Activity

  • Umi Farah Az-Zahra posted an update 1 month ago

    Umi Farah Az-Zahra 175030101111015

    KUMPULAN PERATURAN PERUNDANGAN MENGENAI PELAYANAN PUBLIK

    A. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945
    – PASAL 18A AYAT (2)
    Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undangundang.
    – PASAL 27
    (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
    (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
    (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
    – PASAL 28A
    Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya
    – PASAL 28B
    (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
    (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
    – PASAL 28C
    (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
    (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya
    – PASAL 28D
    (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
    (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
    (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
    (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
    – PASAL 28H
    (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
    (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
    (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
    (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
    – PASAL 28I AYAT (2)
    Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
    -PASAL 31
    (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
    (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
    (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
    (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
    (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
    – PASAL 34 AYAT (3)
    Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

    B. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UU NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
    Materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:
    (a)ruang lingkup Pelayanan Publik;
    (b)sistem pelayanan terpadu;
    (c)pedoman penyusunan Standar Pelayanan;
    (d)proporsi akses dan kategori kelompok Masyarakat dalam Pelayanan Berjenjang; dan
    (e)pengikutsertaan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.

    C. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
    Dalam undang-undang ini dijelaskan beberapa materi yaitu meliputi: pembagian wilayah negara, kekuasaan pemerintahan, urusan pemerintahan, urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan umum, forkopimda, kewenangan daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan, kewenangan daerah provinsi di laut, daerah provinsi yang berciri kepulauan, penataan daerah, penentukan daerah, pemekaran daerah, penggabungan daerah, penyesuaian daerah, kepentigan strategis nasional, penyelenggara pemerintahan daerah dan lain-lain.

    D. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
    Membahas mengenai Asas dan Tujuan, Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pengguna lnformasi Publik Serta Hak dan Kewajiban Badan Publik, Informasi Y ang W ajib Disediakan dan Diumumkan, Informasi Y ang Dikecualikan, Mekanisme Memperoleh Informasi, Komisi Informasi, Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi, Gugatan Pengadilan dan Kasasi, Ketentuan Pidana, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

    E. UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN
    Bahwa dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat agar terwujud aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu dibentuk lembaga Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman adalah lembaga negara yangmempunyai kewenangan mengawasipenyelenggaraan pelayanan publik baik yangdiselenggarakan oleh penyelenggara negara danpemerintahan termasuk yang diselenggarakan olehBadan Usaha Milik Negara, Badan Usaha MilikDaerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badanswasta atau perseorangan yang diberi tugasmenyelenggarakan pelayanan publik tertentu yangsebagian atau seluruh dananya bersumber darianggaran pendapatan dan belanja negara dan/atauanggaran pendapatan dan belanja daerah.

    F. UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK (https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqx9OaybTiAhUNLa0KHQh_CSIQFjAGegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fperaturan.bpk.go.id%2FHome%2FDetails%2F38748%2Fuu-no-25-tahun-2009&usg=AOvVaw0ZmLo6Z9zMCkVe4fYnyWC1)
    Undang-undang tentang pelayanan public dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.

    G. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
    Bahwa pembentukan sarana pengaduan dan penugasan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, wajar, dan adil

    H. PERMENPAN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ROADMAP SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
    Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional ini digunakan sebagai sistem peta jalan pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan public di lingkungan kementrian/lembaga dan pemerintah daerah.

    I. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
    Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

    J. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
    Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam peraturan ini digunakan sebagai acuan bagi penyelenggara pelayanan dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan

    K. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL

    L. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK

    M. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

    N. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

    O. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK