GOVERNANCE

May 16th, 2019

DYNAMIC GOVERNANCE

Konsep Dynamic Governance

Istilah governance telah lama kita kenal yaitu menunjuk pada hubungan antara pemerintah / negara dengan warganya sehingga memungkinkan berbagai kebijakan dan program dapat di rumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi. Kaufmann, Kraay dan Mastruzzi (2004) mengatakan ”Governance is the relationship between governments and citizens that enable public policies and programs to be formulated, implemented and evaluated. In the broader context, it refers to the rules, institutions, and networks that determine how a country or an organization functions” (Governance / kepemerintahan adalah hubungan timbal balik antara pemerintah dan warganya yang memungkinkan berbagai kebijakan publik dan program dirumuskan, dilaksanakan, dan dievaluasi). Dalam kontek lebih luas menunjuk pada sejumlah aturan, institusi, dan jaringan yang menentukan berfungsinya suatu negara atau organisasi).

Boon dan Geraldine merumuskan Dynamic Governance sebagai “to how these choosen paths, policies, institutions, and structures adapt to an uncertain and fast changing envinronment so that they remain relevant and effektif in achieving the long-term desired outcomes of society”(bagaimana bekerjanya berbagai kebijakan, institusi dan struktur yang telah dipilih sehingga dapat beradaptasi dengan ketidakmenentuan dan perubahan lingkungan yang cepat sehingga kebijakan, institusi dan struktur tersebut tetap relevan dan efektif dalam pencapaian keinginan jangka panjang masyarakat). konsep operasional dari Dynamic Governance adalah ”kemampuan pemerintah menyesuaikan kebijakan dengan perubahan lingkungan global yang cepat dan tidak menentu sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai”

 

prinsip-prinsip dynamic governance

  1. Thinking Aheadmerupakan kemampuan mengidentifikasi faktor lingkungan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan masa mendatang, memahami dampaknya  terhadap sosio-ekonomi masyarakat, mengidentifikasi pilihan-pilihan investasi yang memungkinkan masyarakat memanfaatkan kesempatan baru dan menghindari potensi ancaman yang dapat menghambat kemajuan masyarakat. Berfikir ke depan ini akan mendorong institusi pemerintah untuk menilai dan meninjau kembali kebijakan dan strategi sedang berjalan, memperbaharui target dan tujuan, dan menyusun konsep baru  kebijakan yang dipersiapkan menyongsong masa depan.
  2. Thinking Againmerupakan kemampuan meninjau kembali berbagai kebijakan, strategi, dan program sedang berjalan.Apakah hasil yang dicapai oleh kebijakan, strategi, dan program telah meenuhi harapan banyak pihak atau perlu didisain ulang untuk mendapatkan kualitas hasil yang lebih baik. Kerangka waktu melakukan kaji ulang mulai dari kondisi yang sekarang dihadapi sampai masa waktu berlakunya kebijakan, strategi, dan program, dengan membandingkan apa yang dicapai dengan apa yang diinginkan. Kaji ulang dilakukan terhadap hal-hal yang sudah terjadi mencakup pemanfaatan data, informasi-informasi baru, ukuran/standar yg telah ditentukan, warisan masalah dari suatu kebijakan atau program, dan umpan balik yang diterima.
  3. Thinking Acrossmerupakan kemampuan untuk mengadopsi pikiran, pendapat, ide-ide lain di luar kerangka berpikir (mindset) yang secara tradisional telah melekat dan menjadi dasar melakukan sesuatu. Dengan belajar dari pengalaman dan pemikiran orang lain dalam mengelola sebuah negara atau pemerintahan akan didapat ide-ide dan pemikiran segar dalam melakukan inovasi bagi perbaikan kebijakan, strategi, dan program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Falsafah dasar dalam thinking across ini adalah present-outside,  future-inside yang dapat dimaknai saat ini pikiran-pikiran brilian, kebijakan, strategi dan program yang baik-baik masih menjadi milik negara atau organisasi lain tetapi ke depan akan menjadi milik kita. Belajar dari pihak lain bukan sekedar teknis operasional, tetapi lebih penting dari itu adalah menyangkut mengapa pihak lain dapat menyelesaikan masalah yang sama dengan cara berbeda, bagaimana mereka mendisain suatu kebijakan atau program sesuai dengan karakteristik kemajuan masyarakat setempat, dan lain-lain yang bersifat inovatif dan kreatif.

