TEORI HAK KEPEMILIKAN #5

October 16th, 2018

Teori Hak Kepemilikkan

Ekonomi kapitasil percaya satu-satunya hak kepemilikkan yang perlu dijaga adalah Private property rights (Hak kepemilikkan individu), sedangkan para ekonom sosialis meyakini bahwa hak kepemilikkan yang benar adalah State property rights (Hak kepemilikkan negara). Didalam negara berkembang hak kepemilikan tidak seekstrim private property rights atau state private property rights, namun dalam negara berkembang hak kepemilikkan berhubungan dengan pernyataan yang lebih luas dari pertumbuhan ekonomi, demokrasi, politik dan kebebasan ekonomi individu, dan persoalan lingkungan (Prasad, 2003:742). Bagi pengambil kebijakan masalahya bukan sekedar memilih jenis hak kepemilikan, namun bagaimana hak kepemilikan itu diregulasi dan ditegakkan sehingga membantu proses pembangunan ekonomi.

Definisi dan Tipe Hak Kepemilikkan

Untuk memahami ini kita harus mengasumsikan pada kerangka kelembaaan dasar dari negara liberal klasik. Hak kepemilikan ditetapkan kepada individu menurut prinsip kepemilikan pribadi (private ownership) dan sanksi atas hak kepemilikan dapat dipindahkan (transferable) melalui izin menurut prinsip kebebasan kontrak (freedom of contract). Hak kepemilikan hampir selalu berupa hak eksklusif (exclusive right), tetapi kepemilikan bukan berarti hak yang tanpa batas (unrestricted right). Menurut Bromley dan Cernea, hak kepemilikan merupakan hak untuk mendapatkan aliran laba yang hanya aman (secure) bila pihak-pihak yang lain respek dengan kondisi yang melindungi aliran laba tersebut. Hak kepemilikan menyangkut penguasaan individu atas aset (bisa berupa ilmu pengetahuan/knowledge dan ketrampilan/skill) sehingga di dalam dirinya terdapat hak menggunakan atau memindahkan atas aset yang dikuasai/dimiliki. Hak kepemilikan adalah hak-hak untuk memiliki, menggunakan, menjual, dan mengakses kesejahteraan.

Dalam perkembangannya, sejarah eksistensi hak kepemilikkan tersebut dapat dilihat dari dua pendekatan (Furutbotn dan Richter,2000:69) , yakni:

  1. Teori kepemilikkan individu

Teori kepemilikan individu merupakan representasi dari doktrin hak-hak alamiah (natural rights), yang merupakan basis dari ekonomi klasik, yang merupakan pandangan individualistik.

  1. Teori sosial

Teori sosial beragumentasi bahwa masyarakat menyediakan mekanisme perbaikan bagi keterbatasan-keterbatasan alamiah (natural limitations) yang inheren dalam diri manusia (Human beings).

Menurut Furubotn dan Pejovich, hak kepemilikan tidak merujuk kepada hubungan antara manusia dan benda, tetapi lebih kepada hubungan perilaku sanksi di antara manusia yang muncul dari keberadaan benda/barang dan penggunaannya. Dalam kerangka neoklasik, Tietenberg mengidentifikasikan empat karakteristik dari hak kepemilikan yang penting, yaitu:

  1. Universalitas (universality)

Seluruh sumber daya dimiliki secara privat dan seluruh jatah dispesifikasi secara lengkap.

  1. Eksklusivitas (exclusivity)

Seluruh keuntungan dan biaya diperluas sebagai hasil dari kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya seharusnya jatuh ke pemilik, dan hanya kepada pemilik, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui penjualan atau yang lain.

  1. Transferabilitas (transferability)

Seluruh kepemilikan seharusnya dapat dipindahkan dari satu pemilik kepada pihak lain lewat pertukaran sukarela

  1. Enforsibilitas (enforceability)

Hak kepemilikan seharusnya dijamin dari praktik/pembeslahan keterpaksaan atau pelanggaran dari pihak lain.

Jenis-jenis hak kepemilikan ada tiga tipe yang penting, yaitu:

  1. Hak kepemilikan individu (private property right)

Setiap individu berhak menguasai dan memiliki aset spesifik yang diinginkan.

