RSS
 

Pengaruh Sistem Informasi dalam Pembuatan Keputusan

26 Dec

BAB I

PENDAHULUAN

I.I        Latar Belakang

Dewasa ini, melihat perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, mendorong penerapan sebuah sistem manajemen modern yang mendukung pengolahan informasi-informasi dalam suatu organisasi. Dalam organisasi publik dikenal dengan sebutan Management Information System (MIS) atau Sistem Informasi Manajemen (SIM). Ackof (dalam Effendy, 1989) mendefinisikan sistem sebagai setiap kesatuan, secara konseptual atau fisik, yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lain. Sedangkan yang disebut informasi merupakan data atau fakta yang telah diproses sedemikian rupa, sehingga berubah menjadi informasi. Sesuai dengan yang diutarakan oleh Davis (2002) mengenai informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi yang menerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini dan saat mendatang.

Kemudian, Sistem Informasi menurut O’Brien dan Marakas (2009) adalah kombinasi dari people, hardware, software, jaringan komunikasi, sumber-sumber data, prosedur dan kebijakan yang terorganisasi dengan baik yang dapat menyimpan, mengadakan lagi, menyebarluaskan informasi dalam suatu organisasi. Sehingga yang disebut dengan Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan serupa (McLeod, 1996). Hasil dari pengolahan informasi oleh SIM tersebut dijadikan acuan bagi manajer dalam membuat keputusan maupun pemecahan masalah.

Dengan adanya SIM, menyebabkan perubahan dalam pola pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen dalam setiap tingkat. Oleh karena itu, manajemen harus memahami sistem sepenuhnya dan memperoleh informasi yang memiliki kredibilitas tinggi untuk menjawab permasalahan dalam organisasi.

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

2.1       Apa yang dilakukan oleh Manajer Publik?

Ketika berbicara mengenai apa yang dilakukan oleh seorang manajer publik, maka sama halnya dengan membahas tentang bagaimana manajemen dalam pelayanan publik. Sesuai dengan yang diuraikan oleh George R. Terry (dalam Hasibuan, 2009) mengenai fungsi-fungsi manajemen meliputi Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Pengarahan (Actuating), dan Pengendalian (Controlling). Menurut Henry Fayol (dalam Safroni, 2012) fungsi-fungsi manajemen meliputi Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Pengarahan (Commanding), Pengkoordinasian (Coordinating), dan Pengendalian (Controlling).

Pendapat kedua ahli diatas hampir mengemukakan fungsi-fungsi manajemen yang selaras, dengan ditempatkannya proses perencanaan sebagai langkah awal untuk menentukan tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Kemudian pengorganisasian adalah langkah yang erat dengan proses perencanaan sebelumnya. Selanjutnya melaksanakan fungsi pengarahan yang dapat diartikan dalam kata yang berbeda seperti Actuating dan Commanding dengan tujuan yang sama supaya bawahan diarahkan menuju tata kerja yang lebih efektif. Fungsi pengkoordinasian mengatur bawahan agar mampu bekerjasama dan bersinergi sehingga terjauh dari kekacauan. Fungsi pengendalian atau pengawasan (Controlling) meliputi fungsi terakhir supaya kerja bawahan tidak overlapping.

Pada dasarnya keempat fungsi manajemen diatas juga menjadi pekerjaan yang dilakukan manajemen publik. Manajemen publik merupakan upaya mengelola berbagai (aspek) manajemen dalam proses mempersiapkan, menyediakan atau menyerahkan, barang dan jasa kepada masyarakat, serta memonitor perkembangannya, dan menindaklanjutinya jika diperlukan. Menurut Noverman Duadji (2013) manajemen publik berkenaan dengan tata-kelola pelayanan yang berpangkal dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi sebagai mekanisme umpan balik menginovasi pelayanan yang dilakukan agen publik dalam memobilisasi sumber (pencapaian tujuan) dan alokasi sumber (adaptasi kepentingan publik) guna menyediakan pelayanan barang/jasa yang sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memiliki daya ungkit atau daya dorong terjadinya peningkatan kualitas kehidupan, peningkatan kesejahteraan, kemandirian, harkat dan martabat bangsa sebagai owner negara bangsa.

Manajemen publik juga melaksanakan fungsi umum manajemen yang berada dalam sektor bisnis, namun melalui inovasi pelayanan dalam penyediaan dan pengalokasian sumberdaya demi sebesar-besarnya peningkatan kesejahteraan publik (public oriented). Donovan dan Jackson (dalam Keban, 2004) merinci subproses atau tugas manajemen sebagai berikut.

  1. Perencanaan
  2. Menciptakan kebijakan, tujuan, dan standard
  3. Mengembangkan aturan dan prosedur
  4. Mengembangkan rencana
  5. Melakukan ramalan (prediksi, forecasting)
  6. Menganalisis lingkungan
  7. Mengevaluasi efektivitas proses perencanaan
  8. Pengorganisasian
  9. Membagi tugas pada setiap orang
  10. Menciptakan struktur
  11. Mendelegasikan otoritas
  12. Menciptakan garis otoritas dan komunikasi
  13. Koordinasi pekerjaan bawahan
  14. Mengevaluasi proses pengorganisasian
  15. Staffing
  16. Menentukan tipe orang yang dipekerjakan
  17. Merekrut orang
  18. Menyeleksi pegawai
  19. Melakukan training dan pengembangan pegawai
  20. Melakukan penilaian kinerja
  21. Mengevaluasi program staffing
  22. Leading
  23. Mendorong pegawai melakukan pekerjaannya
  24. Memotivasi semangat kerja
  25. Menciptakan iklim organisasi yang kondusif
  26. Koordinasi pekerjaan bawahan
  27. Mengevaluasi proses leading
  28. Controlling
  29. Menetapkan standard
  30. Menciptakan perubahan dalam mencapai tujuan
  31. Mengembangkan struktur dan proses akuntabilitas
  32. Mengevaluasi kinerja

Manajer tingkat perencanaan stratejik (strategic planning)

  1. Merupakan manajer tingkat atas, seperti para jajaran Menteri,
  2. Para eselon I, di mana keputusan-keputusan yang dibuatnya berkenaan dengan perencanaan stratejik yang meliputi proses evaluasi
  3. Lingkungan luar organisasi, penetapan tujuan organisasi, dan
  4. Penentuan strategi organisasi.

Manajer tingkat pengendalian manajemen (management control)

  1.  Dikenal juga dengan istilah manajer tingkat menengah,
  2.  Mempunyai tanggung jawab untuk menjabarkan rencana stratejik yang
  3.  Sudah ditetapkan ke dalam pelaksanaannya dan meyakinkan bahwa
  4.  Tujuan organisasi akan tercapai.
  5. Misalnya adalah Pejabat Eselon II, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Dinas, dan Eselon III, Kepala Bagian/Bidang.

Manajer tingkat pengendalian operasi (operational control)

  • Merupakan manajer tingkat bawah misalnya eselon IV dan V,
  • Bertanggung jawab melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan oleh
  • Manajer tingkat menengah, yang terwujud dalam operasi/kegiatan organisasi

 

Menurut Policy Analysis Financial Management, Human Resources Management, Information Management, dan External Relation (PAFHRIER), para manajer publik (atau pemangku eselon) dituntut untuk menerapkan fungsi manajemen secara tepat, yakni;

1. Fungsi Manajemen Kebijakan

Dalam fungsi ini, manajer publik dipandang sebagai implementator kebijakan publik yang harus melaksanakan fungsi-fungsi;

  • Perencanaan implementasi; penentuan atau usulan program/proyek dalam tahun anggaran tertentu
  • Memberikan pemikiran atau saran kepada analis kebijakan dan berpartisipasi dalam penentuan alternatif, yang kemudian diusulkan menjadi program atau proyek
  • Mengkoordinasi pelaksanaan program/proyek
  • Memonitor dan mengevaluasi implementasi program/proyek

2. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Memiliki tugas utama untuk menyesuaikan jumlah, jenis, kualitas, dengan tuntutan pekerjaan yang ada; mengatur distribusi pegawai agar sesuai dengan beban kerja tiap unit; sebagai utilisasi atau menggerakkan pegawai untuk mencapai tujuan.

3. Fungsi Manajemen Keuangan

Memiliki tugas utama untuk mencari dana, merencanakan, mengalokasikan sesuai kebutuhan, memanfaatkan secara optimal, dan mengendalikan sesuai rencana.

4. Fungsi Manajemen Informasi

Semua keputusan pimpinan (perencanaan, anggaran, pembuatan keputusan, pengembangan organisasi, kontrol, dan koordinasi) membutuhkan data informasi. Pelayanan publik yang baik ditentukan oleh kualitas manajemen informasi.

5. Fungsi Manajemen Hubungan Luar

Tuntutan globalisasi mendorong organisasi publik untuk menjalin kemitraan (partnership) dengan pihak luar sehingga mampu mencapai tujuan untuk menjalin hubungan yang sehat dengan kepuasan semua stakeholders (masyarakat, LSM, swasta).

2.2       Pengambilan Keputusan dan Kebijakan Publik

Salah satu fungsi yang sangat penting dalam kepemimpinan yaitu pengambilan keputusan, seorang pimpinan sebagian besar waktu, perhatian, maupun pikirannya dipergunakan untuk mengkaji proses pengambilan keputusan. Menurut Max, pengambilan keputusan merupakan pemilihan dari beberapa alternative. Sedangkan menurut Shull pengambilan keputusan merupakan proses kesadaran manusia terhadap fenomena individual maupun social berdasarkan kejadian factual dan nilai pikiran, yang mencakuo aktivitas perilaku pemilihan satu atau beberapa alternative, sebagai jalan keluar untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah sebuah hasil dari pemecahan masalah, jawaban dari suatu pertanyaan, sebagai hokum situasi, dan merupakan pemilihan dari salah satu alternatif dari alternatif yg ada, serta pengakhiran dari proses pemikiran tentang masalah atau problema yang dihadapi.

Hasil dari pengambilan keputusan adalah keputusan.  Pengertian keputusan menurut Prajudi Atmosudirjo (2002) adalah suatu pengakhiran dari pada proses pemikiran tentang suatu masalah atau problema untuk menjawab pertanyaan apa yang harus diperbuat guna mengatasi masalah tersebut, dengan menjatuhkan pilihan pada satu alternative.

Fungsi pengambilan keputusan :

  1. Pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional.
  2. Sesuatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan hari depan, masa akan datang, dimana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama.

Tujuan pengambilan keputusan:

  1. Tujuan yang bersifat tunggal, terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, artinya bahwa sekali diputuskan, tidak akan ada kaitannya dengan masalah lain.
  2. Tujuan yang bersiat ganda, terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah, artinya bahwa keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah (atau lebih), yang bersifat kontradiktif atau yang tidak kontradiktif.

Unsur-unsur dalam pengambilan keputusan yang harus dipertimbangkan menurut Ibnu syamsi:

  1. Tujuan dari pengambilan keputusan, mengetahuin terlebih dahulu tuuan yang ingin dicapai dari pengambilan keputusan tersebut.
  2. Identifikasi alternative-alternative keputusan untuk memecahkan masalah, perlu membuat daftar jenis-jenis tindakan yang kemungkinan untuk diapakan pemilihan.
  3. Perhitungan mengenai factor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya/diluar jangkauan manusia.
  4. Saran atau alat untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan.

Pengambilan keputusan menurut George R. Terry dalam Iqbal hasan (2002) didasarkan pada:

  1. Intuisi/perasaan memiliki sifat subjektif, sehingga mudah terkena pengaruh. Intuisi ini memiliki kebaikan ataupun kelemahan. Kebaikannya antara lain: waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relative lebih cepat, untuk masalah yang pengaruhnya terbatas pengambilan keputusan akan memberikan kepuasan pada umumnya, kemampuan mengambil keputusan dari pegambil keputusan ini sangat berperan, dan perlu dimanfaatkan dengan baik. Sedangkan kelemahannya: keputusan yang dihasilkan relative kurang baik, sulit mencari alat pembandingnya, sehingga sulit diukur kebenaran dan keabsahannya dan dasar-dasar lain dalam pengambilan keputusan seringkali diabaikan.
  2. Pengalaman, pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhintungkan untung ruginya, abaik buruknya keputusan yang dihasilkan.