 

Faktor pendukung dynamic governance

  1. Komitmen
  2. Pengisian jabatan
  3. Pragmatisme
  4. Kemampuan sumber daya.

 

Sumber : Wahyu, muhammad. 2016. Tugas Kelompok Governance & Pengelolaan Keuangan Negara Dynamic Governance. Fakultas Ekonomi, Universitas Riau (Pekanbaru)

 

 

 

GOVERNANCE

May 16th, 2019

RESUME BUKU THE NEW PUBLIC GOVERNANCE

STEPHEN P OSBORNE

Pada bab ini bermaksud untuk memajukan perdebatan yang dianggap agak provokatif, menganggap bahwa NPM sebenarnya merupakan tahap sementara dalam evolusi dari Administrasi Publik tradisional ke apa yang di sini disebut Pemerintahan Publik Baru. 3 Catatan tentang terminologi penting di sini. Istilah “implementasi kebijakan publik dan pemberian layanan publik” digunakan di sini untuk menunjukkan bidang keseluruhan dari desain dan implementasi kebijakan publik dan pemberian layanan publik. Dalam hal ini, Administrasi Publik, NPM, dan Tata Kelola Publik Baru (NPG) kemudian dilambangkan sebagai kebijakan dan rezim implementasi dalam bidang keseluruhan ini – sehingga dengan rapi mengesampingkan argumen di atas, agak berlebihan, apakah rezim ini sebenarnya paradigma atau tidak. Argumen yang diajukan di sini adalah bahwa implementasi kebijakan publik dan pemberian layanan publik telah melewati tiga rezim desain dan pengiriman: yang lebih lama, yang lebih unggul dari PA, dari akhir abad kesembilan belas hingga akhir 1970-an / awal 1980-an; yang kedua, dari NPM, hingga awal abad kedua puluh satu; dan yang ketiga muncul, dari NPG, sejak saat itu. Dengan demikian waktu NPM sebenarnya relatif singkat dan sementara antara tradisi statistik dan birokrasi PA dan tradisi embrionik jamak dan pluralis dari NPG. Sisa dari bab ini pertama-tama akan menguraikan sifat-sifat PA dan NPM yang masih ada. Kemudian akan mengeksplorasi sifat tata kelola publik dan NPG sebelum mempertimbangkan tantangan baru yang diajukan untuk teori dan praktik implementasi kebijakan publik dan pemberian layanan publik.

 

Manajemen Publik Baru (NPM)

Penyebaran NPM, sejak akhir 1970-an dan seterusnya, menyaksikan tumbuhnya wacana baru implementasi kebijakan publik dan pemberian layanan publik. Dalam bentuknya yang paling ekstrem, ini menegaskan keunggulan teknik manajerial sektor swasta daripada teknik PA, dengan asumsi bahwa penerapan teknik tersebut untuk pemberian layanan publik secara otomatis akan mengarah pada peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan ini (Thatcher 1995 ). Elemen-elemen kunci dari NPM dapat diringkas sebagai:

  • Perhatian pada pelajaran dari manajemen sektor swasta;
  • Pertumbuhan kedua “manajemen” langsung – dalam haknya sendiri dan bukan sebagai bagian dari profesionalisme – dan dari organisasi “lengan panjang” di mana implementasi kebijakan secara organisasi menjauhkan dari pembuat kebijakan (sebagai lawan dari “interpersonal” menjauhkan perpecahan kebijakan- administrasi dalam PA);
  • Fokus pada kepemimpinan kewirausahaan dalam organisasi layanan publik;
  • Penekanan pada input dan kontrol output dan evaluasi, dan pada manajemen kinerja dan audit;
  • Disagregasi layanan publik ke unit mereka yang paling dasar dan fokus pada manajemen biaya mereka; dan
  • Paling tidak di dalam wilayah Anglo-Amerika dan Australia / Selandia Baru, pertumbuhan penggunaan pasar, persaingan dan kontrak untuk alokasi sumber daya dan pemberian layanan dalam layanan publik.

