Activity

  • Rafifas posted an update 1 month, 3 weeks ago

    Assalamualaikum Wr.wb
    Saya Muhammad Rafi Alfaridzi, halo semua pada kali ini saya akan membahas “Keputusan Menteri Keuangan terkait Reformasi Birokrasi Dan transformasi Kelembagaan kementrian keuangan tahun angaran 2012”.
    1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999
    Undang- undang ini merupakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
    Dalam Undang- Undang ini dijelaskan bahwa korupsi, kolusi, nepotisme adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Jadi arti korupsi tetap pada UU tentang korupsi begitu juga dengan yang Kolusi dan Nepotisme.
    Selain menjelaskan hal tersebut UU ini juga menjelaskan tentang Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Komisi Pemeriksa adalah lembaga independen yang bertugas untuk memeriksa kekayaan Penyelenggara Negara dan mantan Penyelenggara Negara untuk mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
    2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
    Undang – Undang ini merupakan UU yang hanya berlaku di pusat tentang perencanaan jangka panjang namun pada akhirnya pemerintah pusa melakukan reformasi senhingga perda juga mempunyai greand design nya sendiri. Hal ini meliput 3 Point beriku :
    A. bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, maka dipandang perlu melakukan reformasi birokrasi di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
    B. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, diperlukan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
    C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Presiden tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
    3. PERATURAN MENTERI KEUANGAN
    NOMOR 184/PMK.01/2010.
    UU ini menetapkan tentang peraturan menteri keuangan tentang organisasi dan tata kerja kementrian keuangan.
    Dengan 2 faktor penimbang :
    1. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi Kementerian Keuangan, perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan.
    2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.