Activity

  • Dessy ervina febriyanti posted an update 1 month, 1 week ago

    PERAN PEMERINTAH TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
    Pada dasarnya pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.
    Menurut Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 no. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pengertian pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
    Menurut Ndraha (2001 : 85), fungsi pemerintahan kemudian diringkas menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu: Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (service), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. Kedua, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (empowerment), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.
    Peran Penting lainnya yang melekat pada pemerintah adalah melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan pelayanan publik, meliputi :
    a) Pengawasan Melekat ,yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    b) Pengawasan Fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    c) Pengawasan masyarakat ,yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat ,berupa laporan atau pengaduan masyarakat tentang penyimpangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat,2009: 101)

    PERBEDAAN MANAJEMEN PELAYANAN SEKTOR PUBLIK DAN PRIVAT

    Pengertian pelayanan public adalah berbagai aktivitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Dan keputusan menteri pendayagunaan aparatur Negara No. 63 tahun 2003 mendefinisikan pelayanan public sebagai “segala bentuk pelayanan yng dilaksanakan oleh instansi pemerintah di Pusat, di daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peratutan perundang-undangan”.

    Karakteristik pelayanan public adalah sebagai berikut :

    1. Pelayanan public berorientasi kepentingan public. Artinya setiap pelayanan yang diberikan oleh yang memberi pelayanan berorientasi pada kepentingan public bukan pada kepentingan pripadi atau kelompok tertentu. Begitu juga dengan keputusan keputusan yang diproduksi oleh otoritas public yang berkaitan dengan pelayanan mesti mendahulukan kepentingan public.

    2. Dikarenakan pelayanan public berorientasi pada kepentingan public, maka pemberi pelayanan bukanlah seseorang yang value free atau tidak berpihak/bebas. Melainkan ia harus berpihak pada kepentingan masyarakat.

    3. Proses pelayanan public harus partisipatif, memberdayakan, fast, flexible dan friendly. Ciri ketiga ini merupakan konsekuensi logis karakter pelayanan publik yang berorientasi kepentingan publik, berlandaskan nilai-nilai publik, dan bersifat value free. Ciri ketiga ini menekankan arti penting pelayanan publik sebagai proses yang nonmekanis, tetapi relasi dinamis antara manusia dengan kelompoknya, manusia dengan alam sekitarnya, dan manusia dengan struktur-stuktur ekonomi-politik yang dibentuk dalam rangka pengaturan kehidupan bersama.

    4. Tindakan para pemberi layanan public tetap dibatasi oleh etika. Hal ini dikarenakan pelayanan public menempatkan manusia sebagai pelaku utama. Sehingga manusia dalam berinteraksi tidak bisa menghiraukan etika dan moral

    5. System dan proses dalam pelayanan public dibangun atas dasar aturan, hukum dan kesepakatan.

    Sedangkan Pelayanan privat atau swasta adalah pelayanan yang diberikan oleh pihak swasta, yang berorientasi pada pelanggan (stakeholder) yang tujuannya adalah mencari keuntungan/profit. Pelayanan swasta mempertanggung jawabkan kinerjanya pada stakeholder.

    Ada beberapa karakteristik dari pelayanan privat/swasta, diantaranya yaitu :
    1. Sektor swasta lebih mendasarkan pada pilihan individu (individual choice) dalam pasar. Organisasi di sektor swasta dituntut untuk dapat memenuhi selera dan pilihan individual untuk memenuhi keputusan tiap-tiap individu pelanggan. Keadaan seperti itu berbeda dengan yang terjadi pada sektor publik. Sektor publik tidak mendasarkan pada pilihan individual dalam pasar akan tetapi pilihan kolektif dalam pemerintahan.

    2. Karakteristik sektor swasta adalah dipengaruhi hukum permintaan dan penawaran (supply and demand). Permintaan dan penawaran tersebut akan berdampak pada harga suatu produk barang atau jasa. Artinya pelayan di sector swasta sangat bergantung dengan opini pasar dan mekanisme pasar, tidak layaknya pelayanan public yang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan oleh pasar.

    3. Manajemen di sektor swasta bersifat tertutup terhadap akses publik, sedangkan sektor publik bersifat terbuka untuk masyarakat terutama yang terkait dengan manajemen pelayanan. di sektor swasta informasi yang disampaikan kepada publik relatif terbatas. Informasi yang disampaikan terbatas pada laporan keuangan, sedangkan anggaran dan rencana strategis perusahaan merupakan bagian dari rahasia perusahaan sehingga tidak disampaikan ke public.

    4. Sektor swasta berorientasi pada keadilan pasar (equity of market). Keadilan pasar berarti adanya kesempatan yang sama untuk masuk pasar. Sektor swasta berkepentingan untuk menghilangkan hambatan dalam memasuki pasar (barrier to entry). Keadilan pasar akan terjadi apabila terdapat kompetisi yang adil dalam pasar sempurna, yaitu dengan tidak adanya monopoli atau monopsoni. Sementara itu, orientasi sektor publik adalah menciptakan keadilan kebutuhan (equity of need).

    REFERENSI:
    Martua, Junindra & rahmat. Peran Birokrasi Pemerintah sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik. Sumatra Utara: Universitas Asahan
    Jejakakutansi.net