Kuis UAS Ekonomi Kelembagaan

Ekonomi Kelembagaan yang sudah saya pelajari seperti membuka kotak hitam (black box) dari lemahnya aplikasi penggunaan teori Ekonomi Neoklasik di dalam memecahkan persoalan persoalan ekonomi dalam dunia nyata. Neoklasik dianggap tidak memasukkan sisi-sisi humanistic dalam pendekatannya. Sedangkan dalam Ekonomi Kelembagaan memasukkan hal-hal dimana aspek sosial juga dapat mempengaruhi dari aktivitas ekonomi seseorang maupun kelompok. Karena Ekonomi Kelembagaan dapat mengambarkan adanya faktor social seperti ketidaksempurnaan informasi dan adanya biaya transaksi. Setiap pelaku ekonomi tidak dapat secara bebas keluar masuk dalam pasar karena tidak semua pelaku memiliki informasi yang sama. Informasi yang tidak sempurna dapat menimbulkan konsekuensi biaya transaksi (transaction cost). Semakin informasi tidak sempurna (adanya asymmetric information) semakin tinggi biaya transaksi yang dikeluarkan pelaku ekonomi. Sehingga perlu dalam mempelajari ekonomi kelembagaan agar bisa meminimalkan biaya transaksi.

Kesan mendalam yang saya pelajari dari ekonomi kelembagaan adalah ketika memasuki bab Modal Sosial dan Pembangunan Ekonomi. Dimana seperti dalam modal ekonomi dan manusia, pembahasan modal sosial sudah tentu dapat direlasikan dengan pencapaian pembangunan ekonomi. Modal sosial mencakupi 3 hal penting yakni, kepercayaan, jaringan informasi, dan norma. Sehingga dalam hubungannya adalah ketika kita memasukkan peranan modal social kedalam pembangunan untuk memperkuat hasil yang diinginkan. Modal sosial dapat menjadi sumber daya yang bisa memperbaiki efektivitas atas input lainnya dalam proses pembangunan jika kondisi beragam tipe sosial, psikologi, budaya, kelembagaan, dan aset lain yang tidak terlihat memengaruhi perilaku kerja sama (Uphoff, 1999; dalam Dhesi, 2000:1).

Permasalahan perekonomian Indonesia selalu terkait pembangunan yang belum baik dan tidak merata di berbagai daerah dan ditambah dengan pertumbuhan yang masih stagnan di sekitar 5 persen beberapa tahun terakhir ini. Hal ini dikarenakan pemerintah kurang melihat aspek sosial seperti perubahan sosial dan politik belum mendapatkan perhatian dari masyarakat dan bahkan membungkam gerakan politik rakyat. Kondisi sosial politik ini menimbulkan pola-pola semacam pembangunan terpusat, top-down, seragam dan homogenitas dan non-demokratis yang terkesan mencerminkan kondisi otoriter. Hasilnya memang terjadi pertumbuhan, tetapi dalam banyak hal praktek-praktek tersebut mengurangi rasa keadilan dan akhirnya sampai ke kondisi kebuntuan sampai terjadi meletusnya peristiwa reformasi 1998. Kita tahu sebelum peristiwa tahun 1998, negara Indonesia dikenal sebagai bangsa dengan semangat gotong royong kemudian berubah menjadi yang berlawanan, yaitu penghancuran modal sosial. Sebuah arah kebijakan yang kurang tepat sasaran karena kurangnya melihat aspek-aspek sosial di setiap daerah dan pemerintah cenderung melakukan treatment kebijakan yang hampir sama di seluruh Indonesia. Padahal disetiap daerah memiliki aspek sosial yang berbeda dari budaya, norma, dan politiknya.

Maka, diperlukan kembali untuk membangun kembali modal sosial dalam praktek-praktek pembangunan, melalui pengembangan program masyarakat disetiap daerah yang difasilitasi oleh pemerintah dan sesuai aspek sosial setempat. selanjutnya membuat arah kebijakan ekonomi yang tepat sasaran sesuai dengan kelembagaan di daerah tersebut. Hal ini agar terciptanya sebuah pembangunan perekonomian yang adil dan sejahtera.

PEMBANGUNAN PERDESAAN DAN KELEMBAGAAN SEKTOR FINANSIAL #12

Pembangunan Perdesaan dan Kelembagaan Sektor Finansial

Pembangunan di negara berkembang tidak lepas dari wilayah perdesaan, sebab sebagian besar penduduknya tinggal di perdesaan dan mayoritas masih dalam kondisi miskin. Perdesaan juga lokasinya jauh dari pusat perkotaan atau pembangunan diakibatkan terbatasnya akses infrastruktur untuk mencapai kesana. Keberhasilan pembangunan di negara berkembang dapat dilihat dari perkembangan di wilayah perdesaan itu sendiri. Jika penduduk di perdesaan tercapai pembangunan maka disimpulkan pembangunan di negara berkembang telah menjangkau sebagian besar warga negaranya. Dalam fenomena ini, kelembagaan menjadi penting, karena pembangunan kelembagaan sektor keuangan (financial sector) dapat menjadi instrumen penting dalam mengatasi kelangkaan modal di pedesaan.

Modal dan Pembangunan Perdesaan

Wilayah perdesaan di negara berkembang biasanya dideskripsikan sebagai tempat bagi orang-orang yang bekerja di sektor pertanian. Dimana desa adalah suatu masyarakat para petani yang mencukupo hidup sendiri (swasembada) [Boeke. 1983:16]. Ciri penting dari penduduk di pedesaan ini adalah masalah kepemilikan tanah. Tanah masih merupakan dasar utama dari kesejahteraan dan kekuatan politik di wilayah dalam pertanian, dapat dilihat dari tingkat keterlibatan rumah tangga tersebut dalam aktivitas lain dan mengamati struktur pendapatan dari sumber-sumber yang lebih luas. Beberapa penulis menggunakan istilah “household survival strategies” sebagai cara bagi penduduk desa untuk mengatasi masalah yang muncul. Jumlah tenaga kerja yang tersedia akan berubah karena faktor kelahiran, kematian, perkawinan, sakit, kehamilan, dan migrasi [Dixon, 1990:1-2].

