Korporasi

October 5, 2012 in artikel, berita dan pendapat ane, top updated, Uncategorized by Andi Mudjianto

BAB  II

BEBERAPA PENGERTIAN 

 

A.   Pengertian Korporasi

                   Pengertian korporasi adalah sebuah badan usaha yang berbentuk badan hukum, Adapun sifat pokok dari korporasi itu menurut Winardi (1989 : 131) adalah sebagai berikut :

1.  Tanggung Jawab terbatas dari para pemilik saham

2.  Kontinuitas dalam kelangsungan

3.  Mudah dialihkan hak-hak milik masyarakat.

Bentuk Korporasi yangpaling dikenal di Indonesia adalah Perseroan Terbatas (PT).

Mengenai pengertian kejahatan Korporasi menurut Yeager, (1980 : 16) menyatakan bahwa : “Kejahatan korpor­asi adalah suatu hubungan kegiatan perusahaan (korporasi)yang berada dibawah hukum administrasi, sipil atan hukum pidana”.

Menurut Djoko Sarwoko, (1990 : 140) Kejahatan korporasi adalah sebagai berikut : “Kejahatan korporasi adalah apabila beberapa orang eksekutif telah melakukan perbuatan pidana baik atas nama pribadi maupun atas nama korporasi yangdilakukan semata-­mata untuk kepentingan dan keuntungan korporasi.”

Sebelum menguraikan mengenai kejahatan korporasi, terlebih dahulu perlu dikemukakan mengenai dapat tidaknya korporasi dijadikan subyek hukum pidana.

Van Bemmelen menjelaskan bahwa WVS di  Nederland maupun WVS Vorderingnya berdasarkan asas bahwa hanya manusia yangdapat dituntut sebagai pembuat (dader) dari suatu perbuatan pidana (Mardjono Reksodiptro, 123).

Bukti-bukti sebagai dasar penguat pendapat Bemmelen tersebut adalah :

a.   Cara perumusan perbuatan pidana yang dimulai barang siapa ….. , dan dimana perumusan pembuatnya mengharuskan adanya beberapa faktor pribadi  pada  diri pembuat.

b.   Sistem pidana yangdianut, khususnya pidana kehi­langan kemerdekaan, hanya dapat dijatuhkan kepada manusia, dan

c.   Tidak adanya prosedur khusus dalam acara untuk korporasi.

Karena KUHP yangberlaku saat  ini di Indonesia adalah berdasarkan WVS, maka tentang hal-hal tersebut di atas berlaku dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Akan  tetapi  di Indonesia melalui undang-undang  Tindak Pidana Ekonomi (UU. Darurat No. 7/1955), maka sejak tanggal 13 Mei 1955 perubahan azas bahwa hanya manusia yangdapat menjadi subyek hukum pidana telah ditinggalkan.

Pasal 15 UUTPE, telah memungkinkan suatu bodan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan yanglainnya atau suatu yayasan dituntut melakukan suatu tindakan pidana Ekonomi.

Perubahan dalam nilai-nilai masyarakat tentang sistem ekonomi yangdianutnya dari sistem bebas ke sistem kearah pengaturan dan pengendalian yangmenyebabkan bahwa  sejumlah perbuatan menjadi dinilai sebagai terceIah atau perlu dipidana, secara umum perbuatan ini dinamakan kejahatan ekonomi atau delik ekonomi. Dengan Perbuatan pidana baru ini kepentingan-kepentingan yang tidak dike­nal dalam hukum pidana perlu dilindungi. Dan dalam pe­nuntutan terhadap pidana baru ini asas dan konsep lama dalam hukum pidana belum tentu dapat dipergunakan.

Dengan memperluas asas tersebut, diluar perbuatan pidana ekonomi harus dicari melalui pemikiran-pemikiran lain, dengan jalan membuat peraturan-peraturan baru yang tujuannya jelas untuk melindungi perbuatan yang merugikan dari usaha-usaha perdagangan dan perindustrian.

Dengan mendasarkan pada pemikiran tersebut diatas maka diusahakan perluasan kemungkinan penuntutan terhadap korporasi. Tidak saja dalam hal perbuatan pidana ekonomi (seperti yang telah ada), tetapi juga dalam perbuatam pidana  yang menyangkut (bertujuan  melindungi) kesejahteraan warga masyarakat. Disdalam usaha Pemerintah­ untuk menata suatu sistem perekonomian yangberintikan keadilan sosial dan kemakmuran masyarakat, maka harus dicegah, ditindak akibat-akibat yang merugikan disebabkan oleh perbuatan kalangan pengusaha dam industri yang mengabaikan standar yangtelah ditetapkan.

Perluasan pengertian pembuat standar (dader) tentu memerlukan banyak penyesuaian dalam azas-azas lama untuk memungkinkan korporasi dapat dituntut dengan pidana. Masalah utama tentu dalam pertanggung jawaban dari kor­porasi. Bilamana korporasi dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh suatu atau lebih anggota pengurus atau oleh seorang karyawan korporasi tetapi mendapat kuasa berbuat untuk korporasi.

Belakangan ini kejahatan korporasi(corporate crime) telah menjadi pembicaraan hangat  kalangan  ahli hukum terutama dalam kaitanya dalam upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan ekonomi.

Ironisnya masalah tersebut kurang mendapat tanggapan dari para ahli krimonologi dan sosiologi yang kemung­kinan besar disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

a.   Karena kompleknya sifat kejahatan yang terorgani­sir secara rapi (organized crime), selain dari pada itu karena rumitnya struktur korporasi, ini berarti untuk melakukan penelitianpun keahlian dasar yang khusus.

b.   Karena pada umumnya perangkat perundang-undangan tentang korporasi disusun oleh para birokrat, tanpa mengikut sertakan para praktisi dibidang criminal justice agencies.

c.   Sementara di negara berkembang seperti di Indene­sia, kejahatan koprporasi merupakan yang relatif baru, sehingga penyediaan dana untuk menyelengga­rakan penelitian dari para ahli, lebih tercurah pada kejahatan konvensional, jika dibandingkan dengan kejahatan korporasi. (Djoko Sarwoko : 1990 : 147)

Telah disinggung bahwa kejahatan korporasi adalah termasuk kategori sebagai kejahatan terorganisasi yang terjadi dimana para pelaku di dalam aktivitas perbuata­nya terdapat korporasi sangat erat dan kompleks yang berorientasi didalam basis organisasi korporasi, dan bukan karena jabatannya. ( Munir Fuadi, 1994 : 15)

Untuk itu, perIu dibedakan antara fungsi Qrgarisa­si, sebagai hubungan tata kerja secara struktural untuk menyalurkan berbagai tanggung jawab, atau alat untuk ,menjamin terpeliharanya koordinasi kerja yang                              baik, dengan fungsi korporasi, sebagai wadah kegiatan organisasi, sebagai wadah kegiatan organisasi. Walaupun keduanya adalah merupakan wahanan untuk melancarkan aktivitas didalam melakukan kejahatan.

