Memperjuangkan Penerapan Syariat Islam



Filed under : Pendidikan Agama Islam

Jihad Memperjuangkan Penerapan Syari’at Islam:
Pandangan Tokoh-tokoh Pesantren di Jawa Barat

Meski bukan merupakan ide baru, tuntutan penerapan syari’at Islam secara
formal masih tetap menjadi agenda penting banyak organisasi dan tokoh Muslim.
Terlebih lagi di Indonesia dewasa ini yang tengah dilanda krisis. Penegakan syari’at
Islam menjadi satu tawaran alternatif dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan
di Indonesia. Poster, spanduk, dan selebaran yang berbunyi “Selamatkan Indonesia
dengan Syari’at Islam!, Syari’at Islam adalah solusi final! Tegakkan Syari’ah dan
Khilafah Islamiyah!”, adalah pemandangan yang mudah ditemukan di berbagai tempat
di hampir semua penjuru daerah.
Pasca reformasi 1998, usaha penegakan syari’at Islam tidak hanya dilakukan
melulu melalui wacana dan aksi lapangan, tapi juga melalui jalur konstitusi. Gagasan
untuk menggunakan Piagam Madinah oleh PKS (Partai Keadilan Sejahtera) adalah satu
bukti penting dalam hal ini. Ia bisa dilihat sebagai satu upaya politk untuk menghupkan
kembali Piagam Jakarta, di mana penegakkan syari’ah Islam dijamin konstitusi. Lebih
dari itu, aspirasi yang sama juga berlangsung di tingkat lokal. Isu syari’ah Islam
berkembang kuat di sejumlah wilayahb di Indonesia, Nanggroe Aceh Darussalam
(NAD), Cianjur di Jawa Barat, dan Bulukumba di Sulawesi Selatan. Maka, tidak heran,
jika banyak para politisi dan agamawan yang berjuang keras dan terus
mengampanyekan penegakan syari’at Islam, terlepas motif dan kepentingan yang
mendasari mereka.
Bab ini membahas isu syari’at Islam dalam kaitannya dengan isu pluralisme dan
multikulturalisme di lingkungan pesantren di Indonesia. Dengan demikian, isu syari’ah
di sini dilihat sebagai satu kategori penting untuk melihat derajat dan corak sikap dan
pemahaman kalangan pesantren terhadap pluralisme. Namun, penjelasan umum tentang
syari’ah penting diberikan terlebih dahulu. Dan itu pula yang menjadi fokus bagian
berikut ini.

Syari’ah: Suatu Penjelasan Umum
Syari’ah berasal dari kata syari’a, berarti mengambil jalan yang memberikan
akses pada sumber. Istilah syari’ah juga berarti jalan hidup atau cara hidup. Akar kata
syari’ah dan turunannya dalam pengertian yang umum digunakan hanya dalam lima
ayat al-Qur’an (QS. 5:48, 7:163, 42:13, 42:31, dan 45:18). Secara umum, syari’ah
berarti “cara hidup Islam yang ditetapkan berdasarkan wahyu Ilahi”. Jadi, ia tidak hanya
mencakup persoalan-persoalan legal dan jurisprudensial, tapi juga praktik-praktik
ibadah ritual, teologi, etik dan juga kesehatan personal dan tatakrama yang baik.2
Menurut Fazlur Rahman, syari’ah adalah nilai-nilai agama yang diungkapkan
secara fungsional dan dalam makna kongkret dalam kehidupan yang bertujuan untuk
mengarahkan hidup manusia dalam kebaikan. Oleh karena itu, sumber syari’ah adalah
Al-Qur’an, Hadits, ilmu fiqh, kalam dan berbagai ijtihad manusia. Maka, syari’ah tidak
hanya bisa dipahami sebagai aturan berdimensi tunggal, tetapi ia lebih merupakan pesan
keagamaan yang senantiasa berkembang dan membutuhkan inovasi terus-menerus.
Lain halnya dengan Abu A’la Al-Maududi. Ia berpandangan berbeda dari
Rahman. Menurut Maududi, syari’ah adalah hukum Tuhan yang mempunyai tujuan
untuk menunjukkan jalan paling baik bagi manusia dan memberinya cara serta sarana
untuk memenuhi kebutuhannya sebaik mungkin, tentu saja yang bermanfaat bagi
dirinya. Karena syari’ah adalah anugerah Tuhan, yang dijadikan tuntutan kehidupan
manusia, maka manusia harus bertugas mewujudkannya dan menerima hak itu secara
maksimal. Dalam hal ini, manusia tidak diperkenankan melakukan modifikasi, sebab
hukum Allah itu senantiasa unggul daripada ilmu pengetahuan manusia.
Secara normatif, syari’ah merupakan hukum Tuhan yang dengan prinsipprinsipnya
mengatur semua aspek hubungan antar manusia, dari ekonomi sampai
politik, serta dari kehidupan batin sampai pertalian suami dan istri. Hukum Tuhan ini
juga disertai prinsip adanya keyakinan akan Tuhan yang hadir di mana-mana dan Dia
juga mengetahui apa yang tidak diketahui manusia. Dalam hal ini, syari’ah adalah jalanmenuju sumber kehidupan selama dua puluh empat jam agar manusia senantiasa dekat
dan dilindungi penciptanya.
Hingga dewasa ini, terdapat dua corak pemahaman terhadap syari’ah yang
berkembang di kalangan Muslim, konservatif dan moderat. Corak pertama memahami
syari’ah sebagai doktrin agama yang berlaku sepanjang masa, sehingga tidak terdapat
ruang untuk memodifikasi. Syari’ah adalah aturan hukum yang tertuang dalam teks-teks
al-Qur’an yang tidak lagi membutuhkan penafsiran ulang berdasarkan tingkat peradaban
ilmu pengetahuan manusia. Bagi kalangan konservatif ini, kemunduran dan persoalan
manusia sekarang ini terjadi karena mereka mengabaikan dan berpaling dari syari’ah.
Oleh karena itu, untuk menciptakan kehidupan yang bermakna, harus dilakukan
penegakkan syari’ah Islam dalam setiap aspek kehidupan secara formal.
Kedua, corak moderate, menafsirkan syari’ah sebagai produk pemahaman
manusia terhadap sumber-sumber ajaran Islam dalam konteks sejarah yang terus
berkembang. Dalam hal ini, pemahaman syari’ah tidak bersifat final, dan karenanya
tidak mengakui kebenaran tunggal dalam Islam. Syari’ah senantiasa diformulasikan dan
direformasi dengan tujuan agar Islam sesuai dengan perkembangan waktu dan ruang.
Kelompok moderat berargumen bahwa Nabi Muhammad biasa berdebat dan
berbeda pendapat dengan sahabat-sahabatnya dalam menentukan aturan kehidupan. Hal
ini bisa dilihat dari hadits dan al-Qur’an yang menjelaskan diterimanya pendapat
sahabat oleh Nabi, begitu juga sebaliknya. Jadi, bila masa sekarang ada pendapat
bahwa syari’ah sudah final dan tidak bisa ditafsir ulang, menurut mereka hal ini justeru
tidak sesuai dengan pesan Nabi. Mohammed Arkoun adalah salah seorang yang
berpendapat demikian. Menurutnya, karya ulama’ terdahulu yang menjadikan Islam dan
penafsiran syari’ah monolitik harus didekonstruksi dengan memunculkan model
pembacaan keagamaan baru.
Kalangan moderat juga tidak setuju dengan pemberlakuan syari’ah secara
formal, karena hal itu justeru akan mereduksi makna syari’ah. Menurut mereka, visi syari’ah adalah berlakunya moralitas dan tertibnya penegakkan hukum. Oleh karena
itu, formalisasi syari’ah menjadi konstitusi negara Islam tapi tanpa moralitas dan
penegakan hukum sama artinya dengan politisasi syari’ah demi kepentingan negara atau
golongan tertentu.
