Governance

posted by Annisa Nur Fitriana
Mar 8

A.MODEL GOVERNANCE

Secara garis besar model Governance akan bergantung pada system pemerintahan yang dianut oleh suatu negara, berdasarkan kuatnya peran 2 sisi yaitu :

1.Pemerintah

2.Swasta dan masyarakat

Ada 2 model umum governance :

1.Otokorasi governance : menitikberatkan pada kekuasaan pemerintah (pelaksanaan system pasar korporat dan non pasar yang statis)

2.Demokrasi governance : penekanan pada kuatnya peran suatu rakyat dalam pengambilan keputusan (pelaksanaan system pasar libertarian dan non pasar komunitarian

B. TIPE TIPE GOVERNANCE

  1. GOOD  GOVERNANCE

peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

  1. BAD GOVERNANCE

penyelenggaraan negara yang tidak memperhatikan nilai nilai prinsip demokrasi, terdapat penyelewangan dana dan tanggung jawab dan sebagainya

  1. e-GOVERNANCE SERVICE

mendefinisikan dan menilai dampak dari teknologi informasi dan komunikasiterhadap praktik pemerintahan dan untuk masyarakat luas.

  1. CORPORATE GOVERNANCE

terkait dengan prinsip prinsip moral dan keseimbangan antara tujuan social dan ekonomi yang bertujuan memberikan kerangka kerja pengaturan lingkungan yang kondusif untuk kegiatan pemerintahan yang efektif

  1. ENVIROMENTAL GOVERNANCE AND NATURAL RESOURCES

mengacu pada semua proses, aturan, dan praktik lembaga yang berkontribusi pada perlindungan, pengelolaan, konservasi, dan eksploitasi  keanekaragaman hayati, ekosistem dan sumber daya mineral.

  1. DEMOCRATIC GOVERNANCE

dipahami sebagai seni pemerintah yang mengatur hubungan dalam masyarakat dan mengkoordinasikan keterlibatan berbagai pelaku.

  1. ECONOMIC AND FINANCIAL GOVERNANCE

tata kepemerintahan yang lebih fokus pada pendorongan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan

C.  MULTILEVEL GOVERNANCE

Mengacu pada  tata kelola system pemerintahan dalam wilayah regional , fokus konsep ini adalahinteraksi antar tingkat pemerintahan, nasional, regional dan local.

Adanya pembentukan kebijakan dan wewenang politik yang kemudian diberikan juga kepada tatanan pemerintahan ditingkat bawahnya, yang mana ada pembagian tanggung jawab antara tingkatan

ESENSI  MULTILEVEL GOVERNANCE

1. Sebagai otoritas  bersama yang berpengaruh dalam pembuatan kebijakan

2. Berkurangnya kontrol atau wewenang dari negara kepada actor  yang berada dalam territorial wilayah

3. Terdapat kontrol antara pemerintah nasional terhadap lembaga supranasional

4. Perubahan kontrol politik

Pada penelitian ini Indonesia mengikuti rezim internasional dalam politik lingkungan. Kolaborasi lembaga PBB membentuk suatu Rezim lingkungan bernama REDD kemudian menjadi REDD+. Indonesia sebagai salah satu negara berkambang yang mengikuti program REDD+, dalam implementasi program REDD+ ini terbagi lagi dalam pemerintahan Nasional, Sub-Nasional, Regional, dan lokal. Hal inilah yang melandasi Konsep Multilevel Governance sebagai salah satu pendukung dalm menjelaskan dan menjawab regulasi dari implementasi program REDD+ di Indonesia khususnya di Provinsi Papua Barat.

DIMENSI MULTILEVEL GOVERNANCE

1. DIMENSI  VERTIKAL

keterkaitan antara tingkat pemerintahan yang lebih tinggi dan rendah, termasuk dalam aspek kelembagaan, keuangan, dan informasinya.

  1. DIMENSI HORIZONTAL

Mengacu pada pengaturan kerjasama antar wilayah atau antar kota sebagai implementasi strategi pembangunan


Governance

posted by Annisa Nur Fitriana
Mar 8

Prinsip – Prinsip Good Governance

Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip good governance diurai satu persatu sebagaimana tertera di bawah ini:

Sepuluh Prinsip Good Governance adalah : akuntabilitas, pengawasan, daya tangkap, profesionalisme, efisiensi dan efektivitas, transparansi, kesetaraan, wawasan ke depan, partisipasi, dan penegakan hukum.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik terdiri dari:

Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.

 

  1. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.

