Activity

  • devi_laisaa posted an update 1 month, 1 week ago

    “Analisis SWOT Rencana Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur”

    BAB I
    PENDAHULUAN
    1.1 Latar Belakang
    Kesehatan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Tidak bisa dipungkiri, pada dasarnya setiap orang mendambakan hidup sehat agar dapat menunjang segala aktivitas yang dilakukannya. Kesehatan termasuk indikator terpenting dalam pembangunan suatu negara. Kesehatan dinilai sebagai aktor dibalik suksesnya pembangunan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di suatu negara. Penduduk suatu negara dikatakan berkualitas tinggi apabila tingkat kesehatannya penduduknya juga tinggi. Sebaliknya, apabila tingkat kesehatannya rendah, maka kualitas penduduknya juga dinilai rendah. Saat ini, Indonesia tergolong sebagai negara dengan tingkat kesehatan yang rendah. Faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan di Indonesia seperti faktor pendapatan masyarakat, lingkungan, fasilitas kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan yang minim. Melihat peran pentingnya kesehatan dalam kehidupan maka wajar apabila negara dalam hal ini Pemerintah berkewajiban untuk melindungi dan menjamin warga negaranya dari berbagai macam permasalahan yang terkait dengan kesehatan. Di dalam mengemban tanggung jawab tersebut, Kementerian Kesehatan dibantu oleh Dinas Kesehatan, baik yang terdapat di Provinsi maupun Kabupaten/Kota, guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata hingga ke seluruh wilayah Indonesia.
    Secara umum, jika melihat kondisi kesehatan di Provinsi Jawa Timur saat ini, Dinas Kesehatan Jawa Timur belum bisa mewujudkan visinya yaitu “Masyarakat Jawa Timur Lebih Mandiri untuk Hidup Sehat” mengingat masih adanya program pembangunan kesehatan yang belum mencapai hasil yang optimal. Beberapa diantaranya seperti masih ditemukannya kasus gizi buruk di Bondowoso telah mencaapi 16,47% pada tahun 2017 numun hingga pertengahan tahun 2018 angka penderita gizi buruk meningngkat dan mencapai angka 38,3%. Penyakit kusta sebanyak 3,998 kasus, difteri ada 460 kasus dan 16 di antaranya meninggal dunia, penyakit katarak mencapai 250.000 kasus tiap tahunnya, demam berdarah mencapai 963 kasus, pengidap HIV mencapai 36.881 jiwa, AIDS sebanyak 1.750 jiwa.
    Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis akan menganalisis strategi dari Dinas kesehatan Provinsi jawa Timur. Karena dirasa strategi yang digunakan selama ini belum mampu menangani permasalahan-permasalahan yang ada, justru tiap tahunnya hampir semua penyakit mengalami peningkatan. Diperlukan analisis strategi menggunakalan data-data yang valid untuk menilai apakah strategi tersebut sudah sesuai atau sebaliknya. Strategi merupakan tindakan-tindakan berlandaskan tujuan yang akan diambil suatu dinas/lembaga dalam mencapai hasil maksimal secara efektif dan efesien. Strategi-strategi tersebut tertuang pada Rencana Strategi (Renstra), yang dibentuk dari visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Instansi/Lembaga, disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategik.

    1.2 Rumusan Masalah
    Bagaimana kelebihan dan kelemahan dari Rencana Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur?