Maka, untuk mewujudkan visi syari’ah, perlu dibedakan antara syari’ah pada
level normatif dan syari’ah yang bersifat historis. Syari’ah normatif adalah aturan
keagamaan yang sudah baku, seperti shalat, zakat, puasa, percaya kepada hari akhir, dan
iman kepada Allah dan Nabi. Dalam Syari’ah normative ini juga terkandung nilai-nilai
perennial Islam seperti keadilan, persamaan, dan kejujuran. Sementara sifat historisitas
syari’ah dapat dijumpai pada aturan sosial kemasyarakatan, politik, ekonomi, dan
sebagainya.10 Bila yang pertama merupakan ketentuan baku, maka yang kedua
membutuhkan ijtihad dengan mendayagunakan kreativitas akal, perkembangan ilmu
pengetahuan, dan situasi zaman.
Menurut kalangan moderat, memberlakukan kedua aspek syari’ah di atas adalah
keniscayaan yang memungkinkan untuk zaman sekarang. Sebab, kedua aspek tersebut
memiliki kedudukan sama penting dalam menjelaskan aktivitas keagamaan. Jadi, bagi
kalangan moderat, kemunduran Islam disebabkan oleh terkungkungnya kreativitas dan
pemikiran umat Islam pada doktrin masa lalu, yang memiliki persoalan berbeda dengan
masa kini. Padahal, munculnya banyak karya tafsir, fiqh, kalam, dan filsafat pada
masa lalu justeru dikarenakan adanya pemupukan perkembangan keragaman interpretasi
terhadap teks agama.
Syari’at sebagai Aturan hidup
Sebagian Muslim Indonesia meyakini bahwa syari’at adalah tuntunan hidup
yang bersifat baku dan abadi. Oleh karena itu, jika kita ingin memperoleh jalan
keselamatan, haruslah mematuhi tuntunan syari’at Islam yang termaktub dalam Al-
Qur’an dan Hadist. Dalam pemahaman seperti ini, menegakkan syari’at Islam dalam semua lini kehidupan adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar lagi. Dan mereka yang
menentangnya dengan sendirinya mengingkari ajaran Islam.
Demikinlah pendapat sebagian Muslim yang berhasil dihimpun penelitian ini.
Cucu Cahyana, seorang santri senior Pesantren Darussalam Ciamis, Jawa Barat, adalah
salah satunya. Dia berpendapat bahwa syari’at adalah jalan hidup yang sudah
dipraktikkan dan ditetapkan Nabi Muhammad. Maka, untuk memahami syari’at kita
harus mencontoh Nabi Muhammad. Dan itula yang harus kita ikuti bahkan untuk saat
ini. 12 Senada dengan itu, Lis Savitri, juga seotang santri di Pesantren Darussalam,
menyatakan bahwa dakwah Nabi Muhammad adalah membumikan syari’at Islam, mulai
dari mengajarkan keesaan Allah dan selanjutnya melakukan penerapan hukum-hukum
Islam seperti di Aceh sekarang ini.13 Jika Nabi telah mencontohkan hal seperti itu, maka
yang menolaknya tentu sangat diragukan keislamannya. Dalam bahasa yang lebih tegas
lagi, dia berujar “wajib atuh, yang menolak mah kufur. Itu bukan harga tawarmenawar”.
14
Begitu pula pendapat serupa dikemukakan Mufti, seorang santri senior pada
Pesantren Baiturrahman, Bandung. Dia berpendapat bahwa setiap Muslim seyogyanya
menegakkan ajaran Islam di semua lini kehidupan, sehingga menjadi orang Islam yang
kaffah (sempurna). Praktik keislaman tidak hanya terbatas pada rukun Islam yang lima
(syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji). Ia hendaknya meliputi semua aspek
kehidupan. Dan kondisi ini pula yang menjadi keprihatinannya. Banyak orang tidak
berekonomi secara Islam, juga dalam berpolitik, padahal Islam menyangkut semua
urusan kehidupan. Lebih jelas, dia berujar:
Islam itu adalah satu tatanan atau undang-undang yang mengatur manusia sejak
kita dari lahir sampai meninggal, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari urusan
politik, ekonomi, sosial, budaya, itu Islam mengatur. Jadi kalau misalkan kita
mengambil sebagian terus menolak sebagian itu juga saya rasa belum kaffah
istilahnya.” 15
Dalam kaitan ini, Muhsin Noor, pengasuh Pesantren Al-Muslimun, Cianjur,
memberi rumusan lebih rinci bagaimana syari’at tamnpil sebagai aturan hidup umat
Muslim. Dia mengidentifikasi sembilan (9) acuan hidup untuk dijadikan pedoman dan
jalan agar tidak terjerumus pada jalan yang salah, yakni (1) aturan hidup manusia adalah
dinul Islam (agama Islam); (2) bekal hidup manusia adalah taqwa kepada Allah; (3)
modal hidup manusia adalah ilmu pengetahuan agama; (4) pedoman hidup manusia
12 Cucu Cahyana (wawancara, Ciamis, 22 September 2005).
13 Lis Savitri (wawancara, Ciamis, 22 September 2005).
14 Asep Ahmad Maoshul Affandi (wawancara, Tasikmalaya, 23 September 2005).
15 M.Mufti (wawancara, Bandung, 23 September 2005).
6
adalah al-Qur’an dan Sunaah; (5) pelita hidup manusia adalah iman yang kuat; (6)
hiasan hidup manusia adalah akhlak yang baik; (7) teman hidup manusia adalah amal;
(8) tugas hidup manusia adalah beribadah kepada Allah; dan (9) tujuan hidup manusia
adalah bahagia dunia dan akhirat. Dalam kerangka semua itu, setiap Muslim wajib
menegakkan syari’at Islam sesuai al-Qur’an dan Sunah. Menurutnya, “kalau ingin hidup
bahagia tentunya kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dalam alqur’an,
bukan sebagiannya tapi semuanya”.16
Formalisasi Syari’at Islam Melalui Hukum
Berangkat pemahaman syari’at di atas, maka usaha penegakannya meliputi tidak
hanya pada aspek keagamaan dan bersifat individual, tapi juga sejumlah aturan
menyangkut kehiduapan sosial-politik dan bahkan kenegaraan. Syarif Hidayat dari
Pesantren Al-Hasan, Ciamis, mengatakan bahwa syari’at Islam, sekecil apapun, harus
tetap ditegakkan dengan kekuatan yang memungkinkan (bi qadr al-imkan), meskipun
sementara ini tidak menjadi dasar negara.17 Dan itu bukan berarti Muslim Indonesia
berhenti dalam memperjuangkan syari’at (tathbiq al-syar’iah). Ini harus diteruskan oleh
para kiai, para ustadz, santri, dan semua umat Islam. Menurutnya, “Tathbiq al-syar’iah
itu bukan potong tangan dan rajam saja, itu nomor ke sekian. Penegakan rukun Islam
yang lima saja sudah tathbiq al-syar’iah. Begitu juga penegakan dalam bentuk
pemberantasan korupsi”.
Pendapat serupa juga dikemukan Habib Nasrullah dari Pesantren Cintawana,
Tasikmalaya. Dia berujar seperti berikut ini:
Meskipun contoh pemahaman syari’at Islam dan contoh pelaksanaanya sudah
ada sejak zaman Nabi Muhammad, namun di Indonesia sampai saat ini syari’at
masih belum bisa ditegakkan. Salah satu penyebabnya, karena dalam Islam
sendiri ternyata banyak serigala berbulu domba. Orang-orang Islam yang duduk
di atas [parlemen atau pemerintahan], tidak menginginkannya, karena dengan
berdirinya syari’at Islam mungkin mereka berpikir akan susah untuk korupsi.
