Activity

  • Siska rahmawati posted an update 2 months, 1 week ago

    PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA
    Landasan hukum UUD 1945
    1. Pasal 18 A ayat 2
    “ hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang undang.”
    2. Pasal 27
    “ (1) segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjujung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian. (3) setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”
    3. Pasal 28 A
    “ setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahan hidup dan kehidupannya.”
    4. Pasal 28 B
    5. Pasal 28 C
    “ (1) setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhi kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”
    6. Pasal 28 D
    “ (1) setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (2) setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. (4) setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.”
    7. Pasal 28 H
    8. Pasal 28 I ayat 2
    “ setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
    9. Pasal 34 ayat 3
    “ negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”
    Undang Undang pendukung
    1. Undang undang no. 43 tahun 1999
    2. Undang undang no. 32 tahun 2004
    3. Undang undang no. 11 tahun 2005
    4. Undang undang no. 12 tahun 2005
    5. Undang undang no. 14 tahun 2008
    6. Undang undang no. 37 tahun 2008
    Tentang ombudmans
    7. Undang undang no. 25 tahun 2009
    Tentang pelayanan publik

    Ketetapan Menteri
    1. 63/KEP/M.PAN/7/2003
    Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
    2. KEP/25/M.PAN/2/2004
    Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Instansi Pemerintah
    3. KEP/26/M.PAN/2/2004
    Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dlm Penyelenggaraan Pelayanan Publik
    4. KEP/118/M.PAN/8/2004
    Tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah
    5. 65 Tahun 2005
    Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
    6. PER/20/M.PAN/04/2006
    Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
    7. Per/25/M.PAN/05/2006
    Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
    8. PER/26/M.PAN/05/2006
    Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Kompetisi Antar Kabupaten/Kota
    9. PER/31/M.PAN/08/2006
    Tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/26/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik dalam rangka Pelaksanaan Kompetisi Antar Kabupaten/Kota
    10. PER/32/M.PAN/09/2006
    Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik dalam rangka Pelaksanaan Kompetisi Antar Kotamadya/Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta
    11. 12 Tahun 2009
    Tentang Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota
    12. 13 tahun 2009
    Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat
    13. 27 tahun 2009
    Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal
    14. Permen PAN no. 5 tahun 2009
    Tentang pedoman penanganan pengaduan masyarakat
    15. 07 tahun 2010
    Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
    16. PP no. 96 tahun 2012
    Tentang pelayanan publik
    17. PerPres no. 76 tahun 2013
    Tentang pengaduan pelayanan
    18. Permen PANRB no. 15 tahun 2014
    Tentang standar pelayanan publik
    19. Permen PANRB no. 24 tahun 2014
    Tentang pedoman pengelolaan pangaduan pelayanan publik secara nasional
    20. Permen PANRB no. 3 tahun 2015
    Tentang roadmap sistem PAN
    Sumber :
    https://www.menpan.go.id/site/pelayanan-publik/produk-hukum7