Activity

  • devi_laisaa posted an update 4 months, 4 weeks ago

    KETERKAITAN PENERAPAN E-GOVERNMENT DENGAN GOOD GOVERNMENT DI INDONESIA

    A. E–Government
    Istilah e-government berasal dari bahasa asing yang merupakan penyingkatan dari electronic government atau pemerintah elektronik. Ada beberapa definisi mengenai e-government, yaitu:
    Menurut World Bank Group definisi e- government adalah “e-government refers to the use by government agencies of information, technologies (such as wide area networks, internet,and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, business, and other arms of government.”
    (e-government merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah seperti wide area networks, internet, dan computer mobile yang mempunyai kemampuan mentransformasikan hubungan dengan rakyat, kelompok bisnis, aparatur pemerintah).
    United Nation Development Programme (UNDP) mendefinisikan e-government : “e-government is the application of Information and Communication Technology (ICT) by government agencies.”
    (e-government merupakan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah).
    Clay G. Wescott (Pejabat Senior Asian Development Bank), mendefinisikan: E-government sebagai Penggunaan ICT untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudahan fasilitas layanan pemerintah serta memberikan akses informasi terhadap masyarakat umum, dan membuat pemerintahan lebih bertanggung jawab kepada masyarakat.
    Anne Mozes mendefinisikan e-government sebagai: Penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: G2C, G2B,dan G2G (Fatah, 2009).
    Di Indonesia pengertian e-government adalah E-Government adalah penyelenggaraan pemerintahan yang mampu mendorong dan memfasilitasi hubungan yang saling mendukung, selaras dan adil antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah, dengan memanfaatkan teknologi informasi, telekomunikasi dan web/internet (MENKOMINFO).

    B. Tujuan E-Government
    Tujuan pengembangan e-government di Indonesia menurut Inpres No.3 Tahun 2003 adalah a. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat, tanpa dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau. b. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional. c. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara. d. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

    C. Konsep E – Government
    Secara umum terdapat 4 (empat) konsep interaksi antar pelaku dalam e-government,yaitu:
    1. G to C (Government to Citizens),
    Government dengan Citizen yaitu suatu hubungan antara pemerintah dengan rakyat sehingga adanya akses informasi yang dapat dimanfaatkan/diperoleh masyarakat untuk kepentingannya. Contoh aplikasi jenis ini : masyarakat bisa mengakses data/informasi dari BPS, masyarakat dapat mendaftar ke PTN melalui internet, masyarakat dapat mengetahui pengumuman hasil ujian melalui SMS dari ponsel masing-masing, dan lain-lain.
    2. G to G (Government to Governments)
    Menghubungkan antara pemerintah dengan pemerintah. Yang dimaksud pemerintah dengan pemerintah adalah antara Pemerintah pusat dalam suatu negara dengan Pemerintah daerah.Contoh: Pelaporan, komunikasi antara pemerintah pusat di Jakarta dengan pemerintah daerah di Surabaya menggunakan fasilitas on-line (internet).
    3. G to B (Government to Business)
    Government to business yaitu relasi antara pemerintah dengan pelaku baik di dalam negeri maupun di luar negeri.Terdiri dari transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Contoh relasi jenis ini adalah pebisnis dapat mengakses informasi, prosedur perizinan dari regulasi yang ditetapkan pemerintah. Dengan kemudahan prosedur maka akan banyak investor yang menginvestasikan modalnya di Indonesia.
    4. G to E (Government to Employees)
    Hubungan antara pemerintah dengan pegawai baik pegawai negeri maupun sebagai karyawan/pekerja pemerintah. Bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan. Contoh :Sistem pengembangan karir pegawai pemerintah, untuk meyakinkan adanya perbaikan kualitas SDM, penunjang proses mutasi, rotasi serta promosi seluruh karyawan pemerintahan.(Astuti,2008) Keempat konsep interaksi e-government memiliki tujuan masing-masing.
    Namun,secara umum tujuan dari keempatnya sama yaitu untuk menyediakan akses informasi, dan pelayanan secara efisien pada pihak lain baik antar pemerintah daerah, dengan masyarakat, dengan karyawan pemerintah daerah maupun dengan pelaku bisnis. (Siau dan Long, 2009).
    D. Tahapan Pengembangan E-Government
    Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah melalui jaringan informasi, pengembangan e-government dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan sebagai berikut (Inpres No.3 tahun 2003) :
    a. Tingkat 1 – Persiapan yang meliputi :
    1. Pembuatan situs informasi disetiap lembaga
    2. Penyiapan SDM
    3. Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakansarana Multipurpose Community Center, Warnet, SME-Center, dll.
    4. Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik.

