Activity

  • Berliana Radhini I posted an update 1 month ago

    Kajian Normatif mengenai Pelayanan Publik, Kumpulan Peraturan Perundangan Mengenai Pelayanan Publik yang Berlaku Saat Ini, beserta garis besarnya
    1. UUD 1945
    UUD 1945 Pasal 18 A
    UUD 1945 Pasal 27
    UUD 1945 Pasal 28 A
    UUD 1945 Pasal 28 B
    UUD 1945 Pasal 28 C
    UUD 1945 Pasal 28 D
    UUD 1945 Pasal 31
    UUD 1945 Pasal 34
    2. Permenpan Nomor 14 tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Mayarakat
    Pasal satu ayat satu menjelaskan bahwa Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Yang dimana dalam peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi juga mensyaratkan bahwa penyelenggara publik wajib mempublikasikan hasil survey kepuasan masyarakat. Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dilakukan dengan memperhatikan prinsip : 1. Transparan Hasil survei kepuasan masyarakat harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. 2. Partisipatif Dalam melaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat harus melibatkan peran serta masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang sebenarnya. 3. Akuntabel Hal-hal yang diatur dalam Survei Kepuasan Masyarakat harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku. 4. Berkesinambungan Survei Kepuasan Masyarakat harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan. 5. Keadilan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan lokasi geografis serta perbedaan kapabilitas fisik dan mental. 6. Netralitas Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat, surveyor tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan, dan tidak berpihak.
    3. Perpres nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik,
    Dimana menimbang: penyelenggara pelayanan publik untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan, serta pengelolaan pengaduan masyarakat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar, dan adil. Di dalam perpres tersebut terdapat mekanisme pengelolaan pengaduan mulai dari penerimaan pengaduan, penelaahan dan pengklasifikasian, penyaluran pengaduan hingga penyelesaian pengaduan yang terdiri dari penyampaian saran, pemantauan, pemberian informasi kepada pengadu, pelaporan tindak lanjut, dan pengarsipan.
    4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 25 Tahun 2009
    Dalam peraturan tersebut memuat mengenai ruang lingkup pelayanan publik, system pelayanan terpadu, pedoman penyusunan standar pelayanan, proporsi akses dan kategori kelompok masyarakat dalam Pelayanan Berjenjang, pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
    5. PP Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
    Secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup yang salah satunya menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada peraturan ini juga dijelaskan jenis standar pelayanan minimal yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan SPM Sosial
    6. Undang-undag Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas,
    Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia, untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundangundangan yang dapat menjamin pelaksanaannya; hal ini berkaitan dengan pemberian pelayanan bagi penyandang disabilitas termasuk aksesibilitas dan akomodasi yang layak.
    7. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
    Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentangPenyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sertauntuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, perlu pedoman yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah;
    8. Peraturan Presiden Republik Indonesia 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
    Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu; bahwa pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan untuk menyatukan proses pengelolaan pelayanan baik yang bersifat pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
    9. UU 29 2005 tentang Pelayanan Publik,
    Menimbang : a. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik;
    10. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Menimbang : a. bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara
    11. Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menimbang: bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
    13. PP Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah