Activity

  • Berliana Radhini I posted an update 2 weeks ago

    Perbedaan Manajemen Pelayanan Publik dan Privat
    Serta Peran Pemerintah dalam Pelayanan Publik
    Manajemen Pelayanan Publik dapat dipilah menjadi dua pengertian yaitu manajemen dan pelayanan publik. Definisi manajemen menurut Stoner adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. sedangkan pengertian pelayanan publik menurut UU No 25 tahun 2009 pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
    Potler Telah mengidentifikasi empat jenis organisasi yaitu:
    1. organisasi swasta, yang bertujuan mencari laba (yaitu, bisnis swasta klasik, baik itu bisnis kecil atau korporasi besar);
    2. organisasi nirlaba swasta
    3. organisasi publik semu swasta
    4. organisasi publik (yaitu, departemen pemerintah dan agencics terkait)
    McCallum mengklasifikasikan perbedaan manajemen sektor publik dan privat dengan berbagai indikator berikut ini:
    a) objektivitas; .
    b) akuntabilitas
    c) prinsip Merit
    d) Security of Tenure.
    e) koordinasi;
    f) keterlibatan politik dalam pengambilan keputusan;
    g) konsistensi dalam pengambilan keputusan

    Perbedaan Manajemen Pelayanan Publik dan Privat Menurut McCallum, meliputi
    a) Objektivitas, Perbedaan crucial antara manajemen di sektor publik dan swasta terkait dengan tujuan sosial dan organisasi sekunder, tujuan dasar sebuah perusahaan swasta adalah untuk membuat sebuah profit, Sebaliknya, di dalam organisasi publik jarang ada satu objek obyektif yang fundamental .Tujuannya mungkin banyak dan beragam, tidak jelas dan tidak berwujud. Salah satu tujuan dari organisasi publik adalah kepuasan masyarakat yang bersifat abstrak dan tidak berwujud.
    b) Akuntabilitas, manajer sektor swasta bertanggung jawab kepada dewan direksi pada interval waktu untuk kinerja mereka dan dewan pada gilirannya bertanggung jawab kepada pemegang saham pada rapat umum tahunan sedangkan manajemen pelayanan publik mensyaratkan bahwa semua tindakan dan keputusan departemen didokumentasikan dan akuntabel sepenuhnya yaitu akuntabilitas keuangan, akuntabilitas dalam penggunaan personel dan sumber daya lainnya, dan akuntabilitas di bawah hukum administratif dan perundang-undangan terkait
    c) Prinsip Merit, pada sektor swasta telah menerapkan prisnip merit yang menyatakan bahwa orang-orang harus diangkat ke Layanan Publik hanya jika mereka memenuhi kriteria minimum, sedangkan di sektor publik masih cenderung ke arah spoil system.
    d) Security Of Tenure, ada kecenderungan peningkatan keamanan kepemilikan karyawan di organisasi swasta yang lebih besar. Selain itu, ada kecenderungan penurunan keamanan kepemilikan di sektor publik hal ini dikarenakan di sektor publik prosedurnya terlalu rumit sedangkan di sektor swasta memberlakukan rotasi untuk menjaga kualitas dari karyawan tersebut.
    e) Koordinasi, , penggunaan mekanisme koordinasi yang berbeda yaitu manajer perlu mengembangkan koordinasi antara staf yang mereka arahkan dan antara cabang atau divisi yang berbeda dari satu organisasi. Dalam administrasi publik, untuk mencapai konsistensi tujuan, diperlukan koordinasi berkenaan dengan kebijakan dan kegiatan manajemen semua organisasi besar dan cabang pemerintahan
    f) keterlibatan politik dalam pengambilan keputusan, intervensi politik dalam manajemen pelayanan publik lebih besar dibanding swasta
    g) konsistensi dalam pengambilan keputusan, memperlakukan setiap kandidat dari kelompok itu secara adil, tidak tergantung kekayaan, status sosial, ras, jenis kelamin, agama dan begitu seterusnya
    Peran Pemerintah dalam Pelayanan Publik Menurut Ndraha (2001 : 85), fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkas menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu: Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (service), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. Kedua, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (empowerment), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.
    DAFTAR PUSTAKA
    McCallum, Bruce. 1984. The Public Service Manager, An Introduction To Personnel Management In The Australian Public Service. Longman Cheshire Pty Limited. Melbourne.
    Suprianto. 2014. Fungsi Pemerintah Dalam Pelayanan Publik (Kasus Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Uptd Dinas Perhubungan Informasi Dan Komunikasidi Kabupaten Kampar). Jom FISIP Volume 1 No. 2 – Oktober 2014