    b. Tingkat 2 – Pematangan yang meliputi :
    1. Pembuatan situs informasi publik interaktif;
    2. Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain;

    c. Tingkat 3 – Pemantapan yang meliputi :
    1. Pembuatan situs transaksi pelayanan publik;
    2. Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.

    d. Tingkat 4 – Pemanfaatan yang meliputi :
    Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi.

    E. Jenis Layanan E-Government
    Banyak harapan akan tersedianya berbagai macam layanan untuk aplikasi egovernment ini. Tetapi secara umum menurut Indrajit (2005) jenis layanan egovernment dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, antara lain :
    1. Jenis layanan yang bertujuan untuk penyediaan informasi seperti visi dan misi pemerintah, berbagai peraturan perundang-undangan, prosedur pendirian usaha, berbagai data kependudukan, pertanian dan perdagangan. Untuk jenis layanan yang pertama ini, pembangunan aplikasi e-government sangat bertumpu pada penciptaan halaman Web yang menarik dan komunikatif.
    2. Jenis layanan yang bersifat komunikasi interaktif dua arah, seperti konsultasi perpajakan, diskusi tentang rancangan undang-undang dan lain sebagainya. Untuk jenis layanan ini, maka aplikasi e-government perlu kelengkapan fasilitas seperti video konferensi, atau aplikasi chatting dan email.
    3. Jenis layanan yang bersifat transaksi, seperti permohonan KTP, IMB, pembayaran wajib pajak, listrik, PBB, air, telepon secara online,sistem e-procurement. Dengan jenis layanan tersebut, maka aplikasi egovernment juga harus dilengkapi dengan sistem informasi on-line yang mendukung pencatatan setiap transaksi yang terjadi.

    F. Faktor-Faktor Penghambat dan Penentu Keberhasilan Penerapan E-Government
    Ada beberapa hal yang menjadi hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan e-government di Indonesia diantaranya (Rahardjo,2001) :
    1. Kultur berbagi (sharrring) informasi belum ada,
    2. Kultur mendokumentasi belum lazim,
    3. Langkanya SDM yang handal dibidang TI,
    4. Infrastruktur yang belum memadai dan mahal,
    5. Tempat akses informasi yang terbatas.
    Menurut Retnowati (2008) faktor – faktor penentu keberhasilan penerapan egovernment adalah:
    1. Kebutuhan seperti apa yang saat ini menjadi prioritas utama dari masyarakat di negara atau di daerah terkait,
    2. Infrastruktur telekomunikasi,
    3. Tingkat konektivitas dan penggunaan TI oleh pemerintah,
    4. Kesiapan SDM di pemerintah,
    5. Ketersediaan dana dan anggaran,
    6. Ketersediaan perangkat hukum,
    7. Perubahan paradigma cara kerja dan perilaku SDM aparatur.

    G. Good Governance
    Good Governance adalah tata pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang baik, ataupun administrasi yang baik yang berlandas awal prinsip transparasi, partisipasi dan akuntabilitas guna mengatur hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat (Bappenas, 2008).

