Activity

  • Ben Habel J.J.H. Sihombing posted an update 8 months ago

    Governance

    a. Defenisi Pelayanan Publik
    Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah di Pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan.

    b. Pola pelayanan publik
    Pola pelayanan publik terbagi atas beberapa yaitu :
    – Pola Pelayanan Teknis Fungsional. Adalah pola pelayanan masyarakat yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangannya
    – Pola Pelayanan Satu Pintu. Merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan
    – Pola Pelayanan Satu Atap. Pola pelayanan disini dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing.
    – Pola Pelayanan Terpusat. Adalah pola pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan.
    – Pola Pelayanan Elektronik. Adalah pola pelayanan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat on-line sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas pelanggan

    c. Defenisi Patologi Birokrasi
    Di Indonesia, sebelum adanya proses reformasi terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan kinerja birokrasi, seperti terdapat kelambatan dalam pelayanan publik, adanya masalah suap dalam pelayanan izin, proses administrasi yang berbelit-belit, struktur organisasi yang gemuk yang cenderung tidak efisien, bahkan boros dalam pengelolaan anggaran. Semua permasalahan itu disebut sebagai patologi (penyakit) birokrasi.

    d. Lima Kelompok Patologi Birokrasi
    Dalam hal ini patologi birokrasi dapat dikategorikan dalam lima kelompok, sebagai berikut :
    1. Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi.
    2. Patologi yang disebabkan karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan ketrampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional.
    3. Patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
    4. Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrasi yang bersifat disfungsional atau negatif
    5. Patologi yang merupakan akibat situasi internal berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan.

    e. Upaya Penanggulangan Masalah Patologi Birokrasi
    Patologi birokrasi di Indonesia telah menjangkiti semua level dalam organisasi pemerintahan (eksekutif, legislative dan yudikatif), baik di tingkat pusat, mapun di tingkat daerah, implikasinya adalah kinerja birokrasi dalam pelayanan publik belum memberikan kepuasan (satisfaction) masyarakat.
    Hasil survey Lembaga Transfaransi Internasional tahun 2017 menempatkan Indonesia pada urutan ke 129 dari 188 negara yang disurvei
    Berdasarkan survei Indo Barometer, mayoritas responden mengaku puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo dalam 2,5 tahun menjabat. Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari mengatakan, tingkat kepuasan masyarakat mencapai angka 66,4 persen. Namun masih terdapat ketidakpuasan responden sebesar 32 persen. Di samping itu, ada 1,6 persen responden yang menjawab tidak tahu atau tak menjawab
    Upaya penganganan patologi birokrasi dilakukan melalui pendekatan reformasi birokrasi untuk memperbaiki perilaku dan kinerja pelayanan birokrat di Indonesia adalah pendekatan yang bersifat holistik (holistic approach), yaitu reformasi yang mencakup semua unsur birokrasi yaitu, unsur pengetahuan, keterampilan, mindset SDM aparatur, struktur birokrasi, budaya birokrasi, sarana dan prasarana birokrasi.
    Hal ini sejalan dengan roadmap reformasi birokrasi yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 11 tahun 2015. Dalam Permenpan dan RB tersebut ditetapkan 3 sasaran reformasi, yaitu: (1) birokrasi yang bersih dan akuntabel, (2) birokrasi yang efektif dan efisien, dan (3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

    Sumber referensi :

    Jenis Dan Pola Pelayanan Publik. (online)http://tentangpelayananpublik.blogspot.com/2011/01/jenis-dan-pola-pelayanan-publik.html. diakses tanggal 18 februari 2013.
    Miftach Thoha dan Agus Dharma, Menyoal Birokrasi Publik, Jakarta Balai Pustaka. 1999, hal. 26-55.
    Sondang P. Siagian, Patologi Birokrasi Analisis. Idencifikasi dall Terapannya, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994. hal. 35-93.
    Sumitro Maskun, “Pengembangan Tenaga Fungsional Sebagai Pendukung Peningkatan Sumber Daya Manusia”. (Makalah, Jakarta, 2000).
    Thahir Haning, Mohammad. (2018). Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik ,4(1), 25-37.