Selain perlu adanya pembelaan fungsi organisasi dan fungsi korporasi juga perlu dibedakan titik sentral perbuatannya yang menyangkut tujuan atau kepentingannya, karena akan membawa konsekuensi yang berbeda.

Dalam hal seorang atau beberapa orang eksekutif (Pimpinan korporasi) telah melakukan perbuatan pidana, baik atas nama pribadi maupun atas nama korporasi, dan dilakukannya semata-mata untuk kepentingan dan keuntungan korporasi, maka perbuatan demikian dapat dikategprikan sebagai kejahatan korporasi.

Berbeda halnya jika eksekutif melakukan perbuatan pidana karena menyimpang dari tujuan korporasi misalnya  melakukan penggelapan sehingga mendatangkan keuntungan  pribadi, dan hal mana terjadi semata-mata dalam kaitanya dengan jabatannya didalam korporasi, maka perbuatan itu lazim disebut sebagai kejahatan kerah putih.

Berbicara tentang kejahatan korporasi tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang organisasi kejahatan karena didalam korporasi terdapat organisasi tata kerja yang memiliki eksistesi sangat dominan didalam mecapai tujuan korporasi, sehingga terdapat keterkaitan satu sama lain. Terminologi organisasi kejahatan dapat dilawankan dengan kejahatan perseorangan yang memiliki basis orang perseorangan. artinya aktivitas kejahatan itu dilakukan oleh perseorangan dengan kamsud untuk memperoleh hubungan denyan persoalan perusahaan (Anne Safrina : 24).

Berbeda dengan organisassi kejahatan, dimana keja­hatan tersebut dilakukan oleh dan melibatkan beberapa orang yang berkoordinir secara sruktural, para anggotanya berdisiplin tinggi dan beberapa orang diantaranya memiliki keahlian tertentu, tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan dibidang ekonomi, walaupun kadang-kadang sementara anggota memiliki tujuan guna memperkuat status dan kekuasaannya.

Sebagaimana telah disinggung bahwa korporasi seba­gai wadah seluruh kegiatan organisasi perusahaam, dapat  dijadikan wahana untuk melakukan kejahatan, yangdalam hal ini  dilakukan  oleh  para  eksekutif  korporasi.

Menurut Djoko Sarwono (1990:15) didalam dengan proses penegakan hukum terhadap kejahatan korpora­si, kita dihadapkan kepada tiga hal yangpenting  ialah  :

1.   Tentang pertanggungjawaban pidana korporasi.

2.   Sistem pemidanaan terhadap korporasi.

3.   Tehnik penyidikan yangefektif.

ad.1.   Pembentukan korporasi sebagai badan hukum umumnya dituangkan dalam pendirian, yangdiantaranya memunt tentang nama korporasi jenis kegiatan usahanya, serta susunan pengurus layak bertanggung jawab untuk dan atas nama korporasi. Oleh karent itu secara fisik semua kegiatan korporasi diwakili oleh satu atau beberapa eksekutif korporasi. Komsekuen­silogis secara teoristis manakala korporasi melaku­kan kejahatan, sebenarnya adalah merupakan perwujy­dan daripada perbuatan para eksekutifnya.

Para  eksekutif korporasi pada hakekatnya adalah tindak adalah tidak lebih dari pribadi-pribadi yang bersama-sama, karena adanya keterikatan didalam korporasi, sebagai satau tatahubungan kerja yang bersifat khusus. Personifikasi yangterwujud didalam suatu sistem mekanisme, yang terhimpun didalam suatu mata rantai kesatuan hubungen kerja, selain bergerak dibidang perdata, jugadapat memasuki bidang hukum pidana.

ad.2.   Apabila ternyata para eksekutif korporasi didalam kegiatannya telah melanggar hukum pidana kendati pun mereka melakukIan semata-mata untuk kepentirgan atau keuntungan korporasi, maka pribadi pelakunya yang layak diminta pertanggungjawaban secera pida­na, dan buka kepada korporasinya yangsecera fisik tidak ada.

Jalan pemikiran lain, ialah seandainya korpor­asi dapat dihukum, sudah barang tentu akan eluruh pemegang saham, yang incasu, para pemegang saham dimaksud sama sekali tidak mengetahui ikhwal kejahatan yangdilakukan oleh ekekutif korporasi, sehingga secara hukum mereka tidak layak urtuk diminta pertanggungjawaban apalagi jike merek harus menerima hukuman.

Dilain pihak dari sistem pemidanaan yang ada, juga sulit menemukan hukuman mana yangpaling tepat untuk korporasi, yangjelas hukuman badan (penjara, kurungan atau hukuman mati) tidak dapat dikenakan kepada korporasi.

Namun karena korporasi lazimnya bergerak dibidang bisnis, maka dapat dipertimbangkan sejenis hukuman yangmempunyai unsur paksaan, yaitu berba­gai tindakan administratif yangbertitik sentral pada dan berkaitan langsung dengan bidang maha korporasi.

Ad.3. Kejahatan korporasi, termasuk klasifikasi kejahatan ekonomi yangtidak jarang menyangkut transaksi hubungan dagang sangat kompleks dan rumit, sehingga aparat penyidik mengalami kesulitan untuk mementu­kan apakah perbuatan tanpa transaksi hubungan dagang dari korportasi itu, telah memasuki bidang hukum perdata. Hal ini karena didalam pemeriksaam penyidikan, akan menemukan sejumlah dokumen yang sangat asing, karena jarang ditemui oleh aparat  penyidik khusus yangahli dibidang itu juga memerIu­kan kecermatan dan ketelitian.

Aparat penyidik yangsudah berpengalaman sekalipun, akan mengalami kesulitan didalam melakukan penyidik dalam kejahatan korporasi adalah sulitnya jika dipaksakan maka sudah barang tentu kualitas hasil penyidikannya mungkin jauh dari yang diharap­kan, dan akhirnya pada tingkat penuntutan pun Man mengalami kegagalan.

Oleh karena itu perlu adanya modernisasi dan inovasi didalam tehnik penyidikan, dengan cara membentuk tim (satuan tugas) yangterdiri dari penyidik-penyidik senior dan penuntut umum senior, yang memiliki pengalaman luas serta dididik dan dilatih secara bersama-sama, kemudian didalam kasus-kasus tertentu satuan tugas tersebut dapat diperkbat, dengan ahli-ahli dibidang perusahaan dan akuntan.