    H. Manfaat Good Governance
    Manfaat yang diperoleh dari Good Governance menurut Bappenas (2008) adalah:
    a. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.
    b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.
    c. Berkurangnya secara nyata praktek KKN di birokrasi.
    d. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang – undangan baik di tingkat pusat maupun daerah.

    I. Prinsip Good Governance
    Prinsip – prinsip dasar good governance menurut (UNDP) adalah: (1) Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, (2) Tegaknya Supremasi hukum, (3) Transparansi pada seluruh proses pemerintahan, (4) Peduli pada stakeholder, (5) Berorientasi pada konsensus, (6) Kesetaraan, (7) Efektivitas dan efisiensi pada proses pemerintahan, (8) Adanya akuntabilitas, (9) Visi Srategis.
    Bappenas RI juga mengajukan 14 prinsip good governance yaitu: (1) Tata pemerintahan yang berwawasan ke depan. (2) Tata pemerintahan yang bersifat terbuka dalam setiap tahap pengambilan keputusan dan kebijakan. (3) Tata pemerintahan yang cepatt. (4) Tata pemerintahan yang akuntabel pada semua tahap kegiatan. (5) Tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi, terdiri dari aparat yang sesuai dengan kompetensi (kriteria jabatan dan mekanisme penempatan). (6) Tata pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan efektif. (7) Tata pemerintahan yang terdesentralisasi. (8) Tata pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada konsensus. (9) Tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat. (10) Tata pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan swasta dan masyarakat. (11) Tata pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum. (12) Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pengurangan kesenjangan. (13) Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pasar. (14) Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup.