Pemerintahan Publik Baru (NPG)

Pada awalnya, penting untuk menjadi jelas, sekali lagi, tentang dua poin. Pertama, bahwa NPG disajikan di sini bukan sebagai paradigma baru yang normatif untuk menggantikan PA dan NPM atau sebagai “satu-satunya cara terbaik” (Alford dan Hughes 2008) untuk menanggapi tantangan implementasi kebijakan publik dan pemberian layanan publik di abad kedua puluh satu. Sebaliknya itu disajikan baik sebagai alat konseptual dengan potensi untuk membantu pemahaman kita tentang kompleksitas tantangan ini dan sebagai refleksi dari realitas kehidupan kerja manajer publik saat ini. Kedua, “pemerintahan” dan “pemerintahan publik” bukan istilah baru – mereka datang dengan bagasi teoritis dan / atau ideologis yang cukup besar sebelumnya. Para kritikus telah membedakan tiga sekolah besar literatur tata kelola: tata kelola perusahaan, tata kelola “baik”, dan tata kelola publik. Tata kelola perusahaan berkaitan dengan sistem dan proses internal yang memberikan arahan dan akuntabilitas kepada organisasi mana pun. Dalam layanan publik, yang paling sering berkaitan dengan hubungan antara pembuat kebijakan dan / atau pengawas organisasi publik dan manajer senior diberi tugas untuk membuat kebijakan ini menjadi kenyataan (misalnya, Cornforth 2003). Pemerintahan yang “baik” berkaitan dengan penyebaran model normatif pemerintahan sosial, politik dan administrasi oleh badan-badan supranasional seperti Bank Dunia (Leftwich 1993; Rhodes 1997). Selalu ini telah menempatkan premium pada pendekatan berbasis pasar untuk alokasi dan tata kelola sumber daya publik (lihat, misalnya, Osborne dan Kaposvari 1997).

 

Osborne, Stephen. 2010. The New Public Governance. New York (Routledge)

 

 

GOVERNANCE

March 22nd, 2019

Governance, sebuah kata yang kini banyak dipakai secara luas, dan juga dapat menjadi konsep dari bebrapa istilah dalam kebijakan dan politik. Governance sendiri adalah tata kelola pemerinthan yang yang lebih baik. Dalam goevernance ada beberapa macam model, tipe, domain dan multilevel. Berikut adalah model, tipe, domain dan multilevel governance :

 

  1. Model – Model Governance

Menurut Henry mintzberg (1996)

  1. Model Pemerintah sebagai Mesin (as Machine Model) : Menurut model ini, pemerintah dipandang sebagai mesin yang didominasi oleh peraturan, regulasi, dan standar dari semua jenis.
  2. Model pemerintah sebagai jaringan (as Network Model) : Model ini menyarankan pemerintah sebagai sistem yang saling terkait, sebuah jaringan kompleks yang dirancang untuk menyelesaikan masalah yang timbul dan dihubungkan oleh saluran komunikasi informal.
  3. Model kontrol kinerja (the performance control model): Model ini mengasumsikan bahwa keseluruhan organisasi terdiri dari unit-unit bisnis, yang ditugaskan target kinerja dimana manajer yang bertanggung jawab.
  4. Model pemerintahan virtual ( Virtual Model) : Model pemerintahan virtual bermaksud memprivatisasi, membuat kontrak, dan bernegosiasi. Menurut model ini, struktur mikro tidak lagi ada dalam pemerintahan, melainkan semua pekerjaan semacam itu akan terjadi di sektor swasta.
  5. Model kontrol normative (the normative control model) : Dibandingkan dengan model lain, model ini lebih berorientasi pada nilai dan norma daripada struktur dan system.

Menurut Peter (2001) dalam bukunya The Future of Governing.

  1. Model Pasar (the market model) : menurutnya sektor swasta dapat memberikan layanan yang lebih baik daripada sektor publik tradisional.
  2. Model Negara Partisipatif (The participatory state model) : Model ini lebih menekankan pada partisipasi individu dan kolektif yang lebih besar oleh segmen organisasi pemerintah yang biasanya dikeluarkan dari pengambilan keputusan.
  3. Model pemerintah yang fleksibel (The Flexible Government Model) : menurutnya pemerintah harus kontekstual dan fleksibel. Untuk menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan, dan untuk memenuhi tuntutan masyarakat, kebijakan yang tepat dan sesuai harus dibuat oleh pemerintah.
  4. Model pemerintah yang dideregulasi (The deregulated government model) : yang berfokus pada kontrol birokrasi yang lebih sedikit, lebih banyak kebebasan manajerial, dan rekomendasi yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan pengambilan keputusan kolektif.

2. Tipe – Tipe Governance

  1. Democracy Governance

Tata pemerintahan yang demokratis dipahami sebagai seni pemerintah dengan mengartikulasikan bisnis pada skala spasial yang berbeda, dari lokal ke global, mengatur hubungan dalam masyarakat dan mengoordinasikan keterlibatan berbagai pelaku.