    1.3 Tujuan
    Mengetahui aspek-aspek yang menjadi kelebihan sehingga mendukung dan yang menjadi kekurangan sehingga menghambat tercapainya hasil optimal Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam strategi yang sudah dirumuskan.
    BAB II
    KAJIAN TEORI
    2.1 Manajemen Strategi
    Manajemen Strategi
    Manajemen strategi terdiri atas dua suku kata yang dapat dipilah menjadi kata manajemen dan strategi. Manajemen merupakan serangkaian proses yang terdiri atas perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), pengawasan (controlling) dan penganggaran (budgeting) (Nawawi, 2003:52).
    Unsur – unsur yang ada dalam manajemen tersebut apabila dijabarkan dalam penjelasan adalah sebagai berikut :
    1. Perencanaan (Planning)
    Suatu organisasi dapat terdiri atas dua orang atau lebih yang bekerja sama dengan cara yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen mempunyai beberapa pengertian sebagai berikut: (1) Pemilihan dan penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, langkah, kebijaksanaan, program, proyek, metode dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. (2) Pemilihan sejumlah kegiatan untuk diterapkan sebagai keputusan tentang apa yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana akan dilakukan serta siapa yang akan melaksanakannya. (3) Penetapan secara sistematis pengetahuan tepat guna untuk mengontrol dan mengarahkan kecenderungan perubahan menuju kepada tujuan yang telah ditetapkan. (4) Kegiatan persiapan yang dilakukan melalui perumusan dan penetapan keputusan, yang berisi langkah – langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu.
    2. Pengorganisasian (Organizing)
    Merupakan sistem kerjasama sekelompok orang, yang dilakukan dengan pembidangan dan pembagian seluruh pekerjaan atau tugas dengan membentuk sejumlah satuan atau unit kerja, yang menghimpun pekerjaan sejenis dalam satu – satuan kerja. Kemudian dilanjutkan dengan menetapkan wewenang dan tanggungjawab masing – masing diikuti dengan mengatur hubungan kerja baik secara vertikal maupun horizontal.
    3. Pelaksanaan (Actuating)
    Pelaksanaan atau penggerakan dilakukan organisasi setelah sebuah organisasi memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasian dengan memiliki struktur organisasi termasuk tersedianya personil sebagai pelaksana sesuai dengan kebutuhan unit atau satuan kerja yang dibentuk.
    4. Penganggaran (Budgeting)
    Merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting peranannya. Karena fungsi ini berkaitan tidak saja dengan penerimaan, pengeluaran, penyimpanan, penggunaan dan pertanggungjawaban namun lebih luas lagi berhubungan dengan kegiatan tatalaksana keuangan. Kegiatan fungsi anggaran dalam organisasi sektor publik menekankan pada pertanggungjawaban dan penggunaan sejumlah dana secara efektif dan efisien. Hal ini disebabkan karena dana yang dikelola tersebut merupakan dana masyarakat yang dipercayakan kepada organisasi sektor publik.
    5. Pengawasan (Control)
    Pengawasan atau kontrol harus selalu dilaksanakan pada organisasi sektor publik. Fungsi ini dilakukan oleh manajer sektor publik terhadap pekerjaan yang dilakukan dalam satuan atau unit kerjanya. Kontrol diartikan sebagai proses mengukur (measurement) dan menilai (evaluation) tingkat efektivitas kerja personil dan tingkat efisiensi penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.
    Sedangkan kata yang kedua adalah strategi yang berasal dari bahasa Yunani strategos atau strategeus dengan kata jamak strategi. Strategos berarti jenderal, namun dalam Yunani kuno sering berarti perwira negara (state officer) dengan fungsi yang luas (Salusu 2003 :85 ). Pendapat yang lain mendefinisikan strategi sebagai kerangka kerja (frame work), teknik dan rencana yang bersifat spesifik atau khusus (Rabin et.al, 2000 : xv). Hamel dan Prahalad dalam Umar (2002) menyebutkan kompetensi inti sebagai suatu hal yang penting. Mereka mendefinisikan strategi menjadi :
    Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental ( senantiasa meningkat ) dan terus – menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dengan apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core competencies). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.
    Pengertian strategi kemudian berkembang dengan adanya pendapat John Von Neumann seorang ahli matematika dan Oskar Morgenstern seorang ahli ekonomi.
    Mereka memasukkan istilah games dan adanya faktor yang sama dalam games yang sesungguhnya. Mereka pun mengakui bahwa teori games sesungguhnya adalah teori strategi (Mc Donald dalam Salusu 2003 : 87). Teori menyebutkan dua atribut utama yang harus senantiasa diingat yaitu ketrampilan dan kesempatan dimana keduanya merupakan kontribusi bagi setiap situasi stratejik. Situasi stratejik merupakan suatu interaksi antara dua orang atau lebih yang masing – masing mendasarkan tindakannya pada harapan tentang tindakan orang lain yang tidak dapat ia kontrol, dan hasilnya akan tergantung pada gerak – gerik perorangan dari masing – masing pemeran (Salusu 2003 : 87)
    Apabila dijadikan satu kesatuan manajemen strategi merupakan pendekatan sistematis untuk memformulasikan, mewujudkan dan monitoring strategi (Toft dalam Rabin et.al 2000:1). Pendapat lain dikemukakan oleh Thompson (2003)
    Manajemen strategi merujuk pada proses manajerial untuk membentuk visi strategi, penyusunan obyektif, penciptaan strategi mewujudkan dan melaksanakan strategi dan kemudian sepanjang waktu melakukan penyesuaian dan koreksi terhadap visi, obyektif strategi dan pelaksanaan tersebut.
    Sedangkan Siagian (2004) mendefinisikan manajemen stratejik sebagai berikut : Serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.
    Terdapat tahapan-tahapan dalam manajemen strategi :
    1. Tahap Formulasi: meliputi pembuatan misi, pengidentifikasian peluang dan tantangan eksternal organisasi, penentuan kekuatan dan kelemahan internal, pembuatan sasaran jangka panjang, pembuatan pilihan-pilihan strategi, serta pengambilan keputusan strategi yang dipilih untuk diterapkan. Dalam hal penyusunan strategi, Fred R. David membagi proses ke dalam tiga tahapan aktivitas, yaitu: input stage, matching stage, dan decision stage.[David, 1996]. Termasuk di dalam formulasi strategi adalah pembahasan tentang bisnis baru yang akan dimasuki, bisnis yang dihentikan, alokasi sumber-sumber yang dimiliki, apakah akan melakukan ekspansi atau diversifikasi usaha, apakah akan memasuki pasar internasional, apakah akan melakukan merjer atau membentuk joint-venture, serta bagaimana untuk menghindari pangambilalihan secara paksa (hostile takeover).
    2. Tahap Implementasi (biasa juga disebut tahap tindakan): meliputi penentuan sasaran tahunan, pengelolaan kebijakan, pemotivasian pegawai, pengalokasian sumber-sumber agar strategi yang diformulasikan dapat dilaksanakan. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan kultur yang mendukung strategi, penciptaan struktur organisasi yang efektif, pengarahan usaha-usaha pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, serta mengkaitkan kompensasi pegawai dengan kinerja organisasi.[bandingkan dengan Senge, 1994]. Pada tahap ini, ketrampilan interpersonal sangatlah berperan. Sebagaimana Carl von Clausewitz (1780-1831) dalam bukunya yang diterbitkan kembali On War, strategi bukanlah sekedar aktivitas problem-solving, tetapi lebih dari itu strategi bersifat terbuka (open-ended) dan kreatif untuk mempertajam masa depan dalam model chain of command di mana suatu strategi harus dijalankan setepat mungkin (menghindari bias-bias yang tidak perlu dalam setiap bagian struktur organisasi). [Clausewitz, 1989].
    3. Tahap Evaluasi: meliputi kegiatan mencermati apakah strategi berjalan dengan baik atau tidak. Hal ini dibutuhkan untuk memenuhi prinsip bahwa strategi perusahaan haruslah secara terus-menerus disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang selalu terjadi di lingkungan eksternal maupun internal. Tiga kegiatan utama pada tahap ini adalah: Menganalisa faktor-faktor eksternal dan internal sebagai basis strategi yang sedang berjalan, Pengukuran kinerja, dan Pengambilan tindakan perbaikan (bandingkan dengan Kaplan dan Norton, 1996).
    Terlepas dari pendekatan perencanaan yang digunakan, formulasi strategi harus berlandaskan pada pemahaman secara mendalam pada pasar, kompetisi, dan lingkungan eksternal. Strategi hadir dalam berbagai bentuk. Namun demikian, strategi akan mengidentifikasi tipe-tipe barang dan jasa yang akan dijual, sumber-sumber dan teknologi yang digunakan dalam proses produksinya, metoda koordinasi usaha-usaha dan rencana-rencana untuk digunakan untuk menghasilkan kinerja yang efisien dan efektif, serta tipe-tipe aktivitas yang diambil. Richard P. Rumelt mengidentifikasi empat tolok ukur yang digunakan untuk menguji baik atau tidaknya suatu strategi, yaitu (Rumelt, 1997):
    1. Consistency: strategi tidak boleh menghadirkan sasaran dan kebijakan yang tidak konsisten.
    2. Consonance: strategi harus merepresentasikan respons adaptif terhadap lingkungan eksternal dan terhadap perubahan-perubahan penting yang mungkin terjadi.
    3. Advantage: strategi harus memberikan peluang bagi terjadinya pembuatan atau pemeliharaan keunggulan kompetitif dalam suatu wilayah aktivitas tertentu (terpilih).
    4. Feasibility: strategi tidak boleh menggunakan sumber-sumber secara berlebihan (di luar kemampuan) dan tidak boleh menghadirkan persoalan-persoalan baru yang tidak terpecahkan.