    • Sejarah Perkembangan E-Government di Indonesia
    Tahun 1980-an perkembangan internet didunia sudah sedemikian pesatnya dan telah dipergunakan dalam berbagai bidang dan keperluan. Sektor swasta dan bisnis di negara-negara maju adalah sektor yang banyak menggunakan internet untuk berbagai keperluan misalnya surat elektronik (e-mail ), perbankan elektronik (e-banking ),dan lain-lain.
    Pada pertengahan tahun 1980-an di negara Britania Raya, e-goverment digunakan untuk pemungutan suara pada proses pemilu berupa e-voting. Tahun 1990-an, aplikasi internet sudah digunakan untuk perdagangan elektronik dan berkembang pada lingkungan pemerintahan yang dikenal dengan e-goverment. Pengembangan aplikasi e-goverment memerlukan pendanaan yang cukup besar, sehingga diperlukan kesiapan dari sisi sumber daya manusia aparat pemerintahan dan kesiapan dari masyarakat.
    Pemanfaatan TIK dalam pemerintahan Indonesia dimulai pada tahun 1992 ketika pada beberapa Pemerintah Daerah (Pemda Tingkat II, istilah saat itu) menerapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) melalui pemanfaatan komputer stand alone. Istilah e-government saat itu belum dikenal, istilah yang digunakan adalah komputerisasi yang berfungsi sebagai pengelolaan surat-menyurat.
    Indonesia sendiri baru mempunyai internet pada tahun 1994 yang dipelopori oleh universitas dan lembaga penelitian. Tahun 1995, indonesia mulai menerapkan e-goverment dengan nama Bina Graha Net yang berlokasi di Istana Negara di Jakarta.
    Tahun-tahun berikutnya disusul dengan pembuatan website atau situs web di berbagai pemerintah sudah mulai dilakukan secara online. Bank-bank pemerintah juga mulai menggunakan e-banking dan e-payment.
    Istilah e-government mulai muncul pada era tahun 2000, sejak tahun ini internet telah cukup banyak dikenal dan dimanfaatkan oleh pemerintah dan dunia usaha, namun belum banyak lembaga pemerintah yang memiliki situs web, bahkan di tingkat Departemen. Pada tahun 2001, melalui Inpres No. 6 Tahun 2001 mengenai Telematika. Secara formal e-government di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2003 saat diterbitkannya Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government melalui Inpres No. 3 Tahun 2003 yang merupakan payung hukum bagi kebijakan di bidang e-government. Meskipun, sebelum terbitnya Inpres Nomor 3 Tahun 2003, Indonesia memiliki 322 situs web kemudian meningkat menjadi 472 situs web. Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut perkembangan e-government di Indonesia melalui empat tingkatan yaitu tingkat persiapan, tingkat pematangan, tingkat pemantapan dan tingkat pemanfaatan.
    Mengacu pada empat tingkatan pengembangan e-government tersebut, pada saat ini sebagaian besar instansi-instansi pemerintah terutama yang berada di kawasan Indonesia bagian timur masih menduduki tahap pertama. Sehingga fakta bahwa terjadinya kesenjangan dalam pengembangan pada instansi pemerintah di kawasan Indonesia tak terelakkan lagi. Contohnya, kesenjangan yang terjadi antara situs Pemprov Jatim dengan Pemprov Papua. Pemprov Jatim melalui kota Surabaya telah meningkatkan peranan TIK dalam melayani kepentingan publik melalui aplikasi layanan e-Sapa Warga yang mempermudah warga Surabaya dalam membuat KTP. Selain itu, Pemerintah Surabaya menyebarkan CCTV di 300 lokasi dan mengembangkan GPS pada angkutan umum Surabaya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekitar (Warta Ekonomi).
    Keadaan tersebut sangat berbeda dengan Pemprov Papua, dimana minimnya infrastruktur, minimnya SDM ahli,kurangnya aksesbilitas antar wilayah dan kota di Papua memperlambat implementasi e-government di seluruh wilayah Papua. Contohnya saja pada daerah Wamena dimana daaerah ini masih cukup terisolir dari dunia luar, jarang terdapatnya aliran listrik dan jaringan internet, sering terjadinya pertengkaran antar suku dan minimnya sumber daya manusia yang terampil mengakibatkan terhambatnya pengembangan e-government di daerah ini.
    Dengan keadaan diatas berdasarkan Inpres No.3 Tahun 2003 sejumlah langkah-langkah yang diambil Pemerintah guna tercapainya keberhasilan e-government, yaitu:
    a. Rencana Legalisasi Software Pemerintah guna menekan angka pembajakan software di instansi pemerintah dan mendorong penggunaan software berbasis open source.
    b. National Single Window diterapkan untuk integrasi layanan pemerintah lintas departemen dalam satu pintu yang lebih efisien dan prosesnya lebih cepat.
    c. E-procurement diharapkan proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih efektif, efisien, transparan, serta mampu menekan perilaku-perilaku KKN.
    • Peran E-Government dalam mewujudkan Good Governance
    Urgensi Good Governance
    Upaya memperbaiki penyelengaraan pe¬merintahan di Indonesia bukanlah hal baru, beberapa kegiatan telah pernah dilakukan antara lain Program Pelayanan Prima yang diprakarsai oleh Kementerian PAN. Istilah Good Governance sendiri muncul bersamaan dengan program-pro¬gram yang didukung lembaga luar, namun tidak berarti kegiatan yang dilaksanakan bukan kegia¬tan yang merupakan aspirasi masyarakat, Keinginan masyarakat untuk memperoleh peme¬rintahan yang baik (Good Governance) sudah ada sejak dahulu, bahkan sebagian masyarakat memimpikan dipimpin oleh “Ratu Adil’ yang dipercaya akan memimpin dengan mementingkan kepentingan masyarakat dan mencapai kemakmuran. Jadi adanya Tata Pemerintahan yang baik bukan merupakan kondisi yang diharapkan dariluar namun menjadi impian masyarakat banyak. Pada hakekatnya tujuan tata kepemerintahan yang baik (good governance) adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan/pelayanan publik secaraseimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua komponen pelaku (negara, masyarakat madani, lembaga-lembaga masyarakat, dan pihak swasta). Paradigma tata kepemerintahan yang baik menekankan arti penting kesejajaran hubungan antara institusi negara, pasar, dan masyarakat. Semua pelaku harus saling mengetahui apa yang dilakukan oleh pelaku lainnya serta membuka ruang dialog agar para pelaku saling memahami perbedaan-perbedaan di antara mereka.Melalui proses tersebut diharapkan akan tumbuh konsensus dan sinergi dalam penerapan program-program tata kepemerintahan yang baik di masyarakat.Ada empat belas karakteristik yang dapat terhimpun dari telusuran wacana good gover¬nance.
    Prinsip-prinsip Good Governance
    Menurut Bappenas dalam http://bappenas.go.id , ada empat belas nilai yang menjadi prinsip good governance yaitu :
    a. Wawasan ke depan (Visionary)
    Semua kegiatan pemerintah berupa pelayanan publik dan pembangunan di berbagai bidang harus didasarkan visi dan misi yang jelas disertai strategi pelaksanaan yang tepat sasaran. Lembaga-lembaga pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan rencana strategis sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing sebagai pegangan dan arah pemerintah di masa mendatang. Rencana Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Strategis Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan wujud prinsip wawasan ke depan. Tidak adanya visi akan menyebabkan pelaksanaan pemerintah berjalan tanpa arah yang jelas.
    Contoh: e-planning atau sistem informasi perencanaan pembangunan daerah memfasilitasi Bappeda dan SKPD dalam penyusunan program kerja. Sehingga perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terintegrasi.