Salah satu hambatan yangdapat ditemui oleh penyidikan terhadap kejahatan korporasi, adalah sulitnya mendapatkan bukti-bukti yang penting, karena dida­lam kasus-kasus tertentu saksi dan korbannya enggan untuk memberikan keterangan atau enggan untuk bekerja sama karena merasa akan lebih aman jika pelakunya tidak dihukum, misalnya dalam hal ke­jahatan yang dilakukan oleh suatu sindikat, andai­kata saksi atau korban memberikan kesaksian, dapat terjadi rekan dari pelaku kejahatan korporasi yang dihukum akan melakukan pembalasan kepada saksi dan korban.

Dari berbagai penamaan tersebut tampak bahwa ke­jahatan korporasi sebenarnya bukan merupakan kejahatan yang baru. Dalam kaitannya dengan hal ini J.E. Sahetapy menulis :

“Berbagai nama, makna dan ruang lingkup apapun yang hendak diberikan bertalian dengan “corporate crime” dalam kejahatan korporasi, pada dasarnya dan dalam sifatnya, kejahatan korporasi, bukanlah suatu barang baru, yang baru adalah kemasannya dam bentuknya serta perwujudannya. Sifatnya bolehlah dikatakan secara mendasar adalah sama, bahkan dampaknya yangmencemaskan dan dirasakan merugikan masyarakat yangsudah dikenal sejak zaman dahulu kala”. (Made Darma Weda, 1993 : 5).

 

Dalam usaha untuk mencapai tujuannya, korporasi menghadapi keadaan-keadaan yangdapat berupa hambatan seperti persaingan sesama produsen, peraturan-peraturan dan penegakan hukumnya. Dalam menghadapi hal-hal tersebut korporasi dapoat melakukan tindakan-tindakan yangberupa mematuhi pyraturan yangada, melanggarnya maupun tindakan-tindakan yangmerugikan konsumen dan masyarakat luas.

Menurut Steven Box paling tidak terdapat sumber masalah yangsecara potensial kemampuan dalam mencapai tujuannya, sehingga dapat menghasilkan tekanan untuk melakukan kejahatan. Hal-hal tersebut adalah :

a.   Persaingan, Dalam menghadapi persaingan korporasi dihadapkan pada penemuan-penemuan teknologi baru, tehnik pemasaran, usaha untuk memperluas atau menguasai pasaran. Keadaan ini bisa mengjhasilkan tindakan korporasi untuk memata-matai saingannya, meniru, memalsukan, mencuri, menyuap atau mengada­kan persengkokolan mengenai harga daerah Pemasa­ran.

 

b.   Pemerintah, untuk mengamankan kebijaksanaan ekono­minya, pemerintah antara lain melakukannya dengam memperluas peraturan yangmengatur kegiatan bis­nis, baik melalui peraturan baru maupun melalui penegakan yanglebih keras terhadap peraturan-­peraturan yangada, dalam menghadapi keadaan yemg demikian, korporasi dapat melakukannya dengan cara melanggar peraturan yangada seperti pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, memberikan dana dana kampanye yang ilegal kepada para politis dengan imbalan janji-janjiuntuk mencabut peratu­ran yangada atau memberikan proyek-proyektertentu, mengekspor peraturan ilegal ke negara lain.

 

c. Karyawan, tuntutan perbaikan dalam penggajian, peningkatan kesejahteraan dan perbaikan dalam ­kondisi-kondisi kerja. Dalam hbungan dengen karya­wan, tindakan-tindakan korporasi yang berupa kejahatan misalnya pemberian upah dibawah minimal, memaksa kerja lebur atau menyediakan tempat kerja yang tidak memenuhi peraturan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.

d.   Konsumen, ini terjadi karena adanya permintaan konsumen terhadap produk-produk industri-industri yang bersifat elastis dan berubah-ubah atau karena meningkatnya aktivitas dari gerakan perlindungan ­konsumen. Adapuyn tindakan korporasi  terhadap konsumen yangdapat menurus pada kejahatan korporasi atau melanggar hukum, misalnya iklan yang menyesatkan, pemberian label yang dipalsukan, menjual barang-barang yangsudah kadarluarsa, produk-produk yangmembahayakan tanpa pengujian terlebih dahulu atau memanipulasi hasil pengujian.

 

e.   Publik, hal ini semakin meningkat dengan tumbuhnya kesadaran akan perlindungan terhadap lingkungan seperti konversi terhadap air bersih, udara bersih, serta penjagaanterhadap sumber-sumber alam. Dalam menghadapi lingkungan publik, tindakan-tindakan korporasi yang merugikan publik dapat berupa pencemaran udara, air dan tanah, menguras sumber-sumber alam (Susanto, I.S 1995 : 30-31).

 

 

B.   Jenis Kejahatan Korporasi

       1.   Persaingan Curang

Dalam mengemukakan kejahatan korporasi yang berbentuk kejahatan persaingan curang, jenis kejahatan ­yang diungkapkan dalam tulisan ini adalah kejahatan persaingan curang yang menggunakan sarana  iklan karena dewasa ini iklan memegang peranan penting dalam kegiatan suatu perusahaan. Melalui iklan pengusaha mencoba membangkitkan minat konsumen terhadap barang atau jasa yangdipasarkan oleh suatu korporasi. Akan tetapi, bagi konsumen iklan itupun penting, karena dapat membantunya dalam melakukan pilihan.

Dengan demikian iklan itu sebenarnya merupakan alat komunikasi yang cukup efektif korporasi yang menawarkan barangnya dengan konsumen (yangmencari pilihan dari barang yangdibutuhkannya). Didalam kenya­taan sehari-hari hubungan yangseharusnya saling menguntungkan ini sering kali tidak berlangsung demi­kian. Seringkali suatu pihak ternyata dirugikan dalam hubungan ini, yaitu konsumen.

Kerugian yang diderita oleh konsumen dapat telah sering dikemukakan bahwa anatara lain akibat pengaruh yang salah dari iklan-iklan, maka telah timbul di Indonesia pola konsumsi yang salah pula. Pola konsumsi yang didasarkan bukan pada kebutuhan, tetapi pada kasus kemewahan (Buletin YLKI, No. 03 Maret 1998). Adapula iklan yang telah menyampaikan informasi keliru yang secara tidak langsung Merugikan pengusaha lain dari barang yang serupa.

Masalahnya tidak saja menyangkut curang, akan tetapi juga dapat merugikan konsumen, karena pengaruh iklan sehingga memilih barang yang sebenarnya berkualitas sama dengan saingannya, tetapi dengan harga yang lebih mahal. Bagi saingan korporasi yang dirugikan, ada jalan untuk menuntut melalui 382 bis KUHP, tetapi bagaimana dengan konsumen ?

Zumrotin memberikan pendapatnya bahwa :

“……. Yang diperlukan masyarakat sekarang tak cuma lembaga macam YLKI, tetapi undang-­undang. Yang baru adalah kode etik periklanan. Kode etik ini sudah mengatur dalam pasal-pasalnya, bagaimana sebuah iklan mesti dibuat. Syarat utama­ nya sebuah iklan harus jujurdan apa adanya. Iklan harus memberi gambaran yang benar tentang produk yang dipromosikannya.