Menurut Ellis dan Biggs (2001:444) Model dualisme ekonomi menjadi isu strategis pembangunan perdesaan di negara-negara berkembang pada 1950-an :

  1. Fase pertama , tujuan pembangunan perdesaan diarahkan dari semula pembangunan komunitas (1950-an) ke penekanan pertumbuhan usaha tani kecil (1960-an)
  2. Fase Kedua , pertumbuhan usaha tani kecil (1960-an) dilanjutkan kepada upaya pembangunan perdesaan yang terintegrasi (1960-an), di antaranya melalui kebijakan transfer teknologi, mekanisasi,dan penyuluhan pertanian.
  3. Fase ketiga , pergeseran pembangunan perdesaan yang dipandu negara (1970-an) menuju liberalisasi pasar (1980-an) melalui kebijakan penyesuaian structural dan pasar bebas.
  4. Fase keempat , pembangunan perdesaan diarahakan untuk penguatan pendekatan proses, partisipasi, pemberdayaan, dan pelaku (1980-an dan 1990-an).
  5. Fase kelima , pentingnya penghidupan yang berkesinambungan sebagai sebuah kerangka kerja yang terintegrasi dalam pembangunan perdesaan (1990-an) ,di antaranya lewat penguatan kredit mikro, jaring pengaman perdesaan, dan peran perempuan dalam pembangunan.
  6. Fase keenam , menempatkan pembangunan perdesaan sebagai strategi untuk mengurangi kemiskinan (2000-an).

Sektor Finansial: Formal dan Informal

Lembaga keuangan di perdesaan bisa dibedakan dalam tiga jenis:

  1. Lembaga keuangan formal

Secara Operasional diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan di Supervisi oleh Bank Sentral.

  1. Lembaga keuangan semi-formal

Perbankan yang tidak bisa diatur dalam Undang-undang, tetapi disupervisi dan diregulasi oleh agen (lembaga) pemerintah selain Bank Sentral.

  1. Lembaga keuangan informal

Beroperasi di luar regulasi dan supervisi lembaga pemerintah (negara).

Ciri lembaga keuangan formal dan informal :

  1. Tipe kesepakatan yang dibuat dalam bentuk sistem kontrak
  2. Kontrak tersebut berisi tentang hak dan kewajiban dari masing – masing pihak

Ciri lembaga keuangan informal:

  1. Lembaga keuangan informal bersifat sangat cair
  2. Hubungan antara kreditor dan debitor bersifat personal dan hampir tidak ada persyaratan administrasi yang dibutuhkan
  3. Mekanisme kredit sama sekali tidak menggunakan sistem kontrak , karena tidak ada persyaratan agunan maupun sanksi.

Dengan karakteristik lembaga keuangan informal biasanya lebih mudah diterima oleh masyarakat perdesaan.

Khusus di Sektor pertanian, setidaknya terdapat tiga sumber kredit informal di wilayah perdesaan:

  1. Pemilik tanah bagi penyakap
  2. Petani penggarap bagi buruh tani
  3. Pelepas pinjaman perdesaan (rentenir/tengkulak).

Desain Kelembagaan Sektor Finansial

Persoalan lembaga keuangan di perdesaan bisa diidentifikasi dalam tiga aspek berikut:

  1. Pertama, masalah akses kredit. Akibat usaha masyarakat perdesaan yang berskala kecil menyebabkan mereka tidak memiliki aset yang cukup untuk digunakan sebagai anggunan.
  2. Kedua, posisi tawar dan informasi masyarakat perdesaan yang sangat rendah menyebabkan rawan terhadap praktik manipulasi dari lembaga keuangan formal maupun semi-formal. Seperti pengenaan bunga yang lebih tinggi dari kebijakan pemerintah maupun pemberian kredit yang sangat terlambat.
  3. Ketiga, informasi yang asimetris dari pemberi pinjaman/kredit terhadap peminjam. Setiap lembaga keuangan formal mempunyai keterbatasan untuk mengenali kemampuan ekonomi dan usaha dari tiap pelaku usaha di perdesaan sehingga mereka cenderung hati-hati dalam menyalurkan kredit.

Source :

Yustika, Ahmad Erani. 2012. Ekonomi Kelembagaan : Paradigma, Teori, dan Kebijakan. Jakarta. Erlangga.

KRISIS EKONOMI, KEBIJAKAN REFORMASI, DAN KELEMBAGAAN EKONOMI #11

Krisis Ekonomi, Kebijakan Reformasi,dan Kelambagaan Ekonomi

Krisis ekonomi tahun 1998 merupakan krisis yang sangat dahsyat sehingga menghancurkan seluruh sendi perekonomian, meskipun sebenarnya pemicunya dimulai hanya dari sisi moneter khususnya nilai tukar. Krisis itu bukan cuma mengguncang pondasi sector finansial tetapi juga merontokan bangunan sektor riil. Akibatnya pertumbuhan ekonomi pun merosot mengalami penurunan hingga minus 13,1 persen pada 1998. Fenomena krisis ini adalah sebuah titik dimana Indonesia harus mengkaji ulang perekonomiannya baik dari sisi ekonomi itu sendiri dan juga kelembagaannya.

Perspektif Krisis Ekonomi

Mengenai sumber krisis ekonomi itu banyak versinya, namun menurut Charoenseang dan Manakit (2002:598) menjabarkan sekurangnya terdapat dua sudut pandang dalam melihat pemicu krisis 1997/1998.

  1. First Generation Model (dikembangkan oleh Krugman(1979) dan Flood dan Garber (1986)): Menjelaskan bahwa krisis tahun 1998 diyakini disebabkan oleh krisis mata uang sebagai hasil dari inkonsistensi fundamental dalam memformulasikan kebijakan ekonomi domestik.
  2. Second Generation Model (dikembangkan oleh Obstfeld (1996)): Menjelaskan bahwa krisis tahun 1998 diyakini disebabkan oelh adanya kepanikan ekspektasi pelaku ekonomi sehingga berpengaruh langsung terhadap kebijakan makroekonomi.