Sebab, Islam akan sedetail mungkin mendeteksi kejahatan seperti itu.19
Masih menurut Habib Nasrullah, penyebab lainnya adalah kesalahan paham
lama yang terus dipelihara, bahwa jika kita menghianati UUD 1945 yang merupakan
penyempurnaan dari Piagam Jakarta, sama saja dengan menghianati perjuangan para
16 Muhsin Noor (wawancara, Cianjur, 24 September 2005)
17 Syarif Hidayat (wawancara, Ciamis, 22 September 2005).
18 Syarif Hidayat (wawancara, Ciamis, 22 September 2005).
19 Habib Nasrullah (wawancara, Tasikmalaya, 23 September 2005).
7
tokoh Islam tempo dulu. Mestinya, yang dibacakan dan ditandatangi oleh Proklamator
kita pada saat Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah naskah Piagam Jakarta, bukan
proklamasi yang hanya ditandatangi dua orang. Menurut Habib Nasrullah “ itu suatu
kebohongan yang umat Islam harus bangkit meluruskannya, terutama bagi para tokoh
agama dan santri”.20
Ungkapan lebih tegas dikemukakan Abdullah Margani dari Pesantren al-
Musaddadiyah, Garut. Dia berpandangan bahwa pranata hukum dan politik negara
justru menjadi kekuatan untuk penegakkan syari’at Islam. Seraya membandingkan
dengan negara-negara Islam lain di Asia Tenggara, Abdullah Margani berkata:
“Itu tidak ada yang mengurus. Jangan berharap pemerintah yang mengurus,
karena kita bukan negara Islam. Kalau seperti di negara ASEAN yang lain,
seperti di Brunai, itu jelas Islam ahlussunnah wal jama’ah madzhab Imam
Syafi’i. Tapi kita [Indonesia] kan tidak. Kalau orang tidak melakukan shalat,
puasa, dan orang yang melakukan zina ditangkap; orang berjudi ditangkap;
karena itu semua bertolak belakang dengan syari’at. Mereka dikena hukuman.
Malah sekarang ada mahkamah syar’i. … Kita masih jauh. Pengadilan agama
hanya mengurus soal cerai. Mana ada urusan lain diselesaikan di pengadilan
agama? … dianggapnya agama itu hanya mengurus itu saja”. 21
Pendapat sedikit berbeda dikemukakan Dodo Murthado dari Pesantren Riyad al-
Huda, Kuningan. Dia melihat bahwa penerapan syari’at Islam tidak harus selalu dalam
bentuk negara Islam. Hal paling krusial untuk diperhatikan adalah membangun
prasyarat bagi tegaknya syari’at Islam dalam kehidupan Muslim Indonesia. Dan hanya
dengan cara itulah Indonesia bisa makmur, bisa keluar dari krisis berkepanjangan
seperti sekarang ini. Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya menggalang kekuatan
di masyarakat untuk gerakan penegakkan syari’at, termasuk pesantren dan Majlis
Ulama Indonesia (MUI). 22
Dengan demikian, syari’at Islam tidak bisa diterapkan hanya sebatas sebagai
kampanye politik dan formalitas, seperti dikemukakan Soleh Makmun dari Pesantren
Riyad al-Huda di Kuningan. Menurutnya, penegakan syari’at harus ditindaklanjuti
dengan pelaksanaan hukum Islam dalam tatanan kehidupan masyarakat. “Yang saya
harapkan orang Islam melaksanakan sebagaimana ketentuan hukum Islam” paparnya
tentang hal ini.23
Senada dengan pendapat di atas, Syamsuddin dari Pesantren Darul Muttaqin di
Cirebon juga mengatakan, syari’at Islam adalah suatu tuntutan yang harus ditegakkan.
20Habib Nasrullah (wawancara, Tasikmalaya, 23 September 2005).
21 Abdullah Margani (wawancara, Garut, 24 September 2005).
22 Dodo Murtadho (wawancara, Kuningan, 23 September 2005).
23 Soleh Makmun (wawancara, Kuningan, 23 September 2005).
8
Hal ini karena kita sebagai orang Islam sudah semestinya punya kewajiban untuk
menjadikannya pedoman hidup sehari-hari. Menurutnya “adapun kalau memang orangorang
yang yang sudah terpilih menjadi wakil-wakil rakyat tetap dengan undangundang
yang sama, apa boleh buat. Padahal, kalau memang mereka memiliki
pemahaman yang sama dengan kita dan mengetahui pentingnya syari’at Islam bahwa itu
sesungguhnya adalah ajaran kembali pada al-Qur’an, Sunnah, dan manhaj (tuntunan)
yang benar”.24
Pandangan di atas tentu bukan tidak memiliki alasan kuat. Mereka menyadari
bahwa formalisasi syari’at Islam tanpa kesiapan SDM tidak akan membuahkan hasil
sebagaimana diharapkan. Dalam hal ini, mereka melihat pengalaman Aceh, di mana
pelaksanaan syari’at Islam masih belum maksimal. Ustadz Nurkholis dari Pondok
Pesantren Hayatan Thoyyibah, Sukabumi, adalah salah seorag yang kritis terhadap
penerapan syari’at Islam di Aceh. Menurutnya, penerapan syari’at Islam di Aceh tidak
komprehensif, seraya mengacu pada hukum cambuk yang terlihat seperti main-main.
Lenih jauh dia melihat bajwa yang komprehensif adalah seperti yang dilakukan Laskar
Jihad di Ambon. Ketika mengetahui salah seorang anggotanya berzina, maka hukum
rajam (dilempari batu hingga meninggal) langsung diterapkan. “Jika ingin melakukan
yang komprehensif, menurutnya memang harus begitu”, demikian dia menegaskan. 25
Jadi, pemberlakukan syari’at Islam di Aceh belum bisa di terapkan secara
menyeluruh, karena semuanya tergantung pada mayoritas Muslim di daerah yang
berbeda-beda. Oleh karena itu, menurut Damanhuri dari Pesantren Syamsul Ulum di
Sukabumi, kesiapan masyarakat untuk penerapan syari’at perlu menjadi landasan dan
pertimbangan utama. Dia berujar, “jadi, pada prinsipnya, kalau mau diterapkan seperti
itu SDM-nya harus diberi pengetahuan dulu. Dan di sinilah pentingnya pendidikan
untuk memberi pengetahuan Islam secara maksimal, bukan untuk mencari kerja dan
mencari uang”.26 Bila demikian halnya, maka penerapan syari’at Islam mengandaikan
kesiapan Muslim. Salah satu isu yang berkembang adalah apa yang mereka sebut
sebagai akhlakul karimah atau akhlak mulia, yang seharusnya diparktikkan Muslim
dalam rangka penerapan syari’at Islam secara benar. Dan tentang hal itu pula diskusi
berikut ini diarahkan.
