Activity

  • fauzannr posted an update 1 month, 3 weeks ago

    Peraturan Perundangan tentang Reformasi Kelembagaan

    Dibawah ini adalah aturan perundang undangan yang mengatur sekretariat kabinet Republik Indonesia.
    Adapun yang menjadi dasar hukum pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, antara lain:
    1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
    3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
    4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
    Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, untuk mewujudkan tujuan bernegara dan menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.
    5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (ICW Tahun 1925 Nomor 448).
    Untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara, perbendaharaan negara untuk pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.
    6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
    Bagaimana pengelolaan keuangan negara, agar baik dan bagaimana pengawasannya.
    7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
    8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
    9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
    Salah satu tujuan undang-undang ini adalah menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta dasar pengambilan suatu keputusan publik.
    10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
    Untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan setara meliputi pendidikan, pekerjaan, dan usaha, dan sebagainya.
    11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
    12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
    – Untuk menciptakan dan mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi di sleuruh kementerian/lembaga.
    – Menjadi acuan bagi K/L dan daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dituangkan dalam road map 5 tahun.
    13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet.
    14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
    15. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012.
    1. Peraturan Sekretaris Kabinet No 1/RB Tahun 2011 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2010-2014.
    2. Kepseskab 4/RB Tahun 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Sekretariat Kabinet;

    Dari sekian banyak artikel yang saya baca, hanya tentang sekretariat kabinet Republik Indonesia saja yang temui. Ada sebuah website milik pemerintah yang menyediakan informasi lengkap tentang reformasi kelembagaan, namun setelah saya buka ternyata link yang tercantum tidak dapat dibuka. Entah kenapa tiddak bisa dibuka, padahal ini termasuk dalam transparansi pemerintah menurut saya

    Sumber :
    setkab.go.id/pelaksanaan-reformasi-birokrasi-di-lingkungan-sekretariat-kabinet/
    http://www.menpan.go.id/site/kelembagaan/peraturan-perundang-undangan-di-bidang-kelembagaan