Activity

  • Oline thasya harahap posted an update 1 week, 3 days ago

    PERAN PEMERINTAH DAN ORGANISASI INFORMASI DALAM PELAYANAN PUBLIK

    Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Ratminto dan Atik Septi Winarsih dalam Hardiyansyah, 2011:11). Ada beberapa bentuk-bentuk layanan, yaitu:
    1. Layanan dengan lisan Layanan dengan lisan dilakukan oleh petugas-petugas di bidang Hubungan Masyarakat (HUMAS), bidang layanan informasi dan bidnag-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukan. Agar supaya layanan lisan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku layanan, yaitu:
    a) Memahami benar-benar masalah yang termasuk dalam bidang tugasnya.
    b) Mampu memberikan penjelasan apa yang perlu dengan lancar, singkat tetapi cukup jelas sehingga memuaskan bagi mereka yang ingin memperoleh kejelasan mengenai sesuatu.
    c) Bertingkah laku sopan dan ramah-tamah.
    2. Layanan melalui tulisan Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang paling menonjol dalam pelaksanaan tugas, tidak hanya dalam segi jumlah tetapi dalam segi perannya. Layanan tulisan terdiri atas dua golongan, pertama layanan berupa petunjuk, informasi dan yang sejenis ditujukan pada orang-orang yang berkepentingan, agas memudahkan mereka dalam berurusan dengan instansi atau lembaga; kedua, layanan berupa reaksi tertulis atau permohonan, laporan, keluhan, pemberian/penyerahan, pemberitahuan, dan lain sebagainya. Untuk mempercepat layanan tertulis, dibuat standar blangko surat, baik standar surat berkepala maupun standar materi bagi keperluan yang sifatnya rutin. Di bidang pekerjaan perkantoran standarisasi surat sangat perlu, selain mempercepat pekerjaan, juga untuk keperluan efesiensi waktu dan biaya, kemudahan dalam pengerjaan, dan memperkecil kesalahan.
    3. Layanan bentuk perbuatan Pada umumnya layanan dalam bentuk perbuatan 70%-80% dilakukan oleh petugas-petugas tingkat menengah dan kebawah. Karena itu faktor keahlian dan keterampilan petugas tersebut sangat menentukan terhadap hasil perbuatan atau pekerjaan. Contoh dari layanan tersebut adalah pelayanan dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan bukan sekedar penjelasan dan kesanggupan secara lisan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 kegiatan pelayanan umum atau publik antara lain:
    a. Pelayanan administratif Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumendokumen ini antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, dan Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan atau Penguasaan Tanah dan sebagainya.
    b. Pelayanan Barang Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya.
    c. Pelayanan Jasa Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya.
    Kriteria yang digunakan untuk melakukan kualitas pelayanan publik dengan mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58 Tahun 2002 (dalam Pasolong, 2008:137) memuat tujuh dimensi yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur kinerja pelayanan publik instansi pemerintah serta BUMN/BUMD. Ketujuh dimensi pelayanan publik tersebut adalah sebagai berikut:
    1. Kesederhanaan prosedur pelayanan, yaitu mencakup apakah telah tersedia prosedur tetap/Standar Operasional Pelayanan (SOP), apakah tersedia prosedur pelayanan secara terbuka, bagaimana dalam pelaksanaannya, apakah telah dilaksanakan secara konsisten dan bagaimana tingkat kemudahan dalam mendukung kelancaran pelayanan.
    2. Keterbukaan informasi pelayanan, yaitu mencakup apakah ada keterbukaan informasi mengenai prosedur, persyaratan dan biaya pelayanan, apakah dengan jelas dapat diketahui masyarakat, apakah terdapat media informasi termasuk petugas yang menangani untuk menunjang kelancaran pelayanan.
    3. Kepastian pelaksanaan pelayanan, yaitu mencakup apakah variable waktu pelaksanaan dan biayanya, apakah waktu yang digunakan dalam proses pemberian layanan sesuai dengan jadwal yang ada, dan apakah biaya yang dipungut atau dibayar oleh masyarakat sesuai dengan tarif/biaya yang ditentukan.
    4. Mutu produk pelayanan, yaitu kualitas pelayanan meliputi aspek cara kerja pelayanan, apakah cepat/tepat, apakah hasil kerjanya baik/rapi/benar/layak.
    5. Tingkat professional petugas, yaitu mencakup bagaimana tingkat kemampuan keterampilan kerja petugas mengenai sikap, perilaku dan kedisiplinan dalam memberikan pelayanan, apakah ada kebijakan untuk memotivasi semangat kerja para petugas.
    6. Tertib pengelolaan administrasi dan manajemen, yaitu mencakup bagaimana kegiatan pencatatan administrasi pelayanan, pengelolaan berkas, apakah dilakukan dengan tertib, apakah terdapat motto kerja dan apakah pembagian tugas dilaksanakan dengan baik serta kebijakan setempat yang mendorong semangat dan motivasi kerja para petugas.
    7. Sarana dan prasarana pelayanan, yaitu mencakup keberadaan dan fungsinya, bukan hanya penampilannya tetapi sejauh mana fungsi dan daya guna dari sarana/fasilitas tersebut dalam menunjang kemudahan, kelancaran proses pelayanan dan memberikan kenyamanan pada pengguna layanan.

    PERBEDAAN MANAJEMEN PELAYANAN SEKTOR PUBLIK DAN PRIVAT KHUSUSNYA DALAM LINGKUP ORGANISASI INFORMASI

    Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah di Pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dalam manajemennya, pelayanan publik mempunyai tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik dalam pelayanannya bersifat memberikan perlakuan yang sama bagi semua warga negaranya. Cara kerja pada pelayanan sektor public yakni lamban karena lebih menekankan pada pendekatan legalitas dan lingkungan kerjanya lebih kompleks.
    Organisasi privat ditujukan pada hal-hal yang ‘terpisah’ dari masyarakat secara umum. sektor swasta merupakan suatu organisasi yang bertujuan untuk memaksimumkan laba dari apa yang sudah organisasi itu lakukan atau keluarkan. Organisasi bisnis sebenarnya juga memiliki lingkungan otorisasi, misalnya dewan komisaris atau rapat umum pemegang saham, namun tidak sekompleks organisasi publik (Denhardt). Organisasi swasta memiliki misi tertentu yakni adalah mengejar laba atau stabilitas atau pertumbuhan pendapatan, dengan perusahaan swasta, unitunit sektor publik dan organisasi berjuang untuk pendanaan dan pengaruh. Organisasi bisnis mempunyai tujuan memperhatikan keuntungan, pertumbuhan dan kelangsungan hidup dari organisasinya. Sifat pelayanan dalam organisasi bisnis atau privat yakni didasarkan potensi atau tingkat daya beli pelanggan. Wilayah operasi di organisasi bisnis bisa sama, lebih kecil atau lebih luas dari wilayah kekuasaan negara. Cara kerja pada organisasi privat sangat cepat karena lebih menekankan pendekatan pragmatis dalam persaingan dan lingkungan dalam organisasi privat lebih sederhana.

    REFERENCE :
    Yuliana Wansri. PERAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA. Diakses tanggal 11 Maret 2019. http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/07/JURNAL%20fix%20(07-19-17-02-04-25).pdf