Tetapi kode etik hanyalah etika. Kade etik tak punya kekuatan hukum. “Pertanyaanya, dalam kondisi bisnis seperti sekarang ini, apakah cukup cuma dengan kode etik saja tidaklah cukup, soalnya apabila terjadi kasus dimana konsumen yang dirugi­kan paling-paling  perusahaan-perusahaan diberi teguran atau sanksi, dimana iklan yang dinggap merugikan tadi kemudian ditarik dari peredaran. Tak lebih dari itu.” (Citra No. 310, 12 Mei 1999 : 22).

 

Yang juga banyak terjadi sekarang ini adalah dimana iklan-iklan telah menyampaikan pesan atau informasinya  secara menyesatkan. Misalnya mutut, khasiat dan kegunaan barang yang diklankan, tidak sesuai dengan kenyatan. Dapatkah konsumen menggunakan pasal 378 KUHP untuk memun­tut korporasi ? Ataukah pasal 383 KUHP ? tentang penjual yang berbuat curang kepada pembeli.

Hal lain yang juga menarik untuk dikemukakan adalah masalah pertanggung jawaban menurut hukum pidana se­hubungan dengan iklan-iklan yang merugikan itu Iklan itu sebenarnya merupakan hasil dari kerja sama beberapa pihak, sekurang-kurangnnya dapat disebut media (cetak, audio, dan audio visual), produsen, penjual  dan biasanya biro iklan. Terhadap siapa konsumen atau korporasi pesaing yang dirugikan harus menuntut. Apakah dalam hal ini iklan melanggar suatu atau narapidana, terhadap penerbit dapat dan akan dipergunakan asas yang tercantum dalam pasal 61 KUHP (membebaskan penerbit  bilamana pembuatnya dikenal).

Taraf kehidupan sebagian besar dari Masyarakat Indonesia masih dalam keadaan, dimana tuntutan mereka atas bahan kebutuhan pokok pada dasarnya hanya didasar­kan pada harga yang murah sehingga sering kali mengabaikan mutu, Kenyataan ini memungkinkan korporasi-korparasi yang tidak mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan, untuk melakukan perbuatan yang merugikan konsumen. Salah satu cara adalah dengan mempromosikan barangnya melalui iklan-iklan yang tidak jujur. Kemungkinan ini dengan sendirinya diperbesar, dalam hal sasaran iklan tersebut adalah para konsumen yang kurang atau tidak berpendidi­kan. Kebanyakan konsumen dari golongan ini, bilamana menyadari kerugian yang dideritanya pada umumnya tidak mau atau tidak mampu berbuat sesuatu sehingga dengan demikian terdapat kesulitan bagi pihak yang berwajib untuk menangani atau memberantas perbuatan pidana bidang periklanan tersebut.

Menurut Ashadi Siregar, pakar komunikasi massa dari Yogyakarta mempunyai pandangan berbeda, yaitu  :

“Ada dua macam pertimbangan bagi individu sebelum memutuskan untuk membeli suatu barang.

Pertama      :     Pola konsumsi didasarkan pada pertimbangan segi kebutuhan dan segi kemampuan.

Kedua         :     Pola konsumsi ditentukan oleh keinginan dan faktor luar.

Untuk yang pertama, sangat boleh jadi individu akan semakin terlecut untuk melipat gandakan produktivitas. Individu akan berusaha semaksimal untuk memperoleh uang, agar kebutuhan akan suatu  benda dapat dipenuhi.

Yang kedua, bisa jadi konsumsi atas suatu benda semata-mata ditentukan oleh faktor keinginan dan faktor luar. Salah satu faktor luar ini adalah iklan di televisi bisa merangsang seseorang untuk mengingini barang yang ditawarkan. Dalam hubungan ini iklan bisa punya sisi ganda ; positif dam nega­tif.

Segi positifnya, munculnya keinginan untuk memiliki suatu barang tak mustahil malah mendorong individu untuk mengumpulkan uang. Dengan kata lain, dampak positif iklan dapat disebut bisa memacu produktivitas.

Segi negatifnya, mungkin sajamalah mendcorong individu untuk mengambil jalan pintas, Yang punya kesempatan, main pungli atau korupsi. Yang lain mecopet atau maling.” (Citra No. 319 12 Mei 1998 : 22).

 

Pada prinsipnya iklan memang dibutuhkan masyarakat, dengan begitu barang-barang yang dihasil­kan dari berbagai perusahaan, yang semuanya mengandel­kan produknya yang terbaik, informasi tersebut dapat diperoleh melalui iklan-iklan, tapi yang jadi persoa­lan, sejauhmana kebenaran informasi iklan yang akan disampaikan. Kejujuran dan rasa tanggung jawab pembuat iklan sangat diharapkan oleh masyarakat karena tidak asanya media yang cukup untuk kontrol dan informasi yang baik bagi masyarakat untuk mengimbangi keberadaan iklan-iklan yang ditampilkan televisi.

2.   Kejahatan Pencucian Uang (Money Loundring).

Kejahatan pencucian uang, pada prinsipnya sudah dikenal sejak tahun 1940-an yang paling popular di Amerika Serikat, yang dilakukan oleh korporasi dibawah koordinasi Mafia (Donald R. Cressey, 1972 : 65).

Kejahatan pencucian uang, adalah suatu kejahatw dibidang ekonomi, yang dilakukan oleh kalangan terten­tu yang menghasilkan uang dari kejahatan, yang kemud­ian uang tersebut didepositokan dibank dalam negeri atau disimpan dibank luar negeri (yang terkenal saat ini adalah bank di Caymen di kawasan Pasifik Selatanpen), setelah diendapkan beberapa  waktu deposito/simpanan tersebut dicairkan, maka nampaklah seolah-olah uang tersebut tidak berasal dari perbuatan kejahatan, atau perbuatan ilegal. (Remy Sjahdemi, 1993 : 51).

Kejahatan pencucian uang ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi. Hal ini terjadi jika korporasi, dalam hal ini bank memberikan peluang kepada orang-orang yang memperoleh uang deri hasil kejahatan untuk menggunakan jasa bank menyimpan uang dari hasil kejahatan yang dilakukan, sehingga dengan demikian bank selaku korporasi diklasifikasikan turut serta melakukan kejahatan pencucian uang. Sarana digunakan oleh bank adalah fasilitas deposito berjangka.