24 Samsuddin (wawancara, Cirebon , 21 September 2005).
25 Nurkholish (wawancara, Sukabumi, 6 Oktober 2005).
26 Damanhuri (wawancara, Sukabumi, 5 Oktober 2005).
9
Akhlakul Karimah untuk Penegakan Syari’at Islam
Muhsin Noor dari Pesantren Al-Muslimun Cianjur bisa disebut salah seorang
komunitas pesantren yang secara tegas menekankan pentingnya sosialisasi akhlakul
karimah untuk Muslim Indonesia. Menurutnya, pengenalan syari’at Islam adalah
dengan pengenalan dan sosialisasi pentingnya Akhlakul Karimah. Ia menjadi salah satu
alternatif terbiuk untuk hal itu. Bukan dengan kalan kekerasan, yang belakangan ini
berkembang di sebagian Muslim Indonesia. 27
Dia menambahkan, ajaran yang telah disampaikan dalam al-Qur’an dan Hadist
bahwa Muslim hendaklah ke dalam agama Islam secara semuanya (kaffah), dan tidak
mengikuti nafsu syaitan. Umat Islam tidak boleh menyakiti non-muslim, karena Islam
pada dasarnya adalah rahmat bagi sekalian alam. Maka, bila penerapan syari’at Islam
dengan akhlakul karimah, itu tidak akan mengganggu kalangan non-Muslim. Dan hal
inlah yang sedianya menjadi agenda Muslim Indonesia.28
Senada dengan itu, Abdullah Margani dari Pesantren al-Musaddadiyah Garut
menyatakan, metode penegakan Syari’at Islam harus dimulai dari sosialisasi akhlak
yang baik. Selain itu, strategi penegakan lewat jalur atas dan bawah harus dilakukan
secara bersama-sama. Maksudnya, pemimpin harus bisa dijadikan contoh, sedangkan di
kalangan bawah seperti di pondok pesantren dan masyarakat sekitar harus memonitori
pelaksanaan syari’at Islam. Jangan sampai, kebiasaan sandal yang hilang di masjid,
lemari di pesantren di bongkar, baju jemuran hilang, dan hal sepele-sepele lainnya
dibiarkan terjadi. Menurutnya, dalam menerapkan syari’at Islam, “kita harus back to
basic bagaimana kita bisa berprilaku yang baik, bagaimana performance kita dalam
kehidupan berdagang, bermasyarakat, dan bernegara”. Sekarang bagaimana kita
tampilkan performance kita, bagaimana berdagang yang jujur sebagaiaman diajarkan
rasulullah, dari prosedur-prosedurnya sendiri, dan sebagainya. Yang penting kita
mampu memiliki pemimpin yang bisa menjadi tauladan. Tambahnya, “kalau kita punya
pemimpin satu orang saja yang bisa menjadi tauladan, insya Allah cukup. Jadi
permasalahan yang utama bukanlah isu-isu yang tadi, tapi bagaimana kita menjadikan
ada tauladan minimal diri kita. Itu yang harus menjadi isu utama, bagaimana agar
supaya Islam beres”.29
27 Muhsin Noor (wawancara, Cianjur, 24 September 2005).
28 Konsep inilah dijadikan rujukan oleh Kabupaten Cianjur dalam model penerapan syari’at
Islamnya. Gerbang Amanah (Gerakan Pembangunan untuk Berakhlakul Karimah) adalah semboyan yang
mereka sosialisasikan ke masyarakat. KH Muhsin Noor banyak disebut sebagai salah seorang di belakang
keberhasilan gerakan penegakan syari’at Islam di Cianjur.
29Abdullah Margani (wawancara, Garut, 24 September 2005).
10
Begitu pula pandangan serupa dikemukakan seorang responden dari Pesantren
Miftahul Huda di Tasikmalaya.. Manururny, untuk menegakkan syari’at Islam harus
dimulai dengan individu masing-masing. Terutama yang dari pesantren, mereka harus
berjiwa Islami seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad. Dan kita harus betu-betul
menanamkan rasa cinta terhadap Islam ke masyarakat. “Orang yang sudah mencintai
apapun yang kita usulkan akan mereka setujui. Kalau sudah begitu otomatis kita akan
mudah untuk menegakkan syari’at Islam”, demikian di berujar.30 Jadi, jelas bahwa
akhlakul karimah sebagaimana dipraktikkan Nabi Muhammad dalam kehidupan seharihari
adalah jalan paling mudah untuk menegakkan syari’at Islam.
Di samping akhlakul karimah, H. Iqbal Santoso dari Pesantren Persis Garut
menambahkan satu poin lain, yakni pendidikan. Hal ini antara lain didorong oleh
pengalamannya—saat hendak merekrut lulusan madrasah dan pesatren untuk bekerja di
Bank Syari’ah—bahwa SDM Muslim masih lemah. Jadi, ketika mereka ingin
menegakkan Syari’at Islam, tetapi masih banyak dari mereka yang tidak mengetahui
sistem politik Islam, perekonomian Islam, dan peradilan Islam, maka itu bisa menjadi
boomerang bagi umat Islam sendiri. Maka, salah satu hal yang harus dlakukan dalam
rangka penegakkan Syari’at Islam adalah mempersiapkan sumber daya masyarakat
Muslim terlebih dahulu. Dia menegaskan “Jika masyarakat Muslim telah tercipta dan
kokoh, maka syari’at Islam dapat ditegakkan dengan mudah. Pada zaman dahulu, Nabi
lebih mengutamakan menciptakan masyarakat Muslim, baru setelah itu beliau
menegakkan syari’at Islam”.31
Posisi Non-Muslim dalam Penegakan Syari’at Islam
Isu akhlakuk karimah dalam penegakkan syari’ah Islam tentu bukan tanpa alasan
sosiologis yang kuat. Dalam sebuah negara yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan
agama seperti Indonesia, penegakan sebuah aturan agama tertentu sebagai dasar resmi
untuk menjalankan kebijakan politik, hukum, dan sosial sehari-hari, tidak bisa langsung
diterima begitu saja. Bahkan, hal itu berlawanan dengan prinsip demokrasi yang
menjamin persamaan hukum dan hak bagi semua warga negara.
Kekhawatiran terbesar yang dirasakan oleh umat agama lain di Indonesia pada
penegakan syari’at Islam secara formal sebagian timbul dari pertanyaan besar tentang
bagaimana nasib dan posisi mereka (non-Muslims)? Apakah dengan penegakan syari’at
Islam mereka menjadi warga negara kelas dua yang tidak lagi bebas mengekspresikan
keyakinannya dan dijamin hak-haknya? Apakah mereka nanti juga akan dipaksa untuk
30 Iim (wawancara, Tasikmalaya, 23 September 2005).
31Iqbal Santoso (wawancara, Garut, 24 September 2005).
11
mengikuti tata cara hidup Islami? Dan sejauh mana eksistensi hidup mereka dengan
aturan yang baru itu? Dan, memang, hal itu pula yang menjadi salah satu perhatian
kalangan pesantren.
Demikianlah, Siti Asadiyah—seorang guru senior pada Pesantren Darussalam
Ciamis—misalnya, bependapat bahwa non Muslim tidak perlu khawatir dengan
penegakan syari’at Islam secara formal sebagai undang-undang negara. Karena, mereka
pasti akan dilindungi eksistensi dan keberadaannya. “Ya pasti dilindungi. Ini kan sudah
ada sejarahnya, sejak zaman Rasul sampai sahabat. Ketika itu Muslim yang nomor satu
dan non-Muslim takluk, dan mereka itu memberikan upeti kepada umat Islam”
ujarnya.32 Bila kita lihat pernyataan itu, secara tersurat jelas bahwa umat non-Muslim
akan dilindungi, namun dengan syarat mereka memberikan upeti kepada umat Islam.
Dari pernyataan itu, secara tidak langsung juga ditegaskan bahwa posisi umat non-
Muslim sebagai warga negara kelas dua adalah hal yang sangat mungkin dan wajar
dalam penegakan syari’at Islam.
Mengamini pendapat di atas, Asep Suja’i Farid dari Pesantren Cintawana,
Tasikmalaya menyatakan bahwa justru dengan syari’at Islam umat non-Muslim akan
lebih terlindungi. Hal itu sudah dicontohkan Rasulullah ketika di Madinah. Saat itu,
menurutnya, umat non-Muslim lebih terjamin untuk melakukan perdagangan, praktik
keagamaan, kegiatan sosial-politik, serta urusan kehidupan lainnya. Ketakutan umat
non-Muslim di Indonesia, menurutnya, dikarenakan sikap yang apriori terlebih dahulu
tanpa melihat sejarah Nabi. Hal itu ditambah lagi oleh sikap sebagian tokoh umat Islam
sendiri yang tidak berusaha memperjuangkan Piagam Jakarta secara sungguh-sungguh.
“Kalau melihat pengalaman itu, mereka malah bisa lebih terlindungi, karena ada contoh
yang Rasulullah telah laksanakan di Madinah. Lebih terjamin lah. Kalau ada Piagam
Jakarta, insya allah syari’at Islam kin sudah berjalan di seluruh indonesia. Minimal Jawa
dan Sumatera. Karena yang bagian timur kan mayoritas waktu itu orang kafir” paparnya
tentang masalah ini.33
Soal kemungkinan terjadinya pengkelasan kewarganegaraan juga dinyatakan M.
Mufti dari Pesantren Baiturrahman, Bandung. Dia berpendapat, kalau dilihat dari sudut
pandang teori negara, kemungkinan itu sangat ada. Sebab, ketika suatu negara dibangun
berdasarkan hukum agama tertentu, tentu warga negara yang menganut agama yang
sama dengan negara yang akan lebih terjamin hak-haknya, begitu juga sebaliknya.