Menurut Woll, Kebijakan publik adalah sejumlah sebuah kegiatan pemerintah dalam memecahkan suatu masalah dalam masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui berbagai suatu lembaga yang dipengaruhi sebuah kehidupan masyarakat. Menurut Robert Eyestone kebijakan publik yakni sebagai suatu hubungan unit pemerintah dengan sebuah lingkungannya. Dalam pernyataan ini bisa diklasifikasikan sebagai democratic governance, yang mana didalamnya terdapat suatu interaksi negara dengan rakyatnya dalam rangka untuk mengatasi dalam persoalan publik. Menurut Carl Friedrich, kebijakan publik yaitu sebuah usulan arah tindakan atau sebuah kebijakan yang diajukan oleh seseorang, kelompok, atau sebuah pemerintah agar untuk mengatasi suatu hambatan atau untuk memanfaatkan sebuah kesempatan pada sebuah lingkungan tertentu dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan atau dapat merealisasikan suatu sasaran. Sedangkan, menurut James Anderson Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah

  • Model-Model Kebijakan Publik

Macam-macam model kebijakan publik :

  1. Model Kelembagaan yaitu menjelaskan bagaimana peraturan pemerintah dengan institusi pemerintah sangat dekat sehingga terbentuknya kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk seluruh lapisan masyarakat dengan ciri legitimasi, universalitas, dan paksaan.
  2. Model Elite yaitu berhubungan dengan pembuatan peraturan pemerintah yang identik dengan perspektif kaum elite politik.Pejabat pemerintah, administrator-administrator, dan birokrat hanya melaksanakan kebijakan yang dibuat elite. Kebijakan mengalir dari elite ke massa melalui administrator-administrator. Model elite secara ringkas dapat dirumuskan sebagai berikut:
    1. Masyarakat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu: yang mempunyai kekuasaan (dengan jumlah sedikit) dan yang tidak mempunyai kekuasaan (dengan jumlah banyak). Massa tidak berperan memutuskan kebijakan publik.
    2. Elite yang memerintah tidaklah mencerminkan massa yang diperintah. Kebijakan mengalir dari kehendak elite. Rakyat hanya menjadi objek keinginan elite.
    3. Gerakan nonelite yang membahayakan posisi elite harus dikendalikan secara kontinu untuk mencapai stabilitas dan menghindari revolusi
    4. Elite membagi konsensus atas nama nilai-nilai dasar dari suatu sistem sosial yang ada dan perlindungan dari sistem tersebut. Seperti, di Indonesia dasar konsensus elite adalah falsafah dan dasar negara Pancasila.
    5. Kebijakan publik tidak merefleksi tuntutan masyarakat melainkan menonjolkan nilai kepentingan sekelompok orang yang berkuasa (elite). Perubahan dalam kebijakan publik bersifat tambal sulam (inkremental).
  3. Model Kelompok yaitu proses pembuatan kebijakan dimana beberapa kelompok kepentingang berusaha untuk mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif. Dalam model ini, kebijakan terlihat sebagai upaya menanggapi tuntutan dari berbagai kelompok kepentingan dengan cara bergaining, negosiasi dan kompromi.
  4. Model Sistem Theory diperkenalkan oleh David Easton yang melakukan analogi dengan sistem biologi. Pada dasarnya sistem biologi merupakan proses interaksi antara organisme dan lingkungannya yang akhirnya menciptakan kelangsungan dan perubahan hidup yang stabil. Kemudian dianalogikan dengan kehidupan politik dimana kebijakan politik dipandang sebagai tanggapan dari suatau sistem politik terhadap tuntutan-tuntutan yang timbul dari lingkungan yang merupakan kondisi atau keadaan yang berada di luar batas-batas politik. Kekuatan yang timbul dari lingkungan dan mempengaruhi sistem politik dipandang sebagai masukan (inputs)bagi sistem politik, sedangkan hasil-hasil yang dikeluarkan oleh sistem politik yang merupakan tanggapan terhadap tuntutan tersebut dipandangkan sebagai keluaran (outputs) dari sistem politik.
  5. Model Rasional yaitu bagaimana kebijakan mampu mencapai keuntungan sosial yang tinggi, hasil kebijakan harus memberikan keuntungan bagi semua elemen masyarakat. dalam model ini para pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan yang rasional, harus :
  • Mengetahui semua nilai-nilai utama yang ada dalam masyarakat.
  • Mengatahui semua alternatif kebijakan yang tersedia.
  • Mengetahui semua konsekuensi dari setiap alternatif kebijakan
  • Memperhitungkan rasio antara tujuan dan nilai sosial yang dikorbankan bagi setiap alternatif kebijakan.
  • Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien.
  1. Model Inkremental pada dasarnya memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pemerintah pada masa lampau dengan hanya melakukan perubahan-perubahan seperlunya. model ini menggambarkan secara aktual cara-cara yang dipakai para penjabat dalam membuat keputusan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mempelajari model penambahan, yakni :
  • Pemilihan tujuan atau sasaran dan analisis empirik terhadap tindakan dibutuhkan.
  • Para pembuat keputusan hanya mempertimbangkan beberapa alternatif untuk menanggulangi masalah yang dihadapi dan alternatif hanya berada secara marginal dengan kebijakan yang sudah ada.
  • Untuk setiap alternatif, pembuat keputusan hanya mengevaluasi beberapa konsekuensi yang dianggap penting saja.
  • Masalah yang dihadapi oleh pembuat keputusan dibatasi kembali secara berkesinambungan.
  • Tidak ada keputusan tunggal atau penyelesaian masalah yang dianggap paling “tepat”.
  • Pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidaksempurnaan sosial yang nyata sekarang ini daripada mempromosikan tujuan sosial di masa depan.
  • Teori Pilihan Publik berasumsi bahwa seluruh aktor politik, seperti pemilih, pembayar pajak, kandidat, legislatif, birokrat, kelompok kepentingan, partai, dan pemerintah berusaha untuk memaksimalkan keuntungan pribadi mereka dalam politik maupun dalam pasar. Menurut James Buchanan, bahwa individu-individu datang bersama-sama di dalam politik untuk kepentingan mereka bersama, sama seperti mereka datang bersama-sama di dalam pasar, dan melalui perjanjian (kontrak) diantara mereka sendiri yang mana mereka dapat meningkatkan sendiri kesejahteraan mereka. Dengan demikian, orang akan mengikuti kepentingan pribadi mereka baik di dalam politik maupun pasar, akan tetapi dengan motivasi diri sendiri mereka dapat saling menguntungkan melalui pengambilan keputusan kolektif.
  1. Model Proses yaitu Pendekatan yang berpusat pada tingkah laku individu-individu atau aktor-aktor politik. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mencari pola-pola tingkah laku (proses) yang dapat diidentifikasi. Dengan demikian, model proses berguna dalam membantu memahami aneka macam kegiatan yang terlibat dalam proses pembuatan policy. Adapun proses kebijakan terdiri atas:
  • Identifikasi masalah (problem identification). Identifikasi masalah kebijakan melalui tuntutan dari individu atau kelompok untuk kegiatan pemerintah.
  • Agenda setting. Fokus perhatian dari media massa dan pejabat publik dalam masalah publik secara khusus untuk memutuskan apa yang akan diputuskan
  • Perumusan usul kebijakan (policy formulation). Penentuan agenda permasalahan dan pengusulan program untuk penyelesaian masalah.
  • Pengesahan kebijakan (policy legitimation). Memilih suatu usulan, pembentukan dukungan politik untuk usulan tersebut dan mengesahkan sebagai undang-undang hukum.
  • Pelaksanaan kebijakan (policy implementation). Implementasi kebijakan melalui pengorganisasian birokrasi, menyiapkan pembiayaan atau memberi pelayanan, menarik pajak, dan sebagainya.
  • Evaluasi kebijakan (policy evaluation). Penganalisisan tentang program-program, evaluasi hasil-hasil dan pengaruhnya, dan menyarankan perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian.
  1. Model proses hanya menekankan bagaimana tahapan aktivitas yang dilakukan di dalam menghasilkan public policy. Oleh karena itu, model ini memiliki kelemahan dimana kurang memerhatikan isi substansi dari policyyang akan dibuat.
  2. Model Game. Istilah ‘game’ mengandung arti pembuat kebijakan harus memutuskan sesuatu yang hasilnya tergantung pada pilihan aktor yang terlibat. Para pemain harus saling menyesuaikan diri guna saling merefleksikan pertimbangan masing-masing bahwa efektivitas kebijakan bukan hanya bergantung pada keinginan dan kemampuan mereka, tetapi juga terhadap apa yang akan dikerjakan oleh partisipan lainnya. Konsep penting lainnya adalah “minimax” yang maknanya “meminimalkan kekalahan maximum atau memaksimalkan pencapaian manfaat yang minimal” bagi para pemain yang bersaing setelah memperhitungkan apa yang dikerjakan lawan. Strategi minimax adalah strategi konservatif yang dirancang untuk melindungi pemain dari permainan terbaik lawan. Rancangan dimakudkan untuk mengurangi kekalahan dan mencapai manfaat minimum daripada mencapai manfaat maksimal dengan risiko akan mengalami kekalahan besar di waktu lain.
  3. Model Demokratis, berkembang untuk negara-negara yang sedang mengalami transisi seperti indonesia. Mode ini biasanya dikaitkan dengan implementasi good governance bagi pemerintahan yang mengamanatkan agar dalam membuat kebijakan semua elemen merasakan manfaat dari kebijakan tersebut.

 

 

2.4       Bagaimana Teknologi Informasi Mengubah Proses Manajemen Publik

Beberapa peranan teknologi informasi dalam manajemen publik:

  1. Teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses manajemen publik.
  2. Teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses manajemen public.
  3. Teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses.

Dengan demikian teknologi informasi dalam manajemen publik  juga dapat membantu dalam memberikan pelayan melalui:

  1. Pengembangan Standard Operating Procedures (SOP)

Untuk memastikan bahwa proses manajemen public dalam memberikan pelayanan dapat berjalan secara konsisten diperlukan adanya Standard Operating Procedures. Dengan adanya SOP, maka proses pengolahan yang dilakukan secara internal dalam unit pelayanan dapat berjalan sesuai dengan acuan yang jelas, sehingga dapat berjalan secara konsisten. Disamping itu SOP juga bermanfaat dalam hal:

  • Untuk memastikan bahwa proses dapat berjalan uninterupted. Jika terjadi hal-hal tertentu, misalkan petugas yang diberi tugas menangani satu proses tertentu berhalangan hadir, maka petugas lain dapat menggantikannya. Oleh karena itu proses pelayanan dapat berjalan terus;
  • Untuk memastikan bahwa pelayanan perijinan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  • Memberikan informasi yang akurat ketika dilakukan penelusuran terhadap kesalahan prosedur jika terjadi penyimpangan dalam pelayanan;
  • Memberikan informasi yang akurat ketika akan dilakukan perubahan-perubahan tertentu dalam prosedur pelayanan;
  • Memberikan informasi yang akurat dalam rangka pengendalian pelayanan;
  • Memberikan informasi yang jelas mengenai tugas dan kewenangan yang akan diserahkan kepada petugas tertentu yang akan menangani satu proses pelayanan tertentu. Atau dengan kata lain, bahwa semua petugas yang terlibat dalam proses pelayanan memiliki uraian tugas dan tangungjawab yang jelas;
  1. Penetapan Standar Pelayanan

Standar pelayanan memiliki arti yang sangat penting bagi manajemen public untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Standar pelayanan merupakan suatu komitmen penyelenggara pelayanan untuk menyediakan pelayanan dengan suatu kualitas tertentu yang ditentukan atas dasar perpaduan harapan-harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan. Penetapan standar pelayanan yang dilakukan melalui proses identifikasi jenis pelayanan, identifikasi pelanggan, identifikasi harapan pelanggan, perumusan visi dan misi pelayanan, analisis proses dan prosedur, sarana dan prasarana, waktu dan biaya pelayanan. Proses ini tidak hanya akan memberikan informasi mengenai standar pelayanan yang harus ditetapkan, tetapi juga informasi mengenai kelembagaan yang mampu mendukung terselenggaranya proses manajemen yang menghasilkan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Informasi lain yang juga dihasilkan adalah informasi mengenai kuantitas dan kompetensi-kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan serta distribusinya beban tugas pelayanan yang akan ditanganinya.

