Activity

  • sulafahfathin.blog posted an update 4 months, 1 week ago

    GOVERNANCE
    (ISU DAN POTRET BURAM BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK )
    Gambaran Pelayanan
    Pengertian pelayanan menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan kemudahan yang diberikan sehubungan dengan proses jual beli barang dan jasa. Menurut Fred Luthans dalam bukunya moenir,pelayanan merupakan proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang yg menyangkut segala usaha yg dilakukan orang lain dalam rangka mencapai tujuannya. Pelayanan merupakan suatu ‘’kemudahan” yg timbul dengan adanya jual beli barang dan jasa.dalam arti lain pelayanan juga sebagai suatu “proses pemenuhan kebutuhan” melalui suatu aktifitas atau kegiatan orang lain.
    pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan,baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pd prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat,daerah,dan lingkungan BUMN atau BUMD,dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Pola pelayanan publik dapat dibedakan dalam 5 macam pola, yaitu :

    1. Pola Pelayanan Teknis Fungsional.
    Pola pelayanan teknis fungsional adalah pola pelayanan masyarakat yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangannya.
    2. Pola Pelayanan Satu Pintu.
    Merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan.
    3. Pola Pelayanan Satu Atap.
    Pola pelayanan disini dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing.
    4. Pola Pelayanan Terpusat.
    Pola pelayanan terpusat adalah pola pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan.
    5. Pola Pelayanan Elektronik.
    Pola pelayanan elektronik adalah pola pelayanan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas pelanggan.

    Klasifikasi Pelayanan :
    1. Pelayanan yang berbasis pada orang yang dibedakan menurut kecakapannya :
    a. Pelayanan Amatir
    Pelayanan amatir dilakukan oleh tenaga yang belum memiliki keterampilan (non skill). Contoh : pengetik komputer dan operator telepon tertentu yang belum mengikuti kursus, latihan atau sudah mengikuti latihan tetapi belum terampil.

    b. Pelayanan professional
    Pelayanan professional adalah memampuan menanggapi kebutuhan, menyelesaikan tugas, keluhan masalah dengan kualitas bagus dan baik. Contoh : Pelayanan kesehatan manusia dilayani oleh paramedis, dokter (dokter umum, spesialis, ahli rontgen dan ahli gizi).
    2. Pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan organisasi
    a. Pelayanan bantuan administrastratif
    Pelayanan ini berupa pemberian izin atau legalitas, pemberian rekomendasi, fasilitas tertentu. Contoh : izin menanamkan indutri tambang.
    b. Pelayanan bantuan operasional
    Contoh ; pelayanan pengujian kelaikan teknis kendaraan bermotor, laik laut kapal, laik udara pesawat, pelayanan operasional teknologi dan jasa.
    c. Pelayanan teknis operasional
    Contoh : Pelayanan informasi dan data oleh operator, pelayanan operasional sarana kerja, seperti ahli operator telepon, komputer, alat elektronik dan teknologi modern.
    d. Pelayanan bantuan manajemen
    Misal, pelayanan bantuan sumber daya manusia berupa proses seleksi pengadaan tenaga yang tepat kualifikasi. Pelayanan bantuan manajemen keuangan dengan ahli perencanaan anggaran, akuntansi atau auditor.
    3. Pelayanan yang berkaitan dengan sarana kerja
    a. Pelayanan yang membantu kesiapan operasional dan perpanjangan usia pakai (kelaikan teknis, ekonomis) sarana kerja atau benda, diberikan oleh penguji teknis, mutu, ahli pemeliharaan dan perawatan.
    b. Pelayanan pengujian sarana serta pengujian kelaikan teknis kendaraan bermotor, kelaikan kapal laut, pesawat udara dan timbangan.
    c. Pelayanan operasional sarana oleh tenaga terampil bersertifikat seperti kapten kapal, pilot, sopir.
    d. Pelayanan instalasi air, lisitrik, pemadam kebakaran, alat-alat kantor yang berteknologi modern, elektronik, komputer dan lain-lain.

    Patologi Birokrasi Pelayanan Publik
    Patologi merupakan bahasa kedokteran yang secara etimologi memiliki arti “ilmu tentang penyakit”. Sementara yang dimaksud dengan birokrasi adalah : “Bureaucracy is an organisation with a certain position and role in running the government administration of a contry” (Mustopadijaja AR., 1999). Dengan demikian dapat dilihat bahwa birokrasi merupakan suatu organisasi dengan peran dan posisi tertentu dalam menjalankan administrasi pemerintah suatu negera.
    Prof. Dr. Sondang P. Siagian, MPA (1988) mengatakan bahwa pentingnya patologi ialah agar dapat diketahui berbagai jenis penyakit yang mungkin diderita oleh manusia. Analogi itulah yang berlaku pula bagi suatu birokrasi. Artinya agar seluruh birokrasi pemerintahan Negara mampu mengahadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul baik bersifat politik, ekonomi, sosiokultur dan teknologikal. Sondang P. Siagian (1988) menuliskan beberapa patologi birokrasi yang dapat dijumpai antara lain:

