIRTII didirikan 2007 dibawah Ditjen Postel (pada awalnya) dan mengoordinir para komunitas CERT yang ada di Indonesia. ID-SIRTII memiliki wewenang memonitor log traffic internet, dan mengasistensi lembaga penegak hukum lainnya, penelitian pengembangan serta pelatihan[16]
    5. Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) – Komunitas yang diberikan hak mengelola domain .id

    Kontroversi[sunting | sunting sumber]

    Kasus Prita Mulyasari[sunting | sunting sumber]

    Kasus ini merupakan pertama kalinya UU ITE menelan korban. Seorang Ibu Rumah Tangga didaerah Tangerang dituduh mencemarkan nama baik sebuah Rumah Sakit Swasta tahun 2009. Hal itu disebabkan Ibu tersebut menuliskan keluhannya terhadap pelayanan rumah sakit tersebut dalam sebuah mailing list (milis) di internet. Tuntutan yang dirasa berlebihan membuat masyarakat beramai-ramai membuat gerakan sosial “KOIN UNTUK PRITA”

    Kisruh Menteri dengan Blackberry[sunting | sunting sumber]

    Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring mengancam akan memblokir layanan akses Blackberry di Indonesia karena adanya akses porno. Rencana pemblokiran layanan BlackBerry di Indonesia itu kembali memanaskan suasana di Internet, khususnya jejaring sosial dan situs microblogging populer seperti Twitter. Pelanggan Research In Motion ramai-ramai memprotes rencana Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring memblokir layanan itu.[17].

    Berikut delapan tuntutan yang disodorkan kepada RIM:

    1. RIM agar menghormati & patuhi Peraturan Perundangan yang berlaku di Indonesia, terkait UU 36/1999, UU 11/2008 dan UU 44/2008
    2. RIM agar membuka perwakilan di Indonesia, karena pelanggan RIM di Indonesia untuk Blackberry sudah lebih dari 2 juta.
    3. RIM agar membuka service center di Indonesia untuk melayani & mudahkan pelanggan mereka yang WNI.
    4. RIM agar merekrut dan menyerap tenaga kerja Indonesia secara layak dan proporsional.
    5. RIM agar sebanyak mungkin menggunakan konten lokal Indonesia, khususnya mengenai software.
    6. RIM agar memasang software blocking terhadap situs-situs porno, sebagaimana operator lain sudah mematuhinya.
    7. RIM agar bangun server/ repeater di Indonesia, agar aparat hukum dapat lakukan penyelidikan terhadap pelaku kejahatan, termasuk koruptor.[18]

    “Hanya saja, masyarakat malah menangkap lain, yaitu BBM bakal diblokir.” Kata Ramadhan Pohan, Anggota Komisi I DPR. Hal ini mengakibatkan miskomunikasi kepada masyarakat yang belum mendapat penjelasan komprehensif tentang kebijakan atau tuntutan menteri itu.”Hanya saja, yang jadi persoalan adalah penerimaan publik, Blackberry itu mau diblokir gara-gara ada konten porno yang tidak bisa dibendung. Padahal itu kan hanya salah satu poin tuntutan saja,” kata Ramadhan.[19]

    Dari sejumlah tuntutan kepada RIM (Research in Motion, Perusahaan Induk dari Blackberry), ada sejumlah kesepakatan yang akan dijalankan. Namun, ada beberapa poin, yang menurutnya, tidak sesuai kesepakatan. Seperti Penanggungjawab Kantor Indonesia yang masih berkantor di Kanada. “Kami telah menyurati RIM. Intinya, mereka beroperasi di Indonesia tapi belum membangun infrastruktur atau server di Indonesia,” kata Tifatul. “Sesuai UU ITE No.11/2008, penyelenggara telekomunikasi baik lokal maupun asing harus mendirikan server di Indonesia. Sama halnya dengan institusi internasional, bank Internasional. Posisinya sama dengan RIM. Bank internasional saja diwajibkan untuk membangun data center di sini,” tandasnya.[20]

    Saat Menkominfo mengungkapkan rencana untuk memblokir layanan BlackBerry, 7 Januari lalu, pemerintah menyediakan waktu 2 minggu bagi Research In Motion untuk menyesuaikan diri dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Apabila setelah batas waktu yang ditentukan sudah terlewati dan konten pornografi masih bisa diakses lewat BlackBerry, maka pemerintah akan melarang RIM untuk menyediakan layanan browsing.“Hanya layanan browsing internet saja yang dilarang. Layanan seperti telepon, SMS, email, dan BlackBerry Messenger (BBM) tidak dilarang,” kata Gatot S Dewa Broto, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo.[21].