  1. Meningkatkan Kinerja

IT dapat meningkatkan kinerja organisasi karena dapat mempercepat proses pertukaran informasi dalam bentuk yang lebih mudah. Sehingga tidak ada ketertinggalan informasi.

2.5       Bagaimana Sistem Informasi Mempengaruhi Pengambilan Keputusan

Sesuai dengan tujuan penggunaannya, Sistem Informasi Manajemen diharapkan mampu membantu dalam proses pengambilan keputusan secara tepat dan akurat. Dalam usaha memecahkan suatu masalah, pemecah masalah mungkin membuat banyak keputusan. Keputusan merupakan rangkaian tindakan yang perlu diikuti dalam memecahkan masalah untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif, atau untuk memanfaatkan kesempatan. Kondisi ini menjadi tidak mudah dengan semakin rumitnya aktivitas dan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Apalagi informasi yang dibutuhkan tidak berasal langsung dari sumbernya.

Untuk itu manajemen sebagai pengguna informasi membutuhkan suatu sistem pendukung (support systems) yang mampu meningkatkan pengambilan keputusannya, terutama untuk kondisi yang tidak terstruktur atau pun sistem pendukung untuk tingkatan tertentu saja. Ada dua alasan penting mengapa manajemen membutuhkan sistem pendukung yang mampu untuk meningkatkan pengambilan keputusannya yakni sebagai berikut.

  1. Keputusan untuk membangun sistem informasi yang dapat memenuhi kebutuhan manajemen tingkat atas. Dengan hanya mengandalkan sistem informasi manajemen tanpa bantuan sistem pendukungnya, sulit bagi manajemen terutama di tingkat atas untuk mengambil keputusan yang strategis. Hal ini disebabkan karena umumnya pengambilan keputusan yang strategis tersebut lebih bersifat kebijakan dengan dampak luas dan/atau pada situasi yang tidak terstruktur.
  2. Kebutuhan untuk menciptakan pelaporan dan proses pengambilan keputusan yang memiliki arti (makna). Manajemen di sini di dorong untuk bagaimana mengembangkan pelaporan yang lebih baik lagi untuk pengukuran kinerja aktivitas yang dilaksanakannya dan menginformasikan berbagai tipe pengambilan keputusan yang baru. Dengan bantuan sistem pendukung yang disiapkan, maka hal ini akan lebih memungkinkan manajemen untuk mendapatkan pelaporan dan proses pengambilan keputusan yang lebih baik lagi.

Adapun jenis sistem pendukung yang tersedia dan mampu melengkapi sistem informasi manajemen yang ada, antara lain;

  1. Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan / Decision-Support Systems (DSS)
  2. Sistem Kelompok Pendukung Pengambilan Keputusan / Group Decision Support Systems (GDSS)
  3. Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan Eksekutif / Executive-Support Systems (ESS)
  4. Sistem Pakar / Expert System

Menurut Herbert A. Simon menambahkan bahwa keputusan berada pada suatu rangkaian kesatuan (Continuum), dengan keputusan terprogram pada satu ujungnya dan keputusan tidak terprogram pada ujung yang lainnya. Keputusan terprogram bersifat “berulang dan rutin, sedemikian hingga suatu prosedur pasti telah dibuat untuk menanganinya sehingga keputusan tersebut tidak perlu diperlakukan de novo (sebagai sesuatu yang baru) tiap kali terjadi”. Keputusan tak terprogram bersifat “baru, tidak terstruktur, dan jarang konsekuen. Untuk maksud klasifikasi, maka pada dasarnya ada tiga tingkat pengambilan keputusan.

  • Pengambilan keputusan tingkat strategis

Pengambilan keputusan strategis dicirikan oleh sejumlah besar ketidakpastian dan berorientasi ke masa depan. Keputusan-keputusan ini menetapkan rencana jangka panjang yang
akan mempengaruhi keseluruhan organisasi. Secara singkat dapat dikatakan bahwa strategi yang diputuskan itu berhubungan dengan perencanaan jangka panjang dan meliputi penentuan tujuan, penentuan kebijaksanaan, pengorganisasian, dan pencapaian keberhasilan organisasi secara keseluruhan.

  • Pengambilan keputusan tingkat taktis

Pengambilan keputusan taktis berhubungan dengan kegiatan jangka pendek dan penentuan sumber daya untuk mencapai tujuan. pengambilan keputusan taktis memerlukan gabungan dari kegiatan perencanaan dan pengawasan. Jenis keputusan ini memiliki potensi yang kecil untuk melaksanakan pengambilan keputusan terprogram. Untuk sebagian besar aturan-aturan keputusan dalam pengambilan keputusan taktis tidak tersusun dan tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap kebiasaan sehari-hari.

  • Pengambilan keputusan tingkat teknis

Pada tingkat teknis, standar-standar ditentukan dan output bersifat deterministik (sifatnya menentukan). Pengambilan keputusan teknis adalah suatu proses yang dapat menjamin bahwa tugas-tugas spesifik dapat dilaksanakan dalam cara efektif dan efisien. Tingkat ini lebih ditekankan pada fungsi pengawasan dan sedikit sekali fungsi perencanaan. Pada tingkat ini pengambilan keputusan terprogram dapat dilaksanakan.

Tujuan adanya sistem pendukung pengambilan keputusan ini adalah sebagai berikut;

  • Membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur;
  • Mendukung penilaian manajer bukan untuk mencoba menggantikannya;
  • Meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan seorang manajer dari pada efisiensinya,

Selanjutnya, G. Anthony Gorry dan Michael S. Scott Morton pada tahun 1971, mereka mengembangkan suatu kerangka kerja untuk mengarahkan aplikasi komputer kepada pengambilan keputusan manajemen dan mengenalkan apa yang kemudian dikenal sebagai Gorry and Scott Morton Grid.

Anthony Gory dan Scott Morton menggambarkan jenis-jenis keputusan menurut struktur masalah, dan terstruktur hingga tidak terstruktur. Anthony menggunakan nama perencanaan strategis, pengendalian manajemen, dan pengendalian operasional untuk menjelaskan tingkat manajemen puncak, menengah dan bawah. Tahap-tahap pengambilan keputusan Simon digunakan untuk menentukan struktur masalah, masalah terstruktur merupakan suatu masalah yang memiliki struktur pada tiga tahap pertama Simon, yaitu intelijen, rancangan, dan pilihan. Jadi, dapat dibuat algoritma, atau alternatif diidentifikasi dan dievaluasi, serta suatu solusi dipilih. Masalah tak terstruktur, sebaliknya, merupakan suatu masalah yang sama sekali tidak memiliki struktur pada tiga tahap Simon di atas. Masalah semi terstruktur merupakan masalah yang memiliki struktur hanya pada satu atau dua tahap Simon.

Anthony Gorry dan Scott Morton memisahkan masalah yang telah, pada saat itu, berhasil dipecahkan dengan komputer dari masalah yang belum terkena pengolahan komputer. Area yang berhasil dipecahkan dengan komputer dinamakan sistem keputusan terstruktur (structure decision system-SDS), dan area yang belum terkena pengolahan komputer dinamakan sistem pendukung keputusan (decision support system-DSS). Anthony Gorry dan Scott Morton awalnya menggunakan istilah DSS hanya untuk aplikasi komputer di masa depan. Selanjutnya istilah tersebut diterapkan pada semua aplikasi komputer yang didedikasikan untuk dukungan keputusan – baik sekarang maupun masa depan.

“Decision support systems are interactive, computer-based systems that aid users in judgment and choice activities. They provide data storage and retrieval but enhance the traditional information access and retrieval functions with support for model building and model-based reasoning. They support framing, modeling, and problem solving.”

Terdapat tiga komponen dasar DSS, meliputi;

  • Database Management System (DBMS). DBMS merupakan bank data untuk DSS yang mampu menyimpan kuantitas data yang besar dan relevan dengan tingkatan permasalahan yang sudah terdesain dalam DSS serta menyediakan data struktural yang logis. DBMS juga dapat menginformasikan user tentang tipe data yang tersedia dan bagaimana cara memperolehnya.
  • Model-Base Management System (MBMS). Tujuan dari MBMS adalah untuk mentransformasikan data dari DBMS menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan.
  • Dialog Generation and Management System (DGMS). Produk utama dari interaksi dengan DSS adalah pengetahuan. DSS harus dilengkapi dengan perlengkapan yang intuitif dan mudah digunakan, mengingat sistem ini banyak digunakan oleh manajer dengan computer-trained yang bisa saja kurang memadai.

Pada tahun 1976, Steven L. Alter, mengembangkan suatu taksonomi dan enam jenis DSS berdasarkan kerangka kerja Anthony Gorry dan Scott Morton dalam tingkat dukungan pemecahan masalah, jenis-jenis DSS tersebut ditunjukkan pada gambar dibawah ini.

Kemudian, tipe-tipe DSS dibedakan menjadi dua, yakni Model-Driven DSS dan Data-Driven DSS, dengan penjabaran dibawah ini.

  • Model-Driven DSS

Merupakan suatu sistem yang berdiri sendiri terpisah dari sistem informasi organisasi secara keseluruhan. DSS ini sering dikembangkan langsung oleh masing-masing pengguna dan tidak langsung dikendalikan dari divisi sistem informasi. Kemampuan analisis dari DSS ini umumnya dikembangkan berdasarkan model atau teori yang ada dan kemudian dikombinasikan dengan tampilan pengguna yang membuat model ini mudah untuk digunakan. DSS ini dapat dioperasikan dalam sebuah desktop komputer yang menyajikan sistem menu yang membuat pengguna mudah untuk memasukkan data atau mendapatkan informasi.

  • Data-Driven DSS

Menganalisis sejumlah besar data yang ada atau tergabung di dalam sistem informasi organisasi. DSS ini membantu untuk proses pengambilan keputusan dengan memungkinkan para pengguna untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dari data yang tersimpan di dalam database yang besar. Banyak organisasi atau perusahaan mulai membangun DSS ini untuk memungkinkan para pelanggannya memperoleh data dari website-nya atau data dari sistem informasi organisasi yang ada.

Dampak Pemanfaatan DSS

Dampak dari pemanfaatan Decision Support System (DSS) antara lain;

  • Masalah-masalah semi struktur dapat dipecahkan.
  • Problem yang kompleks dapat diselesaikan.
  • Sistem dapat berinteraksi dengan pemakainya.
  • Dibandingkan dengan pengambilan keputusan secara intuisi, pengambilan keputusan dengan DSS dinilai lebih cepat dan hasilnya lebih baik.
  • Menghasilkan acuan data untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh manajer yang kurang berpengalaman.
  • Untuk masalah yang berulang, DSS dapat memberi keputusan yang lebih efektif.
  • Fasilitas untuk mengambil data dapat memberikan kesempatan bagi beberapa manajer untuk berkomunikasi dengan lebih baik.
  • Meningkatkan produktivitas dan kontrol dari manajer.

