Activity

  • sulafahfathin.blog posted an update 2 months, 1 week ago

    Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pelayanan Publik Di Indonesia

    Kep MenPan No .63/KEP/M.PAN/7/2003,Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
    • Segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah,BUMN/BUMD,dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat,dan atau perundang-undangan yang berlaku .
    UU 25/2009,Tentang Pelayanan Publik
    Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam ranga pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,jasa,dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

    UU 25/2009,Tentang Pelayanan Publik
    Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara,korporasi,Lembaga independent yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik,dan badan hokum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publiK.

    Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
    1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
    Pasal 2 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:
    a. ruang lingkup Pelayanan Publik;
    b. sistem pelayanan terpadu;
    c. pedoman penyusunan Standar Pelayanan;
    d. proporsi akses dan kategori kelompok Masyarakat dalam Pelayanan Berjenjang; dan
    e. pengikutsertaan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.
    Pasal 3 Ruang lingkup Pelayanan Publik meliputi:
    a. pelayanan barang publik;
    b. pelayanan jasa publik; dan
    c. pelayanan administratif.
    Pasal 4 Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
    a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
    Pasal 5 Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
    b. penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan.
    Pasal 6 (1) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pelayanan oleh Penyelenggara yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh Masyarakat. (2) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi dan/atau keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara;

    Pasal 11 (1) Penyelenggara dapat menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu.
    (2) Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau kecamatan.
    Pasal 12 Sistem pelayanan terpadu diselenggarakan dengan tujuan:
    a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat;
    b. mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;
    c. memperpendek proses pelayanan;

    Pasal 14 diatur hak para penyelenggara pelayanan publik, antara lain : memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya, melakukan kerja sama, mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayananan publik melakukan pembelaan terhadap pe-ngaduan dan tuntutan yang tidak se suai dengan kenyaan dalam penye lenggaraan pelayanan publik dan menolak permintaan yang berten-tangan dengan peraturan perun-dangan.

    Pasal 15 disebutkan penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan, menyusun,menetapkan dan memublikasikan maklumat pelayanan, menempatkan pelak sana yang kompeten, menyediakan sarana, prasarana, dan / atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai,mem berikan pelayanan yang berkuali tas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, berpar tisipasi aktif, dan mematuhi pera turanperundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pe layanan publik, memberikan per-tanggungjawaban terhadap pelayan an yang diselenggarakan, memban tu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya, mem-berikan pertanggung sesuai dengan hukum yang berlaku apabila meng undurkan diri atau melepaskan tanggung jawabnya atas posisi atau jabatan, memenuhi panggilan atau mewakili/organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi peme rintah yang berhak, berwenang dan sah sesuai dengan peraturan perun dang-undangan.

    Pasal 16 Pelaksana berkewajiban: melaku kan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan kepadanya, memberikan pertanggung jawaban atas pelaksnaan pe-layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksa nakan perintah atau suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga nega ra atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang dan sah sesuai dengan peraturan perundang-unda ngan, memberikan pertanggung jawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggungjawab sesuai dengan peraturan perun dangundangan; dan melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja kepada penyelenggara secara berkala.
    Pasal 17 mengatur tentang larangan bagi pelaksana pelayanan publik antara lain, merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah sesuai dengan peraturan perun- dang-undangan; menambah pelak sana tanpa persetujuan Penyelenggara; membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain tanpa persetujuan penyelenggara; dan melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik.
    Pasal 18 adalah sebagai berikut : mengetahui kebenaran isi standar pelayanan; mengawasi pelaksanaan standar pelayanan; mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan; mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan; memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar Pelayanan; memberita hukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan; mengadukan pelaksana yang melakukan Penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak mem perbaiki pelayanan kepada penye lenggara dan Ombudsman; men dapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.
    Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 : hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Melayani masyarakat baik sebagai kewajiban maupun sebagai kehormatan,merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat manusiawi. Pelayanan public merupakan suatu tugas pokok organisasi atau instansi pemerintah kepada masyarakat (public service) yang dapat dibiayai da sumber-sumber pendapatan publik.

    KepMenPAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 & UU 25/2009
    Klasifikasi administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jasa barang yang digunakan oleh publik. Pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibuat oleh publik dan, pelayanan regulative yaitu pelayanan melalui penegakan hokum dan perangkat perundang-undangan,maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat.

    Sumber:
    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR 96 TAHUN 2012
    TENTANG
    PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009
    TENTANG PELAYANAN PUBLIK
    http://www.mediapendidikan.info/2010/09/undang-undang-nomor-25-tahun-2009.html