Governance

A. Model Governance

Secara umum model governance dibagi menjadi dua, yaitu :

  1. Otokrasi Governance

Pemerintahan atau kekuasaan yang dipegang oleh seseorang yang berkuasa secara penuh dan tidak terbatas masanya. Semua kebijaksanaan ditetapkan pemimpin, sedangkan bawahan tinggal melaksanakan tugas. Semua perintah, pemberian, dan pembagian tugas dilakukan tanpa ada konsultasi dan musyawarah dengan orang-orang yang dipimpin. Kepemimpinan otokrasi ini mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan yang selalu harus dipatuhi.

  1. Demokrasi Governance

Tata kelola pemerintahan ini tiap-tiap warga negara mempunyai hak yang setara dan juga seimbang mengenai penentuan dan pemilihan suatu keputusan yang nantinya akan memunculkan dampak di dalam kehidupan rakyat atau warga negara. Dalam tata kelola pemerintahan ini, warga negara boleh ikut di dalam mengambil bagian entah itu secara langsung atau dalam sebuah bentuk perwakilan dalam hal pelaksanaan, perumusan, pengembangan, dan proses menyusun hukum.

B. Tipe-tipe Governance

Di dalam governance terdapat beberapa tipe, antara lain :

  1. Good Governance

Good Governance adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahaan dalam suatu negara. Good Governance di Indonesia sendiri mulai benar – benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi.

  1. Bad Governance

Menurut Thomson, ciri bad governance ialah :

  • Tidak adanya pemisahan yang jelas antara kekayaan dan sumber milik rakyat dan milik pribadi.
  • Tidak ada aturan hukum yang jelas dan sikap pemerintah yang tidak kondusif dalam pembangunan.
  • Adanya regulasi yang berlebihan sehingga menyebabkan “ekonomi biaya tinggi”.
  • Prioritas pembangunan yang tidak konsisten.
  • Tidak ada transparansi dalam pengambilan keputusan.

 

  1. E-Governsnce Service

E-governance atau electronik governance merupakan wujud dari tata kelola pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah didalam melakukan pelayanan publik ke masyarakat dengan berbasiskan teknologi.

  1. Corporate Governance

Corporate Governance merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan, dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain. (Malaysian Finance Committee on Corporate Governance February 1999)

  1. Enviromental Governance

Environmental Governance merupakan konsep dalam ekologi politik dan kebijakan lingkungan yang menganjurkan pembangunan berkelanjutan yang mempedulikan lingkungan sebagai pertimbangan tertinggi untuk mengelola sebuah negara sebagai kegiatan politik, sosial dan ekonomi. Environmental Governance juga membicarakan mengenai penyusunan baik secara formal ataupun informal, institusi, dan faktor lain yang menentukan bagaimana sumber daya atau lingkungan digunakan sebaik mungkin. Environmental Governance juga membicarakan mengenai bagaimana permasalahan dan kesempatan dapat dievaluasi dan dianalisa sebaik mungkin

  1. Democrate Governance

Democrate Governance dipahami sebagai seni pemerintahan yang mengatur hubungan dalam masyarakat dan mengkoordinasikan keterlibatan pelaku.

  1. Economic and Financial Governance

Merupakan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi serta mengurangi kemiskinan.

C. Multilevel Governance

Fokus dari konsep multilevel governance adalah interaksi antar tingkat pemerintahan, nasional, dan regional. Adapun esensi multilevel governance antara lain :

  1. Sebagai otoritas bersama yang berpengaruh dalam pembuatan kebijakan
  2. Berkurangnya control atau wewenang dari negara kepada aktor yang berada dalam teritorial wilayah
  3. Terdapat kontrol antara pemerintah nasional terhadap lembaga supranasional
  4. Perubahan kontrol politik

 

Sumber :

Inggriani Nata, H. M. (2018). Analisis Atas Penerapan Prinsip Good Governance. Ilmiah, 8.

Rodd Myers, A. J. (2016). Analyzing multilevel governance. Ilmiah, 80.

Tolo, E. Y. (2013). Dari Otokrasi Ke Demokrasi: Menyibak Sejarah Dan Survivalitas “Demokrasi Ala Daerah Istimewa Yogyakarta”. Ilmiah, 11.

 

 

1

Hello world!

Selamat datang di Student Blogs. Ini adalah posting pertamaku!

Copyright © 2019 — Governance | Site design by Trevor Fitzgerald