    Kegagalan Manajemen Strategik
    Andrew Campbell dan Marcus Alexander mengidentifikasi sekurang-kurangnya terdapat tiga alasan mengapa suatu strategi dapat gagal dalam mengantar suatu perusahaan untuk mencapai sasaran dan tujuannya. Ketiga hal tersebut adalah (Campbell dan Alexander, 1997):
    1. Strategi Tanpa Arah (directionless strategies): kegagalan membedakan antara purposes (apa yang akan dilakukan organisasi) dan constraints (apa yang harus dilakukan suatu organisasi agar dapat bertahan). Perusahaan yang gagal memahami constraints yang dimilikinya dan salah membacanya sebagai maksudpurposes, akan cenderung terlempar dari arena bisnis.
    2. Kelumpuhan Perencanaan (planning paralysis): kegagalan menentukan pijakan awal untuk bergerak (dari strategi atau tujuan?) menyebabkan terjadinya rencana yang ‘lumpuh’ akibat kebingungan terhadap pelibatan ‘proses’ dalam penyusunan suatu strategi. Menentukan tujuan dan kemudian menyusun strategi untuk mencapainya ataukah meniru strategi yang telah terbukti berhasil dan kemudian menentukan tujuan yang dapat/ ingin dicapai berdasarkan strategi tersebut.
    3. Terlalu Fokus pada Proses (good strategy vs planning process): Seringkali manajer berharap untuk dapat menyusun suatu strategi yang baru dan lebih baik. Sayangnya keberhasilan seringkali tidak semata bergantung pada proses perencaaan yang baru atau rencana yang didesain dengan lebih baik, tetapi lebih kepada kesanggupan manajer untuk memahami dua hal mendasar, yaitu: keuntungan atas dimilikinya maksud (purposes) yang stabil dan terartikulasi dengan baik; serta pentingnya penemuan, pemahaman, pendokumentasian, dan eksploitasi informasi-informasi penting (insights) tentang bagaimana menciptakan nilai lebih banyak dibanding perusahaan lain.

    2.2 Manajemen Stratejik Sektor Publik
    Manajemen stratejik tidak hanya digunakan pada sektor swasta tetapi juga sudah diterapkan pada sektor publik. Penerapan manajemen stratejik pada kedua jenis institusi tersebut tidaklah jauh berbeda, hanya pada organisasi sektor publik tidak menekankan tujuan organisasi pada pencarian laba tetapi lebih pada pelayanan. Menurut Anthony dan Young dalam Salusu (2003) penekanan organisasi sektor publik dapat diklasifikasikan ke dalam 7 hal yaitu: (1) Tidak bermotif mencari keuntungan. (2) Adanya pertimbangan khusus dalam pembebanan pajak. (3) Ada kecenderungan berorientasi semata – mata pada pelayanan. (4) Banyak menghadapi kendala yang besar pada tujuan dan strategi. (5) Kurang banyak menggantungkan diri pada kliennya untuk mendapatkan bantuan keuangan (6) Dominasi profesional. (7) Pengaruh politik biasanya memainkan peranan yang sangat penting. Seorang ahli bernama Koteen menambahkan satu hal lagi yaitu less responsiveness bureaucracy dimana menurutnya birokrasi dalam organisasi sektor publik sangat lamban dan berbelit – belit. Sedangkan pada sektor swasta penekanan utamanya pada pencarian keuntungan atau laba dan tentunya kelangsungan hidup organisasi melalui strategi dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
    Untuk membuktikan perlunya manajemen sektor publik dalam organisasi sektor publik banyak penelitian yang mengupas pentingnya manajemen stratejik pada sektor publik. Penelitian Roberts dan Menker dalam Rabin et.al mengupas mengenai manajemen stratejik pada pemerintah pusat di Amerika Serikat hasilnya mereka megusulkan adanya pendekatan baru dalam manajemen sektor publik yaitu pendekatan generatif selain pendekatan yang sudah ada yaitu pendekatan direktif dan pendekatan adaptif. Pendekatan direktif merupakan pendekatan yang bersifat dari atas ke bawah (top – down) dan lebih sedikit melibatkan anggota dalam organisasi sektor publik. Pendekatan adaptif lebih menekankan pada kebersamaan dalam organisasi dalam menetapkan tujuan pelaksanaan dan evaluasi. Sedangkan pendekatan generatif menekankan pada pentingnya seorang pemimpin (leader) dalam melakukan fungsi penetapan tujuan, pelaksanaan dan evaluasi dengan tidak mengesampingkan anggota lain dalam organisasi sektor publik.
    Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Kilimurray et al dalam rabin et al. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui perencanaan stratejik yang ada dalam dinas pertolongan anak di Amerika Serikat. Hasilnya pada dinas pertolongan anak menjalankan perencanaan stratejik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Amerika Serikat. Selain itu dinas pertolongan anak melakukan perencanaan stratejik dengan mengembangkan 5 hal utama yaitu: (1) Implementasi rencana, dimana hal ini merupakan dasar dari orientasi manajemen yang ditetapkan, pada implementasi rencana tujuan dan obyektif disusun untuk mengevaluasi kinerja dari kantor prtolongan anak. (2) Indikator kinerja, indikator kinerja sepakat untuk disusun dalam rangka menilai kesulitan dalam mengumpulkan data dan memprogram ulang sistem otomatisasi. (3) Reformasi kesejahteraan, dengan adanya peraturan mengenai reformasi kesejahteraan maka negara bagian sebagai partner harus melakukan perubahan terhadap perencanaan stratejik, pelaporan data, indikator kinerja dan pendanaan dari pemerintah pusat. (4) Kesepakatan kinerja, sebelum adanya implementasi Undang – undang mengenai kinerja setiap negara bagian sudah memiliki standard masing – masing mengenai kinerja organisasi sektor publik. Adanya Undang – undang tersebut merubah kesepakatan kinerja antara negara bagian dan pemerintah pusat. Hal itu dikembangkan dengan kesepakatn antara negara bagian dan pemerintah pusat dalam rangka menyeragamkan standar yang sudah ada sebelumnya. (5) Pemeriksaaan (Audit), dimasa yang akan datang divisi audit akan menekankan pada validitas data yang diberikan oleh negara bagian, karena pada masa sekarang kepatuhan Negara bagian hanya dibuktikan oleh statuta.
    Penelitian berikutnya adalah penelitian terhadap manajemen stratejik yang dilakukan oleh kantor dinas pajak Amerika Serikat dibantu oleh kantor akuntan publik Pricewaterhouse Coopers dengan obyek penelitian pada kantor dinas pajak pemerintah pusat yang berlokasi di Washington D.C. Penelitian ini melihat tahapan manajemen stratejik dari awal yaitu dengan mengembangkan multiyear budget yaitu penganggaran yang dilakukan dalam waktu yang panjang dimana dalam proses ini belum terdapat visi, obyektif, tujuan dan pengukuraan kinerja. Kemudian proses ini berubah menjadi secara perencanaan stratejik bisnis (strategic business plan) dimana sudah adanya visi dan misi organisasi namun masih meletakan penganggaran diluar sistem sehingga sering program tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya keterbatasan anggaran. Tahapan ini juga belum terdapat penilaian kinerja dan program dijalankan cenderung mengacu pada proses coba – coba (trial and error) sehingga banyak program yang tidak berjalan secara efektif dan efisien. Tahapan selanjutnya dikembangkan suatu proses yaitu perencanaan utama bisnis (the business master plan). Tahapan ini organisasi melakukan perubahan dengan lebih menekankan pada restrukturisasi organisasi, program sumber daya manusia, program operasional dan tidak melupakan modernisasi sistem. Namun kembali lagi penganggaran tidak mempunyai hubungan yang kuat dengan program yang akan dijalankan sehingga tidak adanya prioritas dalam program. Perubahan terakhir terhadap manajemen stratejik yang ada dalam kantor dinas pajak pemerintah pusat di Amerika Serikat yaitu dengan menerapkan perencanaan stratejik dan penganggaran. Pada tahapan ini anggaran lebih diintegrasikan dengan perencanaan stratejik sehingga lebih mempunyai hubungan yang erat dengan program yang disusun dan dijalankan. Pada akhirnya kantor dinas pajak pemerintah pusat Amerika Serikat mempunyai misi utama yaitu lebih berpatokan pada pelanggan (customer driven). Sedangkan 3 visinya yaitu: (1) Pelayanan terhadap setiap pembayar pajak, (2) Pelayanan terhadap semua pembayar pajak dan (3) Produktivitas yang dibangun melalui lingkungan kerja yang mempunyai kualitas tinggi.
    Manajemen stratejik juga sudah diterapkan di Indonesia salah satunya adalah dalam bidang pendidikan. Nawawi (2003) dalam tulisannya Departemen Pendidikan Nasional sebagai organisasi pengelola melakukan proses manajemen stratejik yaitu dengan mengendalikan strategi dan dan pelaksanaan pendidikan nasional yang diwujudkan dalam Sistem Pendidikan Nasional baik secara formal (pendidikan jalur sekolah) maupun pendidikan non formal (pendidikan jalur luar sekolah). Proses manajemen stratejik dilakukan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi yaitu warganegara atau lulusan yang berkualitas dan kompetitif. Selain itu analisis SWOT sebagai salah satu alat dalam manajemen stratejik juga sudah diterapkan dalam sistem pendidikan nasional yaitu dengan adanya pertimbangan sosio kultural yang mewarnai proses dan situasi pendidikan dan berdampak pada lulusan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah masing – masing daerah atau negara.

