Activity

  • Siska rahmawati posted an update 2 weeks ago

    GOVERNANCE
     Pendekatan dan Dimensi/Level dalam Pelayanan Publik
    Pendekatan merupakan suatu cara pandang untuk menjelaskan fenomenatertentu. Pendekatan juga didefinisikan sebagai sistem analitik untuk mengkaji suatu fenomena atau gejala (Apter, 1996).
     Pendekatan dibagi menjadi 3 yakni :
    1. Pendekatan Manajerial,
    • Pendekatan manajerial mengarah pada pandangan yang terkait dengan minat cabang eksekutif dalam pelaksanaan yang setia atau implementasi hukum yang memiliki kesamaan prakteknya pada sektor privat melalui cara yang diterapkan dalam bisnis yaitu merit dan ketepatan.
    2. Pendekatan Politik,
    • Pendekatan politik untuk administrasi publik menekankan nilai-nilai representatif,responsif, dan akuntabilitas kepada publik. Dimana masyarakat diberikan sarana untuk berpartisipasi dalam administrasi publik. Partisipasi publik dari beberapa jenis dipandang sebagai kontribusi terhadap kemampuan administrator publik untuk memahami dan menanggapi kepentingan masyarakat. Administrator menjelaskan tindakan mereka, kebijakan dan sebagainya kepada publik. Hal ini dipandang sebagai sarana yang lebih lengkap untuk menyatukan warga negara ke dalam pemerintahan negara administratif.

    • Beberapa hal yang perlu di perhatikan secara khusus :
    1. Kurangnya partisipasi warga dalam pemerintahan modern mengurangi kapasitas sistem politik untuk menjadi representatif dan responsif.
    2. Tidak berpartisipasi juga mengikis kualitas kewarganegaraan di negara-negara demokratis dengan mengurangi rasa kewajiban moral dan politik warga negara untuk mengambil bagian dalam pemerintahan.
    3. Tidak berpartisipasi juga mempromosikan ketidaktahuan tentang cara fungsi pemerintah partisipasi, di sisi lain meningkatkan pemahaman.
    4. Tidak adanya saluran untuk partisipasi warga negara dalam pemerintahan menyebabakan aliensi. Tanpa partisipasi, publik tidak merasakan “kepemilikan” atau tanggung jawab atas tindakan pemerintah.
    5. Partisipasi meningkatkan rasa komunitas politik dan integrasi politik.
    6. Partisipasi mempromosikan perasaan bahwa pemerintah itu sah dan mendorong kepatuhan dengan keputusannya.
    • Beberapa cara dalam pendekatan politik :
    1. Pengawasan Legislatif.
    Pengawasan legislatif dilakukan oleh anggota legislatif, staf legislatif, dan lembaga legislatif, seperti generasi federal Kantor Akuntansi dan Kantor Anggaran Kongres
    2. Kontrol Anggaran
    Secara historis, “kekuatan anggaran” dianggap sebagai pemeriksaan legislatif yang sangat penting pada “kekuatan pedang” eksekutif
    3. Rotasi di Kantor
    Pendekatan politik telah lama menekankan perlunya untuk memutar administrator publik dari kantor ke kantor atau masuk dan keluar dari layanan publik.
    4. Representasi dan Partisipasi Publik
    Sama seperti rotasi ditujukan untuk mengurangi kesalahan persepsi kepentingan publik, mendorong pluralisme dalam administrasi publik dapat membuat administrator publik memiliki keragaman perspektif yang lebih besar

    3. Pendekatan Legal
    • Pendekatan hukum terhadap interaksi publik dengan administrasi publik berupaya memastikan bahwa hak konstitusional dan hukum individu dilindungi.
    • Rohr mencatat bahwa pendekatan nilai-nilai bertumpu pada tiga pertimbangan, sebagai berikut :
    1. Bahwa etika harus berasal dari nilai-nilai yang menonjol dari rezim
    2. Bahwa nilai-nilai ini normatif untuk birokrat karena mereka telah bersumpah untuk menjunjung tinggi rezim
    3. Agar nilai-nilai ini dapat ditemukan dalam hukum publik rezim
     Level / Dimensi Pelayanan Publik
    Menurut Daniel W. Bromley (1989), level/dimensi pelayanan publik dibagi menjadi 3, yakni:
    1. Policy Level
    Dalam negara demokrasi level ini merupakan perwujudan dari aspirasi/kebutuhan masyarakat.
    2. Oganizational Level
    Pada level ini dilakukan pengembangan organisasi-organisasi yang akan melaksanakan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
    3. Operational Level
    Pada level ini terdiri dari unit-unit operasional yang siap melaksanakan kebijakan dan aktifitas yang dilakukan dapat diamati.
    Menurut Mc.Callum ada 4 level dalam pelayanan publik, yakni :
    1. Government Level
    Melibatkan keputusan pemerintah tentang tujuan; kerangka hukum untuk pertanggungjawaban alokasi sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi.
    2. Central Co-ordinating Agency Level
    Dalam kerangka keseluruhan kebijakan pemerintah, me libatkan koordinasi oleh berbagai lembaga pusat tentang alokasi dan manajemen sumber daya manusia dan keuangan untuk pelayanan publik.
    3. Departemental Level
    Melibatkan tindakan kepala departemen dalam kerangka kebijakan pemerintah untuk menetapkan tujuan departemen.
    4. Individual Manager Level
    Melibatkan manajer pelayanan publik yang menerapkan praktik yang sesuai untuk mengelola staf dan sumber daya keuangan unit organisasinya.