    Meski awalnya tindakan Tifatul dianggap mengancam keberadaan RIM di dalam negeri, nyatanya pihak RIM malah menyetujui persyaratan yang diajukan Tifatul. Tifatul berharap dengan adanya kantor RIM di Indonesia maka pemerintah bisa meminta social budget atau pajak dari perusahaan Kanada tersebut. Ini lantaran pengguna Blackberry telah mencapai 3 juta pelanggan saat ini. Dengan jumlah pelanggan sebesar itu, Tifatul menghitung, RIM bisa meraup keuntungan Rp 189 miliar per bulan dari pasar Indonesia tanpa membayar pajak.[22]

    Pemblokiran Situs-Situs Internet[sunting | sunting sumber]

    Diawal tahun 2015, Kominfo melakukan pemblokiran terhadap 22 situs media Islam yang dianggap mengajarkan paham radikal, atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Namun tindakan ini, menimbulkan sikap pro dan kontra di tengah masyarakat. BNPT merekomendasikan pemblokiran situs islam berdasarkan surat Nomror 149/K.BNPT/3/2015 tentang Situs/Website Radikal ke dalam sistem filtering Kemenkominfo (Trust Positif). Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen (Pol) Arief Dharmawan mengatakan, konten situs tersebut memuat tulisan yang menghasut dan menyebar kebencian.[23]

    Berdasarkan laporan tersebut dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 Tahun 2014 soal penanganan situs internet bermuatan negatif, maka Kominfo pun memblokir situs yang diajukan. Merujuk Pasal 1 Permen tersebut, pemblokiran situs adalah upaya yang dilakukan agar situs internet bermuatan negatif tidak dapat diakses.[24] “Dari 26 situs yang diajukan, kami memblokir 22 karena yang lain ada yang mati, tidak aktif dan sudah ditutup,” ujar Ismail, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kominfo.

    Pemblokiran ini dinilai sejumlah pihak telah membelenggu kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.[25] Menurut Menteri Kominfo Rudiantara, situs bermuatan terorisme saat ini memang sulit dilacak, berbeda dengan situs porno yang menggunakan kata kunci populer. Peneliti Setara Institute berkata dugaan terhadap 22 situs penyebar ajaran radikal seharusnya diuji melalui proses peradilan. Ia menuturkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik misalnya, menyediakan ruang untuk memidanakan pengelola situs yang menyebarkan kebencian. Aturan yang dimaksud merupakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Pasal itu melarang setiap orang menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian dan permusuhan antarindividu atau kelompok berdasarkan latar belakang suku, agama, ras maupun golongan.[26]

    Atas kekisruhan ini, blokir itu dibuka dan sebagai solusi jangka panjang, Menkominfo membuat Tim Panel Ahli untuk menangani masalah pemblokiran situs ini. Sebelum situs diblokir, situs akan dinilai oleh Tim Panel yang terdiri dari multistakeholder dengan expertise masing-masing dan Tim ini dibagi 4 panel, yaitu: 1) Pornografi, Kekerasan Anak 2) SARA, Terorisme, Kebencian. 3) Narkoba, Investasi Ilegal, 4) Hak Kekayaan Intelektual. Rencananya kementerian bakal mengusulkan proses normalisasi 10 situs web Islam kepada Panel Terorisme, SARA, dan Kebencian dari Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (PSIBN)[27]

