Activity

  • Muhammad Anis Zhafran Al Anwary posted an update 5 months ago

    72 tahun yang lalu bangsa besar itu mempertaruhkan seluruh yang dimilikinya hanya untuk bisa merdeka. Tak terhitung berapa banyak tetesan darah yang tertumpah sampai pada akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta berdiri tegap 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi di halaman rumah Jalan Pegangsaan Timur no. 56 untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan negara tersebut tidak serta-merta berhenti pada titik tersebut, keinginan kuat Belanda serta sekutu-sekutunya yang tetap ingin menguasai nusantara menjadi lika-liku tersendiri dalam perjalanan bangsa besar itu. Mulai dari Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya sampai Agresi Belanda II yang berakhir menjadi kemenangan bagi Indonesia sudah dilalui oleh para leluhur bangsa. Perjuangan terus berlanjut ketika tiga ideologi besar saling bertarung sengit untuk mempertahankan eksistensinya, dimana Bung Karno melemparkan gagasan kesatuan nasional Nasakom, nasionalis diwakili PNI, agama diwakili oleh NU, serta komunis diwakili oleh PKI, namun hal itu ditentang oleh mayoritas anak bangsa yang pada puncaknya terjadi pemberontakan G30S/PKI menyebabkan terbunuhnya tujuh Jenderal TNI. Hal tersebut merupakan maklumat bahwa kepemimpinan Bung Karno telah usai dan jatuhlah rezim Orde Lama.
    Di awal era Pak Harto Indonesia mulai meremajakan diri dan ikut andil dalam pentas di panggung internasional. Di tangan Bapak Pembangunan Nasional ini pula negeri ini mulai beranjak dewasa dan paham akan dirinya sendiri sehingga masyarakat hidup nyaman, damai, makmur, dan sejahtera. Namun beliau hanyalah manusia biasa yang punya kesalahan yang menjadi kejatuhan dari puluhan tahun masa kepemimpinannya. Tragedi Trisakti memicu mahasiswa serta masyarakat Indonesia untuk menuntut Pak Harto turun dari jabatannya. Seluruh peristiwa 1998 ini memperburuk kondisi ekonomi Indonesia yang saat itu sedang dilanda krisis moneter. Kamis, 21 Mei 1998 dengan seluruh suka dan dukanya menjadi akhir perjalanan Pak Harto sebagai kepala negara serta pemerintahan Republik Indonesia dan berakhirlah masa Orde Baru, tetapi tidak menjadi akhir dari Indonesia. ia melanjutkan perjalanannya memasuki era Reformasi.
    Dalam setiap era kepemimpinan di Indonesia mulai dari Orde Baru, Orde Lama, sampai Reformasi pasti tidak terlepas dari masalah-masalah yang berpotensi menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa seperti contoh-contoh diatas. Namun jika ditelaah lebih dalam, permasalahan-permasalahan disaat Orde Lama dan Orde Baru tidak menyentuh akar-akar Pancasila, dalam arti masalah yang ditimbulkan tidaklah menyinggung Pancasila sebagai falsafah Negara Indonesia. Akan tetapi, hal ini berbeda dengan apa yang terjadi di era Reformasi, khususnya menjelang dua dekade pasca Reformasi 1998. Dimulai dengan maraknya kasus penistaan agama sampai permasalahan terbaru yaitu keputusan Mahkamah Konstitusi yang secara implisit menyatakan LGBT dan Kumpul Kebo “Legal” di bumi Indonesia. Memang MK tidak menyatakan secara langsung melegalkan LGBT, namun dengan dua pernyataan mereka maka opini liar masyarakat tidak dapat dibendung. Lima hakim MK menyatakan bahwa LGBT dan Kumpul Kebo tidak dapat diadili secara hukum dan mereka menyerahkan permasalahan ini kepada DPR RI yang padahal secara fungsi institusi, MK memiliki kewenangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan DPR dalam urusan hukum dan peradilan.
    Pembahasan ini berdasarkan pemikiran penulis sebagai masyarakat biasa yang awam. LGBT dapat dikategorikan sebagai isu permasalahan yang “Menggoncang” Pancasila sebagai dasar negara Indonesia karena LGBT ini menyalahi seluruh sila dalam Pancasila. Kaum berpenyakit ini serta para aktivis pendukungnya selalu berlindung dibalik Hak Asasi Manusia, namun mereka sesungguhnya telah mencederai sila pertama Pancasila yaitu “Ketuhanan yang Maha Esa” yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara berasaskan agama dimana tidak ada hal yang lebih tinggi atau boleh melanggar dasar-dasar keagamaan, sedangkan LGBT adalah hal yang terlarang dan dilaknat oleh seluruh agama yang diakui oleh Negara Indonesia. Sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” juga dilanggar oleh isu ini. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya sedangkan kaum mereka menyukai sesama jenis yang jelas tidak menempatkan diri sesuai kodratnya dan tindakan serta perlakuan LGBT ini tidaklah beradab bahkan lebih hina daripada hewan yang tidak berakal. “Persatuan Indonesia” yang merupakan sila ketiga dalam Pancasila juga dilanggar oleh mereka, dimana dikarenakan dengan gencarnya kampanye mereka anak bangsa terpecah dan masyarakat awam makin terbodohkan dan mereka mampu mencengkram pemerintahan untuk pro kepada mereka serta memancung semua orang, kelompok, ataupun ormas yang kontra dengan mereka.