  1. Hak kepemilikan negara (state property right)

Aset spesifik hanya dibolehkan menjadi milik negara sehingga individu/swasta tidak diperkenankan untuk memilikinya.

  1. Hak kepemilikan komunal (communal property right)

Kepemilikan yang dimiliki oleh kelompok yang telah terdefinisikan dengan baik dari orang-orang yang bergabung untuk menggenggam aset yang tidak bisa dipindahkan.

Hak Kepemilikkan dan Rezim Sistem Ekonomi

Terdapat tiga kelompok besar, yakni :

  1. Rezim ekonomi kapitalis

Dalam sistem ini seluruh kepemilikan dimiliki oleh sektor privat (Swasta). Sistem ini percaya bahwa hak kepemilikan privat (Private property rights) yang dimediasi oleh mekanisme pasar akan menghasilkan pencapaian ekonomi yang efisien. Karena hak pekemilikan dijamin kepastian mendapatkan insentif ekonomi atas aktivitas ekonomi yang dilakukan.

  1. Rezim ekonomi sosialis

Sistem ekonomi sosialis mengandaikan hak kepemilikan ada di tangan negara (State property rights). Negara yang berhak untuk memiliki dan mengelola seluruh sumber daya ekonomi yang tersedia.

  1. Rezim ekonomi campuran

Ini mengawinkan kepemilikan di tangan swasta dan negara. Setiap negara yang mengadopsi sistem ini berbeda-beda intensitasnya seperti dalam mengijinkan hak kepemilikan kepada sektor swasta maupun negara. Umumnya negara diberi ruang mengelola hak kepemilikan yang strategis.

Menurut Jaffee, terdapat empat kritik terhadap model ekonomi sosialis, yaitu:

  1. Di bawah kekuasaan dan kontrol sosialisme, ekonomi akan dipegang oleh sekelompok birokrat negara yang umumnya tidak responsive terhadap kebutuhan masyarakat (pasar).
  2. Menempatkan peran wirausahawan dalam sektor publik akan mengurangi pentingnya motif laba individu dan insentif melakukan investasi, inovasi, mengambil risiko, mengembangkan produk baru, dan merespon pasar baru.
  3. Sosialisme, melalui kontrol terhadap alat-alat produksi di tangan pihak yang ditunjuk oleh negara atau birokrat.
  4. Ketiadaan pasar berarti menempatkan dewan perencanaan pusat sebagai pihak yang memutuskan segala urusan ekonomi.

Hak Kepemilikan dan Ekonomi Kelembagaan

Ekonomi neoklasik di satu sisi mengabaikan adanya eksternalitas sehingga tidak memformulasikan secara khusus bagaimana menyelesaikannya. Pada titik ini diperlukan instrumen ‘aturan main’ untuk bisa menangani masalah eksternalitas. Meskipun mazhab neoklasik tetap percaya bahwa mekanisme pasar merupakan instrumen yang paling efisien mengalokasikan kegiatan ekonomi, tetapi dalam aspek-aspek tertentu seperti penanganan eksternalitas, barang publik, dan hak kepemilikan pemerintah diharapkan hadir untuk memperkuat mekanisme pasar. Dengan adanya pandangan ini, Coase memberikan postulat bahwa eksternalitas dapat diinternalisasikan dalam kegiatan ekonomi jika hak kepemilikan telah dikelola dengan baik.

Bagi coase jika hak kepemilikan telah diatur dengan baik maka sejatinya intervensi pemerintah (dalam wujud apapun) tidak dibutuhkan lagi. Sebab jika setiap hak kepemilikkan telah jelas siapa yang punya, maka hasil kegiatan ekonomi akan efisien dengan sendirinya. Namun coase tidak menempatkan negara sebagai pihak yang harus hadir untuk menyelesaikan kasus eksternalitas. Coase hanya menyarankan aspek hak kepemilikan diperjelas dan dimapankan agar persoalan eksternalitas bisa dituntaskan melalui mekanisme pasar itu sendiri. Sebaliknya pigou menganggap negara harus melakukan intervensi untuk mengatasi masalah ekternalitas, misalnya seperti pajak.