  1. Economic and Financial Governance

Tata kelola ekonomi dan keuangan merupakan prasyarat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.

  1. Corporate Governance

Tata kelola perusahaan terkait dengan prinsip-prinsip moral, nilai-nilai dan praktik-praktik yang memfasilitasi keseimbangan antara tujuan ekonomi dan sosial serta antara tujuan individu dan bersama

  1. Enviromental Governance dan Natural Resource

Tata kelola lingkungan mengacu pada semua proses, aturan, praktik, dan lembaga yang berkontribusi pada perlindungan, pengelolaan, dan eksploitasi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sumber daya mineral dalam berbagai modalnya dalam perspektif merekonsiliasi pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan.

  1. E-Governance service

Layanan e-governance dan e-governance adalah konsep holistik yang mendefinisikan dan menilai dampak dari teknologi informasi dan komunikasi terhadap praktik pemerintah dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan.

3. Domain governance

Pemerintah→ sebagai pembuat kebijakan,pengendali dan pengawas

Pemerintah pada dasarnya mencakup keseluruhan lembaga politik dan sector public . pemerintah harus melaksanakan Peranan dan tanggung jawabnya sebagai pembuat kebijakan.

Swasta → sebagai penggerak aktivitas bidang ekonomi

Mencakup perusahaan swasta harus aktif dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan produksi, investasi , pengembangan usaha, sumber penerimaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Masyarakat →sebagai subjek dan objek dari sector pemerintah dan swasta

Masyarakat merupakan objek sekaligus subjek dari sektor pemerintahan maupun swasta. Karena di dalam masyarakatlah terjadilah interaksi di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya.

4. Multilevel Governance

Tata kelola multi-level (atau multilevel) adalah pendekatan dalam ilmu politik dan teori administrasi publik yang berasal dari studi tentang integrasi Eropa .Tata kelola multi-level memberikan ekspresi pada gagasan bahwa ada banyak struktur otoritas yang saling berinteraksi yang sedang bekerja dalam global yang muncul. ekonomi politik Ini “menerangi keterikatan intim antara tingkat otoritas domestik dan internasional

 

 

 

Prinsip-prinsip governance

March 14th, 2019

Beberapa tahun terkahir ini banyak terdengar tentang konsep governance yang cukup ramai di perbincangkan di berbagai kalngan khusunya di indonesia. Jika di lihat dari pengertiannya, secara sederhana Governance adalah tata kelola pemerintahan. Yang di maksud di sini adalah proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan dalam pemerintahan. Ada beberapa prinsip dalam konsep governance yaitu menurut United Nation Development program (UNDP) :

  1. Partisipasi (participation)

Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Dalam artian, seluruh warga negara mempunyai hak untuk ikut campur dalam proses pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun di wakilakn pada lembaga perwakilan yang menampung aspirasi rakyat.

  1. Supremasi hukum (Rule of Law)

Kerangka hukum harus adil dan di laksanakan tanpa pandang bulu terutama hukum hak asasi manusia. Dalam pelaksanaannya, konsep governance harus di penuhi dengan penegakkan hukum yang baik, hal ini di cerminkan pada hukum itu tidak boleh memihak pada siapapun, menjunjung tinggi keadilan.

  1. Transparansi (transparancy)

Transparansi di bangun atas dasar kebebasan arus informasi. Dengan transparansi di harapkan dapat tercipta rasa percaya sebagai timbal balik antara mpemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi serta menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi.

  1. Responsif (responsiveness)

Setiap lembaga dan proses penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan harus mencoba melayani stakehoders. Melayani yang dimaksud di sini adalah pelayanan yang cepat dan tanggap.

  1. Orientasi pada consensus (consensus oriented)

Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan yang memang terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur. Consensus yang di maksud di sini adalah perolehan pilihan-pilihan itu harus berdasarkan kesepakatan atau pemufakatan bersama.

  1. Kesetaraan dan keadilan (equipty)

Semua warga Negara mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka. tanpa memandanng gender atau status social seluruh wrga Negara berhak mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupannya.

  1. Effectiveness and efficiency (efektivitas dan efisien)

Proses proses dan lembaga lembaga menghasilkan produknya sesuai dengan apa yang telah  digariskan, dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia sebaik mungkin. Efektivitas yang di maksud di sini adalah kefektifan dalam kepentingan menghasilkan produk, sedangkan efisiensi lebih menuju pada bagaimana cara pemenuhan kebutuhan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.