Faktor Pendukung DSS

Pengambilan keputusan dipengaruhi oleh;

  • Faktor teknologi
  • Faktor kompleksitas struktural
  • Faktor pasar internasional
  • Faktor stabilitas politik
  • Faktor konsumerisme
  • Faktor intervensi pemerintah
  • Faktor informasi yang berkaitan dengan masalah tersebut
  • Faktor gaya pengambilan keputusan dan
  • Faktor kemampuan (intelegensi, persepsi, dan falsafah) serta
  • Pertimbangan pengambil keputusan. Pengambilan keputusan selalu berkaitan dengan ketidakpastian dari hasil keputusan yang diambil. Untuk mengurangi faktor ketidakpastian tersebut, keputusan membutuhkan informasi yang sahih mengenai kondisi yang telah, dan mungkin akan terjadi, kemudian mengolah informasi tersebut menjadi beberapa alternatif pemecahan masalah sebagai bahan pertimbangannya dalam memutuskan langkah yang akan dilaksanakannya, sehingga keputusan yang diambil diharapkan dapat menrberikan keuntungan yang maksimal.
  • Menggunakan aplikasi Computer Base Information System (CBIS) untuk lingkungan kelompok, seperti: Electronic Meeting System (EMS) dan Group Decision Support System (GDSS). Sistem Pendukung Keputusan Kelompok (group decision support system), atau GDSS adalah suatu sistem berbasis komputer yang mendukung kelompok-kelompok orang yang terlibat dalam suatu tugas (tujuan) bersama dan yang menyediakan interface bagi suatu lingkungan yang digunakan bersama.

 

Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) sebagai Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan

Dewasa ini, kebutuhan akan metodologi perencanaan akan selalu mengalami perkembangan dari tahun ke tahun mengingat pergeseran paradigma perencanaan baik dari cara berpikir, merencanakan dan mendesain untuk masyarakat, maupun kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dorongan ini yang mengharuskan seorang perencana untuk selalu berinteraksi lebih intensif dengan masyarakat yang dapat memiliki pandangan berbeda-beda terhadap perencana. Sebab masyarakat sering mengganggap perencana sebagai teknokrat yang seringkali memaksakan aturan, hukum, dan perubahan-perubahan tanpa memikirkan banyak pertimbangan. Sehingga kebutuhan untuk tidak hanya melibatkan perencana tetapi juga melibatkan para pembuat kebijakan dalam proses perencanaan mendorong pendekatan perencanaan yang lebih mengintegrasikan kelompok tersebut.

Salah satu cara untuk mengintegrasikan para pelaku dalam proses perencanaan adalah melalui penggunaan sistem pendukung keputusan spasial (Spatial Decision System) yang didasarkan pada pengembangan model matematika yang user-friendly melalui penggunaan sistem pakar.

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan alat dan sarana analisis spasial yang bermanfaat untuk menurunkan informasi baru berdasarkan sekumpulan informasi tematik (Arnoff, 1989). Sedangkan cara operasional SIG adalah suatu sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, menganalisa, dan mengaktifkan kembali data yang mempunyai referensi keruangan, untuk berbagai tujuan yang berkaitan dengan pemetaan dan perencanaan (Burrough, 1986).

SIG adalah sistem berbasis komputer menyediakan kemampuan canggih untuk menangani data spasial dan deskriptif. SIG atau yang juga disebut Geography Information System (GIS) dianggap sebagai satu-satunya alat yang mendukung analisis digital yang terintegrasi dari proses multi komponen dengan mempertimbangkan setiap atribut yang diperlukan dari kombinasi berbagai komponen.

Arnoff (1989) dan Burrough memiliki pandangan yang berbeda mengenai komponen-komponen yang ada didalam SIG, meliputi;

  1. Pemasukan Data

Adapun proses pemasukan data terdiri atas;

  • Pelarikan atau Penyiaman (Scanning); dilakukan oleh suatu wahana dengan jarak tertentu dari objek, misalnya satelit atau pesawat udara, maupun dengan meja pelarik (portable scanner),
  • Digitasi; dapat dilakukan dengan memanfaatkan suatu alat yang populer disebut digitizer. Alat ini mampu mengubah data analog berupa peta ataupun rangkaian titik, garis, dan poligon menjadi data berformat digital kedalam komputer, dalam struktur vektor,
  • Tabulasi; SIG tidak hanya berkaitan dengan gambar berupa peta saja, akan tetapi berkaitan dengan informasi lain yang berhubungan dengan pemetaan, yaitu berupa data atribut (tabular).

  2. Manajemen Data

Manajemen data meliputi semua operasi penyimpanan, pengaktifan kembali dan pencetakan semua data yang diperoleh dari masukan data. Dengan berkembangnya sistem komputerisasi, berkembang pula sistem manajemen basis data yang efisien.

  3. Manipulasi dan Data Analisis

Salah satu kemampuan SIG dalam manipulasi dan analisis data (spasial) dalam menghasilkan informasi baru meliputi penyuntingan untuk pemutakhiran data, interpolasi spasial, tumpangsusun peta, dan pembuatan model dan analisis data,

  4. Keluaran

Keluaran utama dari SIG ialah informasi spasial baru. Informasi ini disajikan dalam bentuk tercetak supaya dapat dimanfaatkan dalam kegiatan operasional.

Pemodelan dalam proses pengambilan keputusan diperlukan karena proses pembuatan suatu keputusan bukan proses yang mudah harus melalui beberapa tahap untuk mendapatkan keputusan yang tepat. Turban (2005) mengusulkan empat tahap yang harus dilalui dalam membentuk suatu keputusan tergambar pada gambar dibawah ini.

Identifikasi Masalah, meliputi serangkaian aktivitas sebagai berikut;

  • Mengidentifikasi tujuan organisasi atau tujuan pencapaian masalah
  • Mengidentifikasi prosedur-prosedur yang perlu disiapkan dalam mencari atau melacak adanya permasalahan
  • Melakukan pengumpulan data

Dalam proses ini, akan ditemui kendala yang seringkali terjadi seperti; (a) ketidaktersediaan data yang mengakibatkan hasil yang tidak akurat; (b) biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan data cukup mahal; (c) estimasi seringkali bersifat subjektif; (d) data tidak aman; (e) data yang terlampau banyak, dsb. Hasil akhir dari tahap ini adalah pernyataan masalah secara formal (formal problem statement).

      Perancangan, yang meliputi aktivitas-aktivitas;

  • Formulasi model (normatif atau deskriptif)
  • Pemilihan kriteria yang menjadi pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk memutuskan alternatif terbaik
  • Pencarian beberapa alternatif
  • Mengukur dan memprediksi hasil dan dampak yang akan terjadi

      Pemilihan, merupakan pencarian cara yang paling tepat untuk melakukan aksi, melakukan evaluasi, dan pemilihan terhadap solusi yang paling cocok. Pencarian cara yang paling tepat untuk melakukan aksi melalui teknik analitik dan menggunakan algoritma. Ataupun melalui aktivitas-aktivitas;

  • Menghasilkan solusi dari model yang diformulasikan pada tahap perancangan
  • Melakukan analisis sensitivitas
  • Menyeleksi alternatif-alternatif yang terbaik
  • Melakukan perencanaan pada tahap implementasi, sehingga hasil akhir dari tahap ini adalah solusi.

      Implementasi, yang diimplementasikan adalah hasil solusi yang diperoleh dalam tahap pemilihan.

Aplikasi SIPPD (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah) sebagai Implikasi SIM dalam Sektor Publik

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintahan dibutuhkan Proses Bisnis dan Sistem Informasi yang mendukung terlaksananya Good Governance. Implementasi E-Goverment pada pemerintah daerah berkaitan dengan pengembangan sistem informasi yang relevan dengan kebutuhan birokrasi dan administrasi Pemerintah Daerah sangat diperlukan. Sistem Informasi tersebut ditujukan untuk membantu manajemen dalam pemerintahan untuk mengatur hal-hal yang dapat dilakukan secara komputerisasi.

Komputerisasi manajemen pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan memudahkan pimpinan dalam mengontrol pekerjaan. Kontrol langsung dari atasan akan dapat meningkatkan efisiensi kerja dan juga dapat meningkatkan etos kerja pegawai karena merasa diperhatikan oleh atasannya.

Dalam keterkaitannya dengan tugas Bappeda sebagai aparatur perencana pembangunan, diperlukan suatu sistem informasi yang mengimplementasikan proses perencanaan sehingga mampu mendorong peningkatan kinerja, memberikan kemudahan pada perencanaan dan konsolidasi data serta memudahkan konsistensi pengelolaan data perencanaan dan anggaran. Hal ini merupakan kaitan antara penggunaan sistem informasi dengan proses manajemen perencanaan daerah.

SIPPD adalah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan suatu sistem yang diharapkan mampu memaduserasikan dan mensinkronkan program prioritas Pembangunan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, konsistensi alokasi anggaran dan program prioritas,menjelaskan hubungan antara alokasi anggaran dengan output kegiatan dan outcome program, serta dapat digunakan untuk sebagai baseline dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam memastikan pencapaian sasaran pembangunan daerah, sehingga belanja negara/daerah efektif sebagai instrumen fiscal untuk semata-mata pelayanan dan kemakmuran rakyat.

Melalui perangkat lunak ini diharapkan tersedia Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan, Sistem Informasi Rencana Kerja (SIRENJA) yang dapat dioperasikan oleh segenap aparatur di Bappeda dan SKPD lain, terkait dengan proses perencanaan pembangunan.

Tujuan yang dicapai dalam implementasi Aplikasi SI Perencanaan Pembangunan daerah ini adalah:

  1. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang tersistem sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  2. Pengembangan basis data Perencanaan Pembangunan guna mengimplementasikan konsep e-government yang baik.
  3. Peningkatan kualitas SDM Pemerintah Daerah dalam penguasaan Teknologi Informasi dan Peraturan Perundang-undangan.

Manfaat yang diperoleh dalam proses dan pasca implementasi Aplikasi Si Perencanaan Pembanguna Daerah ini adalah:

  1. Kemudahan proses kendali, manajemen dan pemasukan data-data perencanaan pembangunan.
  2. Efisiensi SDM dan waktu karena data bersifat reusable.
  3. data beserta rekapituasi yang dihasilkan bersifat cepat, tepat dan akurat.

 

Ruang lingkup pekerjaan Implementasi Aplikasi SI Perencanaan Pembangunan daerah adalah:

  1. Instalasi Aplikasi Perencanaan
  2. Pendampingan Implementasi.
  3. Proses transfer ilmu dan pelatihan kepada SDM Bappeda.
  4. Simulasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

 

Dengan melewati tahap-tahap pada proses tersebut, diharapkan SDM Pemda khususnya Bappeda mampu secara mandiri dan percaya diri menggunakan perangkat Teknologi Informasi khususnya aplikasi yang telah dikembangkan guna menunjang tugas dan fungsinya di dalam instansi Bappeda.

Fitur Aplikasi yang ada pada SI Perencanaan Pembangunan Daerah ini adalah:

  1. Mengakomodir proses Perencanaan Keuangan daerah sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 serta Permendagri no. 59 tahun 2007.
  2. Proses Musren Kecamatan, meliputi pemasukan daftar usulan kegiatan kecamatan, kompilasi dan pencetakan draft dan formulir usulan kecamatan.
  3. Proses Forum SKPD, meliputi pemasukan daftar usuan kegiatan tiap SKPD, kompilasi dan pencetakan draft dan formulir usulan SKPD.
  4. Proses Musren Kabupaten, meliputi kompilasi data dari usulan Musren Kecamatan, Forum SKPD serta usulan-usulan kegiatan yang muncul pada waktu Musren Kabupaten.
  5. Format mengacu pada proses perencanaan sesuai peratuaran Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun  2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan perubahannya.
  6. Finalisasi proses-proses terebut menghasilkan cetakan PPAS.
  7. Dapat diintegrasikan dengan SIMDA Keuangan.

 

 

 

BAB III

PENUTUP

  • Kesimpulan

Penerapan Sistem Informasi Manajemen dalam sektor publik sangat berguna untuk proses pengelolaan data. Proses pengelolaan data tersebut berperan dalam pertimbangan pengambilan keputusan seorang manajer. Salah satu pemanfaatan sistem pendukung pengambilan keputusan adalah Decision Support System (DSS) yang banyak diterapkan dalam organisasi-organisasi yang sudah mapan. Banyak cara yang digunakan untuk menerapkan DSS guna membantu mempertajam proses pengambilan keputusan. Kapabilitas yang melekat pada DSS sangat membantu organisasi-organisasi yang menggunakannya untuk memungkinkan terciptanya koordinasi proses kegiatan baik internal maupun eksternal dengan cara yang lebih akurat.

