Activity

  • Ghina Syafira Putri posted an update 2 weeks, 1 day ago

    Peraturan Perundangan di Pemerintahan Pusat

    Undang-undang Dasar 1945

    UUD merupakan peraturan tertinggi yang dibuat MPR sebagai aturan tertinggi UUD yang pernah mengalami beberapa perubahan atau amandemen. Amandemen bertujuan agar UUD 1945 dapat disempurnakan sesuai dengan perkembangan yang baik dalam dinamika kehidupan masyarakat.UUD 1945 sebelum amandemen belum terdapat landasan demokratis,HAM,penghormataan dan masih terdapat perilaku KKN.UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis dan sebagai konstitusi pemrintahan Negara Republik Indonesia saat ini. UUD disahkan sebagai UUD Negara oleh PPKI pada 18 agustus 1945. Kemudian sejak 27 Desmber 1949 diberlakukannya konstitusi RIS dan 17 agustus 1950 indonesia berlaku UUDS 1950. Kemudian kembali diberlakukannya UUD 1945 pada Dekrit Presiden 5 juli 1959 secara oleh DPR

    Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar”. Hal ini menunjukkan bahwa yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

    Peraturan Perundangan undangan di pemerintahan pusat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR/TAP MPR).

    Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rkyat atau disingkat ketetapan MPR atau TAP MPR adalah bentuk putusan majelis. Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan. Ketetapan MPR pada masa sebelum perubahan UUD 1945 merupakan peraturan perundangan yang secara hierarki berada dibawah UUD 1945 dan diatas Undang-undang. Pada masa awal reformasi ketetapan MPR tidak termasuk urutan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tetapi pada tahun 2011 UU NO.12 tahun 2011 Tap MPR kembali menjadi peraturan yang secara hierarki dibawah UUD 1945.

    Peraturan Pemerintah

    Peraturan pemerintah adalah peraturan perundangan di Indonesia Pada Pasal 5 ayat 2 UUD 1945 yaitu ditetapkan Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Oleh karna itu peraturan ditetapkan oleh presiden sebagai kepala pemerintahan makan peraturan itu disebut peraturan pemerintahan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara atau daerah.

    Peraturan Presiden

    Peraturan Presiden perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Peraturan Prsiden berisi matrei yang diperintahkan oleh UU untuk melaksanakan peraturan pemerintahan/untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Perpres merupakan jenis peraturan perundangan-undangan yang baru di Indonesia sejak UU No 10 tahun 2004. Keputusan presiden dibuat untuk mengatasi masalah tertentu dalam kehidupan bernegara. Contohnya seperti Seperti halnya dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 yang memuat banyak idiom-idiom baru dalam tata kelola pegawai negeri sipil, PP Nomor 11 Tahun 2017 juga menunjukkan beberapa perubahan yang signifikan dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.

    Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang

    Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ikhwal kepentingan yang memaksa. Materi pepru sama dengan muatan undang-undang setalah itu perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan dalam bentuk pengajuan RUU tentang Penetapan Perpu menjadi undang-undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasab RUU. Contoh UU No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM. Dalam hal kepentingan yang memaksa, presiden dapat membuat peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (Perpu). Sama halnya dengan undang-undang, Perpu harus mendapat persetujuan dari DPR. Sebaliknya, jika Perpu tersebut tidak mendapat persetujuan DPR, Perpu tersebut harus dicabut atau tidak sah.

    Untuk mengatasi hal tersebut, Presiden diberi hak untuk membentuk Perpu tanpa menunggu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tetapi dengan syarat harus meminta persetujuan pada sidang berikutnya.

    Manajemen Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017