Activity

  • Umi Farah Az-Zahra posted an update 1 week, 6 days ago

    PERBEDAAN MANAJEMEN PELAYANAN SEKTOR PUBLIK DAN PRIVAT

    Dalam buku Management in the Public Domain, Public Money and Management (Stewart and Ranson, 1988), secara umum menggambarkan perbedaan manajemen pelayanan pada sektor publik dan manajemen pelayanan sektor privat.
    Pertama, sektor privat lebih mendasarkan pada pilihan individu (individual choice) dalam pasar. Sektor publik tidak mendasarkan pada pilihan individual dalam pasar akan tetapi pilihan kolektif dalam pemerintahan. Organisasi sektor publik mendasarkan pada tuntutan masyarakat yang sifatnya kolektif (massa). Oleh karena itu, manajemen pelayanan yang digunakan tentunya juga berbeda.
    Kedua, karakteristik sektor privat adalah dipengaruhi hukum supply and demand. Permintaan dan penawaran tersebut akan berdampak pada harga suatu produk barang atau jasa. Sementara itu, penggerak sektor publik adalah karena kebutuhan sumber daya. Adanya kebutuhan masyarakat terhadap sumber daya, seperti air bersih, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya menjadi alasan utama bagi sektor publik untuk menyediakannya. Dalam sistem pasar, harga ditentukan sepenuhnya oleh penawaran dan permintaan, namun di sektor publik harga pelayanan publik tidak bisa ditentukan murni berdasarkan harga pasar. Oleh karena itu, manajemen pelayanan kepada publik di sektor publik dan sektor privat tentu berbeda.
    Ketiga, manajemen di sektor privat bersifat tertutup terhadap akses publik, sedangkan sektor publik bersifat terbuka untuk masyarakat terutama yang terkait dengan manajemen pelayanan. Dalam organisasi sektor publik, informasi harus diberikan kepada publik seluas mungkin untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik sehingga pelayanan yang diberikan dapat diterima seluruh masyarakat secara menyeluruh. Sementara, di sektor privat informasi yang disampaikan kepada publik relatif terbatas.
    Keempat, tujuan manajemen pelayanan sektor swasta adalah untuk mencari kepuasan pelanggan (selera pasar), sedangkan sektor publik bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Sektor publik dihadapkan pada permasalahan keadilan distribusi kesejahteraan sosial, sedangkan sektor swasta tidak dibebani tanggung jawab untuk malakukan keadilan distributif seperti itu.
    Kelima, organisasi sektor swasta memiliki konsepsi bahwa pelanggan adalah raja. Pelanggan merupakan penguasa tertinggi. Sementara itu, dalam organisasi sektor publik kekuasaan tertinggi adalah masyarakat.
    Itulah beberapa perbedaan yang mendasar pada manajemen pelayanan sector public dan sector privat.

    PERAN PEMERINTAH DALAM PELAYANAN PUBLIK
    Disadari atau tidak, setiap warga selalu berhubungan dengan aktivitas birokrasi pemerintah, sehingga keberadaannya menjadi suatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pelayanan birokrasi akan menyentuh ke berbagai segi kehidupan masyarakat, demikian luasnya cakupan pelayanan masyarakat yang harus dilaksanakan pemerintah maka mau tidak mau pemerintah harus berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan publik. Fungsi pelayanan yang dijalankan oleh pemerintah modern saat ini terkait erat dengan tujuan dibentuknya pemerintah, seperti yang dikemukakan oleh Rasyid (1997 : 11) bahwa: Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam mana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dalam mencapai kemajuan bersama.
    Lalu bagaimana cara untuk mengetahui keberhasilan birokrasi pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik tersebut ? Menurut pusat studi kependudukan dan kebijakan Universitas Gajah mada 2002, dapat diukur / dinilai dari kinerja birokrasi pelayanan publik (H.Tachjan,2008:141). Penilaian kinerja birokrasi publik tidak cukup hanya dilakukan dengan menggunakan indikator–indicator yang melekat pada birokrasi itu seperti efisiensi, efektivitas,tetapi harus dilihat juga dari indikator-indikator yang melekat pada pengguna jasa, seperti kepuasan pengguna jasa, akuntabilitas, responsibilitas dan responsivitas. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diatur dalam UU No. 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional, perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur dalam menilai tingkat kualitas pelayanan. Maksud penyusunan indeks ini adalah sebagai acuan bagi unit pelayanan instansi pemerintah dalam menyusun indeks kepuasan masyarakat, sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanaan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan daalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik selanjutnya.
    REFERENCE:
    Fadhly, Zuhrizal, dkk. ____. Perbandingan Mananjemen Sektor Pemerintah dengan Sektor Swasta. Jurnal Public Policy. No. 1 Hal. 186-195.
    Suprianto. 2014. Fungsi Pemerintah dalam Pelayanan Publik. Jom FISIP Vol. 1 No. 1 Hal. 1-13.
    Martua, Junindra, dkk. Peran Birokrasi sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik.
    Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.