Activity

  • ryan posted an update 5 months, 3 weeks ago

    assalamualaikum wrb
    saya ingin membahas tentang peraturan perundang undangan di pemerintahan pusat.
    Peraturan Perundangan di Pemerintah Pusat
    Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
    Tap MPR Adalah Segala Peraturan Yang Telah Dibuat Atau Ditetapkan Oleh MPR Dalam Sidang Sidang Yang Mereka Lakukan. Peraturan Yang Ditetapkan Oleh Tap MPR Juga Harus Ditaati Oleh Anggota MPR, Pemerintah Maupun Rakyat Indonesia. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang lebih dikenal sebagai Tap MPR adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan. Ketetapan MPR pada masa sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan peraturan perundangan yang urutannya berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan di atas undang-undang. Pada masa awal reformasi, Tap MPR tidak lagi termasuk ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, Tap MPR kembali menjadi peraturan perundangan yang secara hierarki berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan di atas undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Pada masa sebelum amandemen UUD 1945, Ketetapan MPR merupakan Peraturan Perundangan yang secara hierarki berada di bawah UUD 1945 dan di atas Undang-Undang. Pada masa awal reformasi, ketetapan MPR tidak lagi termasuk urutan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Namun pada tahun 2011, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tap MPR kembali menjadi Peraturan Perundangan yang secara hierarki berada di bawah UUD 1945.
    Peraturan Pemerintah
    Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Peraturan Pemerintah ditandatangani oleh Presiden. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang (Pasal 5 Ayat (2) UUD 1945) yang menyatakan Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, peraturan tersebut ditetapkan oleh presiden sebagai kepala pemerintahan, peraturan itu disebut peraturan pemerintah. Contohnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi anggota POLRI.
    Peraturan Presiden
    Peraturan Presiden disingkat Perpres adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Perpres merupakan jenis Peraturan Perundang-undangan yang baru di Indonesia, yakni sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Keputusan Presiden Ini Dibuat Untuk Mengatasi Masalah Tertentu Dalam Kehidupan Bernegara. Selain Itu Terdapat Juga Instruksi Presiden Atau Inpres Yaitu Instruksi Dalam Rangka Koordinasi Tugas Pembangunan Yang Dilaksanakan Oleh Setiap Departemen. Berdasarkan Pasal 11 UU No. 10 Tahun 2004, peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Contohnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, susunan organisasi dan tata kerja kementerian Negara Republik Indonesia.
    Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
    Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (atau disingkat Perpu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang. Perpu ditandatangani oleh Presiden. Setelah diundangkan, Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut, dalam bentuk pengajuan RUU tentang Penetapan Perpu Menjadi Undang-Undang. Pembahasan RUU tentang penetapan Perpu menjadi Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan RUU. DPR hanya dapat menerima atau menolak Perpu. Jika Perpu ditolak DPR, maka Perpu tersebut tidak berlaku, dan Presiden mengajukan RUU tentang Pencabutan Perpu tersebut, yang dapat pula mengatur segala akibat dari penolakan tersebut. Contoh UU No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM. Dalam hal kepentingan yang memaksa, presiden dapat membuat peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (Perpu). Sama halnya dengan undang-undang, Perpu harus mendapat persetujuan dari DPR. Sebaliknya, jika Perpu tersebut tidak mendapat persetujuan DPR, Perpu tersebut harus dicabut atau tidak sah. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang”. Menurut pasal tersebut, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang jika terdapat kegentingan yang memaksa atau suatu keadaan yang mendesak. Karena Perpu dibuat dalam keadaan yang mendesak, maka tidak terbentuk undang-undang, sedangkan pembentukan undang-undang membutuhkan waktu yang lama. Untuk mengatasi hal tersebut, Presiden diberi hak untuk membentuk Perpu tanpa menunggu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tetapi dengan syarat harus meminta persetujuan pada sidang berikutnya. Jika dalam sidang berikutnya ternyata menyetujui, status Perpu tersebut akan berubah menjadi undang-undang. Biasanya, undang-undang yang berasal dari Perpu diberi tanda atau kode “Prp”.

    https://www.menpan.go.id/site/kelembagaan/peraturan-perundang-undangan-di-bidang-kelembagaan