Reformasi Ekonomi Terbalik

Reformasi ekonomi terbalik yakni pemerintah menggunakan Pendekatan Eropa Timur yang dimana cenderung mengerjakan reformasi ekonomi lewat perubahaan yang radikal (Big bang approach) yakni pada level makro ekonomi terlebih dulu dan hal tersebut dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada saat krisis ekonomi 1997/1998. Di Eropa Timur lebih menyukai cara privatisasi untuk mereformasi kinerja BUMN. Dari kasus di atas dapat disimpulkan bahwa negara-negara Asia menganggap yang diperlukan sebuah korporasi untuk mengembangkan diri adalah adanya otonomi dan akuntabilitas, bukan terletak pada masalah kepemilikannya: apakah dimiliki negara atau swasta. Sebaliknya Eropa Timur memandang pasar (swasta) akan lebih mampu secara efektof dan efisien memajukan sebuah perusahaan dibandingkan apabila dikelola oleh negara.

Implikasi dari kebijakan reformasi ekonomi dapat dilihat dari lima tampilan berikut:

  1. Liberalisasi keuangan hanya menjadi instruen menafkahi kepentingan sektor keuangan itu sendiri, bukan menumbuhkan sektor riil.
  2. Petani makin terjerembab karena kontrol harga dilepas, sementara penentu harga adalah pedangang/distributor.
  3. Pertumbuhan ekonomi ditopang oleh non-tradeable sector yang import content-nya tinggi dan penyerapan tenaga kerjanya rendah.
  4. Marginalisasi pelaku ekonomi tradisional dan skala kecil akibat kalah bersaing dengan pelaku ekonomi besar di sektor perdagangan.
  5. Akumulasi dari rangkaian kebijakan reformasi ekonomi tersebut membuat ketimpangan pendapatan meningkat seiring laju ekonomi yang tinggi.

Kerapuhan Kelembagaan Makro

Selain argumentasi tentang pilihan dan urutan kebijakan reformasi ekonomi yang salah, problem reformasi ekonomi yang menghasilkan capaian tidak optimal disebabkan juga oleh ketiadaan kelembagaan, atau lebih tepatnya tidak ada strategi reformasi kelembagaan. Kelembagaan ekonominya bagus akan mendorong masyarakat berinvestasi, mengakumulasi modal dan mengembangkan teknologi yang baru sehingga masyarakat menjadi lebih sejahtera. Pada titik ini reformasi kelembagaan merupakan “Enabling Environment” yang membuat kebijakan reformasi dapat berjalan seperti yang diharapkan.

Sekurangnya terdapat tiga aspek dalam reformasi kelembagaan pada level makro yang kurang disentuh pada saat pemerintah menjalankan kebijakan reformasi ekonomi, yaitu:

  1. Kelembagaan reformasi administrasi (administrative reform).
  2. Sistem hukum (legal system reform).
  3. Politik (political reform).

Kedangkalan Kelembagaan Mikro

Masalah kelembagaan juga mucul pada level mikro. Yakni ketika reformasi ekonomi di Indonesia menghasilkan stabilitas makroekonomi yang relative bagus, namu dengan meninggalkan residu yang tidak kalah gawat seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran.

Hal tersebut disebabkan oleh faktor, yaitu:

  1. Meskipun dana dan banyak kebijakan ekonomi sudah diproduksi untuk mengatasi masalah kemiskinan, namun penurunan jumlah orang miskin tidak terjadi secara signifikan. Hal ini dikarenakan pemerintah alpa merumuskan kebijakan langsung yang mengaitkan kelembagaan dengan strategi pengurangan kemiskinan, tidak melalui penciptaan aturan main (rules of the game).
  2. Pertumbuhan ekonomi yang stabil justru menjadi lahan subur bagi peningkatan ketimpangan.Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor. Pertama, adana tendensi kesnjangan antara inflasi dan upah minimum yang semakin tipis. Kedua, liberalisasi keuangan hanya menjadi instrumen memutar dana dari satu pemilik modal ke pemilik modal lainnya.
  3. Pengangguran terbuka secara sistematis menunjukkan penurunan, tetapi jumlah pekerja yang tergolong setengah menganggur masih sangat besar.

 

Source :

Yustika, Ahmad Erani. 2012. Ekonomi Kelembagaan : Paradigma, Teori, dan Kebijakan. Jakarta. Erlangga.

PRIVATISASI BUMN : PT GARUDA INDONESIA

PRIVATISASI BUMN : PT GARUDA INDONESIA

Istilah privatisasi BUMN memang telah banyak dikenal oleh publik. Namun, pemahaman sebagian besar publik masih menganggap bahwa definisi privatisasi BUMN hanya sebatas menjual kepemilikan saham pemerintah kepada swasta. Padahal, sesungguhnya tidaklah selalu demikian. Privatisasi BUMN tidak hanya didefinisikan sebagai pemindahan atau penjualan aset/kepemilikan, namun juga mencakup transformasi organisasi, fungsi, maupun aktivitas BUMN kepada swasta.

Privatisasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengalihkan sebagian atau keseluruhan aset yang dimiliki negara kepada pihak swasta. Pengalihan aset dapat diartikan pula sebagai pengalihan kewenangan pengelolaan dari pemerintah kepada swasta (Mardhana, 1993). Perubahan kepemilikan diharapkan akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan melalui peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya (Boardman dan Vining, 1989, 1992).

Asumsi dasar penyerahan pengelolaan pelayanan publik kepada sektor swasta adalah dalam rangka peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya (Bastian, 2002). Tindakan privatisasi dipandang sebagai alternatif terbaik dalam mengurangi dampak kegagalan pasar (market failure)  karena mekanisme pasar akan memungkinkan terjadinya efisiensi ekonomi. Terkait asumsi ini, privatisasi adalah penyerahan pengendalian secara efektif dari suatu perusahaan milik pemerintah kepada manajer dan pemilik swasta, yang diikuti oleh pengalihan kepemilikan saham mayoritas pemerintah swasta.

PT Garuda Indonesa (Persero) Tbk adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia. Garuda adalah nama burung mitos dalam legenda pewayangan. Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan Indonesia yang berkonsep sebagai full service airline (maskapai dengan pelayanan penuh). Pada tanggal 11 Februari 2011. Garuda memulai IPO sebagai langkah awal menuju bursa saham. Pemerintah menyatakan bahwa harga saham Garuda adalah Rp 750 per saham dan mengurangi penawaran saham dari 9,362 milyar lembar ke 6,3 milyar lembar saham. Garuda Indonesia memutuskan mencatatkan diri di Bursa Efek Indonesia.