    2.3 Analisis SWOT Sebagai Salah Satu Alat Manajemen Stratejik
    Analisis SWOT merupakan salah satu alat dalam manajemen stratejik untuk menentukan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), kesempatan (opportunity) dan ancaman (threat) dalam organisasi. Analisis SWOT diperlukkan dalam penyususnan strategi organisasi agar dapat mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Walaupun analisis SWOT dianggap sebagai suatu hal yang penting namun kadang kala manajer menghadapi masalah dalam analisis ini. Masalah – masalah tersebut adalah :
    1. The Missing link Problem, masalah ini timbul karena hilangnya unsur keterkaitan, yaitu gagalnya menghubungkan evaluasi terhadap faktor internal dan evaluasi terhadap faktor eksternal. Kegagalan tersebut akan berimbas pada lahirnya suatu keputusan yang salah yang mungkin saja untuk menghasilkannya sudah memakan biaya yang besar.
    2. The Blue Sky Problem, masalah ini identik dengan langit biru dimana langit yang biru selalu mebawa kegembiraan karena cuaca yang cerah. Hal ini menyebabkan pengambil keputusan kadang terlalu cepat dalam menetapkan sesuatu keputusan tanpa mempertimbangkan ketidakcocokan antara faktor internal dan faktor eksternal sehingga meremehkan kelemahan organisasi yang ada dan membesar – besarkan kekuatan dalam organisasi.
    3. The Silver Lining Problem, masalah yang berkaitan dengan timbulnya suatu harapan dalam kondisi yang kurang menggembirakan. Hal ini timbul karena pengambil keputusan mengharapkan sesuatu dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Masalah akan timbul apabila pengambil keputusan meremehkan pengaruh dari ancaman lingkungan tersebut.
    4. The all Things To All People Problem, suatu falsafah yang dimana pengambil keputusan cenderung untuk memusatkan perhatian pada kelemahan organisasinya. Sehingga banyak waktu yang dihabiskan hanya untuk memeriksa kelemahan yang ada dalam organisasi tanpa melihat kekuatan yang ada dalam organisasi tersebut.

    Ada dua macam pendekatan dalam analisis SWOT. Pendekatan ini memikirkan kekuatan apa saja yang kita milik kelemahan apa saja yang melekat pada diri atau instansi kita melihat kesempatan yang terbuka bagi kita mampu untuk mengetahui ancaman, gangguan, hambatan serta tantangan yang menghadang didepan kita, yaitu:
    a. Pendekatan Kualitatif Matriks SWOT
    Pendekatan kualitatif matriks SWOT sebagaimana dikembangkan oleh Kearns dalam BPS (tanpa tahun:1) menampilkan delapan kotak, yaitu dua paling atas adalah kotak faktor eksternal (peluang dan tantangan) sedangkan dua kotak sebelah kiri adalah faktor internal (kekuatan dan kelamahan). Empat kotak lainnya merupakan kotak isu-isu strategis yang timbul sebagai hasil titik pertemuan.
    Matriks SWOT Kearns
    Keterangan:
    1) Sel A: Comparative Advantages
    Sel ini merupakan pertemuan dua elemen kekuatan dan peluang sehingga memberikan kemungkinan bagi suatu organisasi untuk bisa berkembang lebih cepat.
    2) Sel B: Mobilization
    Sel ini merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan. Di sini harus dilakukan upaya mobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan organisasi untuk memperlunak ancaman dari luar tersebut, bahkan kemudian merubah ancaman itu menjadi sebuah peluang.
    3) Sel C: Divestment/Investment
    Sel ini merupakan interaksi antara kelemahan organisasi dan peluang dari luar. Situasi seperti ini memberikan suatu pilihan pada situasi yang kabur. Peluang yang tersedia sangat meyakinkan namun tidak dapat dimanfaatkan karena kekuatan yang ada tidak cukup untuk menggarapnya. Pilihan keputusan yang diambil adalah (melepas peluang yang ada untuk dimanfaatkan organisasi lain) atau memaksakan menggarap peluang itu (investasi).
    4) Sel D: Damage Control
    Sel ini merupaka kondisi yang paling lemahdari semua sel karena merupakan pertemuan antara kelemahan organisasi dengan ancaman dari luar, dan karenanya keputusan yang salah akan membawa bencana yang besar bagi organisasi. Strategi yang harus diambil adalah damage control (mengendalikan kerugian) sehingga tidak menjadi lebih parah dari yang diperkirakan.

