Prinsip-prinsip governance

March 14th, 2019

Beberapa tahun terkahir ini banyak terdengar tentang konsep governance yang cukup ramai di perbincangkan di berbagai kalngan khusunya di indonesia. Jika di lihat dari pengertiannya, secara sederhana Governance adalah tata kelola pemerintahan. Yang di maksud di sini adalah proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan dalam pemerintahan. Ada beberapa prinsip dalam konsep governance yaitu menurut United Nation Development program (UNDP) :

  1. Partisipasi (participation)

Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Dalam artian, seluruh warga negara mempunyai hak untuk ikut campur dalam proses pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun di wakilakn pada lembaga perwakilan yang menampung aspirasi rakyat.

  1. Supremasi hukum (Rule of Law)

Kerangka hukum harus adil dan di laksanakan tanpa pandang bulu terutama hukum hak asasi manusia. Dalam pelaksanaannya, konsep governance harus di penuhi dengan penegakkan hukum yang baik, hal ini di cerminkan pada hukum itu tidak boleh memihak pada siapapun, menjunjung tinggi keadilan.

  1. Transparansi (transparancy)

Transparansi di bangun atas dasar kebebasan arus informasi. Dengan transparansi di harapkan dapat tercipta rasa percaya sebagai timbal balik antara mpemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi serta menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi.

  1. Responsif (responsiveness)

Setiap lembaga dan proses penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan harus mencoba melayani stakehoders. Melayani yang dimaksud di sini adalah pelayanan yang cepat dan tanggap.

  1. Orientasi pada consensus (consensus oriented)

Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan yang memang terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur. Consensus yang di maksud di sini adalah perolehan pilihan-pilihan itu harus berdasarkan kesepakatan atau pemufakatan bersama.

  1. Kesetaraan dan keadilan (equipty)

Semua warga Negara mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka. tanpa memandanng gender atau status social seluruh wrga Negara berhak mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupannya.

  1. Effectiveness and efficiency (efektivitas dan efisien)

Proses proses dan lembaga lembaga menghasilkan produknya sesuai dengan apa yang telah  digariskan, dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia sebaik mungkin. Efektivitas yang di maksud di sini adalah kefektifan dalam kepentingan menghasilkan produk, sedangkan efisiensi lebih menuju pada bagaimana cara pemenuhan kebutuhan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.

  1. Akuntabilitas (accountability)

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sector swasta dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab kepada public dan lembaga lembaga stakeholders. Ini lebih merujuk pada sifat keputusan yang di buat karena dari setiap keputusan itu ada pertanggungjawaban masing-masing.

 

Sumber :

budisetyowati, A, D. (https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/download/1700/pdf) di akses 8 maret 2019

GOVERNANCE

February 9th, 2019

Di setiap Negara pasti mengenal istilah governance, governance tidak saja melibatkan pemerintah dan Negara saja tetapi masih banyak actor lain di luar itu, jadi cakupannya cukup luas. Adapun Pengertian governance menurut para ahli adalah sebagai berikut :

  1. Menurut Pinto dalam Nisjar. (1997:119) mengatakan bahwa governance adalah praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya.
  2. Menurut Hughes dan Ferlie, dkk dalam Osborne dan Gaebler, (1992) berpendapat bahwa Good Governance, memiliki kriteria yang berkemampuan untuk memacu kompetisi, akuntabilitas, responsip terhadap perubahan , transparan, berpegang pada aturan hukum, mendorong adanya partisipasi pengguna jasa, mementingkan kualitas, efektif dan efisien, mempertimbangkan rasa keadilan bagi seluruh pengguna jasa, dan terbangunnya suatu orientasi pada nilai-nilai.
  3. Menurut Koiman (2009:273), governance merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.
  4. Sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara (2000, 1) mengartikan governance sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods dan services. Lebih lanjut ditegaskan bahwa apabila dilihat dari segi aspek fungsional, governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya.

Paradigma governance muncul sekitar tahun 1990 atau akhir 1980-an.
Paradigma tersebut muncul karena adanya anggapan dari Bank Dunia bahwa apapun
dan berapapun bantuan yang diberikan kepada negara-negara berkembang, pasti habis
tanpa bekas dan tidak dapat membawa negara-negara tersebut ke keadaan yang lebih
baik. Pemahaman umum tentang Good Governance mulai mengemuka di Indonesia
sekitar 15 tahun belakangan ini, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan
internasional mempersyaratkan “Good Governance” dalam berbagai program
bantuannya. Kepemeritahan yang baik banyak diperkenalkan oleh lembaga donor
atau pemberi pinjaman luar negeri seperti World Bank, Asian Development Bank,
IMF
maupun lembaga-lembaga pemberi pinjaman lainnya yang berasal dari NegaraNegara maju. Good Governance dijadikan aspek pertimbangan lembaga donor dalam
memberikan pinjaman maupun hibah.

Menurut Salam (2004:220), ada tiga hal yang melatarbelakangi munculnya Good Governance, yaitu:
1. Munculnya fenomena “gelombang demokratisasi berskala global”. Gelombang ini
pada mulanya muncul di Korea Selatan dan di beberapa Negara Amerika Latin
yang menenggelamkan politik birokratik otoriter pada dasawarsa tahun 80-an dan
berikutnya menyapu bersih sosialisme di Eropa pada awal dasawarsa tahun 90-an.
2. Terjadinya kehancuran secara sistematik berbagai dasar institusional bagi proses
pengelolaan distribusi sumber-sumber ekonomi pada sebagian besar masyarakat
dunia ketiga. Institusi bisnis dan politik yang seharusnya memiliki prinsip pengelolaan berbeda telah berubah menjadi sekutu dan melipatgandakan
tumbuhnya kronisme. Transparansi, akuntabilitas publik dan lokasi berbagai
sumber ekonomi gagal berkembang dalam dunia bisnis.
3. Terakumulasinya kegagalan Struktural Adjustment Program yang diparakarsai
oleh IMF dan Bank Dunia. Program ini memiliki dan menganut asumsi dasar
bahwa Negara merupakan satu-satunya lembaga penghambat bagi proses
terjadinya globalisasi ekonomi.

daftar referensi :

2015. konsep good governance (http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/konsep-good-governance.html) di akses pada 8 februari 2019

jurnal latar belakang paradigma good governance (http://eprints.ums.ac.id/33074/6/BAB%201.pdf) di akses pada 8 februari 2019

jurnal landasan teori good governance menurut Koiman (http://digilib.unila.ac.id/7273/16/BAB%20II.pdf) di akses pada 8 februari 2019

 

Hello world!

February 9th, 2019

Selamat datang di Student Blogs. Ini adalah posting pertamaku!