Terdapat beberapa alasan yang mendasari urgensi dilakukannya privatisasi PT Garuda Indonesia antara lain:

  1. Privatisasi untuk menutup defisit , karena privatiasi menjadi opsi terakhir pemerintah untuk menutup devisit Negara
  2. Privatisasi karena BUMN tidak bisa untung (merugi): Di era tahun 2000an PT garuda Indonesia mengalami krisis pada intern dan ekstern perusahaan. Hal ini yang membuat Garusa Indonesia terus merugi dan tidak dapat bersaing dengan pihak swasta yang semakin inovatif dalam mengembangkan inovasinya dibidang penerbangan.
  3. Privatisasi karena BUMN menjadi alat kendali penguasa: salah satu alasan dilakukannya privatisasi adalah karena saat ini BUMN banyak mendapatkan tekanan dari penguasa (birokrat)
  4. Privatisasi untuk meningkatkan modal masyarakat dalam perekonomian nasional: ketika negara tidak mampu membiayai ekspansi PT Garuda Indonesia, pemerintah menawarkan saham Garuda Indonesia kepada public agar masyarakat dapat membeli dan memiliki saham BUMN strategis.

Diharapkan masyarakat bisa mengerti mekanisme jual beli sahal dan pasar modal sehingga tiap individu masyarakat hanya boleh memiliki jumlah saham maksimun, misalnya 0.001% atau hanya dua slot saham (1000 lembar) saham Garuda Indonesia. Sehingga rasa memiliki terhadap PT Garuda Indonesia tersebut akan semakin tinggi. Jika 1/10 penduduk Indonesia turut memiliki saham di BUMN, maka ada rasa cinta akan produk BUMN tersebut. Dan setidaknya ada mental menjaga BUMN tersebut. Hal ini dilakukan agar saham yang ditawarkan kepada public melalui IPO tidak didominasi oleh pihak asing.

Pada tanggal 11 Februari 2011 Garuda Indonesia telah menjadi perusahaan public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Total saham Garuda yang ditawarkan adalah 6,33 miliar lembar saham dengan total dana yang dihimpun Rp 4,75 triliun. PT Garuda Indonesia melakukan privatisasi dengan metode Flotation dengan cara menawarkan saham melalui Initial Public Offering atau penawaran umum perdana. Dengan metode ini, siapapun dapat membeli saham yang ditawarkan termasuk pihak asing yang tertarik membeli saham. Dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku dan diatur dalam UUD.

The sale of an Existing State-Owned Interprise, merupakan  privatisasi yang dilakukan terhadap perusahaan Negara skala besar, seperti utilitas publik, transportasi, dan industri berat. privatisasi dilakukan terhadap perusahaan milik negara dari skala kecil sampai skala besar. Dari data struktur pemegang saham di atas terlihat bahwa 70% saham PT Garuda Indonesia masih dimiliki oleh Negara dan 30% menjadi milik swasta dengan catatan kurang dari 5% milik pemodal asing.

Privatisasi dapat mendatangkan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia apabila setelah privatisasi BUMN mampu bertahan hidup dan berkembang di masa depan, mampu menghasilkan keuntungan, dapat memberdayakan usaha kecil, menengah dan koperasi serta masyarakat yang ada disekitarnya. Peningkatan kinerja BUMN diharapkan bukan hanya terjadi pada jangka pendek, tetapi juga pada jangka panjang. Dalam menjalankan tugasnya, manajemen BUMN dituntut untuk lebih transparan serta mampu menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance. Manajemen BUMN harus sadar bahwa setelah privatisasi, pengawasan bukan hanya dari pihak pemerintah saja, tetapi juga dari investor yang menanamkan modalnya ke BUMN tersebut. Sehingga BUMN akan mampu memberikan sarana kepada para karyawan untuk terus melakukan pembelajaran dan terus mengembangkan diri, sehingga mampu menghasilkan produk yang berkualitas, dengan harga yang kompetitif.

 

Sumber : Jurnal STAN, TINJAUAN PRIVATISASI BUMN: PT GARUDA INDONESIA

EKONOMI KELEMBAGAAN DAN SISTEM EKONOMI #10

Ekonomi Kelembagaan dan Sistem Ekonomi

Aspek fundamental dari kehidupan manusia, yakni aspek social sepertinya lalai dari pembahasan kaum klasik dan neoklasik. Ketika ekonomi dibenturkan dengan kehidupan social yang sesungguhnya , maka asumsi yang mereka (kaum klasik) buat tidak lagi dapat digunakan. Karena dalam kehidupan social sesungguhnya terdapat permasalah yang sama seklali tidak diperhatikan oleh pemikiran klasik. Sehingga muncullah ekonomi kelembagaan yang memasukkan aspek-aspek social, politik, hokum, budaya, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita akan membahas bagaimana teori ekonomi kelembagaan berdampak pada sistem ekonomi dan politik. Sistem kapitalis dan sosialis akan lebih dibahas sebagai sistem ekonomi, dan sistem politik otoriter serta demokratis dipilih sebagai studi kasus sistem politik yang kemudian akan dipaparkan bagaimana wujud intervensi negara dalam kegiatan ini dengan melihat perspektif ekonomi kelembagaan.

Kelembagaan Kapitalisme dan Sosialisme

Sistem ekonomi kapitalis atau kapitalisme telah menjadi suatu sistem ekonomi yang besar dan sukses di dunia ini.Dalam sejarahnya kapitalisme terbukti menjadi awal terjadinya transformasi ekonomi yang besar serta mampu membawa negara penganut sistem ini seperti Amerika Serikat meraih kejayaannya terutama dalam bidang industri (industrial capitalism).

Sementara sistem ekonomi sosialis lebih berorientasi pada meletakkan faktor-faktor produksi (means of production) di bawah kontrol negara. Berfokus pada pemerataan distribusi pendapatan. Produksi tidak dikerjakan semata-mata untuk tujuan laba (private profit) . Pelaku ekonomi tidak membuat kesepakatan dengan pelaku ekonomi lainnya (institutional arrangements), tetapi pelaku ekonomi membuat kontrak dengan negara sesuai dengan aturan yang ditetapkan (institutional environment).