Pengamat ekonomi bank Kwik Kian Gie (Republika, 3 Nopember 1995) mengatakan bahwa  :

” Munculnya deposito berjangka, berawal daeri kebijakan pemerintah untuk melakukan saneringmoneter dari kekayaan yang kacau pada tahun 1966, yang bertujuan mengurangi jumlah uang yang beredar. Pada saat itu masyarakat yang ingin menyimpan uangnya dibank, diberikan insentif, dan uang yang disimpan sebagai deposito berjangka tidak boleh diusut asal usulnya, dengan sendirinya bahwa uang tersebut sudah diputihkan. Ketentuan demikian ini sampai saat ini masih dipraktekkan. Maka uang kejahatan apapun juga kalau disimpan di Bank Indonesia dalam deposito berjangka, pasti menjadi putih, sah dan ilegal.”

 

Mantan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Banurusmam Astrosumitro, menyatakan bahwa Indonesia cukup potensil menjadi tempat pencucian uang (Money loun­dring). Sebagai indikator, tiga tahun terakhir ini, jumlah kerugian yang ditangani Mabes Polri kini menca­pai Rp. 211 Milyar (Republika, 3 Nopember 1995).

Permasalahan yang dihadapi sehubungan dengan karena sebagai salah satu bentuk kejahatan penal, sampai saat ini belum ada perangkat undang-undang yang mengaturnya, sehingga untuk meberantas kejahatan pencucian tersebut sulit, selain undang-undang belum ada, juga untuk membuktikan kejahatan jenis ini sulit dilakukan, karena tidak berlakunya azas pembuktian negatif.

Dimasa yang akan datang untuk mengatasi kejahatan  pencucian uang tersebut telah dirumuskan dalam pasal 610 dan 611 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

3.   Kejahatan Kartu Kredit

Klasifikasi bentuk perbuatan pidana perbankan ada dua jenis yaitu kejahatan dan pelanggaran, dalam tulisan ini dikhususkan pembahasan mengenai kejahatan perbankan yang dilakukan oleh bank dalam satausnya sebagai badan hukum (korporasi). Bentuk kejahatan yang sering terjadi yaitu penyelewengan atau penyalahgunaan dana. Sebagaimana diketahui menurut pasal 3 Undang-­undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan : fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penya­lur dana masyarakat.

Dari ketentuan pasal 3 UU No. 7 Tahun 1992 tersebut diatas dapat digambarkan bahwa bank sebagai suatu korporasi menjalankan usahanya dengan cara  menghimpun dana masyarakat dalam bentuk deposito dam tabungan. Kemudian dana yang dihimpun tersebut dikem­balikkan kepada masyarakat dan bentuk pemberian kredit.

Dalam tulisan ini hanya akan disoroti salah satu jenis kejahatan perbankan dalam statusnys sebagai korporasi.

Tahun-tahun terakhir ini diatas itu lintas Pem­bayaran, telah banyak digunakan alat Pembayaran (selain uang cek dan lain-lain), pembayaran atas pembelian barang dari pedagang atau pengusaha, atau pembayaran atas pemakaian suatu jasa dilakukan dengan satu alat pembayaran yang dijamin. Bentuk alat pembayaran ini beragam namun semuanya mempunyai persamaan yaitu : setiap alat memberikan kepada pemegangnya kemungkinan untuk membeli barang tanpa harus membayar secara kontan atau pembayaran dilakukan secara kredit  (O.P. Simorangkir, 1984 : 120).

Usaha kartu kredit adalah merupakan salah satu kegiatan usaha lembaga pembiayaan berdasarkan Kepres No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, yang diatur butir e, dan lebih lanjut diatur dalam pasal 6 butir 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Yang dimaksud dengan kartu kredit yaitu pembeya­ran pengganti uang kontan atau cek. Pihak yang terkait dalam penggunaan kartu kredit adalah pemegang kartu,  penerbit dan penerima pembayaran dengan kartu, biasa­nya pemilik tempat perbelanjaan, seperti pasal swalay­an, toko dan hotel restoran, perusahaan jasa. Sedangkan penerbit dapat juga berupa penerbit khusus, dapat juga bank, di Indonesia saat ini yang mengeluarkan kartu kredit adalah bank.

Dengan berkembangnya pemegang kartu kredit, maka membawa dampak yang cukup besar dalam persaingan para pengusaha kartu kredit, misalnya saja dengan cara memberikan tingkat suku bunga yang rendah, dan  fasilitas bagi pemegang dan pemilik kartu kredit,  antara  lain pemberian asuransi, bahkan asuransi kerugian merupakan standar bagi setiap pemegang kartu kredit. Selain itu, penerbit (bank) juga menawarkan pelayanan yang paripurna, sebagai fasilitas tambahan bagi peme­gang kartu kredit.

Selain pertambahan jumlah pemegang atan pemilik kartu kredit dan berbagai fasilitas yang diberikan oleh bank kepada mereka, maka lembaga kartu kredit ini juga mengalami berbagai masalah, yang merugikan pihak pemilik kartu kredit maupun pihak yang menerima pembayaran, masalah yang dimaksud menyangkut kejahaten kartu kredit.

Pada kejahatan yang menggunkan kartu kredit ini, biasanya diorganisasikan oleh suatu korporasi salah satunya merupakan induk. Dari korporasi dipecah menjadi sindikat-sindikat yang lebih beroperasi di berbagai daerah.

Korporasi pada tingkat ini daerah ini tugasnya mengkoordinasi para pelaku dalam melaksanakan kejahatan. Dalam melakukan aksinya, korporasi bekerja dengan tehnik yang sangat rapih, ditunjang peralatan yang canggih, sehingga hasil pembuatan kartu kredit benar-benar sama dengan aslinya. (info bank, No. 184 Mei 1995).

Perangkat hukum untuk mengantisipasi bentuk kejahatan kartu kredit ini perlu mendapat perhatian yang serius, oleh karena sekarang ini, seperti  dibaca dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/k/Pid/1991, hanya yang dijatuhi hukuman, hanya terbatas pada pelaku yang menggunakan kartu kredit palsu saja, tidak menjangkau pelaku-pelaku dari pihak korporasi yang justru sebenarnya merupakan pelaku intelektualnya.

Kasus pemalsuan kartu kredit, yang pernah ditan­gani oleh Mabes Polri, yakni, pemalsuan kartu kredit Dinners Club (DC), yang merugikan pihak pemilik kartu kredit, dan penerima pembayaran di Jakarta puluhan juta rupiah. (Republika 19 Desember 1994). Sulitnya kejaha­tan kartu kredit diatasi secara tuntas karena dilaku­kan oleh pihak korporasi yang bukan saja mempunyai cabang di daerah-daerah, tetapi juga berskala interma­sional. Jadi untuk keperluan pengusutan kerja sama interpol, karena jaringannya bersifat internasional. Para pelaku pemalsu dan pengguna kredit palsu karena saat ini belum ada ketentuan pidananya yang bersifat khusus, dapat dijerat dengan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan.

 

.


BAB  III

                                       HASIL DAN PEMBAHASAN

 

A.   Kejahatan Korporasi Dan Pertanggungjawabannya.

                  Untuk lebih mempermudah pembahasan mengenai korban kejahatan korporasi, maka terlebih dahulu perlu dikemuka­kan pengertian korban itu sendiri.