    EKSTERNAL

    INTERNAL
    OPPORTUNITY
    TREATHS

    STRENGTH
    Comparative Advantage
    Mobilization

    WEAKNESS
    Divestment/Investment
    Damage Control

    BAB III
    PEMBAHASAN

    3.1 DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR
    3.1.1 Deskripsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
    Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang terdiri :
    1. Bidang Pelayanan Kesehatan
    2. Bidang Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan
    3. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
    4. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat
    Setiap Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi sesuai bidangnya. Sedangkan Sekretaris dibantu 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu Sub Bagian Penyusunan Program, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Tata Usaha. Dinas Kesehatan Provinsi juga mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggungjawab terhadap pelayanan kesehatan untuk penyakit khusus, pengembangan pengobatan tradisional, pelatihan petugas kesehatan dan pendidikan tertentu. UPT tersebut yaitu :
    1. Rumah Sakit Kusta Kediri
    2. Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
    3. Rumah Sakit Paru Dungus Madiun
    4. Rumah Sakit Paru Jember
    5. Rumah Sakit Paru Batu
    6. Balai Kesehatan Mata Masyarakat Surabaya
    7. Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru Madiun
    8. Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru Pamekasan
    9. Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru Surabaya
    10. UPT Materia Medika Batu
    11. UPT Akademi Gizi Surabaya
    12. UPT Akademi Keperawatan Madiun
    13. UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati Lawang 73
    3.1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi
    Dalam Perda tersebut Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan dan menyelenggarakan fungsi :
    1. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
    2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
    3. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
    4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur.
    3.1.3 Sumberdaya Dinas Kesehatan Provinsi
    1. Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi
    Tenaga Kesehatan merupakan pendukung utama dalam pembangunan kesehatan.Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan seharusnya sesuai dengan kebutuhan.Jumlah pegawai Dinas Kesehatan pada tahun 2008 sebanyak 473 orang. Dari jumlah tersebut yang mempunyai pendidikan S2 sebanyak 69 orang; pendidikan S1 sebanyak 185 orang pendidikan, D1 sebanyak 1 orang, D2 sebanyak 1 orang, dan D3 sebanyak 31 orang; sedangkan yang mempunyai pendidikan SMA/sederajat sebanyak 154 orang; SMP/sederajat sebanyak 18 orang dan SD/sederajat sebanyak 14 orang. Ditinjau dari Pangkat/Golongan, dari 473 orang terdiri dari golongan IV sebanyak 40 orang, golongan III sebanyak 351 orang, golongan II sebanyak 68 orang, dan golongan I sebanyak 14 orang.
    2. Tenaga Kesehatan di UPT Dinas Kesehatan Provinsi
    3. Jumlah pegawai UPT Dinkes Provinsi Jatim pada tahun 2008 menurut data kepegawaian Dinkes Provinsi Jatim sebanyak 588 orang. Dari jumlah tersebut yang mempunyai pendidikan S2 sebanyak 57 orang; pendidikan S1 sebanyak 124 orang, pendidikan, D3 sebanyak 123 orang; dan D1 sebanyak 9 orang. Sedangkan yang mempunyai pendidikan SMA/sederajat sebanyak 219 orang; SMP/sederajat sebanyak 30 orang dan SD/sederajat sebanyak 26 orang. Ditinjau dari Pangkat/Golongan, dari 588 orang tersebut terdiri dari golongan IV sebanyak 42 orang, golongan III sebanyak 275 orang, golongan II sebanyak 256 orang, dan golongan I sebanyak 15 orang. 75
    3.1.4 Sarana dan Prasarana
    Dinas Kesehatan Provinsi terletak di Jl.A Yani 118 Surabaya dengan luas lahan 215.975 m² merupakan aset dari Departemen Kesehatan.Adapun 5 gedung perkantoran, gudang dan cold room adalah aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pada akhir tahun 2008 telah dibangun 1 gedung dan 1 gudang yang diperuntukkan regional bencana yang merupakan aset dari Departemen Kesehatan. Sedangkan aset lain berupa gedung UPT yaitu :
    1. BP4 Surabaya yang terletak di Jl. Karang Tembok No. 39 Surabaya
    2. Akademi Gizi Surabaya di Jl. Bendul Merisi No. 126 Surabaya
    3. Balai Kesehatan Mata Masyarakat Surabaya di Jl. Gayung Kebonsari Timur No. 47 Surabaya
    4. UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat di Murnajati Lawang dan Bendul Merisi Surabaya
    5. RS Khusus Kusta Sumberglagah Mojokerto, Jl. Sumber Glagah Pacet, Mojokerto
    6. RS Khusus Kusta Kediri, Jl. Veteran No. 12 Kediri
    7. RS Khusus Paru Batu, Jl. A. Yani No. 10-13 Batu
    8. RS Khusus Paru Dungus, Jl. Dungus Wungu Madiun
    9. RS Khusus Paru Jember Jl. Nusa Indah No. 28 Jember
    10. Akademi Keperawatan Soedono Madiun, Jl. Imam Bonjol No. 1 Madiun
    11. BP4 Pamekasan, Jl. Bonorogo No. 17 Pamekasan
    12. UPT Materia Medika, Jl Lahor 87 Batu
    13. BP4 Madiun, JL. Yos Sudarso 112 B Madiun
    Kendaraan Dinas sebanyak 134 buah terdiri dari 82 buah kendaraan roda dua dan 52 kendaraan roda empat.
    3.1.5 Pembiayaan
    Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timurmelaksanakan kegiatan pembangunan kesehatan dengan biaya dari APBD Provinsi dan APBN serta dari bantuan/pinjaman luar negeri (pinjaman pemerintah pusat). APBD Provinsi selain membiayai Dinas Kesehatan Provinsi beserta UPTnya juga membiaya 5 (lima) RS Provinsi. Tahun 2006 belanja kesehatan total dari APBD Provinsi sebesar Rp. 596 M atau 11,05% dari total APBD. Pada tahun 2007 sebesar Rp. 706 M atau naik menjadi 12,31%. Pada tahun 2008 secara total anggaran lebih banyak dari tahun sebelumnya yaitu Rp. 799 M. Namun secara persentase menurun menjadi 10,93%. Kemungkinan penurunan persentase 77adalah kegiatan pilkada gubernur yang menyerap banyak biaya.
    Dari total belanja kesehatan, Dinas Kesehatan mendapat alokasi berturut-turut pada tahun 2006, 2007, dan 2008 sebesar 14,2%; 15,3% dan 16,2%. Anggaran tersebut membiayai kegiatan-kegiatan baik yang ada di Provinsi, mendukung Kabupaten/Kota maupun yang di UPT Dinas Kesehatan Provinsi non Rumah Sakit karena UPT Rumah Sakit mendapat alokasi tersendiri.APBN membiayai kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. APBN tahun 2006 sebesar Rp. 412 M tahun 2007 sebesar Rp. 378 M (setelah program efisiensi) dan tahun 2008 sebesar Rp. 213 M. Sebagian anggaran tersebut berupa dana dekonsentrasi yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan di Provinsi selain mendukung Kabupaten/Kota utamanya kegiatan untuk menurunkan AKI dan AKB. Sebagian lagi berupa dana tugas pembantuan yang dikelola langsung oleh RS Provinsi dan RS Kabupaten/Kota.
    Bantuan luar negeri selain mendapatkan dari Unicef dan bantuan USAID untuk program kesehatan ibu dan anak, juga bantuan dari proyek KNCV, NLR, Global Fund, GAVI, American Red Cross dan lainnya untuk membiayai program pencegahan dan pemberantasan penyakit. Guna mendukung pembangunan kesehatan utamanya untuk upaya kesehatan masyarakat, tak bisa dihitung jumlah dana yang telah dikeluarkan masyarakat baik partisipasi perorangan maupun dalam bentuk dana kelompok formal ataupun informal.
    Beberapa Kabupaten/Kota dalam 3 tahun terakhir telah menerapkan pelayanan gratis bagi pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan pelayanan rawat inap di kelas III RSUD setempat dengan dukungan APBD Kabupaten/Kota.Adapun jenis manfaat pelayanan serta limitasi pelayanan sangat bervariasi antar daerah.Sampai saat ini belum pernah ada evaluasi tentang kebijakan tersebut terkait derajat kesehatan masyarakat. Berkenaan dengan pembiayaan kesehatan
    khususnyapemeliharaan kesehatan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mempersiapkan pelaksanaan program Jaminan Sosial Nasional sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 40/ 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 4/2008 tentang Jaminan Kesehatan Daerah dan79Peraturan Gubernur Nomor 4/2009 tentang Juklak Jaminan Kesehatan Daerah.
    3.1.6 Visi
    Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu dari penyelenggara pembangunan kesehatan mempunyai visi: ”Masyarakat Jawa Timur Mandiri untuk Hidup Sehat”. Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat adalah suatu kondisi dimana masyarakat Jawa Timur menyadari, mau, dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat.