  7. SUMBER : https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik

TUGAS SIM 3

MITSUBISHI BELUM MAU MEMBERIKAN DISKON BUAT XPANDER

TANGERANG, KOMPAS.com – Mitsubishi Xpander pertama kali meluncur pada Agustus 2017 di ajang GIIAS. Secara keseluruhan sampai Desember 2018, sudah dipesan oleh sekitar 115.000 orang konsumen di seluruh Indonesia. Selama periode itu, Mitsubishi belum memperbolehkan para diler untuk memberikan program diskon atau potongan harga. Jadi, konsumen yang membeli low multi purpose vehicle ( LMPV) jagoan Mitsubishi itu sesuai dengan harga resmi. Sebagai gantinya, konsumen diberikan program servis berkala, sehingga tetap untung meskipun tidak diberikan potongan harga. Lantas, apa alasan Mitsubishi belum juga memberikan diskon pada Xpander? Head of Sales & Marketing Group Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Imam Choeru Cahya menjelaskan, paling utama jika sekarang diberikan diskon, maka konsumen yang sebelumnya akan marah. Baca juga: Perang Diskon “Mobil Sejuta Umat” Memuncak di Akhir Tahun “Karena mereka ketika membeli tidak ada diskon, kalau kami berikan diskon sekarang, tentunya tidak adil buat mereka,” kata Imam di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (11/12/2018). Faktor lain, kata Imam bukan tipikal Mitsubishi mengobral mobil atau memberikan potongan harga cukup besar kepada konsumen. Bisa dilihat diskon yang diberikan untuk model lain. “Jadi kami bukan seperti merek lain yang memang mengutamakan diskon. Kami akan mencoba memberikan penawaran atau memberikan yang terbaik kepada konsumen,” ucap Imam.

SUMBER : https://otomotif.kompas.com/read/2018/12/12/134200915/mitsubishi-belum-mau-berikan-diskon-buat-xpander.

Penulis : Aditya Maulana
Editor : Azwar Ferdian

TUGAS SIM 2

Peluang Bisnis Di Era Milenial Yang Sangat Menjanjikan

Apabila kamu  telah mengetahui faktor-faktor utama dalam menjalankan dan memulai bisnis, maka untuk selanjutnya adalah menentukan dan memilih jenis bisnis apa yang akan kamu jalani. Pekerjaan ini tentunya bukan hal yang gampang. Kamu  harus memilih dan menentukan peluang bisnis yang sesuai dengan kondisi kekinian dan tak lekang oleh waktu. Paling tidak tren bisnisnya mampu untuk terus  bertahan (survive) dalam jangka waktu yang lama.

Nah, berikut ini adalah pilihan peluang bisnis di era milenial yang bisa kamu jadikan pilihan peluang bisnis saat sekarang ini.

 1. Bisnis E-commerce

Tidak bisa dipungkiri, bahwasanya perkembangan pesat tehnologi yang semakin canggih dan  perkembangan informasi telah mengambil peran yang signifikan untuk kemajuan bisnis pada mayoritas pengusaha.

Bisnis e-commerce ini memang sangat menjanjikan prospeknya baik dilihat dari sisi pembiayaan maupun dari keuntungan  yang diperoleh. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena dari waktu ke waktu jumlah pengguna internet mengalami peningkatan yang pesat dan signifikan. Hal ini dapat terjadi  karena pengguna jenis smartphone yang semakin banyak dan layanan berbasis jaringan internet yang semakin luas serta relatif murah.

Peluang bisnis di era milenial sekarang ini tidak terlepas dari penggunaan perangkat IT seperti ponsel, komputer dan sejenisnya. Situs-situs e-commerce  online yang menjual  barang dagangannya banyak bermunculan  seperti tokopedia, blibli, bukalapak, lazada dan masih banyak lainnya. Situs tersebut semakin menunjukan tajinya  dalam dunia bisnis e-commerce.

Perkembangan bisnis e-commerce ini juga berdampak dengan banyak bermunculan bisnis-bisnis lainnya yang berbasis digital. Misalnya muncul usaha agensi digital yang menawarkan jasa SEO (Search Engine Optimation), jasa pembuatan website dan usaha digital marketing lainnya yang semakin memantapkan perkembangan dan meramaikan dunia bisnis e-commerce di tanah air.