Ekonomi kelembagaan dan demokrasi

Sistem politik demokrasi dikenal sebagai sebuah sistem politik yang menganut kebebasan.Sistem politik ini jauh berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme yang berorientasi pada kebebasan pasar, sehingga kapitalisme dianggap merupakan kondisi yang penting untuk menuju kebebasan politik. Demokrasi sebagai sistem politik memberikan dua jaminan akan hal penting, yakni hak-hak politik (political rights) dan kebebasan sipil (civil liberties).

Perubahan Kelembagaan dan Pembangunan Ekonomi

Kajian yang menguliti hubungan antara kelembagaan dan pembangunan ekonomi memang belum banyak dilakukan oleh para ahli. Tetapi dari sedikit penelitian tersebut terdapat sebuah fakta berikut. Negara-negara yang telah dikelompokkan berdasarkan ketersediaan aturan main hak kepemilikan, investasi modal manusia (human capital/pendidikan), dan kinerja ekonomi menunjukkan hubungan yang kuat antara peranan kelembagaan dalam pembangunan ekonomi. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pendapatan per kapita awal yang tinggi (initial per capita income) tidak memberikan jaminan bagi kinerja perekonomian yang bagus dalam jangka panjang. Sebaliknya, negara-negara yang pendapatan awal per kapitanya tidak terlalu tinggi, letapi memiliki keunggulan dalam menjamin hak kepemilikan, menegakkan sistem kontrak, dan administrasi publik yang elisien, justru menghasilkan kinerja perekonomian yang menonjol.

Pada negara yang sedang melakukan proses transisi ekonomi, biasanya terdapat variabel makro dan mikro untuk mengukur keberhasilan kinerja perekonomian. Pada level makro ekonomi, setidaknya ada lima isu penting yang sering ditelaah, yakni kontrol terhadap inflasi, pengurangan gaji anggaran delisit, nilai tukar mata uang, intensitas perdagangan internasional, dan peningkatan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada level mikro isu yang dibahas adalah liberalisasi harga, privatisasi, pengembangan pasar modal, penciptaan sistem hukum untuk menegakkan hak kepemilikan, dan mempromosikan kompetisi.

Negara-negara yang menganut perencanaan terpusat dan serba negara, biasanya pada level makro dicirikan dengan angka inflasi yang fluktuatif, pemerintah menjadi agen ekonomi yang terpenting sehingga seringkali mengalami defisit anggaran yang besar, nilai tukar mata uang domestik yang tidak stabil, dan perdagangan lebih ditujukan pada pasar domestik. Sedangkan pada level mikro harga cenderung dipatok oleh pemerintah, perusahaan dimiliki oleh negara, iklim pasar sangat monopolistis akibat intervensi negara, dan tiadanya jaminan terhadap hak kepemilikan individu. Karakteristik semacam inilah yang menyebabkan negara-negara yang menggunakan perencanaan terpusat kondisi perekonomiannya sangat tidak efisien.

 

Source :

Yustika, Ahmad Erani. 2012. Ekonomi Kelembagaan : Paradigma, Teori, dan Kebijakan. Jakarta. Erlangga.

EKONOMI KELEMBAGAAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI #9

Ekonomi kelembagaan dan Strategi Pembangunan Ekonomi

Dalam perspektif ekonomi kelembagaan,  strategi pembangunan ekonomi dianggap sebagai kunci yang akan menentukan kebijakan-kebijakan teknis untuk menggulirkan kegiatan ekonomi. Sehingga setiap negara perlu menyiapkan berbagai macam strategi pembangunan ekonomi sebagai dasar penyusunan kelembagaan ekonomi. Strategi pembangunan ekonomi tersebut harus dibuat dengan perencanaan secara cermat karena akan berimplikasi kepada formulasi kesepakatan kelembagaan (institutional arrangement) pada level mikro.

Keunggulan Komparatif dan Kompetitif

Strategi pembangunan ekonomi yang paling populer diterapkan oleh seluruh negara di dunia yaitu mencoba mengomparasikan antara strategi pembangunan ekonomi berbasis keunggulan komparatif dan kompetitif. Strategi tersebut secara khusus dijalani oleh negara-negara yang hendak menjalani proses industrialisasi. Industrialisasi (transformasi struktural) dipahami sebagai pergeseran pertumbuhan sektor produksi dari semula mengandalkan sektor primer (pertanian) menuju sektor sekunder (industri) dan kemudian ke sektor tersier (jasa).

Teori keunggulan komparatif berkembang sejalan dengan terjadinya perdagangan internasional, yakni melalui tokoh seperti John Stuart Mill dan David Ricardo. Dalam konsep konvensional, teori keunggulan komparatif diartikan sebagai bentuk keunggulan nilai produk suatu negara yang ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja yang dipekerjakan untuk memproduksi barang tersebut, sehingga cara pandang itu lebih menekankan unsur produktivitas sebagai faktor utama (Model Ricardian).

Paradigma neoklasik melihat bahwa letak keunggulan komparatif suatu negara banyak diakibatkan oleh kekayaan sumber daya alam, persediaan modal fisik, dan jumlah penduduk. Sementara paradigma strukturalis melihat keunggulan komparatif suatu negara banyak bersumber dari hasil pembelajaran, infrastruktur teknologi yang berlainan, dan pasar lokal atau domestik yang progresif. Neoklasik cenderung berupaya untuk menjaga dan memperbaharui sumber daya alam yang dimiliki, mengakumulasi modal secara berkesinambungan, mengelola pertumbuhan penduduk dan migrasi, dan melakukan penyesuaian upah. Sedangkan strukturalis lebih perhatian untuk menata dan memperkuat pembangunan industri pemula melalui investasi infrastruktur teknologi dan pelatihan.

Sentralisasi dan Desentralisasi

Jika dalam sistem sentralisasi kemampuan pemodal membeli kebijakan relatif terbatas karena “harga pembelian” (kepada pemerintahan pusat) yang relatif besar, maka dalam desentralisasi modal membeli kebijakan (kepada pemerintahan daerah) cenderung lebih kecil karena level pemerintahan yang rendah.

Kinerja dari keberhasilan pelayanan sektor publik tersebut bisa dilihat dar dua indikator, yakni efisiensi dan efekstivitas. Efisiensi mendeskripsikan seberapa baik pengorganisasian sumber daya dalam memproduksi pelayanan, yakni sebuah hubungan antara kombinasi aktual dan optimal dari input yang digunakan untuk memproduksi sejumlah output yang sudah ditetapkan. Sedangkan efektivitas adalah derajat kesanggupan sebuah sistem untuk mencapai tujuan program melalui kebijakan yang telah ditentukan.