    3.1.7 Misi
    Berdasarkan Visi Dinas Kesehatan Provinsi, maka misi pembangunan kesehatan di Jawa Timur adalah :
    1. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan.
    2. Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
    3. Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau.
    4. Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan.
    5. Meningkatkan dan mendayagunakan sumberdaya kesehatan.
    3.1.8 Tujuan
    Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut:
    1. Untuk mewujudkan misi ”Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan“, maka ditetapkan tujuan: Mewujudkan mutu lingkungan yang lebih sehat, pengembangan sistem kesehatan lingkungan kewilayahan, serta menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan.
    2. Untuk mewujudkan misi ”Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat”, maka 80ditetapkan tujuan: Memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan
    3. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).
    4. Untuk mewujudkan misi ”Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau”,
    3.1.9 Sasaran
    Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut:
    1. Untuk mewujudkan tujuan ” Mewujudkan mutu lingkungan yang lebih sehat, pengembangan sistem kesehatan lingkungan kewilayahan, serta menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan” maka ditetapkan 81sasaran: Meningkatkan kualitas air bersih, sanitasi dasar, higiene sanitasi makanan minuman serta kualitas kesehatan lingkungan dan pengendalian faktor risiko dampak pencemaran lingkungan di masyarakat,
    2. Untuk mewujudkan tujuan ”Memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat agar mampu menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)”, maka ditetapkan sasaran: Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta pemberdayaan masyarakat ke arah kemandirian
    3. Untuk mewujudkan tujuan ”Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit, Balai Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya”
    4. Untuk mewujudkan tujuan “Meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat”, maka ditetapkan sasaran: Meningkatkan keluarga sadar gizi dan perbaikan gizi masyarakat,
    5. Untuk mewujudkan tujuan ”Menjamin ketersediaan, pemerataan, pemanfaatan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan serta pembinaan mutu makanan”, maka ditetapkan sasaran: Meningkatkan pengelolaan obat, perbekalan kesehatan dan makanan
    6. Untuk mewujudkan tujuan ”Mencegah, menurunkan dan mengendalikan penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya”
    7. Untuk mewujudkan tujuan ”Mencegah, menurunkan dan mengendalikan penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya”, maka ditetapkan sasaran: Menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit menular, tidak menular dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi serta pengamatan penyakit dalam rangka sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB/wabah, ancaman epidemi serta bencana
    3.1.10 Strategi
    Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, maka strategi yang ditetapkan terdiri atas :
    1. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas
    2. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM
    3. Penanggulangan masalah kesehatan dan peningkatan sistem surveilans monitoring dan informasi kesehatan
    4. Pemberdayaan masyarakat
    5. Pengembangan sistem pembiayaan
    6. Peningkatan manajemen kesehatan
    7. Peningkatan koordinasi dan kemitraan terhadap pelaku pembangunan kesehatan
    3.1.11 Kebijakan
    Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dirumuskan sebagai berikut:
    1. Dalam rangka mewujudkan misi “Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan”, maka ditetapkan kebijakan: Pemantapan pembangunan berwawasan kesehatan.
    2. Dalam rangka mewujudkan misi “Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat”,
    3. Dalam rangka mewujudkan misi ”Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau”
    4. Dalam rangka mewujudkan misi ”Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan”
    5. Dalam rangka mewujudkan misi ”Meningkatkan dan mendayagunakan sumberdaya kesehatan”, maka ditetapkan kebijakan: Penyediaan tenaga kesehatan di rumah sakit, balai kesehatan, puskesmas dan jaringannya serta mendayagunakan tenaga kesehatan yang kompeten sesuai kebutuhan.
    3.1.12 Program dan Kegiatan
    Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menetapkan program operasional dan kegiatan pokok organisasi. Secara garis besar program-program operasional tersebut dapat diuraikan berdasarkan orientasi misi sebagai berikut :
    1. Untuk mewujudkan misi “Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan dan Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat”
    2. Untuk mewujudkan misi “Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau”
    3. Untuk mewujudkan misi ”Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan”
    4. Mewujudkan misi ”Meningkatkan dan mendayagunakan sumberdaya kesehatan”
    3.1.13 Indikator Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
    Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi dan merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari RPJMD. Secara rinci, penetapan indikator kinerja program pembangunan Dinas Kesehatan Provinsi Tahun sebagai berikut:
    1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
    2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
    3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
    4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
    5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
    6. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
    7. Program Upaya Kesehatan Perorangan
    8. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
    9. Program Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan
    II. Analisis SWOT Renstra Dinas kesehatan Provinsi jawa Timur
    a. Analisis SWOT
    Pada bagian ini akan dijelaskan tentang rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam mencapai visi dan misinya. Dari rencana strategis tersebut nantinya akan dianalisis dengan SWOT. Setelah dianalisis barulah digunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif tersebut menggunakan matriks SWOT. Data yang yang akan dianalisis berdasarkan visi, misi dan strategi yang terdapat pada renstra Dinas kesehatan Provinsi jawa Timur. Adapun analisis SWOT Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:
    a. Strengths (kekuatan)
    1) Adanya aturan hukum yang menjadikan pelaksanaan tugas menjadi legal formal.
    2) Adanya struktur organisasi yang kompleks mulai dari adanya sekretaris, bidang dan ditambah dengan rumah sakit dan UPT di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
    3) Adanya sumber daya berupa tenaga kesehatan dan dana.
    b. Weakness (kelemahan)
    1) Belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap beban pembiayaan kesehatan.
    2) Masih rendahnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama pada kelompok penduduk miskin, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan.
    3) Sering terjadi kekosongan obat karena dana yang disediakan pemerintah Kabupaten/Kota sangat kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk.
    4) Distribusi tenaga kesehatan belum merata, lebih terkonsentrasi di daerah perkotaan.
    c. Opportunities (kesempatan)
    1) Adanya berbagai ksempatan untuk melakukan mitra kerja dengan organisasi diluar Dinas Kesehatan untuk ikut serta dalam program kesehatan
    2) Adanya berbagai kesembatan untuk mendapatkan bantuan dari berbagai lembaga asing dalam program kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
    d. Threats (ancaman)
    1) Masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular bahkan akhir-akhir ini timbul pula berbagai penyakit baru (new-emerging diseases) seperti flu burung, flu babi, dan lain-lain.
    2) Memburuknya kualitas air permukaan dan air tanah akibat pencemaran, pemanasan global, rusaknya lingkungan dan tidak tertatanya sistem pembuangan limbah rumah tangga, menyebabkan menurunnya akses air bersih pada masyarakat khususnya masyarakat miskin.