    b. Transparansi (Transparancy)
    Transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau oleh semua pihak. Upaya pembentukan masyarakat transparansi, forum komunikasi langsung dengan eksekutif dan legislatif, wadah komunikasi dan informasi lintas pelaku baik melalui media cetak maupun elektronik merupakan contoh wujud nyata prinsip transparansi.
    Contoh:
    1. Dimensi transparansi, berhubungan dengan adanya keterbukaan dari segala bidang khususnya di bidang informasi di pemerintah Provinsi Riau melalui website http://www.riau.go.id.
    2. Layanan Bandung government official twitter sebagai media komunikasi terbuka antara pemerintah Kota Bandung (termasuk walikota) dengan warga Bandung.

    c. Partisipasi Masyarakat (Participation)
    Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah. Dengan demikian kepentingan masyarakat dapat tersalurkan didalam penyusunan kebijakan sehingga dapat mengakomodasi sebanyak mungkin aspirasi dan kepentingan masyarakat serta mendapat dukungan masyarakat luas. Partisipasi secara menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara aktif.
    Contoh:
    1. Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) di Yogyakarta. Partisipasi masyarakat dalam UPIK digolongkan menjadi 4 yaitu: 1) saran/usul, 2) keluhan, 3) informasi, dan 4) pertanyaan. Dalam menampung saran/usul, keluhan, informasi, dan pertanyaan dari masyarakat , UPIK menyediakan website dengan alamat http://www.upik.jogja.go.id dan email upik@jogja.go.id .
    2. Layanan portal tanya jawab Bandung, sebagai media komunikasi dan diskusi tentang Kota Bandung.

    d. Akuntabilitas (Accountability)
    Akuntabilitas publik merupakan suatu ukuran atau standar yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan penyusunan kebijkan publik dengan peraturan hukum perundang-undangan yang berlaku untuk organisasi publik yang bersangkutan. Para pengambil keputusan di pemerintah sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarkat yang bertanggung jawab kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan dimana bentuk pertanggung jawabannya akan berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.
    Contoh: e-monev (aplikasi yang memuat informasi pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai oleh APBD yang meliputi rencana operasional pelaksanaan kegiatan beserta dukungan anggaran yang dibutuhkan setiap tahapan pekerjaan, progress pelaksanaan setiap program/kegiatan per bulan, sampai dengan kinerja hasil dari program/kegiatan yang ingin dicapai beserta dengan evaluasinya yang disajikan dalam bentuk laporan secara periodik).