Adapun implikasi dari penerapan DSS dalam sektor publik diantaranya dalam prosedur Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem berbasis komputer yang menyediakan analisis data spasial untuk kegiatan operasional institusi-institusi terkait yang membutuhkan informasi tersebut. Selanjutnya ada Sistem Informasi Perencanan Pembangunan Daerah (SIPPD) merupakan salah satu upaya pengembangan E-Government di daerah dimana berisi informasi-informasi yang dihimpun melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan oleh lembaga publik di tingkat desa yang digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Aronoff, Stan. 1989. Geographic Information System; A Management Perspective, Ottawa. WDL, Publications.

Burrough, Peter A & McDonnel, Rachel A., 1986, Principles of Geographical Information System, University Press, Oxford, New York.

Duadji, Noverman. 2013. Manajemen Pelayanan Publik (Wacana Konsep, Teori dan Problema Pelayanan Publik). Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Davis, Gordon B, 2002 Sistem Informasi Manajemen, PPM, Jakarta.

Effendy, Onong Uchjana; Kamus Komunikasi; Mandar Maju; Bandung; 1989.

Hasibuan, Malayu S.P. 2009. Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.

McLeod, Raymond, Jr, Sistem Informasi Manajemen. Jilid  I dan  II, terjemahan oleh Hendra Teguh (1996), PT.Buana Ilmu Populer, Jakarta.

Keban, T. Yeremias. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Gava Media. Yogyakarta.

O’Brien dan Marakas, 2010. Management System Information. McGraw Hill, New York.

Safroni, Ladzi. 2012. Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia. Surabaya : Aditya Media Publishing.

Turban, E, 2005, Decision Support Systems and Intelligent Systems Edisi Bahasa Indonesia Jilid 1, Andi, Yogyakarta.

 

 

 

 
Comments Off on Pengaruh Sistem Informasi dalam Pembuatan Keputusan

Posted in Uncategorized

 

Implikasi Etis Teknologi Informasi & Keamanan Sistem

26 Dec

BAB I

PENDAHULUAN

  • Latar Belakang

Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi khususnya komputer, etika komputer dirasa sangat penting bagi masyarakat. Etika dalam penggunaan komputer sedang mendapat perhatian yang lebih besar daripada sebelumnya. Etika berkomputer amat penting karena masyarakat memiliki persepsi dan ketakutan tertentu dengan penggunaan komputer. Fitur-fitur penggunaan komputer yang mengkhawatirkan masyarakat adalah kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan apa saja, fakta bahwa komputer dapat mengubah kehidupan sehari-hari dan fakta bahwa apa yang dilakukan komputer bisa jadi tidak terlihat oleh orang yang menjadi korban.

Masyarakat secara umum memberikan perhatian terutama karena kesadaran bahwa komputer dapat mengganggu hak privasi individual, properti dan akses. Sedangkan dalam dunia bisnis salah satu alasan utama perhatian tersebut adalah masalah pembajakan perangkat alat lunak yang dapat mengurangi pendapatan penjual perangkat lunak cukup signifikan. Namun subyek etika komputer lebih dalam daripada masalah privasi dan pembajakan.

Komputer adalah peralatan sosial yang penuh daya, yang dapat membantu atau mengganggu masyarakat dengan banyak cara yang semuanya itu tergantung pada cara penggunaannya.

Perilaku kita diarahkan oleh moral, etika, dan hukum. Undang-undang mengenai komputer telah diterapkan di banyak negara untuk mengatasi kekhawatiran seperti hak mendapatkan akses data, hak akan privasi.

 

  BAB II

PEMBAHASAN

2.1       Memahami Moral, Etika, dan Hukum

Pengertian Moral

Pengertian moral menurut beberapa sumber adalah sebagai berikut:

  • Kamus psikologi (chaplin, 2006): moral ialah akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial atau menyangkut hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku.
  • Hurlock (edisi ke-6, 1990): perilaku moral merupakan perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial. Moral sendiri artinya tata cara, kebiasaan, dan adat. Perilaku moral dikendalikan konsep-konsep moral yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya.
  • Dian Ibung: moral ialah nilai yang berlaku dalam suatu lingkungan sosial dan mengatur tingkah laku seseorang
  • Maria Assumpta: moral ialah aturan-aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia.
  • Zainuddin Saifullah Nainggolan: moral ialah suatu tendensi rohani untuk melaksanakan seperangkat standar dan norma yang mengatur perilaku seseorang dan masyarakat. pengertian moral ini berkaitan erat dengan akhlak manusia atau fitrah manusia yang diciptakan memang dengan kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan buruk.
  • Imam Sukardi: moral ialah kebaikan yang disesuaikan dengan ukuran tindakan yang diterima oleh umum atau masyarakat, meliputi kesatuan sosial ataupun lingkungan tertentu. Pengertian moral disini selalu berhubunfan dengan adat istiadat suatu masyarakat.

Pengertian Etika Menurut Para Ahli

Ada beberapa para ahli yang mengungkapkan pengertian-pengertian etika. Diantaranya:

1. James J. Spillane SJ

Etika ialah mempertimbangkan atau memperhatikan tingkah laku manusia dalam mengambi suatu keputusan yang berkaitan dengan moral. Etika lebih mengarah pada penggunaan akal budi manusia dengan objektivitas untuk menentukan benar atau salahnya serta tingkah laku seseorang kepada orang lain.

2. Prof. DR. Franz Magnis Suseno

Etika merupakan suatu ilmu yang memberikan arahan, acuan dan pijakan kepada tindakan manusia.

3. Soergarda Poerbakawatja

Etika merupakan sebuah filsafat berkaitan dengan nilai-nilai, tentang baik dan buruknya tindakan dan kesusilaan.

4. Drs. H. Burhanudin Salam

Mengungkapkan bahwa etika ialah suatu cabang ilmu filsafat yang berbicara tentang nilai -nilai dan norma yang dapat menentukan perilaku manusia dalam kehidupannya.

Pengertian Hukum Menurut Para Ahli

Adapun pengertian hukum menurut para ahli yang diantaranya yaitu:

  1. Plato; Hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur dan bersifat mengikat hakim dan masyarakat.
  2. Immanuel Kant; Hukum adalah segala keseluruhan syarat dimana seseorang memiliki kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dan menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.
  3. Achmad Ali; Hukum merupakan seperangkat norma mengenai apa yang benar dan salah, yang dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah, baik yang tertuang dalam aturan tertulis maupun yang tidak, terikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan norma itu.
  4. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja; Hukum adalah keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat.
  5. Borst; Hukum merupakan keseluruhan peraturan bagi perbuatan manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana pelaksanaannya bisa dipaksakan dengan tujuan mendapatkan keadilan.

Kebutuhan akan budaya etika dalam organisasi

Kondisi suatu perusahaan menggambarkan jatidiri dari pemimpinnya adalah-opini umum dalam dunia bisnis saat ini. Sebagai contoh, pengaruh James Cash Penny pada J.C.Penny yang dipimpinnya, Kolonel John Patterson pada National Cash Register atau Thomas J. Watson, pada IBM telah membentuk jatidiri dari organisasi yang dipimpinnya. Saat ini, CEO dari perusahaan- perusahaan, seperti Federal Express, Soutwest Airliness, dan Microsoft juga berpengaruh pada organisasi-organisasi tersebut sehingga publik cenderung untuk menilai perusahaan dengan menilai CEO-nya.

Kecenderungan ini membentuk suatu hubungan antara CEO dengan perusahaannya dan bentuk hubungan ini adalah dasar untuk membangun budaya etika perusahaan. Jika suatu perusahaan diharapkan menjadi perusahaan yang memiliki etika yang tinggi, maka semua tindakan, perilaku dan perkataan para manajer terutama manajer tingkat atas harus selalu berpegang pada etika yang berlaku. Para manajer tingkat atas inilah yang harus memimpin dan memberi contoh bagi seluruh anggota organisasi dalam menerapkan etika perusahaan. Perilaku ini yang disebut budaya etika (ethics culture).

Bagaimana Budaya Etika Diterapkan?

Tugas para manajer tingkat atas adalah mengawasi apakah konsep-konsep etika dapat menjangkau seluruh anggota organisasi, mulai dari para manajer tingkat tingkat atas sampai keseluruh karyawan tingkat bawah. Para eksekutif perusahaan menggunakan tiga tahap untuk menerapkan konsep-konsep etika ini. Tahap pertama adalah membentuk paham perusahaan (corporate credo); tahap kedua adalah menjalankan program- progran etika; dan yang ketiga menetapkan kode-kode perusahaan.

  1. PAHAM PERUSAHAAN

 Paham perusahaan adalah suatu pernyataan yang singkat, tapi jelas mengenai nilai-nilai yang akan ditegakkan perusahaan. Tujuan pembentukan paham perusahaan adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat baik didalam maupun diluar perusahaan mengenai nilai-nilai etika yang dipegang perusahaan. perusahaan dari Security Pacific Corporation, sebuah bank yang berpusat di Los Angeles. Manajemen Security Pacific menyadari bahwa bisnis dibangun berdasarkan komitmen internal dan eksternal.

  1. PROGRAM ETIKA

Program etika adalah suatu usaha terdiri dari berbagai aktivitas yang dirancang untuk memberikan arah bagi para karyawan bagaimana melaksanakan paham perusahaan. Aktivitas-aktivitas ini biasanya diberikan pada beberapa sesi selama masa orientasi untuk para karyawan baru. Selama sesi ini subjek pembicaraan khusus difokuskan kepada masalah etika. contoh lain dari program etika adalah audit etika. Di dalam suatu audit etika, seorang auditor internal mengadakan pertemuan dengan seorang manajer dalam beberapa sesi pertemuan untuk mempelajari bagaimana unit manajer tersebut menerapkan paham perusahaan. Dalam pertemuan itu auditor mungkin akan bertanya pada manajer penjualan apakah perusahaan pernah kehilangan pelangan karena tidak memberikan bonus kepada agen pembelian.

  1. MENETAPKAN KODE-KODE PERUSAHAAN

Banyak perusahaan yang sudah merencanakan untuk buat kode etik bagi perusahaan mereka sendiri. Kadang-kadang kode etik tersebut merupakan adaptasi dari kode etik industri atau profesi tertentu.

  • Etika Komputer

Faktor-Faktor Dibalik Dibutuhkannya Etika dalam Teknologi Informasi

Perlindungan atas hak individu di internet dan membangun hak informasi merupakan sebagian dari permasalahan etika dan sosial dengan penggunaan sistem informasi yang berkembang luas. Permasalahan etika dan sosial lainnya, di antaranya adalah: perlindungan hak kepemilikan intelektual, membangun akuntabilitas sebagai dampak pemanfaatan sistem informasi, menetapkan standar untuk pengamanan kualitas sistem informasi yang mampu melindungi keselamatan individu dan masyarakat, mempertahankan nilai yang dipertimbangkan sangat penting untuk kualitas hidup di dalam suatu masyarakat informasi. Berikut beberapa faktor penting dibalik dibutuhkannya etika teknologi informasi:

  1. Memahami risiko-risiko moral dari teknologi baru.

Perubahan teknologi yang cepat mengandung arti bahwa pilihan yang dihadapi setiap individu juga berubah dengan cepat begitu pula keseimbangan antara risiko dan hasil serta kekhawatiran kemungkinan terjadinya tindakan yang tidak benar. Perlindungan atas hak privasi individu telah menjadi permasalahan etika yang serius dewasa ini. Di samping itu, penting bagi manajemen untuk melakukan analisis mengenai dampak etika dan sosial dari perubahan teknologi. Mungkin tidak ada jawaban yang selalu tepat untuk bagaimana seharusnya perilaku, tetapi paling tidak ada perhatian atau manajemen tahu mengenai risiko-risiko moral dari teknologi baru.