    EKSTERNAL

    INTERNAL Opportunities (kesempatan) Threats (ancaman)

    1. Adanya berbagai kesempatan untuk melakukan mitra kerja dengan organisasi diluar Dinas Kesehatan untuk ikut serta dalam program kesehatan.
    2. Adanya berbagai kesempatan untuk mendapatkan bantuan dari berbagai lembaga asing dalam program kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

    1. Masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular bahkan akhir-akhir ini timbul pula berbagai penyakit baru (new-emerging diseases) seperti flu burung, flu babi, dan lain-lain.
    2. Memburuknya kualitas air permukaan dan air tanah akibat pencemaran, pemanasan global, ru
    3. saknya lingkungan dan tidak tertatanya sistem pembuangan limbah rumah tangga, menyebabkan menurunnya akses air bersih pada masyarakat khususnya masyarakat.
    Strengths (kekuatan)

    1. Adanya aturan hukum yang menjadikan pelaksanaan tugas menjadi legal formal dan adanya struktur organisasi yang kompleks mulai dari adanya sekretaris, bidang dan ditambah dengan rumah sakit dan UPT di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur merupakan peluang untuk menangkap berbagai kesempatan untuk mendapatkan bantuan dari berbagai lembaga asing dalam program kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (S1,2 ; O2)
    2. Adanya sumber daya berupa tenaga kesehatan dan dana memberikan banyak link atau chanel untuk menangkap kesempatan dalam melakukan mitra kerja dengan organisasi diluar Dinas Kesehatan untuk ikut serta dalam program kesehatan (S3 ; O1)

    1. Adanya aturan hukum, struktur organisasi yang kompleks mulai dari adanya sekretaris, bidang dan ditambah dengan rumah sakit dan UPT di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan sumber daya berupa tenaga kesehatan dan dana merupakan kekuatan untuk mengurangi dan memperkecil tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular bahkan akhir-akhir ini timbul pula berbagai penyakit baru (new-emerging diseases) seperti flu burung, flu babi, dan memburuknya kualitas air permukaan dan air tanah akibat pencemaran, pemanasan global, rusaknya lingkungan (S1,2,3 ; T1,2)

    1. Adanya aturan hukum yang menjadikan pelaksanaan tugas menjadi legal formal.
    2. Adanya struktur organisasi yang kompleks mulai dari adanya sekretaris, bidang dan ditambah dengan rumah sakit dan UPT di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
    3. Adanya sumber daya berupa tenaga kesehatan dan dana.

    Weakness (kelemahan) 1. Menjadikan kelemahan seperti : belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap beban pembiayaan kesehatan, rendahnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama pada kelompok penduduk miskin, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan, sering terjadi kekosongan obat karena dana yang disediakan pemerintah Kabupaten/Kota sangat kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk dan distribusi tenaga kesehatan belum merata, lebih terkonsentrasi di daerah perkotaan sebagai alat untuk mendapatkan bantuan
    2. dari mitra kerja dengan organisasi diluar Dinas Kesehatan untuk ikut serta dalam program kesehatan dan dari berbagai lembaga asing dalam program kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (W1,2,3,4 ; O1, 2)

    1. Meningkatkan perlindungan masyarakat secara maksimal terhadap beban pembiayaan kesehatan untuk menekan tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular bahkan akhir-akhir ini timbul pula berbagai penyakit baru (new-emerging diseases) seperti flu burung, flu babi, dan lain-lain (W1 ; T1)
    2. Meningkatkan perlindungan masyarakat secara maksimal terhadap beban pembiayaan kesehatan untuk menekan memburuknya kualitas air permukaan dan air tanah akibat pencemaran, pemanasan global, rusaknya lingkungan dan tidak tertatanya sistem pembuangan limbah rumah tangga, menyebabkan menurunnya akses air bersih pada masyarakat khususnya masyarakat miskin (W1 ; T2)
    3. Meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama pada kelompok penduduk miskin, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan, memperkecil kekosongan obat karena dana yang disediakan pemerintah Kabupaten/Kota sangat kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk dan memeratan distribusi tenaga kesehatan yang belum merata dan terkonsentrasi di daerah perkotaan untuk menekan tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular bahkan akhir-akhir ini timbul pula berbagai penyakit baru (new-emerging diseases) seperti flu burung, flu babi, dan lain-lain (W2,3,4 ; T1)

    1. Belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap beban pembiayaan kesehatan.
    2. Masih rendahnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama pada kelompok penduduk miskin, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan.
    3. Sering terjadi kekosongan obat karena dana yang disediakan pemerintah Kabupaten/Kota sangat kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk.
    4. Distribusi tenaga kesehatan belum merata, lebih terkonsentrasi di daerah perkotaan.