 

  1. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

 

  1. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.

 

  1. Demokrasi dan Partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung

 

  1. Efisiensi dan Efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

 

  1. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

 

Sedarmayanti (2004:7) menyimpulkan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri kepemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut:

 

  1. Akuntabilitas : Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkanya.

 

  1. Transparansi : Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.

 

  1. Keterbukaan : Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.

 

  1. Aturan Hukum : Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilanmasyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

 

Latar Belakang Munculnya Prinsip-Prinsip Governance

Istilah good governance kembali mencuat pada tahun 1980an terutama dalam diskusi yang bertajuk pembangunan. Governance merupakan redefinisi dari mendesain dan menemukan kembali konsep administrasi publik   (Wrihatnolo & Riant, 2007)

Di Indonesia, Isu Governance mulai memasuki arena perdebatan pembangunan yang didorong oleh adanya dinamika menuntut perubahan baik dari sisi pemerintah maupun warga. Dalam konsep Governance, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang paling menentukan. Peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi stakeholder lainnya untuk ikut aktif dalam kebijakan (Sumarto, 2004). Bank Dunia, sebagai inisiatif pembangunan kapasitas kelembagaan (institutional capacity building) di bawah rubrikgovernance untuk pembangunan untuk pertama kalinya telah memperkenalkan konseppublic sector management programs (program pengelolaan sektor publik) dalam rangka memperlakukan tata pemerintah yang lebih baik, khususnya dalam bingkai persyaratan bantuan pembangunan, yang dikenal dengan Structural Adjustment Program (SAP, atau program penyesuaian struktural)[2]. Good governance merupakan imposisi politik hukum yang dikendalikan negara-negara industrial dan agen internasional (lembaga maupun negara donor) dalam membentuk  tata pemerintahan yang berselerakan pasar. Konsep good governance menjadi sangat populer digunakan oleh badan-badan donor internasional, yang sekarang diakui sebagai manifesto politik baru. Analisis Bank Dunia menekankan pentingnya program governance, yang di dalamnya mencakup kebutuhan akan kepastian hukum, pers yang bebas, penghormatan pada HAM, dan keterlibatan warga negara dalam organisasi-organisasi nonprofit.

 

Daftar Pustaka

https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99

http://keuanganlsm.com/10-prinsip-good-governance/

http://indracuin.blogspot.com/2013/07/good-governance-asal-usul-perkembangan.html

eJournal Ilmu Administrasi Negara, 2013, 1 (2): 196-209 ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.org

 


GOVERNANCE

posted by Annisa Nur Fitriana
Feb 9

Secara umum istilah government lebih mudah dipahami sebagai pemerintah yaitu lembaga beserta aparaturnya yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus negara dan menjalankan kehendak rakyat. Sedangkan governance   memiliki   arti   yang   lebih   kompleks   dibanding   government karena menyangkut pilar – pilar good governance itu sendiri. Menurut  BAPPENAS  pemerintah  dalam  arti  yang paling dasar di terjemahkan sebagai sekumpulan orang yang memiliki mandat yang absah dari rakyat untuk menjalankan wewenangnya dalam urusan pemerintahan. Pemerintah menujuk kepada kesatuan aparatur atau badan (lembaga), atau dalam istilah lain disebut sebagai pengelola atau pengurus. Sedangkan “pemerintah” menunjuk kepada perbuatan atau  cara  atau  urusan memerintah, misalnya pemerintah  yang adil,  pemerintah yang demokratis, dan sebagainya.

Menurut World Bank (Bank Dunia)

Good Governance menurut pengertian World Bank adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Selain itu Bank dunia juga mensinonimkan Good Governance sebagai hubungan sinergis dan konstruktif di antara negara, sector dan masyarakat

Menurut LAN dan BPKP

Good Governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan Negara, oleh sebab itu, melaksanakan penyediaan Public goods dan services. Good Governance yang efektif menuntut adanya “alignment “ (koordinasi) yang baik dan integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi. Agar kepemerintahan yang baik menjadi realitas dan berhasil diwujudkan, diperlukan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyrakat.

Menurut UNDP

Good governance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat (society) dalam prinsip-prinsip; partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsesus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggungjawab serta visi stratejik.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo

Bintoro Tjokroamidjojo memandang good governance sebagai suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi agent of change dari suatu masyarakat berkembang/developing di dalam negara berkembang.

Menurut Kashi Nisjar

Kashi Nisjar (1997) dalam Domai (2001) mengemukakan bahwa secara umum good governance mengandung unsur utama yang terdiri dari akuntablitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum.