Statisasi dan Privatisasi

Privatisasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengalihkan sebagian atau keseluruhan aset yang dimiliki negara kepada pihak swasta. Pengalihan aset dapat diartikan pula sebagai pengalihan kewenangan pengelolaan dari pemerintah kepada swasta (Mardhana, 1993). Perubahan kepemilikan diharapkan akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan melalui peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya (Boardman dan Vining, 1989, 1992).

Merumuskan tujuan dari privatisasi sesungguhnya tidaklah mudah. Beberapa negara memiliki target yang berlainan dalam penyelenggaraan privatisasi. Beberapa negara memiliki target yang berlainan dalam penyelenggaraan privatisasi. Tetapi dari pengalaman beberapa negara, setidaknya ada lima tujuan yang dapat diidentifikasi dari proses privatisasi. Pertama, sebagai instrumen untuk meningkatkan pendapatan negara atau pemerintah. Kedua, untuk menyebar bagian kepemilikan di sebuah negara. Ketiga, diharapkan berimpikasi pada perbaikan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Keempat, mengurangi masalah yang timbul dalam hal pembayaran di sektor publik. Kelima, mengatasi kinerja yang buruk pada industri atau perusahaan nasional negara  (Munday, 1996).

 

Source :

Yustika, Ahmad Erani. 2012. Ekonomi Kelembagaan : Paradigma, Teori, dan Kebijakan. Jakarta. Erlangga.

EKONOMI KELEMBAGAAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SERTA STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI #8

Ekonomi Kelembagaan dan Pertumbuhan Ekonomi serta Strategi Pembangunan Ekonomi

Pembangunan nasional yang dilaksanakan bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Salah satu sasaran terpenting dari pembangunan ekonomi yaitu tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, selain aspek pemerataan dan stabilitas ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan meningkatnya tingkat pendapatan riil per kapita penduduk di suatu negara dalam jangka panjang. Tidak hanya peningkatan pedapatan riil saja yang menjadi acuan pertumbuhan ekonomi disuatu negara. Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, strategi pembangunan ekonomi dianggap sebagai kunci yang akan menentukan kebijakan-kebijakan teknis yang akan menggulirkan kegiatan ekonomi. Sistem kelembagaan yang semakin baik pun juga merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi disuatu negara.

Pendekatan Statis: Spesialisasi

Model pertumbuhan ekonomi milik Harrod – Domar dan Solow merupakan model pertumbuhan yang paling dikenal. Fokus dari model pertumbuhan ini adalah faktor – faktor produksi berupa stok modal dan tenaga kerja. Produk nasional bruto (PNB) pada level nasional menjadi ukuran dari pendeskripsian fungsi produksi untuk hubungan antara tenaga kerja dengan stok modal.  Sedangkan pada perusahaan, fungsi produksi di di abstraksikan oleh seberapa banyak peningkatan pada output yang akan dihasilkan ketika jumlah tenaga kerja dan stok modal yang digunakan meningkat. Sedangkan faktor produksi yang lainnya dianggap tetap. Pada titik ini, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh variabel ekonomi makro, seperti tabungan, investasi, dan penduduk.

Salah satu cara untuk meningkatkan (sebagai sumber pertumbuhan ekonomi) dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang diperoleh melalui kenaikan derajat spesialisasi dan pembagian tenaga kerja. Efisiensi dan produktivitas tidak harus dilakukan dengan menambah sumber daya maupun mengubah teknologi, tetapi cukup dengan mempraktikkan pembagian kerja (spesialisasi). Indikator efisiensi kelembagaan bisa dilihat dari tinggi/rendahnya biaya transaksi. Semakin rendah biaya transaksi yang muncul dari kegiatan (transaksi) ekonomi, berarti menunjukkan kelembagaan yang efisien, dan sebaliknya. Mendesain kelembagaan ekonomi yang memunculkan biaya transaksi yang rendah dengan membuat regulasi yang menjamin kepastian pelaku ekonomi melakukan transaksi atau pertukaran, dan memperkuat sistem penegakan apabila terjadi masalah dalam proses transaksi. Spesialisasi akan memacu tingkat produktivitas dan dapat menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi.

Pendekatan Dinamis : Perubahan Teknologi

Saat ini, proses produksi barang dan jasa dipengaruhi oleh inovasi dan perkembangan teknologi. Dalam hal ini, teknologi menjadi faktor penting dalam fungsi produksi. Teknologi dimasukkan kedalam fungdi penting produksi bersama dengan modal, tenaga kerja, dan tanah. Pertumbuhan ekonomi dengan memasukkan teknologi sebaga salah satu faktor penting menjadi penyebab lahirnya “teori pertumbuhan baru”. Dalam teori pertumbuhan baru, model pertumbuhan dinamis mendesain pertumbuhan ekonomi yang bisa menangkap peran ilu penegtahuan untuk mempercepat inovasi dan perubahan teknologi.

Terdapat dua jalur yang dapat dilakukan untuk mendesain kelembagaan ekonomi yang memunculkan biaya transaksi rendah, yaitu :

  1. Membuat regulasi baik formal maupun informal yang menjamin kepastian pelaku ekonomi melakukan transaksi atau pertukaran
  2. Memperkuat sistem penegakan apabila terjadi masalah dalam proses transaksi

Hanya dengan dua jalur inilah biaya transaksi dapat ditekan sehingga memunculkan pasar yang sebenarn Diasumsikan perekonomian berjalan secara efisien, maka akan ada dua jalur untuk meningkkan pertumbuhan ekonomi.

  1. Menambah jumlah sumber daya di dalam perekonomian. Jika didalam proses produksi jumlah input mengalami peningkatan, maka jumlah output pun akan meningkat. Tipe pertumbuhan ini disebut tipe pertumbuhna ekstensif.
  2. Peningkatan produktivitas sumber daya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produktivitas sumber daya tersebut merupakan hasil dari perbakan teknologi. Tipe pertumbuhan ini adalah tiper pertumbuhan intensif.ya. Pasar inilah yang mempertemukan permintaan dan penawaran atas barang dan jasa.

