Hello world!

May 16th, 2019
  1. Konsep Dynamic Governance

Konsep operasional dari Governance (kepemerintahan) adalah ”cara yang ditempuh pemerintah suatu negara dalam menjalankan roda pemerintahan bagi pencapaian tujuan negara”. Dalam kaitannya dengan cara menjalankan roda pemerintahan, di samping kita mengenal adanya azas-azas penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dalam good governance. Sedang konsep operasional dari Dynamic Governance adalah ”kemampuan pemerintah menyesuaikan kebijakan dengan perubahan lingkungan global yang cepat dan tidak menentu sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai”.

 

  1. Elemen Dynamic Governance

Dua elemen dari dynamic governance menurut Boon, dan Geraldine (2007 : 12-46) adalah:

  • Budaya organisasi pemerintah
  • Kemampuan yang dinamis

Kedua elemen pokok di atas ditopang oleh able people dan agile processes (orang yang berkemampuan dan dilakukan dengan proses yang baik), serta dipengaruhi oleh future uncertainties and external practise (ketidakpastian masa mendatang dan praktek/kebiasaan negara atau  organisasi lain).

 

  1. Prinsip Dynamic Governance
  • Thinking Aheadmerupakan kemampuan mengidentifikasi faktor lingkungan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan masa mendatang.
  • Thinking Againmerupakan kemampuan meninjau kembali berbagai kebijakan, strategi, dan program sedang berjalan.Apakah hasil yang dicapai oleh kebijakan, strategi, dan program telah meenuhi harapan banyak pihak atau perlu didisain ulang untuk mendapatkan kualitas hasil yang lebih baik.
  • Thinking Acrossmerupakan kemampuan untuk mengadopsi pikiran, pendapat, ide-ide lain di luar kerangka berpikir (mindset) yang secara tradisional telah melekat dan menjadi dasar melakukan sesuatu.

Thinking ahead dipengaruhi secara tidak langsung oleh masa depan yang tidak menentu(future uncertainties) yang dapat terjadi karena instabilitas socio-ekonomi , politik maupun karena terorisme dan bencana alam. Sedangkan thinking across secara tidak langsung dipengaruhi oleh praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan (external practices) negara lain, dan akan melahirkan ide-ide/pemikiran (ideas) baru yang didapat melalui pertukaran pengalaman (trade-offs) dan pada gilirannya thinking across akan membudaya pada setiap pembuatan kebijakan yang adaptif. Kebijakan yang diputuskan untuk diadopsi sebagai hasil proses thinking ahead, thinking again, dan thinking across selanjutnya diimplementasikan sebagai semangat kepemerintahan yang dinamis (Dynamic Governance).

 

  1. Faktor Pendukung Dynamic Governance
  • Komitmen

Komitmen disini diartikan sebagai  kesungguhan dari pemerintahan  daerah (Gubernur, Bupati/Walikota, DPRD) dan pimpinan instansi/dinas , badan/lembaga daerah untuk melakukan perubahan yang konsisten dan berkelanjutan bagi kemajuan daerah. Komitmen dari para petinggi daerah tersebut merupakan hal fundamental mengingat posisi dan kewenangan mereka sebagai pembuat dan sekaligus pelaksana kebijakan.

  • Pengisian jabatan

Pengisian jabatan tersedia harus benar-benar didasarkan pada syarat-syarat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan kemampuan  prestasi pegawai (merit system) bukan atas dasar lain.

  • Pragmatisme

Dalam banyak kasus hanya sedikit orang yang konsisten dengan idealismenya, meskipun pada awal banyak orang memiliki idealisme namun pada pertengahan jalan larut dengan kepentingan jangka pendek mengejar keuntungan pribadi, suku, dan golongan. Pragmatisme terkait juga dengan budaya ingin serba seketika (instan) yang telah terbentuk sebagai sebuah mindset dengan mengabaikan proses.

  • Kemampuan Sumber Daya
  1. Secara garis besar sumber daya menyangkut dua hal yaitu sumber daya yang tampak / tangible ( sumber daya alam, sarana/prasarana, sumber daya manusia) dan sumber daya tidak tampak / intangible (konsep, fikiran, moral, budaya, kepemimpinan, peraturan, dan lain-lain). Khusus sumber daya manusia tidak saja menyangkut sumber daya aparatur pemerintahan daerah tetapi juga keseluruhan warga masyarakat daerah.

 

  • Implementasi Dynamic Governance

Oleh karena esensi dasar dari dynamic governance adalah perlunya melakukan perubahan untuk mengantisipasi perubahan yang cepat dan kadang tidak terantisipasi, maka konsep dynamic governance dapat diterapkan pada organisasi publik maupun privat.Pada penyelenggaraan pemerintahan daerah misalnya, kegiatan thinking ahead dilakukan dengan menganalisis dan memproyeksi apa yang akan dihadapi dalam 10, 15 atau 20 tahun ke depan berdasarkan arah kecenderungan perubahan  (nasional, regional, dan global), konstalasi politik, dan sosio-ekonomi masyarakat.

 

 

Sumber:

Chen, B. S. (2007). DYNAMIC GOVERNANCE: embedding culture, cappabilities and change in Singapore. ilmiah, 15.

Eka Syarlita, F. Y. (2016). Dynamic Governance. Ilmiah, 20.

Kusuma, B. M. (2015). URGENSI DYNAMIC GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN. ilmiah, 15.