Activity

  • Berliana Radhini I posted an update 4 months, 2 weeks ago

    Good and Service
    Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik yang tercantum pada UU 25 tahun 2009, meliputi pelayanan barang publik, jasa publik serta pelayanan administratif.
    Kelompok pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik. Sedangkan kelompok pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik. Dan Kelompok pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, dan lain-lain.
    Pelayanan barang dan jasa publik diklasifikasikan berdasarkan sumber pendanannya menjadi tiga yaitu:
    a. Dilakukan oleh instansi pemerintah yang
    sebagian atau seluruh dananya bersumber
    dari APBD dan APBN;
    b. Dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal
    pendiriannya sebagian atau seluruhnya
    bersumber dari kekayaan negara dan/atau
    kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
    c. Pembiayaannya tidak bersumber dari APBN
    atau APBD atau badan usaha yang modal
    pendiriannya sebagian atau seluruhnya
    bersumber dari kekayaan negara dan/atau
    kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi
    ketersediaannya menjadi misi negara yang
    ditetapkan dalam peraturan
    perundangundangan.
    Barang publik yang disediakan oleh instansi pemerintah dengan APBN dan APBD ditujukan untuk mendukung program dan tugas instansi tersebut, sebagai contoh:
    1. penyediaan obat untuk flu burung oleh
    Departemen Kesehatan;
    2. kapal penumpang yang dikelola oleh PT
    (Persero) PELNI Departemen Perhubungan;
    3. penyediaan infrastruktur transportasi
    perkotaan yang pengadaannya menggunakan
    APBD.

    Barang publik yang ketersediaannya merupakan hasil dari kegiatan BUMN dan/atau BUMD yang mendapat pelimpahan tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik (public service obligation), adalah
    1. listrik hasil pengelolaan PT (Persero) PLN; dan
    2. air bersih hasil pengelolaan perusahaan
    daerah air minum.

    Jasa publik yang diatur oleh UU No. 25 tahun 2009 antara lain pelayanan, pelayanan pendidikan, pelayanan navigasi laut, pelayanan peradilan, pelayanan kelalulintasan, pelayanan keamanan, dan pelayanan pasar. Sedangkan, jasa yang dihasilkan oleh BUMN/BUMD yang mendapat pelimpahan tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik antara lain jasa pelayanan transportasi angkutan udara/laut/darat yang dilakukan oleh PT (Persero) Garuda Indonesia, PT (Persero) Pelni, PT (Persero) KAI, dsb. Serta jasa penyediaan air bersih yang dilakukan oleh perusahaan daerah air minum.
    Misi negara adalah kebijakan untuk mengatasi permasalahan, kegiatan, atau mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak, sebagai contoh dalam hal pelayanan barang yaitu kebijakan menugaskan PT (Persero) Pertamina dalam menyalurkan bahan bakar minyak jenis premium dengan harga yang sama untuk eceran di seluruh Indonesia, Sedangkan, dalam hal pelayanan jasa, sebagai contoh jasa pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin oleh rumah sakit swasta.
    Sedangkan Menurut Savas, terdapat pembagian barang dan jasa yang didasarkan pada 2 karakteristik. Yaitu eksklusi dan konsumsi, eksklusi barang dan jasa adalah dapat dikecualikan, barang dapat berpindah tangan apabila pengguna memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemasok sehingga terjadi kesepakatan dua pihak. Sedangkan konsumsi adalah barang yang dapat digunakan oleh banyak orang tetapi tidak dapat dikonsumsi orang lain pada saat yang sama. Berikut 4 kelompok barang dan jasa sebagai berikut
    1. Individual Goods ditandai dengan
    pengecualian dan konsumsi perorangan
    (makanan, obat-obatan, pesawat terbang dan
    bangunan)
    2. Tool Goods ditandai dengan pengecualian dan
    konsumsi bersama (jalan tol,telepon)
    3. Common Pool Goods tidak ada pengecualian
    dan konsumsi individu (sinar matahari, ikan,
    udara)
    4. Collective Goods diatndai dengan tidak ada
    pengecualian dan konsumsi bersama (jalan
    raya, keamanan)

    DAFTAR PUSTAKA
    Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
    Savas, Emanuel S. 2000. Privatization and public private partnership.Chatam House Publisher, Seven Bridges Press,LLC. New York.
    Ulum, M. Chazienul. 2018. Public Service: Tinjauan Teoretis dan Isu-Isu StrategisPelayanan Publik. Malang:UB Press