GOVERNANCE

posted by Annisa Nur Fitriana
Feb 9

Secara umum istilah government lebih mudah dipahami sebagai pemerintah yaitu lembaga beserta aparaturnya yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus negara dan menjalankan kehendak rakyat. Sedangkan governance   memiliki   arti   yang   lebih   kompleks   dibanding   government karena menyangkut pilar – pilar good governance itu sendiri. Menurut  BAPPENAS  pemerintah  dalam  arti  yang paling dasar di terjemahkan sebagai sekumpulan orang yang memiliki mandat yang absah dari rakyat untuk menjalankan wewenangnya dalam urusan pemerintahan. Pemerintah menujuk kepada kesatuan aparatur atau badan (lembaga), atau dalam istilah lain disebut sebagai pengelola atau pengurus. Sedangkan “pemerintah” menunjuk kepada perbuatan atau  cara  atau  urusan memerintah, misalnya pemerintah  yang adil,  pemerintah yang demokratis, dan sebagainya.

Menurut World Bank (Bank Dunia)

Good Governance menurut pengertian World Bank adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Selain itu Bank dunia juga mensinonimkan Good Governance sebagai hubungan sinergis dan konstruktif di antara negara, sector dan masyarakat

Menurut LAN dan BPKP

Good Governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan Negara, oleh sebab itu, melaksanakan penyediaan Public goods dan services. Good Governance yang efektif menuntut adanya “alignment “ (koordinasi) yang baik dan integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi. Agar kepemerintahan yang baik menjadi realitas dan berhasil diwujudkan, diperlukan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyrakat.

Menurut UNDP

Good governance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat (society) dalam prinsip-prinsip; partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsesus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggungjawab serta visi stratejik.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo

Bintoro Tjokroamidjojo memandang good governance sebagai suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi agent of change dari suatu masyarakat berkembang/developing di dalam negara berkembang.

Menurut Kashi Nisjar

Kashi Nisjar (1997) dalam Domai (2001) mengemukakan bahwa secara umum good governance mengandung unsur utama yang terdiri dari akuntablitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum.

Menurut Kooiman

Kooiman (1993) berarti merupakan serangkaian kegiatan (proses) interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut

Menurut J.B.Kristiadi

J.B.Kristiadi berpendapat bahwa Good Governance dicapai melalui pengaturan yang tepat diantara dua fungsi pasar dan fungsi organisasi termasuk organisasi publik, sehingga tercapai transaksi transaksi dengan biaya rendah.

Latar Belakang

Konsep governance dikembangkan sebagai bentuk kekecewaan terhadap konsep government  yang  terlalu  meletakkan  negara  (pemerintah)  dalam  posisi  yang terlalu dominan. Sesuai konsep government, negara merupakan institusi publik yang mempunyai kekuatan pemaksa secara sah yang merepresentasikan kepentingan publik. Mekanisme pemerintahan  yang paling menentukan adalah kapasitas ruling dan regulating, yang membuat pemerintah mampu mengarahkan dan  mengatur  semua  komponen  yang  ada  didalam  masyarakat.  Pemikiran semacam  ini  dianggap  oleh banyak  pihak  mendorong,  atau  minimal membenarkan, pemerintah yang bukan hanya kuat, namun juga pemerintah yang terlalu dominan dan meremehkan kekuatan yang ada di masyarakat, baik kekuatan swasta maupun masyarakat sipil.

Aktor yang terlibat di dalam governance tidak hanya negara (pemerintah) tetapi juga sektor swasta dan masyarakat. Kesemuanya merupakan aktor yang memiliki peran sama penting dalam sebuah penyelenggaraan pemerintahan. Negara (pemerintah)  berperan  dalam  menciptakan  situasi  politik  dan  hukum  yang kondusif. Sektor swasta berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan. Masyarakat berperan dalam memfasilitasi interaksi secara sosial dan politik yang memadai bagi mobilisasi individu atau kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas, ekonomi, sosial dan politik. Dengan kata lain, birokrasi dituntut agar mempunyai karakter bersih, terbuka, akuntabel, responsive, berorientasi pada kepentingan masyarakat, dan mendorong partisipasi masyarakat bagi keterlibatan dalam proses pembuatan, pelaksanaan dan kontrol kebijakan.

Isu  governance  mulai  memasuki  arena perdebatan pembangunan  di  Indonesia didorong oleh adanya dinamika yang menuntut perubahan-perubahan disisi pemerintah, swasta, maupun disisi masyarakat. Pemerintah diharapkan menjadi lebih demokratis, efisien dalam penggunaan sumber daya publik, efektif menjalankan fungsi pelayanan publik, lebih tanggap, serta mampu menyusun kebijakan,  program  dan  hukum  yang  dapat  menjamin  hak  asasi  dan  keadilan sosial. Peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas dan sektor swasta untuk aktif melakukan upaya tersebut (Sedarmayanti, 2007: 2-3).

Sejalan dengan harapan baru terhadap peran negara tersebut, masyarakat juga diharapkan untuk menjadi masyarakat yang memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya, lebih terinformasi, memiliki solidaritas terhadap sesama, bersedia berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan urusan publik, memiliki kemampuan untuk berurusan dengan pemerintah dan institusi publik lainnya, tidak apatis, serta tidak  mementingkan  diri  sendiri.  Dalam  pelaksanaan  pembangunan  misalnya, peran pemerintah akan mejadi semakin berkurang, dimana pemerintah lebih berperan sebagai regulator atau fasilitator guna menciptakan iklim kondusif bagi pelaksanaan proses pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah yang semakin berkurang akan menyebabkan dunia usaha swasta dan masyarakat memiliki peran yang sama untuk ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan merumuskan kebijakan publik. Dengan demikian,  peran  pemerintah,  dunia  swasta,  dan  masyarakat  menjadi  lebih seimbang karena pihak swasta dan masyarakat yang mengawasi kinerja pemerintah, sehingga dapat mendukung pemerintah untuk dapat lebih demokratis dan lebih berkualitas demi terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance).

Daftar Pustaka

http://bappenas.go.id

http://thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2011-2-00515-AK%20Bab2001.pdf

https://www.daftarinformasi.com/pengertian-good-governance/

http://digilib.unila.ac.id/308/10/BAB%20I.pdf

 

Categories: Uncategorized