Memberikan suatu pengertian atau definisi terhadap korban bukanlah sesuatu yang mudah, karena pengertian korban dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Demiki­an pula pengertian korban tidak hanya berkaitan dengan korban kejahatan saja, tetapi juga meliputi korban yang lain.

Sebagai suatu pegangan, Zvonimir  Paul Sperovic (Made Darma Weda, 1993 : 7-8) memberikan pengertian korban, sebagai berikut  :

“ Korban adalah orang yang mengalami penderitaan karena sesuatu hal. Yang dimaksud dengan sesuatu hal disini dapat meliputi perbuatan orang,  insti­tusi dan lembaga, dan struktur.”

Selanjutnya Sperovic menyatakan bahwa :

” Yang dapat menjadi korban bukan hanya manusia saja tetapi dapat pulakorporasi, negara asosiasi, keamanan, kesejahteraan, umum dan agama.”  (Made Darma Weda, 1993 : 7-6).

 

Dari pengertian korban yang dikemukakan dapat dirangkaikan dengan korban korporasi, dapat ditarik suatu simpulan mengenai gambaran apa yang dimaksud dengan korban kejahatan korporasi, yakni orang atau pihak-pihak  yang mengalami kerugian baik yang menimpa fisik orang itu sendiri maupun harta bendanya, yang diakibatkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh suatu korporasi, tentunya perbuatan yang dimaksud disini adalah perbuatan memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana.

Dalam kenyataannya korporasi berbuat atau bertindak melalui manusia (pengurus maupun orang lain). Jadi muncullah beberapa pertanyaan / masalah yang terkait dengan korporasi yaitu : pertanyaan / masalah pertama ialah bagai­mana kontruksi hukumnya bahwa perbuatan pengurus (atau orang lain) dapat dinyatakan sebagai perbuatan korporasi yang melawan hukum. Dan Pertanyaan / masalah kedua adalah bagaimana  konstruksi hukumnya bahwa pelaku korporasi dapat dinyatakan mempunyai kesalahan dan kerena itu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Pertanyaan / masalah kedua sangat sulit dikaitkan dengan asas yang sangat mendasar yaitu, “Tidak dapat dipidana, apabi­la tidak ada kesalahan”.

Untuk menentukan siapa yang harus bertanggungjwab apabila terjadi kejahatan korporasi apakah korpcrasi sebagai badan hukum ataukah direksi korporasi.

Mengenai hal tersebut di atas maka perlu diketahui terlebih dahulu bahwa pertanggungjawaban pidana harus adanya kesalahan pada pelaku. Bagaimana halnya dengan perbuatan melawan hukum ini dilakukan oleh suatu korpora­si. Sekarang ini telah dimungkinkan, tetapi mempertimbangkan tentang pertanggungjawabannya, karena ajaran yang banyak dianut sekarang ini memisahkan antara perbuatannya yang melawan hukum dengan pertanggungjawa­bannya.

Dapat dibayangkan bahwa korporasi terdapat unsur kesalahan (baik kesengajaan maupun kelalaian) khusus pelakunya adalah manusia, maka kesalahan ini dikaitkan dengan celaan, dan karena itu berhubungan dengan mentali­tas atau psyche pelaku. Bagaimana halnya dengan pelaku yang bukan manusia, dalam hal ini adalah korporasi. Namun pada akhirnya yang dianggap melakukan perbuatan tercela  sehingga harus dimintakan pertanggungjawaban adalah perusahaan atau korporasi tempat manusia yang bersangkutan bekerja. Sebab Kejahatan korporasi adalah sebagain dari “White Collar Criminality”

 

­B.   Penanggulangan Kejahatan Korporasi

                  Memahami apa yang dimaksud dengan kejahatam korpor­asi sebagimana telah diuraikan di atas, dapatlah dikata­kan bahwa kejahatan korporasi merupakan pelanggaran-pelanggaran dibidang ekonomi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan merugikan pihak lain.

Dengan demikian motif dan tujuan dari korporasi itu adalah keuntungan ikonomi dalam arti luas. Dan justru latar belakang dan tujuan inilah, sehingga tidak efektif penanggulangan terhadapnya dengan memakai pidana pokok (denda dan penjara) saja, sebab  didalam tujuan tersebut, secara implisit terkandung sifat serakah, yang karenanya menjadikan seseorang menghalalkan segala cara demi peroleh keuntungan.

Dalam kondisi seperti ini, maka wajar kalau para pelaku melakukan perhitungan untung rugi, dan atas target akhirnya mereka melakukan pelanggran demi pelanggaran. Masalah itulah yang menjadi pusat perhatian dalam bahasan berikut ini.

Dalam kenyataanya kecenderungan yang menonjol dalam kebijakan pengoperasian sanksi terhadap kejahatan korporasi selama ini adalah dengan mengutamakan pidana pokok. Hal ini tergambar antara lain dalam praktek penerapan pidana pada pengadilan Negeri diseluruh Indonesia selama 5 tahun sejak 1990 sampai dengan 1995 (Barda Nawawi  Arif 1995 : 25).

 

Dalam konteks ini, lalu teringat kepada komentar Prof. Sudarto (alm) yang mengatakan bahwa sejarah menunjukkan perekonomian Indonesia tidak menjadi baik meskipum ada ancaman pidana yang sangat berat.

Walaupun tidak dapat ditunjukkan data perihal kebijakan penerapan sanksi pada waktu Prof. Sudarto berkomentar, namun dapat ditafsirkan bahwa keadaan pada­ waktu itu tidak jauh berbeda atau bahkan sama dengan praktek dewasa ini. Oleh karena itu tidak mustahil bahwa apa yang dikatakan Prof. Sudarto itu merupakan akibat dari kondisi penerapan sanksi-sanksi tanpa suatu dasar atau landasan yang rasional, sehingga pada gilirannya gagal mencegah atau menanggulangi terjadinya tindak pidana bahkan sebaliknya dapat mendorong efektifitas (meningkatnya) kejahatan korporasi.

Dalam hubungan dengan itu, sanget releven himbauan kongres PBB ke 6 lewat salah satu lapo­rannya yang antara lain mengatakan bahwa untM. mengefektifkan penanggulangan kejahatan kQrporesi disarankan penggunaan tindakan-tindakan yang bersifat keperdataan dan administratif di samping pidana penjara dan denda (Richard R. 1991 : 125).

 

Himbauan P8B di atas dapat dimengerti oleh karena pidana pokok pada dasarnya sangat terbatas jangkauannya, apalagi diterapkan terhadap kejahatan dibidang ekonomi dengan maraknya kejahatan korporasi disamping tujuennya yang mengutamakan keuntungan secara ekonomi.

