Activity

  • Refor Naman posted an update 4 months ago

    Konsep Dasar Pelayanan Publik
    Kenapa Pelayanan Publik harus memiliki kualitas :
    1. Karena Kesejahteraan rakyat dan ditentukan oleh kinerja pelayanan public
    2. Negara secara wajib harus melayanani tiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar
    3. Kepercayaan pemerintah dibangun dengan pemenuhan harapan dan tuntutan peningkatan pelayanan public dari seluruh warga negara dan penduduk
    4. Norma hokum harus jelas dalam mengatur secara tegas hak dan kewajiban tiap warga negara dan penduduk, serta tanggung jawab negara dalam koorporasi dalam penyelenggaraan pelayanan public
    Apa itu pelayanan public :
    Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan UU bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public.
    Ruang Lingkup Pelayanan Publik :
    1. Pelayanan Barang public : pengadaan dan penyaluran barang public oleh penyelnggara pelayanan public dan pihak lain yang menyediakan barang public yang menjadi misi negara.
    2. Pelayanan JASA public : Penyediaan Jasa Publik oleh penyelenggara pelayanan publkk dan pihak lain yang menyediakan jasa public yang menjadi misi negara
    3. Pelayanan Administratif : Penyediaan berbagai bentuk Dokumen Resmi yang dibutuhkan oleh Masyarakat oleh instansi pemerintah atau non pemerintah
    Penyelenggaran Pelayanan Publik
    Penyelenggaran Pelayanan Publik = bukan hanya tentang pelaksanaan pelayanan saja, tetapi penyelnggaraan suatu system yang meliputi :
    a. Pelaksaan Pelayanan
    b. Pengelolaan pengaduan masyarakat
    c. Pengelolaan informasi
    d. Pengawasan internal
    e. Penyuluhan kepada masyarakat dan
    f. Pelayanan konsultasi

    Siapa penyelenggara Pelayanan Publik ?
    1. Setiap institusi penyelenggara pemerintahan daerah
    2. Korporasi
    3. Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU untuk kegiatan pelayanan public dan
    4. Badan hokum lain yang dibentuk hanya untuk kegiatan pelayanan public

    11 kewajiban penyelnggara pelayanan public

    1. Menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan
    2. Menyusun, meneteapkan dan mempublikasikan malkumat pelayanan
    3. Memberikan jaminan kepastian hokum atas produk pelayanan
    4. Menempatkan pelaksana yang berkompeten
    5. Menyediakan sarana, prasarana, dan atu fasilitas pelayanan public yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang prima
    6. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas penyelenggara pelayanan public
    7. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas penyelnggara pelayanan public
    8. Membantuk masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawab
    9. Berpastisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggatan pelayaan public
    10. Memebrikan pertanggungjawaban atas pelayanan yang diselenggarakan kepada Pembina
    11. Memberikan informasi lengkap terkait dengan pelayanana dan mengelola pengduan masyarakat
    Standar Pelayanan
    Standar Pelyanan = tolak ukur yang dipergunakan sebagai
    1. Pedoman penyenggaraan pelayanan dan
    2. Acuan penilaian kualitas pelayanan
    Standra pelayanan = kewajiban penyelenggara kepada masyarakat
    Standar pelayanan = dalam rangka mewujudkna pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur
    10 komponen standar pelayanan public
    1. Dasar Hukum : peraturan UU yang menjadi dasar penyelenggaran pelayanan.
    2. Persayaratan : syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrative
    3. System mekanisme dan prosedur : tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan
    4. Jangka waktu penyelesaian : jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
    5. Biaya : ongkos yang dikenana kepada penerima layanan dalam mengurus dana tau memeperoleh pelayanan dalam besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakaan antara penyelenggara dan masyarakat
    6. Produk pelayanan : hasil pelayanan yagn diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan ynag telah ditetapkan.
    7. Sarana, prasarana, dan fasilitas : peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaran pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas bagi kelompok rentan.
    8. Kompentensi pelaksana : kemmampuan yang harus dimiliki oleh pelaksanan meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman
    9. Pengawasan internal : pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
    10. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
    Referensi :
    https://prezi.com/p2_n1-ofaope/konsep-dasar-pelayanan-publik/