Bahkan, seharusnya aturan itu juga bisa diterapkan ke umat agama lain yang tinggal di
negara itu.34
32 Siti Asadiyah (wawancara, Ciamis, 22 September 2005).
33 Asep Suja’i Farid (wawancara, Tasikmalaya, 23 September 2005).
34 M. Mufti (wawancara, Bandung, 23 September 2005)
12
Namun, lain halnya dengan pendapat Latif Awaluddin dari pesantren Persis
Pajagalan, Bandung. Dia menyatakan bahwa aturan hukum dan kehidupan sehari-hari
dalam penerapan syari’at Islam tidak diwajibkan bagi umat non-Muslim. Meski umat
Islam diwajibkan menutup aurat, untuk warga non-Muslim tidak harus, bahkan dia tidak
harus shalat. 35 Dan pendapat yang sama juga dikemukan Ustadz Syamsuddin dari
Pesantren Darul Muttaqin, Cirebon. Menurutnya, dalam konteks Indonesia yang terdiri
dari berbagai macam suku, ras, dan agama, pemaksaan penerapan syari’at Islam kepada
non-Muslim tidak bisa dibenarkan. “Islam ini bukan suatu paksaan, kita tidak bisa
memaksakan Islam kepada orang-orang yang memang belum ada petunjuk dari Allah.
Artinya kita mau mendakwahi kayak apapun dan memaksakan, malah kita nanti
dipermasalahkan. Jadi barang siapa yang sudah mengerti dan memahami marilah kita
sama-sama jalan, kalau itu belum ya masing-masing saja” katanya memberikan
argumen soal larangan pemaksaan itu.36 Dengan demikian, meski orang-orang Kristen,
Budha, dan agama lainnya itu sebagai orang kafir umat Islam tidak dibenarkanb
memerangi mereka. Lebih jauh, Ustadz Syamsuddin berkata:
Hari ini kitab mereka (orang Kristen dan sebagainya) kan bikinan baru. Dan kita
memahami Nabi yang terahir kita Nabi Muhammad, berarti Islam itu yang
dibawa dan mestinya semua manusia kembalinya pada Islam dan bukan pada
agama lainnya. Kita anggap mereka ini tidak menuhankan pada Allah, berarti
orang kafir. Tetapi apakah kita harus memerangi mereka? Tidak. Kita ini Islam,
damai, tapi diarahkan ke Islam dan tanpa paksaan dan kita tidak sepakat dengan
kekerasan. Bahkan, kita ajarkan kepada anak-anak bahwa Islam ini bukan
kekerasan tapi kita damai, baik, santun kepada siapa saja kepada semua orang
yang tinggal disekitar kita”.37
Lain lagi dengan Mastuhi Abdul Ghafur dari Pesantren Baiturrahman, Bandung.
Menurutnya, kalau syari’at Islam sudah ditegakkan dan ditetapkan secara formal
sebagai undang-undang daerah seperti di Aceh, maka non-Muslim harus mengikuti
aturan itu. Hanya saja, untuk daerah lain perlu diuji coba sejauhmana penerimaan
masyarakat terhadap syari’at Islam secara formal dalam undang-undang. Jika di daerah
yang penduduknya mayoritas beragama Islam, maka mau tidak mau masyarakatnya
mengatakan bisa saja terjadi. Namun, untuk konteks keseluruhan negara Indonesia,
dikhawatirkan penerapan aturan ke non-Muslim akan menyebabkan perang agama.
Lebih tegasnya dia berujar:
35 Latif Awaluddin (wawancara, Bandung, 24 September 2005).
36 Ustadz Syamsuddin (wawancara, Cirebon, 21 September 2005).
37 Ustadz Syamsuddin (wawancara, Cirebon, 21 September 2005).
13
“Kalau itu sudah masuk dalam undang-undang daerah artinya sudah
diberlakukan seperti itu. Kalau daerah lain ya silahkan saja. Pokoknya kalau
awalnya diletakkan ini seperti itu akan kokoh. Tapi kalau undang-undang
resminya sudah berjalan begini bisa perang agama, dunia akan bertindak bahkan
akan digencet Indonesia kalau non muslim dipaksa ikut aturan muslim.
Maksudnya di Indonesia dipusat, kalau didaerah awalnya begitu karena
mayoritas muslim maka mereka mau tidak mau mereka msyarakatnya
mengatakan bisa saja terjadi”.38
Meski demikian, dia menambahkan, jika suatu saat nanti Indonesia berhasil
menerapkan syari’at Islam dalam undang-undang dan sudah ditetapkan, maka seluruh
warganya—Muslim dan non-Muslim—wajib mengikutinya. Seperti di Malaysia dan
Arab Saudi yang sudah memberlakukan hukum Islam, warga non-Muslim mau tidak
mau memang mengikutinya. Menurutnya, kesalahan negara Indonesia adalah kenapa
dahulu saat kemerdekaan syari’at Islam tidak diberlakukan dan ditetapkan sebagai
aturan negara. Jika pada masa itu berhasil, aturan itu pasti akan diterima tidak hanya
oleh warga Muslim saja tapi juga oleh semua warga negara lainnya. 39
Pendapat serupa dikemukakan Asep Ahmad Mausul Affandi dari Pesantren
Miftahul Huda, Tasikmalaya. Menurutnya, kita tidak bisa mengubah keyakinan orang,
karena sebagi pengikut Nabi terakhir sudah semestinya mengikuti Nabi yang tidak suka
memaksakan kehendak pada orang lain. Dia mencontohkan, meski Abu Thalib tiap hari
bergaul dan hidup dengan Nabi Muhammad yang dibimbing dengan wahyu dan dibekali
dengan mukjizat, sampai akhir hidupnya ia tetap kafir. Menurutnya, itu adalah fakta
sejarah yang harus diterima. Meski demikian, dia percaya bahwa syari’at Islam
sebetulnya bisa ditegakkan sebagai aturan di negeri ini, termasuk untuk warga non-
Muslim.40
Demikianlah, bila melihat berbagai pendapat di atas, sangat wajar jika banyak
non-Muslim khawatir akan posisi mereka jika syari’at Islam diterapkan. Menurut Saiful
Mujani, sejauh aspirasi politik syari’ah ini terbatas pada kelompok-kelompok di
masyarakat, bukan sebagai bagian dari kebijakan publik, maka perbedaan pemahaman
itu relatif masih bisa diakomodasi asal tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku
umum. Namun, jika sudah menjadi menjadi keputusan publik, lewat lembaga-lembaga
negara, maka akan mengikat semua warga negara, baik Muslim maupun non- Muslim.
Dan kalau ini terjadi, demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berfungsi mewadahi
38 Mastuhi Abdul Ghafur (wawancara, Bandung, 23 September 2005).
39 Mastuhi Abdul Ghafur (wawancara, Bandung, 23 September 2005).
40Asep Ahmad Mausul Affandi (wawancara, Tasikmalaya, 23 September 2005).
14
pluralisme primordial, termasuk perbedaan pemahaman tentang syari’ah, mulai
terancam eksistensinya.41
Antara Syari’at Islam, Negara Islam, dan NKRI
Guna mencari jalan penegakan syari’at Islam yang lebih efektif dan
komprehensif, banyak dari kalangan penegak syari’at Islam yang menganggap bahwa
pendirian negara Islam menjadi agenda yang mesti dipikirkan dan dilaksanakan. Negara
Islam menjadi jaminan paling diandalkan dalam rangka pelaksanaan syari’at Islam
dalam kehidupan masyarakat. Dan isu negara Islam ini memang menjadi satu poin
penting yang berkembang di kalangan Muslim Indonesia, khususnya di pesantren yang
menjadi sasaran penelitian. Menyangkut isu ini setidaknya terdapat tiga tiga pola
pemikiran yang muncul, yakni moderat, fundamentalis, dan mengambang.