Hak kepemilikan tidaklah statis, melainkan selalu berubah sesuai dengan kebutuhan dan situasi masyarakat. Dalam kata lain, hak kepemilikan atas aset-aset yang pasti berubah seiring dengan perubahan waktu dan teknologi. Jika manusia yang hidup di bumi masih sedikit, maka tidak ada persoalan kelangkaan sumber daya. Namun, bila jumlah manusia yang tinggal di bumi semakin banyak, maka sumber daya semakin terbatas dan kelembagaan atau aturan main haruslah dibuat untuk mengatur keadilan dan kesejahteraan orang banyak.

Hak Kepemilikan dan Efisien Ekonomi

Jika persoalan efisiensi ekonomi tersebut dikaitkan dengan hak kepemillikan, maka cukup banyak perspektif yang biasa digunakan. Pertama, melihat hubungan antara hak kepemilikan dengan kepastian hokum untuk melindungi penemuan-penemuan baru (Seperti teknologi). Kedua, melihat hubungan antara hak kepemilikkan dengan degradasi lingkungan. Ketergantungan terhadap sumber daya alam menyebabkan terjadinya kecenderungan melakukan ekspoitasi besar-besaran sehingga berpotensi merusak lingkungan. Dalam konteks ini, hak kepemilikan yang tidak jelas terhadap sumber daya alam cenderung akan merusak lingkungan dan dalam jangka panjang akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

 

Source :

Yustika, Ahmad Erani. 2012. Ekonomi Kelembagaan : Paradigma, Teori, dan Kebijakan. Jakarta. Erlangga.

TEORI EKONOMI POLITIK #4

October 9th, 2018

Sebelum berkembang sampai saat ini, bahwa ilmu ekonomi dahulu berinduk kepada ilmu ekonomi politik (political economy). tetapi, perkembangan ekonomi politik semakin lama semakin pudar, sehingga digantikan dengan pendekatan ilmu ekonomi murni. Perbedaan terpenting dari pendekatan ekonomi politik dan ilmu ekonomi murni adalah sudut pandangnya tentang struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Ekonomi politik percaya bahwa struktur kekuasaan akan memengaruhi pencapaian ekonomi. Sedangkan pendekatan ekonomi murni menganggap struktur kekuasaan di dalam masyarakat adalah given.

Terdapat tiga kategori mazhab dalam pemikiran ekonomi politik, yaitu:

A.  Aliran ekonomi politik konservatif oleh Edmund Burke

Romantisme dan Nasionalisme

  • Teori Neofasis
  • Korporatisme
  • Neokonservatisme

B. Aliran ekonomi politik klasik oleh Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo, Nassau Senior, dan Jean      Baptiste Say

Mazhab Ekonomi Austria (Liberal Klasik)

  • Ekonomi Neo-Austrian
  • Teori Pilihan Publik
  • Ekonomi Klasik Baru

Mazhab Ekonomi Cambridge (Liberal Modern)

  • Ekonomi Keynesian Baru
  • Neokorporatisme
  • Ekonomi Post-Keynesia

C. Aliran ekonomi politik radikal oleh William Godwin, Thomas Paine, Marquis de Condorcet, dan Karl Max

Teori Sosial Demokratik

  • Ekonomi Kelembagaan
  • Ekonomi Sosial
  • Teori Post-Marxian

Pendekatan ekonomi politik secara makna didefinisikan sebagai interelasi antara aspek, proses, dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi (produksi, investasi, penciptaan harga, perdagangan, konsumsi, dan lain sebagainya). Pendekatan ekonomi politik mengaitkan seluruh penyelenggaraan politik, baik yang menyangkut aspek, proses, maupun yang diintrodusir oleh pemerintah. Instrumen-instrumen ekonomi seperti mekanisme pasar, harga dan investasi dianalisis dengan mempergunakan setting sistem politik dimana kebijakan atau peristiwa ekonomi tersebut terjadi. Sehingga pendekatan ekonomi dilihat sebagai cara untuk melakukan tindakan (a way of acting), sedangkan politik menyediakan ruang bagi tindakan tersebut (a place of act).

