GOVERNANCE

GOVERNANCE

Dalam pendekatan pelayanan publik terdapat tiga pendekatan, yaitu Pertama pendekatan manajerial yang menekankan pelaksanaan pelayanan publik berorientasi pada prinsip ekonomis, efektif, dan efisien. Ekonomis adalah penggunaan sumberdaya yang sedikit, efisien adalah tercapainya perbandingan terbaik antara input dan output, dan efektif adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pendekatan pelayanan publik terdapat 3 aspek yang perlu diperhatikan dalam memberikan pelayanan yang prima pada pelanggan atau pengguna layanan yaitu

  1. Organisasi, memaksimalkan pencapaian dengan pemangkasan hirarki yang terlalu panjang, karena hirarki yang terlalu panjang menghambat penyelenggaraan pelayanan publik utamanya mengakibatkan ketidaktepatan penyelesaian masalah (waktu).
  2. Individual, mengubah kebiasaan impersonal individual yang disesuaikan pada organisasi publik
  3. Kognitif, meningkatkan metode ilmiah untuk mengembangkan pengetahuan supaya mengarah pada perilaku yang seorang adminitrator yang baik

Supaya pelayanan publik dapat dilakukan dengan baik, maka pendekatan manajerial melakukan kesatuan pada organisasi yang artinya untuk mencapai akuntabilitas yang terdapat 6 cara, sebagai berikut:

  1. Adanya kejelasan fungsi dan tugas masing-masing peran yang didapatkan
  2. Adanya subordinasi yang ketat antara satu sistem dengan yang lainnya
  3. Adanya subordinasi untuk menentukan rentang kendali yang terbatas
  4. Adanya subordinasi yang mendorong kesetiaan maupun loyalitas pada organisasi dan superordinasi
  5. Mengandalkan sistem disiplin formal untuk menegakkan akuntabilitas dan subordinasi
  6. Kekhawatiran dengan keteraturan fiskal dan kinerja karyawan menekankan pada penggunaan audit internal

Kedua, pendekatan politik menekankan nilai-nilai representatif (keterwakilan),responsif (daya tanggap), dan akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan) kepada publik. Dimana masyarakat diberikan sarana untuk berpartisipasi dalam administrasi publik. Partisipasi publik dari beberapa jenis dipandang sebagai kontribusi terhadap kemampuan administrator publik untuk memahami dan menanggapi kepentingan masyarakat. Berikut adalah beberapa cara dalam pendekatan publik

  1. Pengawasan Legislatif
  2. Kontrol Anggaran
  3. Rotasi di Kantor
  4. Representasi dan Partisipasi Publik

Ketiga, pendekatan legal atau pendekatan hukum yaitu pendekatan terhadap interaksi publik dengan administrasi publik berupaya memastikan bahwa hak konstitusional dan hukum individu dilindungi. Pendekatan hukum telah berupaya untuk menciptakan jaringan dalam rangka menentang tindakan sewenang-wenang, tak terduga, tidak jelas, atau diskriminatif.

Selain pendekatan pelayanan publik pembahasan kali ini mengenai level atau dimensi pelayanan publik yang dikemukakan oleh Bromley dalam Rahardian, Adinda Permatasari  Pertama, level kebijakan, dalam negara demokrasi level ini merupakan perwujudan dari aspirasi/kebutuhan masyarakat; Kedua. Organizational level , pada level ini dilakukan pengembangan organisasi-organisasi yang akan melaksanakan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat: Ketiga, operational level, pada level ini terdiri dari unit-unit operasional yang siap melaksanakan kebijakan  dan aktifitas yang dilakukan dapat diamati. Dalam level pelayanan publik menurut Bromley tersebut menerapkan paradigma baru dari pelayanan publik dimana masyarakat menduduki posisi paling atas yang artinya pelayanan publik diberikan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Sedangkan, level dalam pelayanan publik menurut McCallum adalah Government Level, yang melibatkan keputusan pemerintah tentang tujuan; kerangka hukum untuk pertanggungjawaban alokasi sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi. Central Co-Ordinating Agency Level, dalam kerangka keseluruhan kebijakan pemerintah, melibatkan koordinasi oleh berbagai lembaga pusat tentang alokasi dan manajemen sumber daya manusia dan keuangan untuk pelayanan publik, Departemental Level, melibatkan tindakan kepala departemen; dalam kerangka kebijakan  pemerintah; untuk menetapkan tujuan departemen, Individual Manager Level, melibatkan manajer pelayanan publik yang menerapkan praktik yang sesuai untuk mengelola staf dan sumber daya keuangan unit organisasinya. Dalam level pelayanan publik menurut McCallum lebih menitikberatkan pada aktor yang terlibat dalam penyedia pelayanan publik utamnya mengenai alokasi sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Rosenbloom, David H dan Goldman, Deborah D. 1989. Public Administration: Understanding Management,        Politics, And Law In The Public Sector. McGraw-Hill Book Co. Singapore.

Rahardian, Adinda Permatasari (2011). Analisis Implementasi Kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik Studi Kasus Pada Kementrian Pertanian. Jurnal STIAMI ac.id. Retrieved from http://www.stiami.ac.id/jurnal/download/35/analisis-implementasi-kebijakan-tentang-keterbukaan-informasi.pdf

Mc Callum, Bruce. 1984. The Public Service Manager, An Introduction Personnel Management in the Australian Public Service. Longman Cheshire Pty Limited. Melbourne.