    e. Supremasi Hukum (Rule of Law)
    Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu sehingga siapapun yang melanggar harus diproses dan ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wujud nyata prinsip ini mencakup upaya pemberdayaan lembaga-lembaga penegak hukum, penuntasan kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran HAM, peningkatan kesadaran hukum serta pengembangan budaya hukum.
    Contoh: Pemerintah Provinsi Papua melalui SIKUM dapat diaksesnya informasi mengenai peraturan dan hukum.

    f. Demokrasi (Democracy)
    Perumusan kebijakan publik dan pembangunan di pusat dan di daerah dilakukan melalui mekanisme demokrasi dimana rakyat dapat secara aktif menyurakan aspirasinya. Keputusan-keputusan yang diambil, baik oleh lembaga eksekutif maupun legislatif harus didasarkan pada konsensus sehingga kebijakan publik yang diambil benar-benar merupakan hasil keputusan bersama.
    Contoh: e-Musrenbang di Surabaya. Dengan adanya jaringan internet yang bisa diakses seluruh massyarakat Surabaya, setiap awal tahun masyarakat dapat mengajukan usulan proyek, misalnya untuk pelatihan pembibitan lele, pembangunan jalan akses ke makam, lampu penerangan jalan, pembangunan perpustakaan, dan lain-lain melalui e-musrenbang untuk dimasukkan dalam program pembangunan tahun berikutnya.

    g. Profesionalisme dan kompetensi (Profesionalism and Competency)
    Dalam pengelolaan pelayanan publik dan pembangunan dibutuhkan aparatur pemerintahan yang memiliki kualifikasi dan kemampuan tertentu sehingga dibutuhkan upaya untuk menempatkan aparat secara tepat dengan memperhatikan kecocokan antara tuntutan pekerjaan dan kualifikasi. Tingkat kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan yang ada perlu di evaluasi. Dari hasil evaluasi tersebut akan dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, lokarya, dll.
    Contoh: e-recruitment (penerimaan kandidat karyawan baru yang sesuai dengan persyaratan yang berbasis kompetensi melalui media elektronik yang terhubung secara online).

    h. Daya Tanggap (Responsiveness)
    Setiap masyarakat akan menghadap berbagai masalah dan krisis sebagai akibat dari perubahan situasi dan kondisi dan aparatur pemerintahan harus cepat tanggap dalam mengambil prakarsa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Aparat juga harus mengakomodasi aspirasi masyarakat sekaligus menindaklanjutinya dalam bentuk peraturan atau kebijakan, kegiatan, proyek atau program, seperti dengan menyediakan pusat pelayanan pengaduan/keluhan masyarakat, kotak saran, surat pembaca dan tanggapannya, website dan bentuk lainnya.
    Contoh: Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) di Bandung (lapor.ukp.go.id) yang merupakan aplikasi media sosial yang menampung setiap aspirasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dan bersifat dua arah, sehingga dalan aplikasi ini masyarakat dapat berinteraksi dengan pemerintah secara interaktif dan mudah.

    i. Efisien dan Efektif (Effieciency and Effectiveness)
    Pemerintah harus selalu berupaya mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara efisien dalam rangka meningkatkan kinerja dan menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contoh:
    1. e-procurement di Bandung (sistem pengadaan barang dan jasa publik publik yang dikelola secara elektronik berbasis web).
    2. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien (di Lamongan), seperti koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video konferensi. Koordinasi, tanya jawab, diskusi antar pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa harus berada pada lokasi yang sama, tidak lagi harus berkumpul di satu tempat untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam.
    3. Pembuatan KTP Online di Surabaya