Pendekatan ekonomi dan politik dalam hal alokasi sumber daya ekonomi dan politik (yang terbatas) untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Implementasi dari kebijakan ekonomi politik selalu mempertimbangkan struktur kekuasaan dan sosial yang hidup dalam masyarakat, khususnya target masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Terdapat dua bagian pendekatan politik yang saling berkaitan, yaitu:

  1. Kekuatan produksi material
  2. Relasi produksi manusia

TEORI PILIHAN PUBLIK

Teori pilihan publik berusaha mengaplikasikan perangkat analisa ekonomi ke dalam prose non-pasar atau politik di bawah formulasi dan implementasi kebijakan publik, dan juga dikembangkan sebagai kritik komprehensif terhadap intervensi negara dalam ekonomi pasar. Dalam level analisis, teori pilihan publik dibag menjadi dua kategori, yaitu:

  1. Teori pilihan publik normatif
  2. Teori pilihan publik positif

Terdapat 4 poin asumsi umum yang dipakai, yakni:

  1. Kecukupan kepentingan material individu memotivasi adanya perilaku ekonomi
  2. Motif kecukupan tersebut lebih mudah dipahami dengan menggunakan teori ekonomi neoklasik
  3. Kecukupan kepentingan material individu yang sama memotivasi adanya perilaku politik
  4. Asumsi kecukupan tersebut lebih mudah dipahami dengan menggunakan teori ekonomi klasik

TEORI RENT SEEKING

Teori rent-seeking sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Krueger (1974), Kruger membahas tentang praktik untuk memperoleh kuota impor, di mana kuota sendiri bisa dimaknai sebagai pengeluaran sumber daya untuk mengubah kebijakan ekonomi, atau menelikung kebijakan tersebut agar dapat menguntungkan bagi para pencari rente. Secara teoritis, kegiatan mencari rente harus dimaknai secara netral, karena individu bisa memeroleh keuntungan dari aktivitas ekonomi yang legal, seperti menyewakan tanah, modal (mesin), dan lain-lain. Prasad mendefinisikan rent-seeking sebagai proses di mana individu memeroleh pendapatan tanpa secara aktual meningkatkan produktivitas, atau pemerintah menentukan alokasi kesejahteraan, maka kian besar kesempatan bagi munculnya para pencari rente.

Beberapa hal bisa disimpulkan dari penjelasan mengenai perilaku mencari rente di atas. Pertama, masyarakat akan mengalokasikan sumber daya untuk menangkap peluang hak milik yang ditawarkan oleh pemerintah. Kedua, setiap kelompok atau individu pasti akan berupaya mempertahankan posisi mereka yang menguntungkan. Ketiga, di dalam pemerintah sendiri terdapat kepentingan-kepentingan yang berbeda.

TEORI REDISTRIBUTIVE COMBINES DAN KEADILAN

Menurut Stigler, ada dua alternatif pandangan tentang bagaimana sebuah peraturan diberlakukan. Pertama, peraturan dilembagakan terutama untuk memberlakukan proteksi dan kemanfaatan tertentu untuk publik atau sebagian sub-kelas dari publik tersebut. Kedua, suatu tipe analisis di mana proses politik dianggap merupakan suatu penjelasan yang rasional. Menurut Rachbini (1996:96), dalam pola redistributive combines ini sumber-sumber ekonomi, aset produktif, dan modal didstribusikan secara terbatas hanya dilingkungan segelintir orang. Teori redistributive combines mengandaikan adanya otoritas penuh dari negara/pemerintah untuk mengalokasikan kebijakan kepada kelompok-kelompok (ekonomi) yang berkepentingan terhadap kebijakan tersebut.

Yustika, Ahmad Erani. 2012. Ekonomi Kelembagaan : Paradigma, Teori, dan Kebijakan. Jakarta. Erlangga.

 

Bercerita tentang Biaya Transaksi

October 9th, 2018

Pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2016. Aku mempunya janji untuk bertemu teman untuk membicarakan sebuah kerjasama bisnis di Restoran Arab. Kami hendak bekerja sama dikarenakan keinginan kami untuk berwirausaha secara bersama-sama dalam memproduksi Kue Keju atau CheeseCake lalu menjualnya.

Intesitas pertemuan kita sangat banyak dan hampit sering Karena kita harus berfikir keras untuk menentukan konsep penjualan yang baik agar usaha kita tidak gagal dan mendapatkan profit.
Namun dalam kenyataannya adalah seringnya kita berdiskusi untuk mencapai kesepakatan dalam kerjasama menemui kegagalan karna perbedaan cara fikir kita atau cara pandang berbeda atas setiap strategi yang kita usahakan.

