Activity

  • Gusty Tyusa Cipta Arif posted an update 1 week, 1 day ago

    THE NEW PUBLIC GOVERNANCE
    Sejak terbitnya Christopher Hood mempunyai pengaruh bagi sifat Managemen Publik Baru melalui paradigma pada tahun 1991. Komunitas riset dari Amerika berpendapat bahwa paradigma ini akan membersihkan semua permasalahan dan melakukan penyusunan ulang sifat disiplin di dalam teori dan dalam praktik nya. Sehingga kekuasaan Publik Administrasi di ruang publik sudah tidak diperhitungkan karena pergeseran penting ini dan timbul perdebatan pada dampak Manajemen Publik Baru tentang disiplin sehingga menjadi diperebutkan. Oleh sebab itu, pembahasan kali ini bertujuan untuk memajukan dan meningkatkan perdebatan agar tidak ada yang saling provokasi dan perlu diketahui Manajemen Publik Baru hanya sementara dalam tahap evolusi dari Administrasi Publik tradisional ke Pemerintahan Publik Baru. Implementasi kebijakan publik dan pemberian layanan publik digunakan untuk menunjukan keseluruhan bidang kebijakan publik dan pemberian layanan publik. Sehingga Publik Administrasi, NPM dan Tata Kelola Publik Baru yang digunakan sebagai kebijakan dan rezim implementasi dalam bidang semua demikian menjadi rapi dalam menyampaikan argumen dan tidak berlebihan. Banyak sistem tata kelola jaringan yang beroperasi dalam bayangan meskipun dari rezim hierarki yang dominan seperti Publik Administrasi dan Publik Pemerintahan yang mengandung elemen hierarki yang kuat dan tujuannya untuk mendapatkan 3 pola dasar yang akan membantu dan mempromosikan analisis dan diskusi pengembangan konseptual dan praktis dari implementasi kebijakan publik dan pengiriman layanan publik.
    Terdapat elemen elemen kunci Hood 1991 sebagai
    – Aturan hukum
    – Fokus pada administrasi aturan dan pedoman yang ditetapkan
    – Peran sentral untuk birokrasi dalam membuat dan menerapkan kebijakan
    – Politik administrasi menjadi terpecah dalam organisasi publik
    – Komitmen untuk penganggaran tambahan
    – Kekuasaan professional dalam pemberian layanan publik
    Sementara itu, Publik Administrasi akan menjadi patokan instrumen dunia baru yang memiliki fokus prosedus administrasi untuk memastikan kesetaraan perbaikan. Pada akhir kekuasaan Publik Administrasi mendapat kecaman yang meningkat mulai dari kritik akademis dan dari elit politik. Rhodes(1997) menyimpulkan bahwa itu telah menjadi pengamat praktik implementasi kebijakan publik dan publik pemberian pelayanan dan membangkitkan Manajemen Publik Baru. Elemen elemen kunci Manajemen Publik Baru(NPM) yaitu:
    – Perhatian pada pelajaran dari manajemen sektor swasta
    – Pertumbuhan kedua manajemen langsung tidak sebagai cabang profesionalisme
    – Fokus pada kepemimpinan kewirausahaan dalam organisasi layanan publik
    – Penekanan pada input dan kontrol output dan evaluasi kinerja manajemen
    – Pemisahan layanan publik ke unit mereka dan fokus biaya manajemen
    NPM bukan satu paradigma tetapi kelompok dari beberapa orang dan memiliki sejumlah kepribadian yang berbeda tergantung kepada penonton termasuk orang ideologis, manajerial dan berorientasi penelitian. Sifat NPM juga beraneka ragam contohnya Inggris dan Amerika cukup berbeda satu sama lain dalam fokus dan lokus masing masing. Akan tetapi, NPM telah dikritik paling merusak karena sifatnya yang organisasional fokus dalam dunia yang semakin jamak dan untuk kepatuhannya terhadap aplikasi teknik sektor swasta yang sudah ketinggalan zaman untuk implementasi kebijakan publik dan pemberian layanan publik dan menghadapi bukti tentang ketidakmampuan mereka. Argumen yang dibuat disini adalah karena Publik Administrasi dan NPM gagal untuk menghadapi realita kompleks dari lingkungan, pemberian dan manajemen publik layanan abad 21.
    New Public Governance lahir bukan sebagai paradigma baru untuk menggantikan Public Administrasi tetapi untuk menanggapi tantangan implementasi kebijakan publik dan pemberian layanan publik serta memberikan potensi pemahaman tantangan dari realitas kehidupan manajer publik saat ini. Pemerintah publik dapat terdapat 5 bagian yaitu:
    – Pemerintahan sosial politik terkait dengan kelembagaan yang melengkung hubungan dalam masyarakat dan di dalam pendekatan tidak lagi unggul dalam kebijakan publik tetapi harus mengandalkan aktor sosial untuk legitimasi dan dampaknya.
    – Tata kelola kebijakan publik berkaitan dengan bagaimana elit kebijakan dan jaringan berinteraksi untuk membuat dan mengatur proses kebijakan publik.
    – Tata kelola administratif yang berkaitan dengan penerapan efektif
    – Tata kelola kontrak berkaitan dengan pekerjaan NPM dan tata kelola hubungan kontraktual dalam pelayanan publik
    – Tata kelola jaringan, prihatin dengan bagaimana mengorganisir jaringan antar organisasi
    Jika ingin mengembangkan New Public Governance sebagai konseptualisasi implementasi kebijakan publik dan layanan publik manajemen perlu untuk bergerak menuju badan pengetahuan terpadu dan di fokuskan pada prinsip-prinsip yang mendasari layanan publik pengiriman di negara jamak dan pluralis dan pada sistem pelayanan publik.

    Sumber : Buku Stephen P. Osborn