Moderat
Pemikiran moderat diungkapkan antara lain oleh Fadhil Yani Ainussyamsi dari
Pondok Pesantren Darussalam Ciamis. Dia berpendapat bahwa penegakan syari’at Islam
dan negara Islam merupakan harapan semua umat Islam. Jika soal negaranya mau mau
berdasarkan Pancasila atau Islam, yang penting syari’at Islam tegak terlebih dahulu.
Jadi, masyarakatnya harus dibentuk dahulu berdasarkan nilai-nilai Islam. Keadaan ini
secara otomatis mengubah sistem demokrasi menjadi sistem Islam.42 Dengan demikian,
perubahan karakter Muslim tersebut sangat penting, karena ia menjadi satu prasyarat
utama bagi dalam menyukseskan penegakan syari’at Islam.
Pendapat Fadhil di atas diamini oleh Abdul Aziz dari Pesantren Darusslama,
Ciamis. Seraya mengacu pada sejarah dakwah Rasulullah, dia berpendapat bahwa
agenda penegakan syari’at Islam pertama kali bukan dilakukan dengan jalan pendirian
negara Islam. Namun, yang jauh lebih penting adalah bagaimana syari’at Islam bisa
diterima dan dipahami masyarakat. Dan jalan itu bisa ditempuh dengan menanamkan
prinsip keimanan dan ajaran Islam kepada bangsa Indonesia. “Jadi, bukan dengan cara
merusak Pancasila atau undang-undang, tapi bagaimana kita menanamkan ajaran Islam
kepada bangsa Indonesia. Rasullah menanamkan keimanan itu tidak sebentar. Sebelum
ada perintah shalat dan zakat, yang pertama ditanamkan adalah keimanan, keyakinan
kepada Allah. Maka untuk sekarang ini kita jangan memerangi pemerintah, tapi
41 Saiful Mujani, “Syari’at Islam dan Keterbatasan Demokrasi”, www.islamib.com, 05 Agustus
2001.
42 Fadhil Yani Ainussyamsi (wawancara, Ciamis 22 September 2005).
15
menanamkan kepada pemerintah tentang ajaran islam yang benar. Maka undang-undang
atau falsafah akan berubah sendiri” katanya menjelaskan43. Lebih lanjut dia
berpandngan bahwa sekarang ini umat Islam sebagai mayoritas belum menjadi
kekuatan. Jika kita berhasil menanamkan ajaran Islam itu, Islam akan menjadi sebuah
kekuatan besar yang secara otomatis akan merubah falsafah Pancasila. Dan untuk
mencapai hal itu, Muslim harus berusaha keras dan jangan hanya mengandalkan pada
beberapa kelompok saja.
Abdullah Margani dari Pesantren Al-Musaddadiyah, Garut, menambahkan,
bahwa persoalan umat Islam yang belum banyak memahami tentang pentingnya dan
syari’at Islam dalam kehidupan sehari-hari bukan terletak pada belum terbentuknya
negara Islam atau karena negara Indonesia masih sekuler. Hal itu disebabkan oleh
ketidakmampuan Muslim untuk bersatu hingga menghasilkan sebuah kekuatan. Maka,
kita hendaknya jangan menyalahkan keadaan dan orang lain. Lebih jelasnya dia berkata
sebagai berikut:
“Bukan masalah itu, tapi ketidakmampuan umat Islam untuk bersatu sehingga
menghasilkan kekuatan. Jangan menyalahkan orang lain, karena kita sendiri
yang salah. Dari mulai ulamanya yang awal sampai kita, kita yang salah.
Sehingga tidak bisa menghasilkan kekuatan, suatu musyawarah, sehingga negara
ini tidak menjadi negara Islam. Atau minimal menjadi negara yang menjadikan
Islam sebagai agama resminya”.44
Perlunya menanamkan nilai-nilai Islam guna menegakkan syari’at Islam ini,
juga diungkapkan oleh Cucu Cahyana dari Pesantren Darussalam, Ciamis. Dia berujar
bahwa penanaman syari’at Islam secara bertahan dan perlahan—mulai dari individu,
keluarga, desa, kecamatan, kabupaten lalu ke yang lebih luas—sangat perlu. Jadi,
nantinya penggantian Pancasila dan UUD 1945 dengan Islam bisa dijalankan dengan
mudah. Ini dalam ramgka menghindari agar jangan sampai ketika negaranya sudah
berdasarkan syari’at Isam, orang-orang Islam justru tidak siap menerimanya dan ada
sebagian yang tidak berperilaku Islami45 Dan pendapat serupa juga disuarakan kaum
Muslim lain dari pesantren yang diteliti, seperti Iqbal Santoso dari Pesantren Persis
Tarogong, Garut, 46 Dodo Murtadho dari Pondok Pesantren Riyadul Huda Kuningan47,
dan Udi Samahudi, juga dari Pesantren Nurul Huda, Kuningan. 48 Mereka umumnya
43 Wawancara dengan Abdul Aziz, Alumni Pondok Pesantren Darussalam Ciamis yang juga
menjadi pengasuh salah satu pesantren di Sukabumi, 21 September 2005.
44Abdullah Margani (wawancara, Garut 24 September 2005).
45 Cucu Cahyana (wawancara, Ciamis, 22 September 2005).
46Iqbal Santoso (wawancara, Garut, 24 September 2005).
47 Dodo Murtadho (wawancara, Kuningan, 23 September 2005).
48 Udi Samahudi (wawancara, Kuningan, 23 September 2005).
16
berpendapat bahwa agenda paling mendesak dan penting untuk dilakukan adalah
penanaman syari’at Islam dalam kehidupan masyarakat.
Fundamentalis
Sementara itu pemikiran kedua, di sini disebut bercorak fundamentalis, justru
menekankan perlunya mendirikan sebuah negara Islam sebagai jalan untuk menegakkan
syari’at. Hal ini dikemukakan antara lain oleh Syarif Hidayat dari Pesantren al-Hasan,
Ciamis. Dia berpandangan bahwa idealnya penegakan syari’at Islam dibarengi dengan
perubahan hukum dan dasar negara. Sebab, hal ini akan lebih menciptakan kekompakan
dan kekuatan di kalangan umat Islam. Dia juga mengkritik bahwa gerakan penegakan
syari’at dan negara Islam itu tidak kompak, yang akhirnya menjadikannya sebagai
gerakan bawah tanah dan akibatnya hingga sekarang belum membuahkan hasil.49
Pendapat tersebut diamini Asep Ahmad Mausul Affandi dari Pesantren Miftahul
Huda, Tasikmalaya, yang juga menjadi Wakil Ketua Lajnah Tanfidziah Majelis
Mujahidin Indonesia (MMI). Menurutnya, untuk menegakkan syari’at Islam, perlu
menciptakan eksekutor atau membikin imamah (kepemimpinan) khusus. Negara ini
mau bentuknya apa saja, yang penting Islam punya pemimpin yang bisa ditaati dan
dijadikan rujukan. Dia juga berpendapat bahwa konsep syari’at Islam adalah wajib dan
bagi yang menolaknya tergolong sebagai orang kafir.50 Dan dalam rangka menciptakan
imamah (kepemimpinan) yang menjamin syari’at Islam terlaksana, kaum Muslim harus
merebut kekuasaan agar memiliki kekuatan untuk menegakkan syari’at Islam. Dia
berujar:
Jadi umat islam memang tidak berdaya, mereka kalau kita tanya siapa pemimpin
islam di Indonesia, saya nggak tanya pemimpin negara islam indonesia, nggak.
Negara itu salah satu bagian dari syari’at Islam, bukan syari’at Islam itu identik
dengan negara. Salah satu bagian kecil, bukan syari’at Islam bagian dari negara.