Padahal kami sudah mengeluarkan banyak sekali biaya-biaya seperti biaya transportasi untuk menuju ke tempat pertemuan, minum dan makan ditempat, dan menghabiskan waktu berjam-jam untuk melakukan diskusi. Namun semuanya itu sia-sia akibat gagalnya kesepakatan.

Sehingga muncul sebuah kerugian bagi kami akibat keputusan kami ini. Dimana biaya yang kami keluarkan untuk bernegosiasi tidak setimbang dengan manfaat yang kami dapatkan. Seharusnya kami bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar dari seluruh biaya yang kami keluarkan.

TEORI KONTRAK DAN TINDAKAN KOLEKTIF #3

October 2nd, 2018

Keberadaan teori kontrak termasuk asimetris infromasi dan tindakan kolektif sangat besar peranannya untuk membantu mendesain aturan main tersebut. Agar desain aturan main kelembagaan yang bertujuan membangun kesetaraan antar pelaku ekonomi, baik dari sisi daya tawar maupun kelengkapan informasi.

A.  Teori Kontrak dan Informasi Asimetris

Konsep kontrak dalam NIE (New Institutional Economics) menurut richter adalah konsep mengenai hak kepemilikkan yang didalamnya banyak hal yang luas dibandingkan konsep hokum tentang kontrak. Asumsi dasarnya adalah masing-masing jenis dari pertukaran hak kepemilikkan dapat dimodelkan sebagai transaksi yang mengatur kontrak tersebut. Dalam neoklasik kontrak diasumsikan dalam kondisi lengkap yang dapat dibuat dan ditegakkan tanpa biaya. Namun kenyataannya adalah untuk membuat dan menegakkan kontrak yang komplet sangatlah sulit akibat adanya biaya transaksi.

Dalam kenyataannya kontrak selalu tidak komplet karna dua alasan (Klein,1980):

  1. Ketidakpastian yang membuka peluang yang cukup besar bagi munculnya contingencies.
  2. Kinerja kontrak khusus, misalnya menentukan jumlah energi yang dibutuhkan pekerja untuk melakukan pekerjaan yang rumit sehingga memungkinkan untuk membutuhkan biaya yang banyak untuk melakukan pengukuran.

B.  Mekanisme Penegakkan dan Instrumen Ekstralegal

Terdapat empat aspek yang menjadi factor perbedaan jenis kontrak (Menard, 2000:236):

  1. Jangka waktu kontrak, Jangka waktu dapat menggambarkan komitmen (Signal commitment) dari para mitra.
  2. Derajat kelengkapan, Mencakup variable-variabel harga, kualitas, aturan keterlambatan, dan penalti
  3. Kontrak biasanya bersinggung dengan insentif, Mekanisme ini antara lain adalah system tingkat yang tetap, upah berdasarkan jam kerja, distribusi bagian kepada pekerja, pengembalian aset yang dibayarkan kepada pemilik, dan sewa yang dibagi di antara mitra yang bergabung dalam proyek
  4. Prosedur Penegakkan yang Berlaku, Kontrak berhubungan dengan mitra untuk tujuan saling menguntungkan, tetapi pada tempo yang bersamaan kontrak juga menyimpan resiko kerugian melalui sikap oportunis.

Berkaitan dengan aspek penegakkan, dalam masyarakat yang kelembagaan penegakkannya tidak berjalan dengan baik individu-individu dan perusahaan-perusahaan cenderung menghindari membuat kesepakatan-kesepakatan yang kompleks, yakni transaksi yang penegakkannya tidak secara otomatis.

C.  Teori Tindakan Kolektif dan Free-Riders

Teori tindakan kolektif pertama diformulasikan oleh Mancur Olson (1971), khususnya saat mengupas masalah kelompok-kelompok kepentingan. Teori juga berguna dalam mengatasi masalah penunggang bebas (Free Rider) dan mendesain jalan keluar Bersama bagi pengelolaan sumber daya Bersama atau penyediaan barang-barang publik.

Mengacu pada pernyataan Olson diatas, secara hipotesis semakin besar ukuran suatu kelompok kepentingan, maka semakin sulit bagi kelompok tersebut untuk mengosiasikan kepentingan di antara kelompok, demikian sebaliknya. Artinya kelompok yang dibangun dengan ukuran kecil dimungkinkan bekerja lebih efektif.