Perkembangan teknologi dan sistem informasi banyak membawa perubahan pada berbagai aspek kehidupan, khususnya yang mempengaruhi etika dan sosial masyarakat.   Beberapa organisasi telah mengembangkan kode etik sistem informasi. Namun demikian, tetap ada perdebatan berkaitan dengan kode etik yang dapat diterima secara umum dengan kode etik sistem informasi yang dibuat secara spesifik.  Sebagai manajer maupun pengguna sistem informasi, kita didorong untuk mengembangkan seperangkat standar etika untuk pengembangan kode etika sistem informasi, yaitu yang berbasiskan pada lima dimensi moral yang telah disampaikan di awal, yaitu:

  1. Hak dan kewajiban informasi

Kode etik sistem informasi harus mencakup topik-topik, seperti: privasi e-mail setiap karyawan, pemantauan tempat kerja, perlakuan informasi organisasi, dan kebijakan informasi untuk pengguna.

       2. Hak milik dan kewajiban

 Kode etik sistem informasi harus mencakup topik-topik, seperti: lisensi penggunaan  perangkat lunak, kepemilikan data dan fasilitas organisasi, kepemilikan perangkat lunak yang buat oleh pegawai pada perangkat keras organisasi, masalah copyrights perangkat lunak. Pedoman tertentu untuk hubungan kontraktual dengan pihak ketiga juga harus menjadi bagian dari topik di sini.

         3. Akuntabilitas dan pengendalian

Kode etik harus menyebutkan individu yang bertanggung jawab untuk seluruh sistem informasi dan menggaris bawahi bahwa individu-individu inilah yang bertanggung jawab terhadap hak individu, perlindungan terhadap hak kepemilikan, kualitas sistem dan kualitas hidup.

          4. Kualitas sistem

Kode etik sistem informasi harus menggambarkan tingkatan yang umum dari kualitas data dan kesalahan sistem yang dapat ditoleransi. Kode etik juga harus dapat mensyaratkan bahwa semua sistem berusaha mengestimasi kualitas data dan kemungkinan kesalahan sistem.

           5. Kualitas hidup

Kode etik sistem informasi juga harus dapat menyatakan bahwa tujuan dari sistem adalah meningkatkan kualitas hidup dari pelanggan dan karyawan dengan cara mencapai tingkatan yang tinggi dari kualitas produk, pelayanan pelanggan, dan kepuasan karyawan.

Etika merupakan prinsip-prinsip mengenai suatu yang benar dan salah yang dilakukan setiap orang dalam menentukan pilihan sebagai pedoman perilaku mereka. Perkembangan teknologi dan sistem informasi menimbulkan pertanyaan baik untuk individu maupun masyarakat pengguna karena perkembangan ini menciptakan peluang untuk adanya perubahan sosial yang hebat dan mengancam adanya distribusi kekuatan, uang, hak, dan kewajiban.

Dengan menggunakan sistem informasi, penting untuk dipertanyakan, bagaimana tanggung jawab secara etis dan sosial dapat ditempatkan dengan memadai dalam pemanfaatan sistem informasi. Etika, sosial, dan politik merupakan tiga hal yang berhubungan dekat sekali. Permasalahan etika yang dihadapi dalam perkembangan sistem informasi manajemen umumnya tercermin di dalam lingkungan sosial dan politik.

  1. Untuk meminimalisir potensi-potensi kerugian yang disebabkan pemanfaatan teknologi informasi

Pemanfaatan teknologi informasi tidak selalu berdampak baik bagi manusia, karena adanya penyalahgunaan manfaat dari teknologi informasi menyebabkan kerugian bagi orang yang melakukan maupun orang lain yang terkena dampak dari penyalahgunaan tersebut. Dari pemanfaatan yang salah dari teknologi informasi dapat menyebabkan beberapa hal, diantaranya:

       1. Rasa ketakutan

Banyak orang mencoba menghindari pemakaian komputer, karena takut merusakkan, atau takut kehilangan kontrol, atau secara umum takut menghadapi sesuatu yang baru, ketakutan akan kehilangan data, atau harus diinstal ulang sistem program menjadikan pengguna makin memiliki rasa ketakutan ini.

       2. Keterasingan

Pengguna komputer cenderung mengisolir dirinya, dengan kata lain menaiknya jumlah waktu pemakaian komputer, akan juga membuat mereka makin terisolir.

       3. Golongan miskin informasi dan minoritas.

Akses kepada sumberdaya juga terjadi ketidakseimbangan ditangan pemilik kekayaan dan komunitas yang mapan.

       4. Pentingnya individu.

Organisasi besar menjadi makin impersonal, sebab biaya untuk  menangani kasus khusus/pribadi satu persatu menjadi makin tinggi.

       5. Tingkat kompleksitas serta kecepatan yang sudah tak dapat ditangani.

Sistem yang dikembangkan dengan birokrasi komputer begitu kompleks dan cepat berubah sehingga sangat sulit bagi individu untuk mengikuti dan membuat pilihan. Tingkat kompleksitas ini menjadi makin tinggi dan sulit ditangani, karena dengan makin tertutupnya sistem serta makin besarnya ukuran sistem (sebagai contoh program MS Windows 2000 yang baru diluncurkan memiliki program sekitar 60 juta baris). Sehingga proses pengkajian demi kepentingan publik banyak makin sulit dilakukan.

       6. Makin rentannya organisasi.

Suatu organisasi yang bergantung pada teknologi yang kompleks cenderung akan menjadi lebih ringkih. Metoda seperti Third Party Testing haruslah makin dimanfaatkan.

        7. Dilanggarnya privasi.

Ketersediaan sistem pengambilan data yang sangat canggih memungkinkan terjadinya pelanggaran privasi dengan mudah dan cepat.

       8. Pengangguran dan pemindahan kerja.

Biasanya ketika suatu sistem otomasi diterapkan, produktivitas dan jumlah tempat pekerjaan secara keseluruhan meningkat, akan tetapi beberapa jenis pekerjaan menjadi makin kurang nilainya, atau bahkan dihilangkan

       9. Kurangnya tanggung jawab profesi.

Organisasi yang tak bermuka (hanya diperoleh kontak elektronik saja), mungkin memberikan respon yang kurang personal, dan sering  melemparkan tanggungjawab dari permasalahan.

       10. Kaburnya citra manusia.

Kehadiran terminal pintar (intelligent terminal), mesin pintar, dan sistem pakar telah menghasilkan persepsi yang salah pada banyak orang.

  • Audit Informasi

Kata audit sudah umum dikenal di dunia perekonomian. Pada awalnya kata audit ini identik dengan pemeriksaan keuangan dilingkungan perbankan. Terdapat definisi para ahli tentang audit diantaranya adalah:

  1. Alvin A. Arens dan James K.Loebbecke

“Auditing is the accumolatuin and evaluation of evidence about information to dtermine and report on the degree of correspondence between the information and establishe criteria. Examining ought to be finished by a skillful autonomous individual”.

Mengacu pada definisi diatas maka audit ialah pengumpulan dan evaluasi terhadap bukti untuk menentukan derajat kesesuaian anatar informasi dan criteria yang telah ditetapkan. Hal ini berarti dalam pelaksanannya evaluasi dilakukan mengacu pada sejumlah criteria tertentu untuk menentukan derajat kinerja yang telah dicapai.

  1. Ron Weber (1999)

“SI Auditing is the process of collecing and evaluating evidence to determine whether a computer system safeguards assets, maintains data integrity, allows organizational goals to the achieved effectively and uses resources efficiently”.

Seperti halnya didefiniskan diatas bahwa audit SI ialah proses mengumpulkan dan mengevaluasi fakta untuk memutuskan apakah sistem komputer yang merupakan aset bagi perusahaan terlindungi, integritas data terpelihara, sesuai dengan tujuan organisasi untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya.

Tujuan Audit Sistem Infromasi

Proses audit sistem informasi dilakukan dengan tujuan akan tercapainya perbaikan atau peningkatan kinerja terkait dengan keamanan asset, integritas data serta efektifitas dan efisiensi penggunaan sistem.

Beberapa objek yang menjadi tujuan audit adalah meliputi:

       1. Objek Perlindungan Aset (Asset Safeguarding Objectives)

Aset SI didalam organisasi adalah HW, SW, fasilitas, user (konwledge), file data, dokumentasi sistem dan persediaan barang. Sebaiknya semua aset harus dilindungi oleh sistem pengendalian internal.

       2. Objek Integritas Data (Data Integrity Objectives)

Integriti data ialah konsep dasar didalam audit SI. Data terdiri dari atribut-atribut yang berisi: kelengkapan, dapat dipercaya, bersih dan benar. Jika integritas data tidak dipelihara, maka organisasi tidak akan mendapatkan represntasi data yang benar untuk suatu aktifitas, akibatnya organisasi tidak dapat berkompetisi.

       3. Objek Efektivitas Sistem (System Effectiveness Objectives)

Audit efektivitas sering dilakukan setelah sistem berjalan untuk beberapa waktu. Manajemen membutuhkan hasil audit efektivitas untuk mengambil keputusan apakah sistes terus dijalankan atau dihentikan sementara untuk proses modifikasi.

        4. Objek Efisiensi Sistem (System Efficiency Objectives)

Efisiensi SI dilakukan dengan cara menggunakan sumber daya minimum untuk menyelesaikan suatu tujuan objek. Variasi sumber daya terdiri dari mesin, waktu, peripheral, S/W sistem dan pekerja. Tujuan dari perlindungan aset, integritas data, efektivitas sistem dan efisiensi sistem dapat dicapat dengan baik jika manajemen organisasi meningkatkan sistem pengendalian onternalnya.

Sebagian besar tipe penyalahgunaan komputer adalah:

  • Hacking
  • Virus
  • Illegal Physical Access
  • Abouse of Privilages

Jenis Penyalah Gunaan Komputer:

  1. Destruction of asset (perusahaan aset)
  2. Theft of asset (pencurian aset)
  3. Modification of asset (modifikasi aset)
  4. Privacy violaction (pelanggaran privasi)
  5. Discruption of Operations (pengacauan operasi)
  6. Unauthorized use of asset (penyalahgunaan otorisasi aset)
  7. Physical harm to personnel (kejahatan fisik terhadap personal)
  • Penerapan Etika Teknologi Informasi

Penerapan etika teknologi informasi di Indonesia masih tergolong kurang kurang baik. Karena masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna internet maupun komputer yang merugikan dirir sendiri maupun orang lain sebagai pemenuhan kebutuhan individu atau kelompok. Semisal yang dijelaskan beberapa poin kode etik bagi pengguna internet yaitu:

  • Menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuk.
  • Menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah suku, agama dan ras (SARA), termasuk didalamnya usaha penghinaan, pelecehan, pendiskreditan, penyiksaan serta segala bentuk pelanggaran hak atas perseorangan, kelompok/ lembaga/ institusi lain.
  • Menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang berisi instruksi untuk melakukan perbuatan melawan hukum (illegal) positif di Indonesia dan ketentuan internasional umumnya.
  • Tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak dibawah umur.
  • Tidak mempergunakan, mempublikasikan dan atau saling bertukar materi dan informasi yang memiliki korelasi terhadap kegiatan pirating, hacking dan cracking.
  • Bila mempergunakan script, program, tulisan, gambar / foto, animasi, suara atau bentuk materi dan informasi lainnya yang bukan hasil karya sendiri harus mencantumkan identitas sumber dan pemilik hak cipta bila ada dan bersedia untuk melakukan pencabutan bila ada yang mengajukan keberatan serta bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang mungkin timbul karenanya.
  • Tidak berusaha atau melakukan serangan teknis terhadap produk, sumberdaya (resource) dan peralatan yang dimiliki pihak lain.
  • Menghormati etika dan segala macam peraturan yang berlaku dimasyarakat internet umumnya dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala muatan/ isi situsnya.
  • Untuk kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola, anggota dapat melakukan teguran secara langsung.

Dari kode etik diatas masih banyak dilanggar oleh pengguna internet di Indonesia salah satunya adanya provokasi di media sosial terkait isu-isu politik yang sensitif sehingga menimbulkan gejolak yang masif dan menyebabkan demonstrasi yang merugikan pemerintah maupun para pelaku demo.