Menurut Kooiman

Kooiman (1993) berarti merupakan serangkaian kegiatan (proses) interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut

Menurut J.B.Kristiadi

J.B.Kristiadi berpendapat bahwa Good Governance dicapai melalui pengaturan yang tepat diantara dua fungsi pasar dan fungsi organisasi termasuk organisasi publik, sehingga tercapai transaksi transaksi dengan biaya rendah.

Latar Belakang

Konsep governance dikembangkan sebagai bentuk kekecewaan terhadap konsep government  yang  terlalu  meletakkan  negara  (pemerintah)  dalam  posisi  yang terlalu dominan. Sesuai konsep government, negara merupakan institusi publik yang mempunyai kekuatan pemaksa secara sah yang merepresentasikan kepentingan publik. Mekanisme pemerintahan  yang paling menentukan adalah kapasitas ruling dan regulating, yang membuat pemerintah mampu mengarahkan dan  mengatur  semua  komponen  yang  ada  didalam  masyarakat.  Pemikiran semacam  ini  dianggap  oleh banyak  pihak  mendorong,  atau  minimal membenarkan, pemerintah yang bukan hanya kuat, namun juga pemerintah yang terlalu dominan dan meremehkan kekuatan yang ada di masyarakat, baik kekuatan swasta maupun masyarakat sipil.

Aktor yang terlibat di dalam governance tidak hanya negara (pemerintah) tetapi juga sektor swasta dan masyarakat. Kesemuanya merupakan aktor yang memiliki peran sama penting dalam sebuah penyelenggaraan pemerintahan. Negara (pemerintah)  berperan  dalam  menciptakan  situasi  politik  dan  hukum  yang kondusif. Sektor swasta berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan. Masyarakat berperan dalam memfasilitasi interaksi secara sosial dan politik yang memadai bagi mobilisasi individu atau kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas, ekonomi, sosial dan politik. Dengan kata lain, birokrasi dituntut agar mempunyai karakter bersih, terbuka, akuntabel, responsive, berorientasi pada kepentingan masyarakat, dan mendorong partisipasi masyarakat bagi keterlibatan dalam proses pembuatan, pelaksanaan dan kontrol kebijakan.

Isu  governance  mulai  memasuki  arena perdebatan pembangunan  di  Indonesia didorong oleh adanya dinamika yang menuntut perubahan-perubahan disisi pemerintah, swasta, maupun disisi masyarakat. Pemerintah diharapkan menjadi lebih demokratis, efisien dalam penggunaan sumber daya publik, efektif menjalankan fungsi pelayanan publik, lebih tanggap, serta mampu menyusun kebijakan,  program  dan  hukum  yang  dapat  menjamin  hak  asasi  dan  keadilan sosial. Peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas dan sektor swasta untuk aktif melakukan upaya tersebut (Sedarmayanti, 2007: 2-3).

Sejalan dengan harapan baru terhadap peran negara tersebut, masyarakat juga diharapkan untuk menjadi masyarakat yang memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya, lebih terinformasi, memiliki solidaritas terhadap sesama, bersedia berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan urusan publik, memiliki kemampuan untuk berurusan dengan pemerintah dan institusi publik lainnya, tidak apatis, serta tidak  mementingkan  diri  sendiri.  Dalam  pelaksanaan  pembangunan  misalnya, peran pemerintah akan mejadi semakin berkurang, dimana pemerintah lebih berperan sebagai regulator atau fasilitator guna menciptakan iklim kondusif bagi pelaksanaan proses pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah yang semakin berkurang akan menyebabkan dunia usaha swasta dan masyarakat memiliki peran yang sama untuk ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan merumuskan kebijakan publik. Dengan demikian,  peran  pemerintah,  dunia  swasta,  dan  masyarakat  menjadi  lebih seimbang karena pihak swasta dan masyarakat yang mengawasi kinerja pemerintah, sehingga dapat mendukung pemerintah untuk dapat lebih demokratis dan lebih berkualitas demi terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance).

Daftar Pustaka

http://bappenas.go.id

http://thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2011-2-00515-AK%20Bab2001.pdf

https://www.daftarinformasi.com/pengertian-good-governance/

http://digilib.unila.ac.id/308/10/BAB%20I.pdf

 


Hello world!

posted by Annisa Nur Fitriana
Feb 9

Selamat datang di Student Blogs. Ini adalah posting pertamaku!