    1. Penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab
    2. Pengaburan masalah
    3. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme
    4. Indikasi mempertahankan status quo
    5. Empire building (membina kerajaan)
    6. Ketakutan pada perubahan, inovasi dan resiko
    7. Ketidak pedulian pada kritik dan saran
    8. Takut mengambil keputusan
    9. Kurangnya kreativitas dan eksperimentasi
    10. Kredibilitas yang rendah, kurang visi yang imajinatif
    11. Minimmya pengetahuan dan keterampilan.
    Patologi birokrasi dapat saja terwujud dalam ketidakmampuan pejabat politik di eksekutif (terpilih karena mandat politik) atau persoalan kinerja pejabat publik yang terpilih, yakni pejabat di birokrasi yang menduduki jabatan akibat proses politik., atau karena kinerja pemimpin administratif, yakni birokrat karir yang menduduki jabatan karir di birokrasi. Atau birokrasi itu sendiri secara institusi, atau para agen pemerintah atau para birokrat yang tidak mampu memberikan kepuasan publik.

    Kategori dan Ruang Lingkup Patologi Birokrasi
    Menurut Siagian, patologi birokrasi bisa dikelompokkan dalam lima kategori, diantara adalah :
    a. Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi. Persepsi gaya manajerial para pejabat dilingkungan birokrasi yang menyimpang dari prinsip prinsip demokrasi. Hal ini mengakibatkan bentuk patologi seperti penyalahgunaan wewenang dan jabatan menerima sogok dan nepotisme.
    b. Patologi yang disebabkan karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional mengakibatkan produktivitas dan mutu pelayanan yang rendah, serta pegawai sering berbuat kesalahan.
    c. Patologi timbul karena tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan pejabat yang melanggar hukum dengan penggemukan pembiayaan, menerima sogok, korupsi dan sebagainya.
    4. Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang bersifat disfungsional atau negatif seperti sewenang wenang, pura pura sibuk dan diskriminaitif.
    5. Patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan yang berakibat negatif terhadap birokrasi seperti imbalan dan kondisi kerja yang kurang memadai, ketiadaan deskripsi dan indikator kerja dan sistem pilih kasih.
    Smith memetakan dua konsep besar dalam ruang lingkup patologi birokrasi pelayanan publik yakni :
    1. Disfunctions of bureaucracy, yakni berkaitan dengan struktur, aturan, dan prosedur atau berkaitan dengan karakteristik birokrasi atau birokrasi secara kelembagaan yang jelek, sehingga tidak mampu mewujudkan kinerja yang baik, atau erat kaitannya dengan kualitas birokrasi secara institusi.
    2. Mal administration, yakni berkaitan dengan ketidakmampuan atau perilaku yang dapat disogok, meliputi :perilaku korup, tidak sensitive, arogan, misinformasi, tidak peduli dan bias, atau erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusianya atau birokrat yang ada di dalam birokrasi.
    Parasuraman dalam Lupiyoadi (2001) Terdapat lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu :
    1. Tangible, atau bukti fisik yaitu kemampuan dalam menunjukkan eksitensinya kepada pihak eksternal. Yang dimaksudkan bahwa penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik dan keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dan pelayanan yang diberikan.
    2. Reliability, atau kehandalan yaitu kemampuan dalam memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.
    3. Responsiveness, atau tanggapan yaitu suatu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat dengan menyampaikan informasi yang jelas.
    4. Assurance, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai untuk menumbuhkan rasa percaya terhadap pelanggan.Terdiri dari beberapa komponen di antaranya adalah komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi dan sopan santun.
    5. Empathy, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan berupaya memahami keinginan pelanggan.

    Levince melihat kualitas pelayanan dari indikator-indikator sebagai berikut :
    1. Responsiveness (Responsivilitas)
    merupakan mengukur daya tanggap providers terhadap harapan, keinginan, dan aspirasi, serta tutuntutan dari costumers.
    2. Responsibility (Responsibilitas)
    Suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemeberian pelayanan publik itu dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
    3. Accountability (Akuntabilitas)
    Suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat keseuaian antara penyelenggara pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh stakeholders, seperti nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

    Contoh pelayanan publik di Indonesia
    (pelayanan di kabupaten Asmat Papua)

    Dapat disimpulkan pelayanan yang ada pada kabupaten asmat
    Kebutuhan dasar,Lokasi, dan akses
    • Kebutuhan dasar sulit di dapat.
    • Lokasi yang jauh dari permukiman
    • Akses yang sangat sulit ditempuh
    Awareness Pemerintah kurang
    Solusi
    • Solusi integrative
    • Solusi Partisipatif

    Daftar pustaka
    Prof. Dr. Sondang P Siagian. 1994. Patologi Birokrasi. Analisis, Indentifikasinya dan terapinya. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
    Mohammad Ali Andrias, S.IP., M.Si. 2012. Patologi Birokrasi dan Pelayanan Publik. (online)http://king-andrias.blogspot.com/2012/04/materi-kuliah-patologi-birokrasi-dan.html.