D.  Pilihan Rasional dan Tindakan Komunikatif

Teori yang terakhir ini diimpor dari teori ekonomi dengann asumsi-asumsi bahwa individu cenderung mementingkan diri sendiri (self-interest) demi memenuhi hasrat keuntungan. Dalam pengertian ini, tindakan kolektif akan diambil oleh individu apabila upaya tersebut memberikan laba yang lebih besar ketimbang bila ia tidak bergabung dalam tindakan kolektif. Tetapi tindakan ini bisa memunculkan free-riders sangat besar sehingga pihak ini akan mendapatkan keuntungan dari tindakan kolektif. Sebaliknya tindakan kolektif tersebut berpotensi munculnya free riders.

Setidaknya terdapat dua pendekatan dalam teori pilihan rasional, yakni pendekatan kuat dan pendekatan lemah [Miller, 1992:24; dalam Yustika, 2008:120]. Pendekatan kuat melihat rintangan sosial dan kelembagaan sebagai  produk dari tindakan rasional dan tindakan rasional itu sendiri menjadi sebab munculnya analisis pilihan rasional.

Apabila pendekatan lemah yang disepakati sebagai cara menganalisis kompetisi rasional individu, maka terdapat dua solusi eksternal yang bisa dirujuk. Pertama, otoritas sentral menyediakan insentif selektif yang memberi pengahargaan kepada mereka yang berpartisipasi dalam tindakan kolektif dan/atau menghukum mereka yang menolak bergabung dalam tindakan kolektif tersebut. Kedua, solusi eksternal yang menekankan kepada desentralisasi komunitas ketimbang otoritas sentral.

Source :

Yustika, Ahmad Erani. 2012. Ekonomi Kelembagaan : Paradigma, Teori, dan Kebijakan. Jakarta. Erlangga.

TEORI EKONOMI BIAYA TRANSAKSI #2

September 25th, 2018

Biaya transaksi (Transaction cost economics) merupakan alat yang sering digunakan dalam ekonomi untuk menganalisis seberapa besar tingkat efisiennya desain kelembagaan. Semakin besar biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi maka semakin tidak efisien desain kelembagaan yang dibuat, dan sebaliknya.  Namun dalam analisis ini memiliki hambatan yakni pertama, secara teoritis makna biaya transaksi belum terungkap secara tepat secara difinitif. Kedua, setiap kegiatan ekonomi selalu bersifat spesifik. Ketiga, bagaimana mengukurnya.

A.  Definisi dan Makna biaya transaksi

Biaya transaksi bisa didefinisikan sebagai biaya-biaya untuk melakukan proses negosiasi, pengukuran, dan pemaksaan pertukaran. Singkatnya teori biaya transaksi menggunakan transaksi sebagai basis unit analisis, sedangkan teori neoklasik memakai produk sebagai dasar unit analisis.

Menurut Furutbotn dan Richter menunjukan bahwa biaya transaksi adalah ongkos dalam market transaction costs, managerial transaction costs, dan political transaction costs.

B.  Rasionalitas Terbatas dan Perilaku Oportunistik

Rasionalitas terbatas (Bounded rationality) merujuk kepada tingkat dan batas kesanggupan individu untuk menerima, menyimpan, mencari kembali, dan memproses informasi tanpa kesalahan. Namun implikasinya adalah setiap pelaku ekonomi akan selalu menghadapi informasi yang tidak lengkap atau dengan kata lain terjadi ketidakpastian informasi.

Perilaku oportunistik adalah upaya untuk mendapatkan keuntungan melalui praktik yang tidak jujur dalam kegiatan transaksi. Namun laba yang didapatkan dari keuntungan yang bersifat keunggulan produktif tidak dianggap sebagai sikap oportunistis.

North menyatakan bahwa biaya untuk mencari informasi merupakan kunci dari biaya transaksi, yang terdiri dari biaya untuk mengerjakan pengukuran kelengkapan-kelengkapan yang dipertukarkan dan ongkos untuk melindungi hak-hak kepemilikkan.