    Matriks Analisis SWOT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

    Berdasarkan analisis Swot yang telah disajikam di atas, penulis mencoba merumuskan strategi alternative yang dapat dilakukan oleh Dinas kesehatan dalam mengatasi permasalahan kesehatan di provinsi Jawa Timur, strategi alternative tersebut diantaranya ialah :
    1. Strategi I, Strategi memperkuat kerjasama dengan berbagai lembaga asing. Pada strategi Dinas Kesehatan perlu meningkatkan komunikasi lintas sektor baik secaar formal dan informal. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder atau lembaga asing untuk mengatasi permasalahan kesehatan di Jawa Timur.
    2. Strategi II, Strategi penguatan kelembagaan organisasi Dinas kesehatan Jawa Timur. Pada strategi ini Dinas kesehatan Provinsi Jawa timur perlu melakukan penguatan kelembagaan dengan cara meningkatkan manajemen organisasi dengan memperhatikan perencanaan program-program dalam upaya mengatasi permasalahan kesehatan, meningkatan kekuatan SDM dengan meningkat kualitas tenaga kesehatan yang ada secara proporsional, meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar bidang, meningkat alokasi untuk program kesehatan, meningkatkan sarana dan prasana guna menunjang penyelenggaraan kesehatan.
    3. Strategi III, Strategi mengoptimalkan penggunaan anggaran kesehatan dari APBD Provinsi Jawa Timur agar masyarakat dapat terlindungi secara maksimal terhadap beban pembiayaan kesehatan. Pada strategi ini dinas kesehatan perlu melakukan perbaikan aksebiltas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Terutama pada kelompok penduduk miskin, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan.
    4. Strategi IV, Strategi pemenuhan obat-obatan dan tenaga medis seperti dokter, perawat dan lain-lain harus seimbang dengan laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.
    5. Strategi V, Strategi mengutamakan program untuk pencegahan daripada mengobati. Pada strategi ini Dinas Kesehatan dapat memberikan multivitamin dan minuman berbahan alami untuk menangkal berbagai macam penyakit. Meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat mengenai kesehatan lingkungan melalui sosialisasi atau pembinaan yang dilakukan secara continue atau berjalan terus-menerus dan melakukan secara masif dan kreatif. Mendorong dan memotivasi kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan dirinya sendiri dan lingkungan hidupnya.
    BAB IV
    PENUTUP

    4.1 Kesimpulan
    Berdasarkan analisa mengenai strategi Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan kesehatan di Provinsi Jawa timur yang di dalamnya menggunakan teknik analisis SWOT yang menyatakan lebih banyak kelemahan daripada kekuatan. Faktor-faktor penghambat tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan Dinas Kesehatan untuk mencapai visinya yaitu “Masyarkat Jawa Timur Mandiri untuk Hidup Sehat”. Berdasarkan hasil analisa dan perumusan strategi yang telah dilakukan, maka alternatif yang dapat dijadikan rumusan strategi menurut penulis untuk memperbaiki atau dijadikan tambahan strategi dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan kesehatan di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :
    a. Strategi memperkuat kerjasama dengan berbagai lembaga asing.
    b. Strategi penguatan kelembagaan organisasi Dinas kesehatan Jawa Timur.
    c. Strategi mengoptimalkan penggunaan anggaran kesehatan dari APBD Provinsi Jawa Timur agar masyarakat dapat terlindungi secara maksimal terhadap beban pembiayaan kesehatan.
    d. Strategi pemenuhan obat-obatan dan tenaga medis seperti dokter, perawat dan lain-lain harus seimbang dengan laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.
    e. Strategi mengutamakan program untuk pencegahan daripada mengobati.
    4.2 Saran
    Saran berdasarkan hasil analisis SWOT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang telah dibahas di atas. Dari hasil analisis SWOT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur ditemui banyak kelemahan daripada kekuatan. Kelemahan-kelemahan yang merupakan faktor internal Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur harus dapat diminimalisir sedini mungkin. Jika tidak maka hal tersebut akan berdampak pada peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur akan tidak mampu mengambil peluang yang ada dan juga Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur akan menghadapi ancama yang bisa saja mengmenghambat pencapaian visi dan misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, maka penulis mencoba memberikan saran dari hasil analisa di atas :
    a. Dinas Kesehatan perlu memberikan perhatian khusus terhadap kesehatan masyarakat dengan memperhatikan kendala tenaga kesehatan, meningkatkan pendanaan dan meningkatkan sarana prasarana guna menunjang program-program kesehatan masyarakat.
    b. Dinas kesehatan perlu mengoptimalkan kerjasama lintas sektor atau lembaga asing dengan melakukan koordinasi secara intensif serta mengoptimalkan komunikasi.
    c. Dinas kesehatan perlu merangkul komunitas-komunitas sosial seperti LSM, mahasiswa, NGO serta perusahaan untuk turut serta dalam mengatasi permasalahan kesehatan di Jawa Timur dengan melibatkan dalam kegiatan-kegiatan serta mengadakan kompetisi-kompetisi guna menarik perhatian serta memfasilitasi gagasan ide untuk melakukan perbaikan kesehatan masyarakat secara mandiri.
    d. Dinas Kesehatan perlu meingkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat dengan melakukan sosialisasi atau pembinaan secara continue atau berjalan terus-menerus secara masif dan kreatif dengan memanfaatkan media massa, melakukan sosialisasi/pembinaan di sekolah-sekolah, pembinaan masyarakat secara kelompok, memotivasi atau mendorong kemandirian masyarakat untuk menyadari bahwa memiliki tubuh dan lingkungan sehat itu sangat penting.
    DAFTAR PUSTAKA

    Badan Pusat Statistik. tanpa tahun. Analisis SWOT . (Online), (www.daps.bps.go.id.pdf; diakses tanggal 12 Oktober 2018).
    Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 2014. Rencana Strategis Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Jakarta.
    Nawawi, Hadari, 2000, Manajemen Stratejik Organisasi Non Profit Di bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi Di Bidang Pendidikan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
    Umar, Husein. 2004, Strategic Management In Action, Gramedia, Jakarta.
    Salusu. J, 2003, Pengambilan keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi non profit, Rasindo, Jakarta.