Jadi negara harus tahu tentang syari’at Islam51
Perlunya menciptakan kepemimpinan di atas juga didukung oleh para santri
bimbingan Asep Mausul dari Pesantren Miftahul Huda, Tasikmalaya. Yana, seorang
santri senior, mengungkapkan bahwa untuk saat ini penegakan syari’at Islam secara
komprehensif masih mengalami banyak kendala. Hal itu terutama karena masih banyak
kalangan yang belum paham tentang manfaat dan pentingnya ide ini. Terlebih lagi,
gagasan itu akan mengalami benturan dengan para pemimpin dan pengambil kebijakan
di pemerintah. Oleh karenanya, jumlah orang yang menegakkan syari’at Islam harus
terus dikembangkan dan pemimpin yang ada seyogyanya mendukung ide itu. “Berapa
persen sih yang menerima syari’at Islam, 2 % (dua persen) pun belum tentu kan. Jadi
menegakkan syari’at itu harus dan tidak sebagian-sebagian tapi harus total. Cuma
polanya yang harus dibuat sedemikian rupa. Jadi, kalau dengan Pancasila saya kira tidak
bisa untuk menegakkan syari’at Islam secara kaffah” ujarnya menegaskan.52
Pemahaman bahwa dengan Pancasila kaum Muslim tidak bisa menegakkan
syari’at Islam secara menyeluruh jelas mengandaikan pendirian sebuah negara Islam.
Jadi, syari’at Islam harus ditindaklanjuti dengan perebutan kekuasaan. Masih menurut
Yana, “menegakkan syari’at Islam ya jelas mendirikan negara Islam. Hanya sekarang
ini kelihatannya publik yang memutakbalikkan fakta. 53 Demikian halnya dengan Asep
Asep Suja’i Farid dari Pesantren Cintawana, Tasikmalay. Dia berpendapat perlunya
penegakan syari’at Islam lewat jalur kekuasaan, mulai dari tingkat lokal hingga negara.
Beberapa daerah yang sudah mendeklarasikan syari’at Islam, seperti Cianjur, Sukabumi,
dan Tasikmalaya, perlu dijadikan pengalaman dan contoh umat Islam yang daerah lain.
Pada era otonomi daerah seperti sekarang ini, momentum itu hendaknya dijadikan
sebagai strategi untuk mendeklarasikan syari’at Islam di tingkat lokal agar bisa diterima
masyarakat, selanjutnya ketika sudah banyak daerah yang melakukan deklarasi, negara
Islam lebih gampang ditegakkan. Dia berkata:
“Negara Islam itu bisa belakangan, syari’at Islam dulu disodorkan ke
masyarakat, kalau udah diterima barulah. Kalau negara kan scopenya luas, dari
Sabang sampai Merauke. Paling juga kita bisanya bertahap. Nah tiap-tiap daerah
kan udah ada otonomi, jadi mereka bisa mulai mendeklarasikan syari’at. Ya
mudah-mudahan lah nanti bisa benar-benar terlaksana” katanya menjelaskan
soal ini.54
Mendua (ambivalen)
Corak pemikiran ketiga adalah pendapat yang melihat bahwa penegakan syari’at
Islam dengan mendirikan negara Islam menunggu saat yang tepat. Ini antar4a lain
diungkapkan oleh Mastuhi Abdul Ghafur dari Pesantren Baiturrahman Jawa Barat. Dia
menyatakan bahwa pendirian syari’at Islam lewat negara seperti yang dilakukan di Iran,
Pakistan, dan Sudan, mensyaratkan bahwa posisi umat Islam kuat. Dan, sayangnya,
52 Wawancara dengan Yana, Santri Senior Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya
Tasikmalaya, 23 September 2005.
53 Ibid.
54 Asep Suja’i Farid (wawancara, Tasikmalaya, 23 September 2005).
kekuatan itu tidak ada di Indonesia. Pencabutan Piagam Jakarta dari dasar negara
Indonesia pada awal kemerdekaan dahulu menjadikan cita-cita itu sulit direalisasikan.
Padahal, dengan Piagam Jakarta, semua urusan negara menjadi lebih mudah diatur
dengan hukum Islam. Jika seperti sekarang ini, syari’at itu hanya menjadi kewajiban
individu yang tidak atur oleh negara. Dia berkata:
“Kalau perorangan itu masing-masing haknya. itu haknya pribadi. Kalau hak
negara, otomatis negara yang mengatur, seperti Nabi Muhammad yang mengatur
semua gerak-gerik, langkah, dan lain sebagainya (masyarakat waktu di Madinah
dahulu). Sehingga, hukum itu berjalan ke masyarakat. Pribadi-pribadi berjalan
tapi hukum itu tidak berjalan dengan perbuatan ini tidak dihukum kan”.55
Namun demikian, model pendirian negara Islam seperti yang dilakukan DI/TII
(Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) pimpinan Kartosoewiryo pada 1950-an tampak
tidak diterima. Masih menurut Mastuhi Abdul Ghafur, dia menyatakan setuju dengan
ide pendirian negara Islam hanya caranya dia tidak bisa menerima caranya yang sering
memaksa, mengancam, dan menggunakan jalan peperangan. Dalam hal ini, dia setuju
dengan gagasan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mengkampanyekan perlunya
menegakkan Khilafah Islamiyah. “saya acungkan jempol dan salut terhadap perjuangan
mereka (HTI) yang mempunyai prinsip supaya menegakkan hukum di dunia ini”
katanya menegaskan posisinya.56
Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh KH Muhsin Noor dari Pesantren al-
Muslimun Cianjur. Menurutnya, meski ia setuju dengan ide penegakan syari’at Islam
lewat pendirian negara Islam, namun melihat keadaan di Indonesia sepertinya sangat
sulit. Hal ini disebabkan oleh pemahaman-pemahaman yang belum tersebar luas di
kalangan masyarakat dan umat Islam sendiri belum memiliki kekuasaan yang besar.
“Memang menurut saya kalau di Indonesia mungkin sulit. Maka kita mungkin dengan
pemahaman-pemahaman yang dapat diterima oleh orang lain, kalau mau begitu bisa
saja tetapi sulit, tetapi kalau kekuasan kita misalkan sampai 80%. Tapi sekarang ini
sulit, yang belum apa-apa sudah dicurigai yang tida-tidak” katanya menjelaskan.57
Dia juga menambahkan, untuk mendirikan negara Islam, sewaktu DII/TII yang
dipimpin Kartosoewiryo saja yang lumayan kuat dan didukung beberapa daerah sulit,
apalagi untuk zaman sekarang ini. Memang ide negara Islam itu sangat bagus, namun
menurutnya kalau mau direalisasikan sulit sekali. Jika umat Islam benar-benar mau
merealisasikan hal itu, mestinya sejak dari sekarang dipersiapkan kader-kader yang
55 Mastuhi Abdul Ghafur (wawancara, Bandung, 22 September 2005).
56 Mastuhi Abdul Ghafur (wawancara, Bandung, 22 September 2005).
57 Muhsin Noor (wawancara, Cianjur, 24 September 2005).
berideologi Islam dan siap memperjuangkan ide pendirian negara Islam. Begitu juga
dengan ide Khilafah Islamiyah dari Hizbut Tahrir Indonesia. Itu bagus namun sulit
untuk direalisasikan di Indonesia. Dan itu hanya berkembang di masyarakat kota yang
jumlahnya sedikit 58
Utan Muchtar dari Pesantren Al-Islah Cirebon juga mengungkapkan hal yang
senada. Menurutnya, negara Islam itu sah dan boleh-boleh saja didirikan, asalkan sesuai
dengan Al-Qur’an dan Hadist. Semua itu agar keadaan menjadi lebih baik dan Islami.
Meski begitu, target utamanya bukan negaranya yang berbentuk Islam, tapi dia
menginginkan agar semua negara ini sesuai dengan ajaran Islam.59 Bertolak dari
pendapatnya itu, dia menyatakan setujua dengan konsep NKRI (Negara Kesatuan
Republik Indonesia). Terlebih lagi, kemerdekaan di Indonesia itu pada dasarnya yang
paling banyak memperjuangkan adalah orang-orang Islam. Jadi, sebetulnya yang
memerdekakan bangsa ini adalah para santri.