  1. Akuntabilitas (accountability)

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sector swasta dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab kepada public dan lembaga lembaga stakeholders. Ini lebih merujuk pada sifat keputusan yang di buat karena dari setiap keputusan itu ada pertanggungjawaban masing-masing.

 

Sumber :

budisetyowati, A, D. (https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/download/1700/pdf) di akses 8 maret 2019

GOVERNANCE

February 9th, 2019

Di setiap Negara pasti mengenal istilah governance, governance tidak saja melibatkan pemerintah dan Negara saja tetapi masih banyak actor lain di luar itu, jadi cakupannya cukup luas. Adapun Pengertian governance menurut para ahli adalah sebagai berikut :

  1. Menurut Pinto dalam Nisjar. (1997:119) mengatakan bahwa governance adalah praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya.
  2. Menurut Hughes dan Ferlie, dkk dalam Osborne dan Gaebler, (1992) berpendapat bahwa Good Governance, memiliki kriteria yang berkemampuan untuk memacu kompetisi, akuntabilitas, responsip terhadap perubahan , transparan, berpegang pada aturan hukum, mendorong adanya partisipasi pengguna jasa, mementingkan kualitas, efektif dan efisien, mempertimbangkan rasa keadilan bagi seluruh pengguna jasa, dan terbangunnya suatu orientasi pada nilai-nilai.
  3. Menurut Koiman (2009:273), governance merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.
  4. Sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara (2000, 1) mengartikan governance sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods dan services. Lebih lanjut ditegaskan bahwa apabila dilihat dari segi aspek fungsional, governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya.

Paradigma governance muncul sekitar tahun 1990 atau akhir 1980-an.
Paradigma tersebut muncul karena adanya anggapan dari Bank Dunia bahwa apapun
dan berapapun bantuan yang diberikan kepada negara-negara berkembang, pasti habis
tanpa bekas dan tidak dapat membawa negara-negara tersebut ke keadaan yang lebih
baik. Pemahaman umum tentang Good Governance mulai mengemuka di Indonesia
sekitar 15 tahun belakangan ini, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan
internasional mempersyaratkan “Good Governance” dalam berbagai program
bantuannya. Kepemeritahan yang baik banyak diperkenalkan oleh lembaga donor
atau pemberi pinjaman luar negeri seperti World Bank, Asian Development Bank,
IMF
maupun lembaga-lembaga pemberi pinjaman lainnya yang berasal dari NegaraNegara maju. Good Governance dijadikan aspek pertimbangan lembaga donor dalam
memberikan pinjaman maupun hibah.

Menurut Salam (2004:220), ada tiga hal yang melatarbelakangi munculnya Good Governance, yaitu:
1. Munculnya fenomena “gelombang demokratisasi berskala global”. Gelombang ini
pada mulanya muncul di Korea Selatan dan di beberapa Negara Amerika Latin
yang menenggelamkan politik birokratik otoriter pada dasawarsa tahun 80-an dan
berikutnya menyapu bersih sosialisme di Eropa pada awal dasawarsa tahun 90-an.
2. Terjadinya kehancuran secara sistematik berbagai dasar institusional bagi proses
pengelolaan distribusi sumber-sumber ekonomi pada sebagian besar masyarakat
dunia ketiga. Institusi bisnis dan politik yang seharusnya memiliki prinsip pengelolaan berbeda telah berubah menjadi sekutu dan melipatgandakan
tumbuhnya kronisme. Transparansi, akuntabilitas publik dan lokasi berbagai
sumber ekonomi gagal berkembang dalam dunia bisnis.
3. Terakumulasinya kegagalan Struktural Adjustment Program yang diparakarsai
oleh IMF dan Bank Dunia. Program ini memiliki dan menganut asumsi dasar
bahwa Negara merupakan satu-satunya lembaga penghambat bagi proses
terjadinya globalisasi ekonomi.

daftar referensi :

2015. konsep good governance (http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/konsep-good-governance.html) di akses pada 8 februari 2019

jurnal latar belakang paradigma good governance (http://eprints.ums.ac.id/33074/6/BAB%201.pdf) di akses pada 8 februari 2019

jurnal landasan teori good governance menurut Koiman (http://digilib.unila.ac.id/7273/16/BAB%20II.pdf) di akses pada 8 februari 2019

 

Hello world!

February 9th, 2019

Selamat datang di Student Blogs. Ini adalah posting pertamaku!