Activity

  • Firmansyahalra posted an update 2 weeks, 1 day ago

    PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT DAERAH
    Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen penting untuk melaksanakan
    pembangunan dalam sistem negara hukum. Namun, peraturan perundang-undangan
    dapat menjadi penghambat dalam pembangunan apabila tidak berkualitas dan
    didukung dengan sistem perundang-undangan yang baik. Indonesia mengalami
    permasalahan dengan kualitas dan sistem perundang-undangan. Reformasi regulasi
    merupakan suatu upaya “radikal” dan diharapkan dapat melakukan perubahan yang
    cepat guna meningkatkan kualitas regulasi. Salah satu persoalan di Indonesia adalah
    ketiadaan lembaga khusus yang mengelola reformasi regulasi dihadapkan dengan
    kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang tersebar di berbagai
    kementerian dan lembaga baik pusat maupun daerah. Pembenahan regulasi yang saat
    ini dilakukan pemerintah perlu diarahkan pada upaya membangun sistem reformasi
    regulasi yang sistematis dan menyeluruh. Salah satu solusi yang dapat ditempuh
    melalui pembentukan lembaga khusus yang mengelola reformasi regulasi.
    Peraturan Daerah
    Berkaitan dengan Peraturan Daerah, Pasal 7 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2004 menegaskan sebagai berikut:
    a. Perda provinsi dibuat oieh Dewan Perwakiian Rakyat Daerah provinsi bersama dengan gubernur.
    b. Perda kabupaten/kota dibuat oleh Dewan Perwakiian Rakyat Daerah Kabupaten/kota bersama dengan bupati/walikota.
    c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakiian Desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama Iainnya. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Kemudian daiam Pasal 12 ditegaskan, bahwa mated muatan Peraturan Daerah adalah seluruh mated muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang
    Pemerintahan Daerah Pasal 136 ditegaskan Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Perda dibentuk daiam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/alau peraturan
    perundang-undangan yang lebih tinggi.
    Berikut kumpulan peraturan perundang – undangan di daerah
    NO PROVINSI JUDUL PERDA/PERKADA NOMOR
    1 Aceh – pengelolaanpertambangan mineral dan batubara
    – penyelenggaraan administrasi kependudukan
    – perkebunan
    – pajak hiburan
    – retribusi perizinan tertentu – 15 tahun 2013
    – 8 tahun 2008
    – 6 tahun 2012
    – 7 tahun 2009
    – 14 tahun 2013
    2 Jawa Barat – Penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan social
    – Pajak daerah
    – Pengelolaan air tanah
    – Izin gangguan dan retribusi izin ganguan
    – Penyelenggaraan menara – 24 tahun 2012
    – 2 tahun 2012
    – 8 tahun 2011
    – 19 tahun 2012
    – 11 tahun 2008
    3 Jawa Tengah – Pengelolaan barang milik daerah
    – Irigasi
    – Izin mendirikan bangunan
    – Ketenaga listrikan
    – Pertambangan mineral bukan logam san batuan – 3 tahun 2007
    – 8 tahun 2014
    – 7 tahaun 2011
    – 11 tahun 2011
    – 10 tahun 2011
    4 Jawa Timur – Pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia keluar negeri
    – Pengelolaan air tanah
    – Retribusi jasa umum
    – Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan
    – Retribusi izin gangguan – 2 tahun 2004
    – 12 tahun 2011
    – 12 tahun 2011
    – 3 tahun 2009
    – 6 tahun 2009

    Daftar Pustaka
    Mentri dalam negeri. 2016. Perda perkada kabupatren dan kota yang dicabut atau direvisi oleh mentri dalam negeri. [ internet ]. Tersedia di: file:///C:/Users/Hp/Downloads/PUBLISH_3143_PEMBATALAN_PERDA_PEERKADA_2016.pdf
    UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
    Peraturan Perundang-Undangan.
    UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
    Daerah