 

Source :

Yustika, Ahmad Erani. 2012. Ekonomi Kelembagaan : Paradigma, Teori, dan Kebijakan. Jakarta. Erlangga.

TEORI PERUBAHAN KELEMBAGAAN #7

Teori Perubahan Kelembagaan

Perubahan kelembagaan adalah proses transformasi permanen yang merupakan bagian dari pembangunan. Oleh karena itu, tujuan utama dari setiap perubahan kelembagaan adalah untuk menginternalisasikan potensi produktivitas yang lebih besar dari perbaikan pemanfaatan sumber daya yang kemudian secara simultan menciptakan keseimbangan baru misalnya keadilan sosial. Perubahan kelembagaan dapat dianggap sebagai proses terus menerus yang bertujuan memperbaiki kualitas interaksi antarpelakunya.

Maka jika perubahan kelembagaan dianggap sebagai transformasi permanen, maka perubahan kelembagaan menjadi faktor pengaruh utama terhadap perubahan struktur dalam sistem sosial tertentu, bagaimana pun tingkat kecepatan atau sumber perubahan itu sendiri. Lima proporsi yang mendefinisikan karakteristik dasar dari perubahan kelembagaan (North, 1995:233) :

  1. Interaksi kelembagaan dan organisasi yang terjadi secara terus menerus di dalam setting ekonomi kelangkaan, dan kemudian diperkuat oleh kompetisi, merupakan kunci terjadinya perubahan kelembagaan.
  2. Kompetisi akan membuat organisasi menginvestasikan keterampilan dan pengetahuan untuk bertahan hidup. Jenis keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan oleh individu dan organisasinya akan membentuk perkembangan persepsi tentang kesempatan dan kemudian pilihan yang akan mengubah kelembagaan.
  3. Kerangka kelembagaan mendikte jenis keterampilan dan pengetahuan yang dianggap memiliki hasil maksimum (maximum pay-off).
  4. Persepsi berasal dasri konstruksi/bangunan mental para pemain/pelaku (mental constructs of the players).
  5. Cakupan ekonomi, komplementaris, dan eksternalitas jaringan matriks kelembagaan menciptakan perubahan kelembagaan yang meningkat dan memiliki jalur ketergantungan (path dependent).

Perubahan Kelembagaan dan Kelompok Kepentingan

Terdapat dua cara untuk menganalisis perubahan kelembagaan:

  1. Pendekatan Teori Naif (Naïve Theory)

Pendekatan melihat perubahan kelembagaan hanya dari aspek biaya dan manfaat (costs and benefits) dan meyakini bahwa kekuatan motif (motive forces) seperti perubahan harga relative dalam jangka panjang dapat membangun kelembagaan yang lebih efisien.

2. Pendekatan Teori Kelompok Kepentingan (Interest-group Theory)

perubahan kelembagaan sebagai hasil dari perjuangan antara kelompok-kelompok kepentingan. Teori ini menekankan pada prosen yang mendorong ke arah perubahan kelembagaan tersebut (Birner, 1996:147-148).

Terdapat empat fase/model dimana perubahan kelembagaan telah terjadi dalam konteks historis (Scott dalam Challen, 2000:47):

  1. Perubahan spontan dan tidak berlanjut (spontaneous and discontinuous change) oleh revolusi dan penaklukan;
  2. Perubahan spontan dan incremental (spontaneous and incremental change) dsri pemanfaatan tradisi dan perilaku umum (custom and common usage);
  3. Perubahan incremental oleh proses pengadilan (judicial processes) dan evolusi undang-undang umum (evolution of common law);
  4. Perubahan incremental yang dilakukan oleh imperialis, birokrasi, atau politik.

Jadi, tampak dari empat model tersebut bahwa perubahan kelembagaan bisa dipicu oleh otoritas formal melalui regulasi maupun otoritas informal melalui kesepakatan maupun nilai-nilai yang berkembang atau berubah.

Alat Ukur dan Variabel Perubahan Kelembagaan

Tolak ukur secara makro maupun mikro alat ukur ini sangat dibutuhkan oleh para pengambil kebijakan sehingga mereka mengetahui jenis kebijakan mana yang sedang dibutuhkan. Untuk mencapai perupahan dalam kelembagaan harus dibuat detail rancangan tindakan yang akan dilakukan serta efek apa yang mau ditimbulkan seperti pada level makro maka otoritas pemerintah lah yang bergerak Dalam proses transisi pasti ada beberapa kebijakan yang akan dirubah dan pastinya akan bersinggungan dengan kebijakan lain misalnya saja lahan publik seperti masalah free riders dan sebagainya. Pada level mikro perubahan kelembagaan terjadi pada pemilik modal dengan tenaga kerjapada zaman dalu keuntungan lebih kepada budak tetapi di era sekarang ini lebih kepada pemilik modal dalam perubahan kelembagaan informal berasal dari reputasi, kredibilitas, dan konsensus  basis basis kelembagaan informal ini apabila dicapai dengan benar akan menopang kinerja.

Dalam level makro dan mikro, perubahan kelembagaan juga bisa didekati melalui penciptaan pranata faktor-faktor produksi berhadapan dengan inovasi produksi/teknologi. Pada level ini, perubahan l=kelembagaan formal yang dibutuhkan adalah hukum mengenai hak kepemilikan sehingga terdapat kepastian berusaha serta pedoman ke luar dan masuk bagi individu-individu yang bertransaksi di pasar. Target level ini ialah mencoba menurunkan biaya transaksi. Baik secara mikro maupun makro, perubahan kelembagaan informal turut menyokong tujuan perubahan kelembagaan formal.

 

Source :

Yustika, Ahmad Erani. 2012. Ekonomi Kelembagaan : Paradigma, Teori, dan Kebijakan. Jakarta. Erlangga.

TEORI HAK KEPEMILIKAN #5

Teori Hak Kepemilikkan

Ekonomi kapitasil percaya satu-satunya hak kepemilikkan yang perlu dijaga adalah Private property rights (Hak kepemilikkan individu), sedangkan para ekonom sosialis meyakini bahwa hak kepemilikkan yang benar adalah State property rights (Hak kepemilikkan negara). Didalam negara berkembang hak kepemilikan tidak seekstrim private property rights atau state private property rights, namun dalam negara berkembang hak kepemilikkan berhubungan dengan pernyataan yang lebih luas dari pertumbuhan ekonomi, demokrasi, politik dan kebebasan ekonomi individu, dan persoalan lingkungan (Prasad, 2003:742). Bagi pengambil kebijakan masalahya bukan sekedar memilih jenis hak kepemilikan, namun bagaimana hak kepemilikan itu diregulasi dan ditegakkan sehingga membantu proses pembangunan ekonomi.

