Activity

  • Ben Habel J.J.H. Sihombing posted an update 2 weeks ago

    Perbedaan Manajemen Pelayanan Sektor Publik dan Privat

    Menurut Steward & Ranson (dalam McKevitt dan Lawton,1994, dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan beberapa aspek yaitu :

    Berdasarkan Manajemen Strategis
    – Sektor privat : berkenaan dengan kemampuan kompetisi organisasi. Memusatkan kekuatan dan kelemahan organisasi dlm menghadapi perubahan lingkungan produk yang kompetitif dan kinerja maksimal dalam perusahaan.
    – Sektor publik : penyediaan barang karena pasar gagal menyediakan, bukan sekedar pertimbangan kompetitif atau laba perusahaan.
    Berdasarkan pemasaran dan pelanggan
    – Sektor privat : mengenalkan produk pada pelanggan atau meningkatkan jumlah penjualan produk.
    – Sektor publik : hubungan organ publik dengan penggunanya tidak bisa disamakan degan hubungan perusahaan dengan customers yang semata-mata dilihat dari daya belinya.
    Barang publik tidak bersifat konsumtif tapi sering merupakan kebutuhan hidup dasar (basic needs) dan terkait fungsi regulasi

    Berdasarkan proses anggaran
    – Sektor privat : Berdasarkan prediksi banyaknya produk yang laku/profit Pengeluaran dan pendapatan dpt dikalkulasi dan diprediksi.
    – Sektor publik : Bersifat politis Anggaran diputuskan melalui mekanisme politik yang melibatkan banyak lembaga negara dan diatur berdasar hukum. Prediksi pendapatan berdasarkan penerimaan pajak bukan penjualan.

    Berdasarkan akuntabilitas publik
    – Sektor privat : Pertanggungjawaban kepad pasar (konsumen) maupun pemegang saham/pemilik perusahaan
    – Sektor publik : berkewajiban akuntabel pd rakyat/pejabat politik/ wakil rakyat (akuntabilitas politik
    Berdasarkan tuntutan, tekanan dan protes masyarakat
    – Sektor privat : Kritik dari konsumen atau pihak yang berkepentingan dengan produknya relatif mudah ditangani
    – Sektor publik ; Kritik dari konsumen atau pihak yang berkepentingan dengan produknya relatif mudah ditangani . Tuntutan dan kritik bagian dari mekanisme demokrasi (politik) , pengambilan keputusan/opini publik. Di sektor publik, semua suara berhak untuk didengar dan menjadi kewajiban organisasi publik untuk meresponnya

    Peran Pemerintah dalam Pelayanan Publik
    Menurut UU No.25 Tahun 2009
    Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang Pelayanan Publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
    Dalam ruang lingkup tsb, termasuk pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. (Pasal 5 UU No 25 Tahun 2009). Dalam melaksanakan pelayanan publik pemerintah membentuk Organisasi Penyelenggara. Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undangundang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan.
    Organisasi penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana maksud diatas, sekurang-kurangnya meliputi:
    a. pelaksanaan pelayanan;
    b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
    c. pengelolaan informasi;
    d. pengawasan internal;
    e. penyuluhan kepada masyarakat; dan
    f. pelayanan konsultasi. (Pasal 8 UU No 25 Tahun 2009)
    Sehinngga pemerintah sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik diharapkan memberikan fungsi pelayanannya sesuai dengan regulasi yang telah berlaku dan diatur di dalam UU.

    Sumber referensi :
    Pelayanan Publik Menurut UU No 25 Tahun 2009