Penegakan hukum kode etik dalam teknologi informasi sudah dilakukan seperti pada saat kasus penghina presiden di media sosial yang langsung ditindak oleh pihak yang berwenang. Yaitu kasus Muhammad Farhan Balatif (18) atau Ringgo yang mengunggah ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo  yang kemudian ditangkap jajaran Polrestabes Medan, Jumat 18 Agustus 2017. Ada barang bukti laptop dan flashdisk berisi gambar-gambar Presiden Jokowi yang telah diedit. Sebelumnya, gambar-gambar tak pantas itu diunggah Farhan ke Facebook. Bahkan, disertai kalimat penghinaan kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.  Farhan dijerat Pasal 45 Ayat 2 juncto Pasal 28 Ayat 2 subsider Pasal 27 Ayat 2 UU 19/2016 atas perubahan UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selain Farhan, ada beberapa orang lain yang tengah menjalani proses hukum karena menebar ujaran kebencian terhadap Presiden di media sosial.

  • Dasar Hukum Penggunaan Teknologi Informasi

Terkait kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, Indonesia sebenarnya telah memiliki arahan yang cukup jelas mengenai sektor TIK, yaitu masyarakat harus dapat mengakses layanan TIK berkualitas dengan harga yang terjangkau, serta memastikan sektor TIK mampu menjadi komponen penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Adapun Undang-undang terkait  meliputi UU Telekomunikasi dan UU ITE, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengikuti. Dalam upaya mewujudkan arahan ini, pemerintah sadar bahwa peranan dari berbagai pihak diperlukan, dan tidak semata-mata hanya dikontrol oleh pemerintah. Kompetisi antar badan usaha swasta, berujung pada tersedianya berbagai pilihan layanan dan juga peningkatan kualitas. Tak hanya itu, sektor swasta juga sudah diarahkan agar ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur TIK, khususnya di wilayah dengan biaya investasi yang mahal dan tidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi—karena sedikitnya pelanggan—agar seluruh kalangan masyarakat, terlepas dari kondisi sosial dan letak geografisnya, dapat mengakses layanan TIK.

Peranan ini diamanatkan melalui kewajiban pelayanan universal atau universal service obligation (USO), dan juga pembentukan pembiayaan TIK (ICT Fund). Meski kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah belum mampu mendongkrak situasi riil TIK di Indonesia, namun upaya pemerintah telah menunjukkan peningkatan yang berarti. Tetapi perlu diingat bahwa tidak ada laporan resmi mengenai USO dari pihak swasta, seberapa banyak ICT Fund yang berhasil dikumpulkan, dan bagaimana serapannya untuk mendukung pembangunan infrastruktur TIK.

Terkait dengan bidang hukum, maka pengguna harus mengetahui undang-undang yang membahas tentang HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan pasal-pasal yang membahas hal tersebut. Hukum Hak Cipta bertujuan melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat (author) adalah perlindungan terhadap penjiplakan (plagiat) oleh orang lain. Hak Cipta sering diasosiasikan sebagai jual-beli lisensi, namun distribusi Hak Cipta tersebut tidak hanya dalam konteks jual-beli, sebab bisa saja sang pembuat karya membuat pernyataan bahwa hasil karyanya bebas dipakai dan didistribusikan (tanpa jual-beli), seperti yang kita kenal dalam dunia Open Source, originalitas karya tetap dimiliki oleh pembuat, namun distribusi dan redistribusi mengacu pada aturan Open Source.

Beberapa isu yang muncul dalam penggunaan TIK, diantaranya: Broadband, Consumer, Rotection, Cultural diversity, Cybererime, Digital copyright, Digital divide, Dispute, Resolution, Domain names, E-Banking/ E-Finance, EContracting, E-Taxtation, Elektronic ID, Free Speech/Public Moral, IP-based Networks/IPv6, Market Access, Money Laundering, Network Security, Privacy, Standard seting, Spam, adan Wereless.

  • Isu pertama: Cybercrimes

Cybercrimes adalah istilah yang digunakan dalam kejahatan maya atau kejahatan melalui jaringan internet sedunia.

Karakterstik Cybercrimes di antaranya :

  1. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi di ruang /wilayah maya (Cyberspace), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdikasi hukum Negara mana yang berlaku terhadapnya.
  2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang bisa terhubung dengan internet.
  3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun immateril (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional.
  4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
  5. Perbuatan tersebut sering kali dilakuakan secara trennasional /melintas batas Negara.
  6. Ancaman terhadap keamanan
  7. Ancaman datang dari internet dan internal networks, dalam proporsi yang berbeda. 80-95% ancaman datang dari internal
  8. Sifat hakiki internet merupakan sumber utama mudahnya serangan, open network, focus, pada
  9. Sifat hakiki internet merupakan sumber utama mudahnya serangan, open network, focus pada interoperability, bukan sekuriti.
  10. Lack of technical standars: IETF, RFC, S-HTTP, SSL vs PCT,STT vs Secure Electronic Payment Protocol (SEPP).
  11. Corporate network, internet server, data transmission, service availability (DDOS), repudiation.
  12. Penyalahgunaan Internet, diantaranya :
  13. Password dicuri, account ditiru / dipalsukan.
  14. Jalur komunikasi disadap, rahasia perusahaan terbuka.
  15. Sistem computer disusupi, system informasi dibajak.
  16. Network dibanjiri trafik, menyebebkan crash.
  17. Situs dirusak (cracked).

Legal Exposures, diantaranya :

  1. Hak atas kekayaan intelektual disalah-gunakan (dicuri / docopy).
  2. Copyright dan paten dilanggar.
  3. Pelanggaran pengawasan ekspor teknologi (di USA).
  4. Dokumen rahasia dipublikasikan via bulletin boards.
  5. Adult Pornography, child pornography, dan obscenity.
  6. Finansial dan E-Commerce Exposures
  7. Data keuangan diubah.
  8. Dana perusahaan “digelapkan”.
  9. Pemalsuan uang.
  10. Money laundering.
  11. Seseorang menggunakan atribut orang lain untuk transaksi bisnis.
  12. Penanggulangan Cybercrimes
  13. Melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut.
  14. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan computer nasional sesuai standar internasional.
  15. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime.
  16. Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi.
  17. Meningkatkan kerjasama antar Negara, baik bilateral, regional maupun multilateral, dalam upaya penanganan cybercrime, antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan mutual assistance treaties.
  • Isu kedua : Privasi

TIK yang dapat menghantarkan dunia yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu dapat menimbulkan masalah bagi privasi seseorang atau lembaga. Di antara aspek privasi dalam TIK adalah :

  1. Privasi
  2. Keleluasaan pribadi ; data / atribut pribadi.
  3. Persoalan yang menjadi perhatian ;
  4. Informasi personal apa saja yang dapat diberikan kepada orang lain.
  5. Apakah pesan informasi pribadi yang dipertukarkan tidak dilihat oleh pihak lain yang tidak berhak.
  6. Implikasi sosial : Gangguan spamming / junk mail, stalking, dan lain sebagainya yang mengganggu kenyamanan.
  7. Perlindungan Privasi Universal
  8. Penyebaran informasi pribadi perlu dibatasai menurut tujuan penggunannya dan harus diperoleh dari sumber yang sah, berisikan data yang akurat, dilindungi dengan baik dan secara transparan;
  9. Informasi pribadi tidak boleh untuk bisnis selain dari tujuan semula perolehannya;
  10. Dalam memperoleh informasi pribadi, engguna untuk tujuan bisnis harus memberitahukan kepada pemilik data tentang tujuan penggunaannya;
  11. Pengguna informasi untuk tujuan bisnis harus mengambil tindakan yang dperlukan untuk melindungi data pribadi dan melakukan pengawasan yang memadai atas petugas yang memegang data pribadi.
  12. Lingkup Perlindungan Privasi di Cyberspace
  13. Pengumpulan (Collecting)
  14. Pemanfaatan (Use)
  15. Maksud pemanfaatan (Purpose)
  16. Kepada siapa informasi dipertukarkan (Whom share)
  17. Perlindungan data (Protection of data)
  18. Pengiriman melalui e-mail (Sending via E-mail)
  19. Cookies
  • Isu Ketiga : Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual sama dengan hak atas sesuatu “benda” yang berasal dari otak. Pasal 499 KUH Perdata : “menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”.

Dalam pasal ini dan sesuai dengan uraian dalam pasal 503 KUH Perdata, yang dimaksud dengan barang adalah benda bertubuh (immateriil). Contoh benda tidak bertubuh yang berupa hak antara lain : hak tagih, hak atas bunga uang, hak sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak atas benda berupa jaminan, hak atas kekayaan intelektual, dan lain sebagainya.

Konsekuensi dari batasan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) ini adalah, terpisahnya antara hak atas kekayaan intelektual itu dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmaannya. Yang dilindungi dalam kerangka hak atas kekayaan intelektual adalah haknya, bukan invensi dari hak tersebut.

  1. Pengelompokkan HAKI
  2. Hak Cipta (copy rights)
  • Hak milik
  • Hak yang berkaitan dengan hak cipta (neighboring rights)
  1. Hak milik Perindustrian (Industrial Property Right)
  • Paten
  • Model dan rancang bangun (utility models) atau dalam bahasa hokum Indonesia disebut Paten Sederhana (simple patent)
  • Desain industry (industrial design)
  • Merek dagang (Trade Mark)
  • Nama Dagang (Trade Names)
  • Sumber tanda atau sebutan asal (Indication of Source or Appelation of Origin)
  • Nama Jasa (Service Mark)
  • Unfair Competition Protection i) Perlindungan varietas baru tanaman
  • Rangkaian Elektronik Terpadu (Integrated Circuits)
  1. Undang-Undang HAKI
  • UU-RI Nomor 29 tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Brau Tanaman.
  • UU-RI Nomor 30 tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
  • UU-RI Nomor 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri.
  • UU-RI N omor 32 tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
  • UU-RI Nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten.
  • UU-RI Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merk.
  • UU-RI Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
  • Keamanan Sistem

Menurut G. J. Simons, keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah  penipuan (cheating)  atau,  paling  tidak,  mendeteksi  adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, dimana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Selain itu keamanan system informasi bisa diartikan sebagai  kebijakan,   prosedur,   dan   pengukuran   teknis   yang digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah, perubahan program, pencurian,  atau  kerusakan  fisik  terhadap  sistem  informasi. Sistem pengamanan terhadap teknologi informasi dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknik-teknik dan peralatan-peralatan untuk mengamankan   perangkat   keras   dan   lunak   komputer,   jaringan komunikasi, dan data.

Masalah keamanan yang berhubungan dengan Indonesia

Meskipun Internet di Indonesia masih dapat tergolong baru, sudah ada beberapa kasus yang berhubungan dengan keamanan di Indonesia. Di bawah ini akan didaftar beberapa contoh masalah atau topik tersebut.