Dari berbagai pandangan di atas, meski dengan tekanan yang berbeda, sebagian
kalangan pesantren menganggap bahwa pendirian negara Islam sebagai unsur
penunjang dari penegakan syari’at Islam. Namun, memang ada sebagian yang
menganggap bahwa pendirian negara Islam itu bukan merupakan ide yang mendesak.
Justru yang harus dilakukan umat Islam sekarang adalah perbaikan SDM dan
menyebarkan kesadaran tentang pentingnya menjalankan syari’at Islam dalam
kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, ketika syari’at Islam sudah ditegakkan atau
negara Islam sudah terbentuk, umat Islam secara mayoritas sudah berperilaku Islami.
Akan tetapi, bagi sebagian kalangan yang lain, penegakan syari’at Islam lewat
kekuasaan atau pendirian negara Islam justru merupakan strategi yang tepat agar
syari’at Islam lebih diterima secara luas dan mendapat jaminan negara. Keadaan
sekarang yang menampakkan bahwa syari’at Islam banyak yang hanya menjadi
kewajiban individu, seharusnya harus lebih ditingkatkan lagi pada masa yang akan
datang.
Kesimpulan
Sampai sekarang, perbedaan pendapat dan interpretasi terhadap teks syari’ah
masih terus berlangsung. Ada kalangan yang menganggap bahwa Syari’ah berlaku terus
setiap zaman dan tidak mungkin berubah, namun ada juga anggapan bahwa Syari’ah
bersifat lentur pada dimensi ruang, waktu, dan kreativitas akal manusia. Bila kita teliti,
sebetulnya perbedaan interpretasi kedua kalangan di atas lebih disebabkan oleh cara
58Muhsin Noor (wawancara, Cianjur, 24 September 2005).
59 Utan Muchtar (wawancara, Cirebon, 21 September 2005).
melakukan interpretasi teks keagamaan. Pada kalangan konservatif, yang secara
kebetulan sebagian besar pimpinan pondok pesantren di Jawa Barat termasuk di
dalamnya, syari’at Islam dianggap sebagai teks baku yang tidak bisa diganggu gugat
kebenarannya. Teks dipisahkan dari konteks perkembangan ruang dan waktu serta dari
kreativitas pemikiran manusia. Sedangkan pada kalangan moderat, teks ditafsirkan
dengan juga memperhatikan konteks perkembangan pemikiran, zaman, dan bahasa
manusia.
Dari berbagai pendapat soal bagaimana cara menegakkan syari’at Islam dalam
kehidupan sehari-hari, tampak bahwa sebagian pimpinan pesantren di Jawa Barat
mengingingkan agar syari’at Islam masuk dan menjadi aturan hukum kenegaraan.
Dengan posisi seperti itu, syari’at Islam akan lebih dimungkinkan untuk dilaksanakan
bagi semua kaum Muslimin di Indonesia. Soalnya, dengan aturan hukum kenegaraan,
tekanan dan sanksi dari hukum itu bisa menjadikan manusia patuh dan tidak
melakukannya secara seenaknya atau sembarangan. Di sisi lain, dengan tujuan agar
syari’at Islam lebih mudah diterima dan tidak menimbulkan kecurigaan umat agama
lain apabila diterapkan, sebagian pimpinan pesantren menyarankan agar penegakan
syari’at Islam dimulai dari sosialisasi pentingnya pelaksanaan akhlakul karimah sebagai
inti syari’at Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga sebagai langkah strategis
yang menyontoh model dakwah Rasulullah yang berhasil mengenalkan Islam sebagai
rahmatan lil ‘alamin. Mereka menganggap, menegakkan syari’at Islam lewat akhlakul
karimah, sepertinya lebih mudah diterima masyarakat karena dia mempunyai bahasa
universal dan mudah dipahami oleh masyarakat luas.
Untuk soal posisi non-Muslim dalam syari’at Islam, para pimpinan pesantren
mengganggap bahwa syari’at Islam akan tetap melindungi posisi non-Muslim. Bahkan,
dengan merujuk pada pengalaman Nabi Muhammad ketika di Madinah, justru dengan
kepemimpinan Islam para warga non-Muslim lebih terlindungi. Pemahaman seperti ini
berimplikasi pada kedudukan non-Muslim dan status kewarganegaraan mereka.
Sebagian kalangan pimpinan pesantren beranggapan, warga non Muslim memang
seharusnya menjadi warga negara kelas dua dengan kewajiban menaati peraturan yang
juga dipakai oleh umat Islam. Sebagian lainnya berpendapat, peraturan syari’at Islam
hanya diperuntukkan untuk umat Islam saja, semenatara non- Muslim dibebaskan
mengekspresikan keyakinannya, asalkan tidak menimbulkan keributan dan perpecahan.
Dalam soal pentingnya pendirian negara Islam sebagai jaminan utama
pelaksanaan syari’at Islam, sebagian kalangan pesantren menganggap hal itu belum
perlu dilakukan. Karena, yang lebih penting sekarang ini adalah bagaimana umat Islam
mampu dan mau melakukan syari’at Islam dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga,
ketika nanti sudah banyak yang memahami dan menjalankan syari’at Islam secara
penuh, otomatis negara Islam akan terbentuk dengan sendirinya. Pada sebagian
pimpinan lainnya, pendirian negara Islam adalah agenda yang mesti dilakukan. Akan
tetapi, caranya adalah mulai merebut kepemimpinan dari tingkat bawah dan kecil
menuju tingkat yang lebih tinggi dan luas. Dengan kekuasaanlah, menurut mereka
dakwah penegakan syari’at Islam lebih mudah terlaksana dan terkontrol.
Penegakan syari’at Islam lewat aturan hukum ataupun dengan sosialisasi
akhlakul karimah sepertinya menjadi agenda yang terus hidup. Terlepas apakah muara
dari semua program itu adalah negara Islam atau bukan, yang jelas hampir semua sektor
kehidupan publik di Indonesia kini mengalami sentuhan Islamisasi. Sayangnya, semua
itu masih bersifat simbolik, ornamental, dan di atas permukaan semata. Perilaku seharihari
sebagian besar penduduk negeri ini tampaknya masih jauh dari mencerminkan
nilai-nilai Islam yang sejati.60
Jika kita amati dari berbagai gerakan penegakan syari’at Islam itu, tampaknya
ada dua hal penting yang menjadi tawaran mereka. Pertama, “negara syari’at” lahir
sebagai tawaran alternatif atas kegagalan sistem sekuler yang telah
memperokporandakan nilai dan moralitas. Kedua, “negara syari’at” sebagai resistensi
terhadap modernitas yang disimbolkan dengan kapitalisme global.61 Jika “negara
syari’at” diletakkan sebagai gerakan resistensi terhadap modernitas, bisa jadi ia akan
mendapatkan dukungan dunia. Karena, saat ini perlawanan terhadap globalisasi dan
neoliberalisme hampir menjadi konsen banyak negara di seluruh dunia.
Persoalannya, apakah ia betul-betul diagendakan sebagai resistensi terhadap
modernitas, atau hanya sebagai “sasaran antara” guna menutupi agenda sebenarnya
untuk menegakkan negara Islam sebenarnya? Jika pilihan yang terakhir itu yang akan
diambil, sepertinya ramalan Ahmad Syafii Maarif bahwa gerakan pro-negara syari’at
dan syari’at Islam akan menerima “piala kekalahan” betul-betul akan terjadi. Soalnya,
saat ini bangsa-bangsa di dunia sedang gencar mengkampanyekan tentang demokrasi
dan negara kebangsaan yang menjamin adanya kebebasan dan kesamaan di depan
hukum, jadi tidak ada lagi pengkelasan warga berdasar agama atau rasnya berasal.
60 Arskal Salim, Daya Hidup Isu Syari’at dalam Politik, www.islamlib.com, 08/03/2004.
61 Zuhairi Misrawi, Negara Syari’at atawa Negara Sekuler, www.islamlib.com, 11/08/2002.

Oleh: Ahmad Fuad Fanani

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a reply


*