 2. Bisnis Fashion

Peluang bisnis di era milenial yang tetap mempunyai prospek yang cerah adalah bisnis fashion dan produk turunannya. Kamu dapat mulai menjalankan  bisnis ini dengan membuat sendiri atau jual-beli baju beserta aksesorisnya secara online, misalnya; baju, celana, tas, sepatu, gelang, kalung, perhiasan, kosmetik dan lainnya  yang sedang tren.

Tren fashion yang berkembang pesat saat ini banyak di dominasi oleh produk fashion untuk wanita. Kenapa ini terjadi? karena wanita cenderung mempunyai sifat konsumtif dalam dirinya bila dibandingkan kaum pria. Tren produk fashion wanita  ini menjadi salah satu peluang yang masih berkembang dan memiliki potensi keuntungan yang besar.

Oleh karena itu, jika kamu menyenangi dunia fashion, bisa mencoba membuka usaha/bisnis fashion ini, dan kalau tidak ingin keluar banyak modal, kamu bisa menjadi dropshipper atau sejenisnya yang menjual produk orang tanpa harus mengeluarkan modal terlebih dulu untuk membeli produk tersebut.

 3. Bisnis Kuliner

Bisnis kuliner memang bukan barang baru, sejak dulu bisnis ini telah ada, namun bisnis ini tak akan pernah surut karena berkaitan dengan urusan perut. Untuk berkiprah di bisnis kuliner ini kunci utamanya adalah faktor rasa dan penyajian makanan, bagi kamu generasi milenial dituntut untuk selalu mempunyai pemikiran yang  kreatif dan mempunyai terobosan-terobosan.

Kreativitas di sini bisa dilakukan seperti mencoba resep-resep baru, mencoba menyajikan makanan dalam kemasan yang menarik konsumen. Memberi variasi makanan dengan  cita rasa yang enak tentunya kunci utama untuk dapat mendatangkan konsumen ke warung kita dan jangan lupa pilihan tempat usaha menjadi faktor yang penting juga karena apabila letak usaha kita yang susah dijangkau dan tidak strategis menyebabkan warung/rumah makan kita sepi akan pengunjung.

Dengan makanan yang bercita rasa lezat akan mendatangkan konsumen yang fanatik,dan dari situlah promosi tanpa sengaja akan terjadi, kuliner yang kamu jajakan akan viral ke orang lain, entah teman, saudara atau tetangga. Usaha seperti ini akan mampu bertahan dan terus  berkembang. Jadi untuk kamu  yang mempunyai passion atau hobi di bidang kuliner, kenapa tidak mencobanya sekarang?.

 4. Bisnis Periklanan Dan Penerbitan

Bisnis periklanan dan penerbitan akan terus secara kontinyu dibutuhkan di dunia bisnis. Siapapun pebisnisnya akan selalu membutuhkan usaha promosi dan publikasi usaha untuk setiap produk yang ditawarkannya. Serta playanan (service) yang diberikan kepada konsumen.  Oleh karenanya peluang bisnis periklanan dan penerbitan ini mempunyai prospek yang bagus dan tentunya mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama.

Di industri seperti ini kamu dapat menguasai pangsa pasar apabila mempunyai keunggulan inovasi dan segi kreatifitas  yang tinggi. Ditambah lagi dengan pola pemikiran yang non mainstream atau berpikir out of the box. Mulailah dengan membuat website sendiri atau blog pribadi yang profesional untuk memperkenalkan  dan mempromosikan pemikiran atau ide bisnis kamu. Sehingga para pengusaha yang telah mapan akan tertarik untuk mengajak bekerjasama.