Dengan pengenaan sanksi pidana perampasan barang-­barang tertentu sebagai contoh : percetakan yanq menjadi tulang punggung dalam melakukan kejahatan kartu kredit, mempunyai dampak secara langsung terhadap kegiatan per­cetakan kartu kredit yang bakal dilakukan.

Demikian pula dengan pidana tambahan pengumumam keputusan hakim atau tindakan menempatkan korporasi siterhukum dibawah pengampunan, sangat efektif secara strategis karena paling tidak sanksi tersebut sekaligus berfungsi sebagai sarana sosial kontrol dari masyarakat demi menekan ruang lingkup kegiatan mereka.

Pengenaan pidana pokok yang dianggap berat, misal­nya penjara dan densa, tidaklah memadai untuk menanggu­langi kejahatan dibidang korporasi, sebab seperti telah dikatakan terdahulu bahwa para pelaku dalam melaku­kan perbuatannya telah mengambil atau memperhitungkan resiko terhadap hukuman yang bakal mereka tanggung, dan berdasarkan perhitungan keuntungan yang pasti mereka raih itulah mereka melakukan perbuatan tersebut.

Kelemahan pidana penjara terhadap kejahatan korpor­asi terletak pada keterbatasan untuk menjangkau jaringari yang vital dan potensial barang-barang tertentu yang justru berperan dalam kegiatan mereka. Oleh karema itu, tidak mustahil sekali kelak akan terwujud perbuatan yang modus operasinya yang cukup canggih. Oleh sebab disamping sanksi pidana perlu pula diterapkan sanksi yang berupa tindakan tata tertib, sama halnya yang berlaku pada tindak pidana ekonomi, sebagaimana diatur didalam pasal 8 UU No.7/ Drt. 1955 Tentang Pengusutan, Penuntu­tan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Berdasarkan berbagai ulasan tersebut di atas, maka paling tidak dapat diketemukan dua kelebihan yang sekali­gus menjadi pokok dari pidana tambahan dan tindakan tata tertib, yang langsung berpengaruh yaitu :

1.   Penambahan sanksi-sanksi tersebut  pada pidana pokok (denda) dapat menghapuskan atau paling tidak mengim­bangi keuntungan yang bakal diraih atau yang telah ditargetkan. Dengan demikian sekaligus sebagai sarana represif.

2.   Pengenaan sanksi-sanksi tersebut diatas bersifat ekonomi dan administratif keperdataan adalah efektif untuk nelemahkan atau mempersempit ruang gerak serta basis dan jaringan bagi terwujudnya kejahatan korpora­si. dengan demikian sebagai sarana preventif baik yang bersifat umum maupun khusus.

Melihat luasnya pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi, diperlukan usaha dalam menghadapi kejahatan korporasi. Mengingat  adanya  ciri-ciri  tertentu  dari  kejahatan korporasi, menurut Clinard dan Yeager langkah-­langkah dalam menghadapi kejahatan korporasi berbeda dengan langkah-langkah yang biasanya digunakan dala!n mengontrol kejahatan white Collar lainnya.

Dalam mengontrol kejahatan korporasi dilakukan melalui tiga pendekan sebagai berikut  :

1.   Mengubah sikap dan struktur korporasi secara sukarela. Upaya ini dilakukan dengan mengembangkan dan kuat etika dan perubahan-perubahan tertentu di bidang organisasi sehingga kondisi bagi berkembangnya kepatu­han hukum, sebab adalah tidak mungkin untuk mergandal­kan kontrol terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi melalui penegak hukum seata. Dalam kenyataannya etika bisnis kita pahami. Etika bisnis berkaitan dengan tanggung jawab, dimana pelaku bisnis masa lampau kebanyakan menanggap bahwa satu-satunya tanggung jawab bisnis adalah mencari keuntungan begi pemegang saham.

Sejarah industri masa lampau menggambarkan kea­daan dan perlakuan yang sangat buruk, baik terhadap, buruh industri maupun terhadap konsumen. Ungkapan yang beware. Jika anda membeli suatu produk, ands membayar­harganya dan mengambil resikonya. Pada masa itu belum ada kelompok (lembaga) konsumen maupun instansi pemer­intah yang mengurusi atau yang akan membela anda jika produk yang anda beli cacat, rusak atau apabila anda membawanya ke pengadilan maka kemungkinan besar anda dikalahkan.

Apa yang dimaksud dengan etika bisnis tidak lain adalah keadilan dan kejujuran terhadap publik, konsu­men dan pemerintah. Oleh karena itu pimpinan kerporasi harus menyadari bahwa bagi masyarakat luas, hal Pent­ing bersifat mendasar dari adanya peraturan-peraturan mengenai pencemaran, perlindungan terhadap buruh, produk-produk yang tidak berbahaya melambangken kekuasaan yang mampu memaksa untuk dijalankan.

Sehubungan denan itu peranan korporesi dalam mengembangkan etika bisnis maupun bersama-sama sangat membantu dalam mencegah berkembangnya kejahatan korporasi dilingkungannya. Studi yang dilakukan oleh Clinard menunjukkan bahwa sebagian eksekutif percaya bahwa pelaku korporasi yang tidak etis pada umumnya dapat dilihat melalui penegakan yang bersifat internal dari pada oleh kekuasaan  eksternal.  Secara  internal  etika  individual ambisi  pribadi, dan pengawasan yang buruk dari pimpinan (top management) mempunyai peranan yang besar dalam perilaku bisnis yang tidak etis.

Meski kode etik bukan jaminan kebaikan terjadi dengan sendirinya, namun dapat menjadi alat penting dalam membangung orientasi yang bersifat etis apabila hal tersebut ditopang dengan komitmen managemen.

Etka bisnis akan menggugah kesadaran kita terha­dap materil saja. dengan demikian bisnis memiliki implika­si etis, artinya dalam bisnis kita tetap bergerak dalam kawasan etis dan membawa serta tanggung jawab serta dimensi etis sebagai manusia. Malahan etika bisnis memang penting dan luas, namun dengen melihat semakin kompleknya dunia bisnis, masalah etika bisnis hanyalah salah satu langkah diantara langkah-langkah lain yang perlu diambil untuk mengatasi kejahatan korporasi yang semakin merebak.

2.   Perubahan terhadap organisasi korporasi tindaken untuk ­mengubah struktur korporasi dapat dilakukan melalui campur tangan pemerintah. Tindakan kontrol oleh pe­merintah dapat dilakukan melalui peraturan perundang­-undangan dengan mengenakan sanksi hukum maupun melalui publisitas atau bahkan pengambilalihan.

Beberapa ahli meragukan keberhasilan sanksi hukum terhadap kepatuhan korporasi karena banyaknya “siasat” hukum yang dapat digunakan untuk menghindari sanksi, sehingga menjadikannya tidak efektif. Mereka percaya bahwa tindakan-tindakan perbaikan atau seperti denda tidak banyak berpengaruh terhadap kor­porasi besat. sementara hukuman penjara adalah tidak mungkin dikenakan pada korporasi meski dimungkinkan bagi pejabat korporasi.