C.  Biaya Transaksi dan Efisiensi Ekonomi

Agar kegiatan ekonomi terus berjalan dan dalam jangkauan yang luas maka masyarakat harus berdagang/bertransaksi dengan orang lain diluar komunitas desanya, sehingga pada jarak yang semakin panjang dan semakin kompleks akan semakin besar biaya transaksinya. Selanjutnya jika biaya transaksi terlalu tinggi, maka perdagangan tidak akan terjadi dan ekonomi menjadi stagnan. Sehingga yang diperlukan adalah tantangan dalam pembangunan ekonomi harus mengurangi biaya transaksi pada saat melakukan perdagangan yang semakin kompleks. Ini akan tercapai ketika desain pembangunan kelembagaan yang dibuat mendukung kegiatan perdagangan.

D.  Determinan dan Variabel Biaya Transaksi

Menurut Zhang (2000: 288) faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya biaya transaksi pada umumnya adalah

  1. What : Identity of bundle of rights
  2. Who : to identity of agents involved in the exchanges
  3. How : the insitutions, technical and social, governing the exchange and how to organize the exchanges

Menurut Beckman (2000: 16) terdapat empat determinan penting dari biaya transakso sebagai unit analisis, yakni:

  1. Apa yang disebut sebagai atribur perilaku yang melekat pada setiap pelaku ekonomi
  2. Sifat yang berkenan dengan atribut dari transaksi
  3. Hal-hal yang berkaitan dengan struktur tata kelola kegiatan ekonomi
  4. Faktor yang berdekatan dengan aspek lingkungan kelembagaan

 

Source :

Yustika, Ahmad Erani. 2012. Ekonomi Kelembagaan : Paradigma, Teori, dan Kebijakan. Jakarta. Erlangga.

PARADIGMA EKONOMI KELEMBAGAAN #1

September 11th, 2018

Disini saya akan menjelaskan bagaimana paradigma ekonomi kelembagaan dapat hadir di dunia ini.

Aliran ini menggunakan pendekatan multidisipliner dalam mengkaji fenomena ekonomi dengan menggabungkan seluruh aspek social. Sehingga ilmu ini parallel dengan sifat asasi dari ilmu social. Yakni memiliki dua dimensi yang harus dipahami yaitu berkaitan dengan persoalan negara dan berkaitan dengan urusan masyarakat.

A.  Perilaku teknologis dan ideologis

Analisis ilmu ekonomi bisa dibagi dalam empat cakupan yakni (Miller, 1988:50-51), (a) alokasi sumber daya, (b) tingkat pertumbuhan kesempatan kerja, pendapatan, produksi, dan harga; (c) distribusi pendapatan, dan (d) struktur kekuasaan.

Pandangan ekonomi klasik lebih banyak menggunakan 3 instrumen pertama dalam menjelaskan setiap persoalan ekonomi. Sehingga banyak sekali kebijakan ekonomi yang didasari oleh 3 instrumen tersebut.

Sebaliknya  pendekatan kelembagaan lebih menekankan kepada piranti yang terakhir untuk menganallisis fenomena ekonomi. Dimana ahli kelembagaan (institusionalist) mempunyai kepedulian terhadap evolusi struktur kekuasaan dan aturan main, proses penciptaan dan penyelesaian konflik di mana aktivitas ekonomi terjadi.

Ide inti dari paham kelembagaan adalah mengenai kelembagaan, kebiasaan, aturan, dan perkembangannya. Ekonomi kelembagaan ini bersifat evolusioner, kolektif interdisipliner, dan nonprediktif. Sehingga ahli ekonomi pada umumnya fokus pada konflik daripada keharmonisan, lalu pada pemborosan dibandingkan efisiensi, dan pada ketidakpastian dibandingkan pengetahuan yang sempurna. Namun mereka secara konsisten tetap merawat persepsinya pada perbedaan antara biaya/manfaat privat dan sosial.

Pikiran dan tindakan teknologis meliputi penjelasan dari sebab akibat. Tindakan ini bukan bersifat kekerasan/paksaan dan menjadi oijij dari verifikasi empiris namun tentang kemampuannya untuk mencapai tujuan tertentu.

B.  Realitas dan Evolusi

Filsafat kontemporer tentang ilmu pengetahuan digunakan untuk memahami bagaimana metodologi ahli kelembagaan dan bagaimana kelembagaan ini berbeda dari ekonomi konvensional. Tentu saja, dalam pandangan ini, tugas utama dari seorang ilmuwan modern adalah untuk memahami, menginterpretasi, dan menjelaskan kenyataan yang ada di sekitarnya.