    Kebanyakan orang mungkin bingung apa yang dilanggar oleh kaum LGBT pada sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakasanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, sesungguhnya mereka telah melanggar sila keempat tersebut saat mereka tidak mau menerima musyawarah. Seberapapun banyaknya fakta dan data yang dipaparkan kepada mereka, sosial maupun sains, mereka akan habis-habisan membantah sekalipun bantahan tersebut tidak dapat dicerna oleh akal dan logika. Mereka memaksakan kehendak dan keinginan nafsu mereka untuk mendapatkan legitimasi dan tempat dari pemerintah dan masyarakat walaupun hal tersebut melawan kehendak masyarakat Indonesia secara mayoritas. Pelanggaran LGBT selanjutnya adalah pelanggaran terhadap sila kelima Pancasila yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, mereka mencuri hak sosial rakyat Indonesia untuk menikah dengan lawan jenis yang mereka inginkan dengan menyukai dan menikahi sesama jenis.
    Banyak masalah yang telah dilalui oleh bangsa ini yang juga menyinggung Pancasila, namun isu LGBT ini telah mencabik-cabik seluruh elemen Pancasila dan bodohnya lagi tidak sedikit masyarakat Indonesia yang mengklaim bahwa diri mereka paling Pancasialis dengan bangga mengimpor isu ini ke bumi nusantara dan menjadi garda terdepan untuk membela eksistensi dari golongan menyimpang ini. Nahasnya mayoritas pejabat pemerintahan Indonesia juga telah “Terjangkit” dengan penyakit ini, buktinya adalah dengan diamnya pihak eksekutif, semena-menanya pihak yudikatif dalam mengeluarkan pernyataan, dan alotnya pembahasan RUU LGBT pada tingkat legislatif. Padahal sudah sangat terang dan jelas bahwa praktik LGBT ini bukan hanya merusak citra Indonesia sebagai negara yang memegang teguh budaya ketimuran, namun juga telah menikam serta mengoyak dada Sang Garuda.
    Perjuangan saudari Euis Sunarti selaku Guru besar IPB beserta 11 rekannya sesungguhnya tidaklah berakhir dengan tidak bergemingnya MK untuk merubah pasal 284, 285, dan 292 KUHP, akan tetapi perjuangan akan terus berlanjut sampai LGBT serta perilaku seksual menyimpang lainnya betul-betul dilarang di bumi Indonesia, bahkan walaupun telah terlarang perjuangan akan terus berlanjut untuk memastikan hal-hal tersebut akan selalu terlarang demi menyelamatkan psikis serta moral bangsa. Hingga saat ini para pecinta sesama jenis dan para pendukung setianya masih tetap berjuang demi legalnya kejahatan mereka di negara ini dengan terus bersembunyi dibalik HAM dan memojokkan kaum agamis. Mereka mengatakan bahwa jangan selalu membawa agama karena Indonesia bukanlah negara agama oleh karena itu, tulisan penulis diatas bisa dijadikan bahan untuk membantah mereka melalui pemikiran hukum dan Pancasila.
    Masyarakat Indonesia tidak boleh berdiam diri dan mengalah dalam hal ini dengan mengatasnamakan toleransi. Toleransi hanya berlaku terhadap antar manusia dengan manusia lainnya, sedangkan antar manusia dengan hewan maka toleransi tidak berlaku. Jangan takut untuk mengatakan kebenaran, memang secara sains telah dibuktikan hanya monyet dan babi yang pertama kali melakukan hubungan sesama jenis maka setiap manusia yang melakukan hal serupa pantaslah jikalau kita katakan mereka adalah binatang serupa. Jika mereka ingin dihargai dan diakui maka kembalilah kepada kodrat alami sebagaimana mereka dilahirkan dan jangan memaksakan hukum negara untuk melindungi mereka serta meminta legitimasi atau pengakuan dari masyarakat Indonesia. Mari kita bersama-sama membantu pemerintah untuk berani melawan ekspansi dan kampanye negatif dari barat dan juga membantu saudara-saudara sesama manusia dan anak bangsa agar kembali kepada kodrat alami mereka bagi yang telah terserang penyakit ini dan bagi masyarakat secara umum agar terhindar dari kebobrokan serta penghancuran moral ini.