Sehubungan dengan semakin meningkatnya korporasi­-korporasi publik dan kenyataan-kenyataan yang memun­jukkan kurangnya perhatian dan peran pemegang saham terhadap aktivitas sehari-hari dari korporasi, Maka disamping perlunya upaya dalam mendorong pemegang saham untuk lebih aktif khususnya pemegang saham kecil-kecil       untuk bersama-sama  “melawan” pejabat  korporasi yang umumnya ditunjuk oleh pemegang saham besar dalam melakukan protes terhadap tindakan-tindakan yang ilegal, tidak etis atau tindakan yang bertanggung jawab lainnya dari korporasi, juga diperlukan  perubahan  lainnya  terhadap  struktur  korporasi.

3.   Aksi konsumen sebagai kelompok besar, karena sifatnya yang tidak terorganisir dan karena adanya berbagai keterbatasan kedudukannya sangat lemah bila dihadapkam dengan korporasi, sehingga merupakan korban yang sangat empuk bagi kejahatan korporasi terlebih lagi  bila tidak ada atau kurangnya peraturan perundangan yang melindungi kepentingan konsumen, seperti peratu­ran tentang produk yang tidak berbahaya, kualitas produk, struktur harga (khususnya terhadap produk­-produk yang berbau monopoli).

Asumsi bahwa dalam ekonomi pasar bebas berlangsung seleksi alamiah artinya yang berkualitas lebih diminati dan karenanya akan menigkatkan langga­nanya, dan sebaliknya periolaku yang tidak baik, tidak bertanggung jawan dan ilegal akan menurunkan jumlah langganan-langganan, namun kenyataanya sering kali jauh dari manajemen, monopoli terselubung dan berbagai investasi yang tidak sehat. Oleh karena itu “Perilaku baik” korporasi yang merupakan perwujudan dari konsep tanggung jawab sosial korporasi merupakan sesuatu perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari masyarakat luas, khususnya konsumen.

Kondisi konsumen yang “buruk” masih diperburuk dengan kurangnya perlindungan yang dilakuken oleh pemerintah, disamping tingkat pengetahuan konsumeri yang masih rendah mengenai hak-haknya sebagai konsu­men. Sementara keberadaan lembaga-lembaga konsumen nampaknya kurang mendapat tempat dihati  penguasa.

Meskipun “tekanan” konsumen terhadap perilaku korporasi dianggap kurang efektif sebagai akibat dari kekurangan kesadaran konsumen terhadap produk-produk korporasi yang berbahaya, adanya jaringan kmrporesi yang begitu luas dalam bentuk kelompok-kelompok usaha  (group)  yang tidak diketahui masyarakat luas, serta ciri-ciri konsumen yang tidak terorganisir, namun studi di beberapa negara menunjukkan bahwa kerja same natar konsumen secara luas merupakan pengguntam teke­nan yang berarti terhadap korporasi. kerjasama konsu­men cenderung digunakan untuk menekan tanggung jawab etis dalam melakukan bisnis, mereka juga dapat mempengaruhi aktivitas korporasi melalui kemampuannya untuk “mendiktekkan” standar produk yang dihasilkan­nya. Gerakan kerja sama dalam menawarkan cara-cara sekaligus memberi kemungkinan untuk menjual produk yang berkualitas dengan harga yang murah.


BAB  IV

P E N U T U P

A.   Kesimpulan

                  Berdasarkan uraian-uraian di muka dapat disimpulkan sebagai berikut :

.a. Kejahataan Korporasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, dengan jenis kejahatan seperti  persaingan curang, kejahatan pencucian uang, dan kejahatan kartu kredit.

2.   Dapat dipertanggungjawab pidanakan korporasi sebagai badan hukum apabila kejahatan yang dilakukan seperti persaingan curang, kejahatan pencucian uang dan kejahatan  kartu  kredit.  Dan  sebaliknya  pertanggung  jawaban  pidana direksi korporasi dapat bertanggungjawab apabi­la memenuhi unsur-unsur pidana yaitu adanya kesalahan pada pelaku misalnya pencurian dan penggelapan struktur korporasi secara sukarela, perubahan terhadap tangan pemerintah dan membuat peraturan perundangan yang melindungi kepentingan konsumen, seperti peratu­ran tentang produk yang tidak berbahaya, kualites produk, struktur harga (khusus terhadap produk-produk yang berbau menopoli).

 

B.   Saran

       1.   Membentuk peraturan administratif, yang menyangkut  pemberian sanksi kepada korporasi yang melakukan kejahatan berupa pencabutan izin usaha.

2.   Agar  dapat  dimasukkan kejahatan  korporasi  di  dalam  KUHP  Nasional  yang akan  datang.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Andi Hamzah, 1988, Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP, Prad­nya Paramita, Jakarta.

 

Anne Safrina, K, 1994, Kejahatan Ekonomi Yang Diorganisasi, Parahiyangan Bandung.

 

Barda Nawawi Arif, 1995, Hukum Bisnis Indonesia, Erlangga, Jakarta.

 

Joko Sarwoko, 1990, Kejahatan Korporasi, IKHI, Jakarta.

 

Made Darma Weda, 1993, Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi, Erlangga, Surabaya

 

Maryono, R, 1980, Tindak Kejahatan Ekonomi, Dian Rakyat, Jakarta

 

Moch. Anwar, H.A.K., 1986, Hukum Pidana Di Bidang Ekenomi, Alumni, Bandung.

 

Moeljatno, 1982, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta

 

Muladi, 1993, Korban Kejahatan Korporasi, Unair, Surabaya.

 

Munir Fuadi, 1994, Kejahatan Bisnis, Mandar Maju, Bandung

 

Richard. r. Cressy, 1982, Kejahatan Mafia, Armico, Bandung.

 

Remy Syahdeini, 1995, Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Macet, Tri Sakti, Jakarta

 

Rohmat Sumitro, 1993, Hukum Perseroan Terbatas, Yayassn Wakaf, Eresco Bandung.

 

Simorangkir, D.P., 1984, Hukum Perbankan, Rineke Cipta, Jakarta

 

Soejono Dirdjosisworo, 1994, Kejahatan Bisnis (Oreintesi dan Koosepsi), Mandar Maju, Bandung.

 

Sudarta Gautama, 1983, Hukum Perdata Internasional Hidup, Alumni, Bandung.

 

Susanto, I.S. 1995, Kejahatan Korporasi, Undip. Semarang

 

 

Winardi, Tanpa Tahun,  Kamus  Ekonomi,  Mandar  Maju.  Bandung

 

Majalah  :

 

-  Buletin  YLKI

-  Citra

-  Info  Bank

korporasi