 

SUMBER : https://www.tabloidpeluangusaha.com/berbagai-macam-peluang-bisnis-di-era-milenial.html

TUGAS SIM 1

DAMPAK TEKNOLOGI INFORMASI DI ERA GLOBALISASI

Seiring perkembangan zaman, di era modern ini banyak yang mengalami perubahan. Diantaranya yang mengalami perubahan adalah Teknologi Informasi (TI). Teknologi sudah banyak dikenal kalangan masyarakat, dari yang muda hingga yang tua. Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk memproses , mendapatkan, menyusun,memperoleh, menyimpan dan memanipulasi data untuk mendapatkan informasi sebenarnya inovasi di ciptakan untuk memberikan manfaat dan membantu bagi kehidupan manusia memberikan banyak kemudahan bagi para penggunaya, namun demikian walaupun di ciptakan untuk manfaat positif tetap saja masih banyak sebagian menggunakan nya dalam hal negatiff, kini teknologi informasi berkembang begitu cepat seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan..

Kemajuan teknologi saat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia kini telah dapat langsung kita ketahui berkat kemajuan teknologi (globalisasi). Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Macam-macam Teknologi Informasi (TI) di era globalisasi/modern diantaranya mesin cetak, pesawat telepon dan fotografi, hypertext, computer digital, jaringan komputer desentralisasi, email, internet.

Dengan berkembangnya teknologi informasi membawa dampak bagi masyarakat. Dampak tersebut dapat membawa pengaruh positif yang menguntungkan atau memudahkan urusan masyarakat. Diantaranya manfaat atau dampak positif dari kemajuan teknologi informasi adalah memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi, lebih cepat dalam mendapatkan informasi yang akurat dan yang terbaru saat ini melalui internet, masyarakat dapat berbelanja atau pun bisnis secara online lewat internet, memudahkan masayarakat untuk bertransaksi, dan lain sebagainya. Pada intinya manfaat yang didapat dari perkembangan teknologi informasi dapat memudahkan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Selain dampak positif dari perkembangan teknologi informasi, ada juga dampak negatife yang perlu kita waspadai dan jika perlu untuk dihindari. Diantaranya dampak negatifnya adalah munculnya situs pornografi, merabahnya unsure penipuan, munculnya kejahatan yang merugikan orang lain seperti hacker.creakher, menjadikan masayarakat akan lupa waktu, dan lain sebagainya. Banyak orang saat ini kurang waspada dalam penggunaan teknologi sehingga banyak orang yang terjerumus ke dala hal yang negative deperti penipuan, membuka situs yang tidak diinginkan.

Perkembangan TI sekarang sudah sangat cepat seiring perkembangan ilmu pengetahuan. Sebenarnya dampak positif atau negatif yang timbul dapat di manipulasi dengan sikap masyarakat yang bisa menggunakan manfaat teknologi ini dengan baik. Walaupun banyak manfaat yang mendukung untuk mepermudah pekerjaan masyarakat, masyarakat juga harus memikirkan bagaimana etika dan norma cara penggunaan teknologi informasi, dengan cara mengetahui etka dan norma masyarakat diharapkan lebih mengerti batasan-batasan saat menggunakan teknologi informasi di zama era globalisasi ini, Masyarakat juga harus dituntut untuk bisa memanfaatkan perkembangan teknologi dengan baik bukan untuk disalah gunakan seperti membajak, membuka situs yang seharusnya tidak diakses, penipuan. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi harus digunakan dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendukung hal yang positif dalam kehidupan sehari-hari.

SUMBER :

https://docs.google.com/document/d/17dvqv5nkejdHxhlbqKfHZ69pJ6FpqClwNoFADSzkOc0/edit?hl=en_US (diakses tanggal 21 Februari 2015, pukul 12.30)

http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi (diakses tanggal 21 Februari 2015, pukul 12.37)

http://nastaui.blogspot.com/2013/01/dampak-perkembangan-teknologi-informasi.html (diakses tanggal 21 Februari 2015, pukul 12.40)

Hello world!

 

Nama : Bintang Raga Putra

NIM : 175030218113050

Fakultas : Ilmu Administrasi

Prodi : Ilmu Administrasi Bisnis

TTL : Kediri, 31 Maret 1999

Alamat : Perum.Betet Indah G-14 Kota Kediri

Tinggi : 168 cm

BB : 74kg

Go to Top