Ekonomi kelembagaan telah mengenal pentingnya perilaku manusia “nonrasional” (nonrational human behaviour) dalam pembuatan keputusan ekonomi. Perilaku manusia yang haus kepada kekuasaan dan petualangan, rasa kemerdekaan, sifat mementingkan orang lain, keinginan tahu, adat dan kebiasaan semuanya bisa menjadi motivasi yang kuat dari perilaku ekonomi individu.

Sehingga Ahli kelembagaan telah menemukan konsep yang menyeluruh untuk mempertimbangkan tentang kekuasaan, konflik, distribusi, hubungan sosial, kelembagaan dan proses nonpasar, dan yang lain daripada model-model formal. Menyangkut pendekatan holisme ternyata terdapat beberapa kekurangan. Sehingga Disinilah ekonomi kelembagaan menjadi ilmu yang sangat penting dalam melakukan analisis terhadap proses ekonomi yang terus berubah-ubah, karena cara pandang ekonomi kelembagaan bersifat holistik, sistematis dan evolusioner. Sehingga, realitas sosial tidak hanya dipandang sebagai seperangkat relasi yang spesifik, melainkan adalah sebuah proses perubahan yang inheren, atau kemudian dapat disebut sebagai sistem ekonomi.

C.  Metode Kualitatif : Partikularitas dan Subyektifitas

Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif secara tradisional sering dibedakan menurut pendekatan epistemologinya. Jika metode kualitatif bersandar pada pendekatan interpretif, maka metode kuantitatif bertopang pada positivistik. Apabila pendekatan dirubah menjadi interpretif dan dikaitkan dengan pelaku penelitian maka fokusnya adalah persoalan subyektivitas. Namun, jika pendekatan interpretif dihubungkan dengan obyek penelitian, maka fokusnya adalah masalah partikularitas. penelitian kualitatif tidak terlalu bersemangat untuk memproyeksikan suatu tindakan dalam jangka panjang, tetapi lebih tertarik mencari penjelasan mengapa individu atau kelompok melakukan sesuatu dalam latar belakang sosial tertentu. Karena penjelasan inilah yang menjadi menu utama penelitian kualitatif sehingga keberadaannya tetap eksis dan bernilai ilmiah.

D.  Nonprediktif : Nilai Guna dan Liabilitas Data

Penelitian kuantitatif biasanya berujung kepada peramalan tentang kemungkinan peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi akibat adanya pemantik yang diberikan. Misalnya, peneliti bisa memperkirakan berapa jumlah orang miskin yang akan berkurang jumlahnya apabila subsidi pendidikan dan kesehatan diberikan kepada masyarakat.

Sebaliknya, penelitian kualitatif tidak tertarik untuk menyodorkan daya ramal tersebut, tetapi justru berkonsentrasi untuk menyajikan karakter sebuah masalah atau fenomena. Sebagai contoh, peneliti lebih tertarik untuk meminta pendapat kaum miskin tentang relevansi subsidi untuk peningkatan kesejahteraan mereka.

Masalah utama dalam penelitian kualitatif adalah apa,bagaimana, kapan, dan dimana atas suatu fenomena yang lebih merujuk pada pemaknaan, konsep, definisi, karakteristik, metafora, simbol, dan deskripsi atas sesuatu. Sebaliknya, penelitian kuantitatif berkonsentrasi untuk menghitung dan mengukur sesuatu. Sifat non prediktif  akibat keraguan yang terjadi antara obyektif dan subyektivis dengan sendirinya menjadi ukuran sampai sejauh mana penelitian kualitatif sanggup untuk memfungsikan dirinya. jika penelitian kualitatif tidak mampu memberikan gambaran bagi masyarakat (atau pemerintah) tentang efek suatu kebijakan maka keberadaannya masih bisa dimaklumi, namun apabila penelitian kualitatif gagal memberikan makna atau kesadaran atas peristiwa sosial yang menjadi obyek penelitian maka eksistensinya boleh diakatakan telah runtuh.

Source :

Yustika, Ahmad Erani. 2012. Ekonomi Kelembagaan : Paradigma, Teori, dan Kebijakan. Jakarta. Erlangga.