    j. Desentralisasi (Decentralization)
    Wujud desentralisasi dengan melakukan pendelegasian urusan pemerintah disertai sumber daya pendukung kepada lembaga dan aparat yang ada di bawahnya untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penerapan prinsip desentralisasi akan dapat mengurangi beban dan penggunaan sumber daya pada lembaga dan aparat di tingkat yang lebih atas serta dapat mendayagunakan sumber daya lembaga dan aparat pada tingkatan yang lebih bawah sekaligus dapat mempercepat proses pengambilan keputusan sehingga sumber daya yang ada dapat digunakan secara proposional.
    Contoh:
    1. Program ICT Pura digagas oleh Menkominfo (Tifatul Sembiring pada tahun 2011). Program ini berupaya memetakan, mengukur, dan mengapresiasi kota-kota dan kabupaten-kabupaten di Indonesia terkait dengan kesiapannya dalam memasuki era digital. Pada pelaksanaannya ICT Pura merupakan kompetisi kemajuan TIK antar kota-kota dan kabupaten-kabupaten se-Indonesia dan dilaksanakan setiap setahun sekali. Program ini mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menciptakan inovasi dengan berdasar pada desentralisasi.
    2. Situs web: Untuk pemerintah Kota Surabaya (www.surabaya.go.id), Pemerintah Kabupaten Deli Serdang (www.deliserdangkab.go.id), dll.

    k. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private and Civil Society Partnership)
    Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan dengan pembentukan kemitraan dan perbaikan sistem pelayanan kepada masyarakat dan sektor swasta. Kemitraan harus didasarkan pada kebutuhan yang rill (demand driven) seperti dengan pembentukan pelayanan satu atap dan pelayanan terpadu.
    Contoh: Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Jakarta bekerjasama dengan PT. Aplikasi Digital Nusantara, perusahaan pemilik aplikasi juru parkir. Aplikasi e-parkir ini bertujuan untuk:
    a. Menghilangkan stigma negatif juru parkir.
    b. Inkubasi digital Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang parallel dengan program Oke Oce Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
    c. Pemerintah dapat melihat pendapatan parkir secara transparan.
    d. Meningkatkan pendapatan.

    l. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce Inequality)
    Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraan sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatasi kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi tersebut akan menunjukkan adanya kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat serta kesenjangan antara pusat dan daerah yang dapat memicu konflik dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat menyebabkan disintegrasi bangsa.
    Contoh:
    1. Mengurangi kesenjangan digital di kawasan tertinggal. Menteri Komunikasi dan Informatika memadukan mobile broadband dan fixed broadband untuk penyediaan akses telekomunikasi dan layanan data yang baik demi terwujud pembangunan di daerah pinggiran.
    2. Mengurangi kesenjangan di daerah yang jauh dari layanan perbankan. Telkomsel sebagai perusahaan BUMN memberikan terobosan berupa fasilitas TCash. Fasilitas tersebut merupakan bentuk layanan uang elektronik, di mana pelanggan diberi kemudahan bertransaksi secara nontunai.

    m. Komitmen pada Lingkungan Hidup (Commitment to Environmental Protection)
    Lingkungan hidup memiliki daya dukung yang besar terhadap berlangsungnya pemerintahan, namun dewasa ini kelestarian lingkungan hidup semakin menurun akibat pemanfaatan yang tidak terkendali. Pemerintah harus mengambil langkah dengan melakukan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan secara konsekuen, pengaktifan lembaga-lembaga pengendali dampak lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam secara lestari.
    Contoh: Aplikasi Gakkum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak hanya mendekatkan pada lingkungan, tapi juga membuka peluang untuk ikut menjaga dan melestarikannya.

    n. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market)
    Campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan secara proposional sehingga tidak membebani anggaran belanja dan tidak merusak pasar serta dapat meningkatkan daya saing perekonomian yang kompetitif.
    Contoh: e-commerce (perdagangan elektronik yang meliputi penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya, seperti traveloka, tokopedia, shopee, dan lain-lain).