  • Akhir Januari 1999. Domain yang digunakan untuk Timor Timur (.TP) diserang sehingga hilang. Domain untuk Timor Timur ini diletakkan pada sebuah server di Irlandia yang bernama ConnectIreland. Pemerintah Indonesia yang disalahkan atau dianggap melakukan kegiatan hacking ini. Menurut keterangan yang diberikan oleh administrator Connect-Ireland, 18 serangan dilakukan secara serempak dari seluruh penjuru dunia. Akan tetapi berdasarkan pengamatan, domain Timor Timur tersebut dihack dan kemudian ditambahkan sub domain yang bernama “need.tp”. Berdasarkan pengamatan situasi, “need.tp” merupakan sebuah perkataan yang sedang dipopulerkan oleh “Beavis and Butthead” (sebuah acara TV di MTV). Dengan kata lain, crackers yang melakukan serangan tersebut kemungkinan penggemar (atau paling tidak, pernah nonton) acara Beavis dan Butthead itu. Jadi, kemungkinan dilakukan oleh seseorang dari Amerika Utara.
  • Beberapa web site Indonesia sudah dijebol dan daftarnya (beserta contoh halaman yang sudah dijebol)

Klasifikasi Kejahatan Komputer

Kejahatan komputer dapat digolongkan kepada yang sangat berbahaya sampai ke yang hanya mengesalkan (annoying). Menurut David Icove berdasarkan lubang keamanan, keamanan dapat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu:

  • Keamanan yang bersifat fisik (physical security): termasuk akses orang ke gedung, peralatan, dan media yang digunakan. Beberapa bekas penjahat komputer (crackers) mengatakan bahwa mereka sering pergi ke tempat sampah untuk mencari berkas-berkas yang mungkin memiliki informasi tentang keamanan. Misalnya pernah diketemukan coretan password atau manual yang dibuang tanpa dihancurkan. Wiretapping atau hal-hal yang berhubungan dengan akses ke kabel atau komputer yang digunakan juga dapat dimasukkan ke dalam kelas ini. Denial of service, yaitu akibat yang ditimbulkan sehingga servis tidak dapat diterima oleh pemakai juga dapat dimasukkan ke dalam kelas ini. Denial of service dapat dilakukan misalnya dengan mematikan peralatan atau membanjiri saluran komunikasi dengan pesan-pesan (yang dapat berisi apa saja karena yang diutamakan adalah banyaknya jumlah pesan). Beberapa waktu yang lalu ada lubang keamanan dari implementasi protokol TCP/IP yang dikenal dengan istilah Syn Flood Attack, dimana sistem (host) yang dituju dibanjiri oleh permintaan sehingga dia menjadi terlalu sibuk dan bahkan dapat berakibat macetnya sistem (hang).
  • Keamanan yang berhubungan dengan orang (personel): termasuk identifikasi, dan profil resiko dari orang yang mempunyai akses (pekerja). Seringkali kelemahan keamanan sistem informasi bergantung kepada manusia (pemakai dan pengelola). Ada sebuah teknik yang dikenal dengan istilah “social engineering” yang sering digunakan oleh kriminal untuk berpura-pura sebagai orang yang berhak mengakses informasi. Misalnya kriminal ini berpura-pura sebagai pemakai yang lupa passwordnya dan minta agar diganti menjadi kata lain.
  • Keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi (communications): yang termasuk di dalam kelas ini adalah kelemahan dalam software yang digunakan untuk mengelola data. Seorang kriminal dapat memasang virus atau trojan horse sehingga dapat mengumpulkan informasi (seperti password) yang semestinya tidak berhak diakses.
  • Keamanan dalam operasi: termasuk prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan, dan juga termasuk prosedur setelah serangan (post attack recovery).

Aspek-Aspek Keamanan

Garfinkel mengemukakan bahwa keamanan komputer (computer security) melingkupi empat aspek, yaitu privacy, integrity, authentication, dan availability. Selain keempat hal di atas, masih ada dua aspek lain yang juga sering dibahas dalam kaitannya dengan electronic commerce, yaitu access control dan nonrepudiation.

Privacy / Confidentiality

Inti utama aspek privacy atau confidentiality adalah usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Privacy lebih kearah data-data yang sifatnya privat sedangkan confidentiality biasanya berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu (misalnya sebagai bagian dari pendaftaran sebuah servis) dan hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu tersebut. Contoh hal yang berhubungan dengan privacy adalah e-mail seorang pemakai (user) tidak boleh dibaca oleh administrator. Contoh confidential information adalah data-data yang sifatnya pribadi (seperti nama, tempat tanggal lahir, social security number, agama, status perkawinan, penyakit yang pernah diderita, nomor kartu kredit, dan sebagainya) merupakan data-data yang ingin diproteksi penggunaan dan penyebarannya. Contoh lain dari confidentiality adalah daftar pelanggan dari sebuah Internet Service Provider (ISP). Serangan terhadap aspek privacy misalnya adalah usaha untuk melakukan penyadapan (dengan program sniffer). Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan privacy dan confidentiality adalah dengan menggunakan teknologi kriptografi.

Integrity

Aspek ini menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seijin pemilik informasi. Adanya virus, trojan horse, atau pemakai lain yang mengubah informasi tanpa ijin merupakan contoh masalah yang harus dihadapi. Sebuah e-mail dapat saja “ditangkap” (intercept) di tengah jalan, diubah isinya, kemudian diteruskan ke alamat yang dituju. Dengan kata lain, integritas dari informasi sudah tidak terjaga. Penggunaan enkripsi dan digital signature, misalnya, dapat mengatasi masalah ini. Salah satu contoh kasus trojan horse adalah distribusi paket program TCP Wrapper (yaitu program populer yang dapat digunakan untuk mengatur dan membatasi akses TCP/IP) yang dimodifikasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jika anda memasang program yang berisi trojan horse tersebut, maka ketika anda merakit (compile) program tersebut, dia akan mengirimkan eMail kepada orang tertentu yang kemudian memperbolehkan dia masuk ke sistem anda. Informasi ini berasal dari CERT Advisory, “CA-99-01 Trojan-TCP-Wrappers” yang didistribusikan 21 Januari 1999. Contoh serangan lain adalah yang disebut “man in the middle attack” dimana seseorang menempatkan diri di tengah pembicaraan dan menyamar sebagai orang lain.

Authentication

Aspek ini berhubungan dengan metoda untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli, atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Masalah pertama, membuktikan keaslian dokumen, dapat dilakukan dengan teknologi watermarking dan digital signature. Watermarking juga dapat digunakan untuk menjaga “intelectual property”, yaitu dengan menandai dokumen atau hasil karya dengan “tanda tangan” pembuat . Masalah kedua biasanya berhubungan dengan access control, yaitu berkaitan dengan pembatasan orang yang dapat mengakses informasi. Dalam hal ini pengguna harus menunjukkan bukti bahwa memang dia adalah pengguna yang sah, misalnya dengan menggunakan password, biometric (ciri-ciri khas orang), dan sejenisnya. Penggunaan teknologi smart card, saat ini kelihatannya dapat meningkatkan keamanan aspek ini. Availability Aspek availability atau ketersediaan berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Sistem informasi yang diserang atau dijebol dapat menghambat atau meniadakan akses ke informasi. Contoh hambatan adalah serangan yang sering disebut dengan “denial of service attack” (DoS attack), dimana server dikirimi permintaan (biasanya palsu) yang bertubi-tubi atau permintaan yang diluar perkiraan sehingga tidak dapat melayani permintaan lain atau bahkan sampai down, hang, crash. Contoh lain adalah adanya mailbomb, dimana seorang pemakai dikirimi e-mail bertubitubi (katakan ribuan e-mail) dengan ukuran yang besar sehingga sang pemakai tidak dapat membuka e-mailnya atau kesulitan mengakses e-mailnya (apalagi jika akses dilakukan melalui saluran telepon). Bayangkan apabila anda dikirimi 5000 email dan anda harus mengambil (download) email tersebut melalui telepon dari rumah. Serangan terhadap availability dalam bentuk DoS attack merupakan yang terpopuler pada saat naskah ini ditulis. Pada bagian lain akan dibahas tentang serangan DoS ini secara lebih rinci. (Lihat “Denial of Service Attack” pada halaman 69.)

Access Control

Aspek ini berhubungan dengan cara pengaturan akses kepada informasi. Hal ini biasanya berhubungan dengan masalah authentication dan juga privacy. Access control seringkali dilakukan dengan menggunakan kombinasi userid/password atau dengan menggunakan mekanisme lain.

Non-repudiation

Aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Sebagai contoh, seseorang yang mengirimkan email untuk memesan barang tidak dapat menyangkal bahwa dia telah mengirimkan email tersebut. Aspek ini sangat penting dalam hal electronic commerce. Penggunaan digital signature dan teknologi kriptografi secara umum dapat menjaga aspek ini. Akan tetapi hal ini masih harus didukung oleh hukum sehingga status dari digital signature itu jelas legal. Hal ini akan dibahas lebih rinci pada bagian tersendiri.

  1. MACAM-MACAM ANCAMAN SISTEM INFORMASI
  2. ANCAMAN AKTIF

Ancaman aktif merupakan suatu kejahatan terhadap komputer dan kecurangan seperti mencuri data orang lain yang digunakan untuk  keperluan yang merugikan orang lain.

  1. ANCAMAN PASIF

Ancaman pasif merupakan ancaman yang berasal dari kesalahan manusia sendiri dimana dari kesalahan tersebut dapat mengakibatkan ancaman bagi sistem itu sendiri.

MACAM ANCAMAN CONTOH
1.      Bencana alam dan politik –          Gempa bumi

–          Banjir

–          Kebakaran

–          Perang

2.      Kesalahan manusia –          Kesalahan pada saat memasukkkan data

–          Salah menghapus suatu data

–          Kesalahan operator

3.      Kegagalan perangkat lunak dan perangkat keras –          Terjadi error atau bug

–          Kegagalan fungsi perangkat lunak

4.      Kecurangan dan kejahatan komputer –          Penyalahgunaan kartu kredit

–          Sabotase (hacker, cracker, spoofing dll)

–          Pengaksesan oleh orang yang tidak bertanggung jawab

5.      Program yang jahat dan usil –          Virus

–          Cacing (worm)

–          Bom waktu dll

 

  1. UPAYA MENGAMANKAN SISTEM INFORMASI
  2. Pengendalian akses

Ada 3 clangkah dalam pengendalian akses:

  • Identifikasi pemakai (user identification)

Mula-mula pemakai mengidentifikasikan dirinya sendiri dengan menyediakan sesuatu yang diketahuinya, seperti kata sandi atau password. Identifikasi tersebut dapat mencakup lokasi pemakai, seperti titik masuk jaringan dan hak akses telepon.

  • Pembuktian keaslian pemakai user (user authentication)

Setelah melewati identifikasi pertama, pemakai dapat membuktikan hak akses dengan menyediakan sesuatu yang ia punya, seperti kartu id (smart card, token dan identification chip), tanda tangan, suara atau pola ucapan.

  • Otoritas pemakai (user authorization)

Setelah melewati pemeriksaan identifikasi dan pembuktian keaslian, maka orang tersebut dapat diberi hak wewenang untuk mengakses dan melakukan perubahan dari suatu file atau data.

  1. Memantau adanya serangan pada sistem

Sistem pemantau (monitoring system) digunakan untuk mengetahui adanya penyusup yang masuk kedalam sistem (intruder) atau adanya serangan (attack) dari hacker. sistem ini biasa disebut “intruder detection system” (IDS). Sistem ini dapat memberitahu admin melalui e-mail atau melalui mekanisme lain.

  1. Penggunaan enkripsi

Salah satau mekanisme untuk meningkatkan keamanan sistem yaitu dengan menggunakan teknologi enkripsi data. Data-data yang dikirimkan diubah sedemikian rupa sehingga tidak mudah diketahui oleh orang lain yang tidak berhak.

 

 

BAB III

PENUTUP

3.1       Kesimpulan dan Saran

Dalam kehidupan sehari-hari, kita diarahkan oleh banyak pengaruh. Sebagai warga Negara yang memiliki tanggug jawab sosial, kita ingin melakukan hal yang secara moral benar, berlaku etis, dan mematuhi hukum. Sama halnya seperti pelaksanaan teknologi informasi walaupun berkecimpung di dunia maya namaun perlu mengetahui regulasi yang ada. Oleh karena itu perlindungan terhadap akses masuk untuk suatu komputer diperlukan. Untuk menjaga itu semua diperlukanlah sebuah aturan atau undang-undang yang mengatur mengenai itu. Banyak Negara maju telah mempunyai undang-undang khusus mengenai komputer. Hal yang dapat ditimbulkan bukan hanya masalah akses data pribadi secara bebas tapi juga menyangkut kejahatan komputer dan juga hak paten peranti lunak.intinya hal yang perlu diketahui yaitu Moral,dimana Moral adalah keyakinan dan penilaian secara tradisi tentang baik atau buruknya hal yang dilakukan. Moral juga merupakan institusi social yang memiliki sejarah dan aturan-aturan tertentu. Kita mulai mempelajari aturan-aturan moral sejak masa anak-anak, kita dapatkan itu mulai dari orang tua, lingkungan keluarga, lingkungan rumah, ataupun lingkungan sekolah dan masyarakat.dengan  terciptanya moral manusia yang bagus akan memperlancar proses kehidupan yang aman dan sejahtera.