Definisi dan Tipe Hak Kepemilikkan

Untuk memahami ini kita harus mengasumsikan pada kerangka kelembaaan dasar dari negara liberal klasik. Hak kepemilikan ditetapkan kepada individu menurut prinsip kepemilikan pribadi (private ownership) dan sanksi atas hak kepemilikan dapat dipindahkan (transferable) melalui izin menurut prinsip kebebasan kontrak (freedom of contract). Hak kepemilikan hampir selalu berupa hak eksklusif (exclusive right), tetapi kepemilikan bukan berarti hak yang tanpa batas (unrestricted right). Menurut Bromley dan Cernea, hak kepemilikan merupakan hak untuk mendapatkan aliran laba yang hanya aman (secure) bila pihak-pihak yang lain respek dengan kondisi yang melindungi aliran laba tersebut. Hak kepemilikan menyangkut penguasaan individu atas aset (bisa berupa ilmu pengetahuan/knowledge dan ketrampilan/skill) sehingga di dalam dirinya terdapat hak menggunakan atau memindahkan atas aset yang dikuasai/dimiliki. Hak kepemilikan adalah hak-hak untuk memiliki, menggunakan, menjual, dan mengakses kesejahteraan.

Dalam perkembangannya, sejarah eksistensi hak kepemilikkan tersebut dapat dilihat dari dua pendekatan (Furutbotn dan Richter,2000:69) , yakni:

  1. Teori kepemilikkan individu

Teori kepemilikan individu merupakan representasi dari doktrin hak-hak alamiah (natural rights), yang merupakan basis dari ekonomi klasik, yang merupakan pandangan individualistik.

  1. Teori sosial

Teori sosial beragumentasi bahwa masyarakat menyediakan mekanisme perbaikan bagi keterbatasan-keterbatasan alamiah (natural limitations) yang inheren dalam diri manusia (Human beings).

Menurut Furubotn dan Pejovich, hak kepemilikan tidak merujuk kepada hubungan antara manusia dan benda, tetapi lebih kepada hubungan perilaku sanksi di antara manusia yang muncul dari keberadaan benda/barang dan penggunaannya. Dalam kerangka neoklasik, Tietenberg mengidentifikasikan empat karakteristik dari hak kepemilikan yang penting, yaitu:

  1. Universalitas (universality)

Seluruh sumber daya dimiliki secara privat dan seluruh jatah dispesifikasi secara lengkap.

  1. Eksklusivitas (exclusivity)

Seluruh keuntungan dan biaya diperluas sebagai hasil dari kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya seharusnya jatuh ke pemilik, dan hanya kepada pemilik, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui penjualan atau yang lain.

  1. Transferabilitas (transferability)

Seluruh kepemilikan seharusnya dapat dipindahkan dari satu pemilik kepada pihak lain lewat pertukaran sukarela

  1. Enforsibilitas (enforceability)

Hak kepemilikan seharusnya dijamin dari praktik/pembeslahan keterpaksaan atau pelanggaran dari pihak lain.

Jenis-jenis hak kepemilikan ada tiga tipe yang penting, yaitu:

  1. Hak kepemilikan individu (private property right)

Setiap individu berhak menguasai dan memiliki aset spesifik yang diinginkan.

  1. Hak kepemilikan negara (state property right)

Aset spesifik hanya dibolehkan menjadi milik negara sehingga individu/swasta tidak diperkenankan untuk memilikinya.

  1. Hak kepemilikan komunal (communal property right)

Kepemilikan yang dimiliki oleh kelompok yang telah terdefinisikan dengan baik dari orang-orang yang bergabung untuk menggenggam aset yang tidak bisa dipindahkan.

Hak Kepemilikkan dan Rezim Sistem Ekonomi

Terdapat tiga kelompok besar, yakni :

  1. Rezim ekonomi kapitalis

Dalam sistem ini seluruh kepemilikan dimiliki oleh sektor privat (Swasta). Sistem ini percaya bahwa hak kepemilikan privat (Private property rights) yang dimediasi oleh mekanisme pasar akan menghasilkan pencapaian ekonomi yang efisien. Karena hak pekemilikan dijamin kepastian mendapatkan insentif ekonomi atas aktivitas ekonomi yang dilakukan.

  1. Rezim ekonomi sosialis

Sistem ekonomi sosialis mengandaikan hak kepemilikan ada di tangan negara (State property rights). Negara yang berhak untuk memiliki dan mengelola seluruh sumber daya ekonomi yang tersedia.

  1. Rezim ekonomi campuran

Ini mengawinkan kepemilikan di tangan swasta dan negara. Setiap negara yang mengadopsi sistem ini berbeda-beda intensitasnya seperti dalam mengijinkan hak kepemilikan kepada sektor swasta maupun negara. Umumnya negara diberi ruang mengelola hak kepemilikan yang strategis.

Menurut Jaffee, terdapat empat kritik terhadap model ekonomi sosialis, yaitu:

  1. Di bawah kekuasaan dan kontrol sosialisme, ekonomi akan dipegang oleh sekelompok birokrat negara yang umumnya tidak responsive terhadap kebutuhan masyarakat (pasar).
  2. Menempatkan peran wirausahawan dalam sektor publik akan mengurangi pentingnya motif laba individu dan insentif melakukan investasi, inovasi, mengambil risiko, mengembangkan produk baru, dan merespon pasar baru.
  3. Sosialisme, melalui kontrol terhadap alat-alat produksi di tangan pihak yang ditunjuk oleh negara atau birokrat.
  4. Ketiadaan pasar berarti menempatkan dewan perencanaan pusat sebagai pihak yang memutuskan segala urusan ekonomi.

Hak Kepemilikan dan Ekonomi Kelembagaan

Ekonomi neoklasik di satu sisi mengabaikan adanya eksternalitas sehingga tidak memformulasikan secara khusus bagaimana menyelesaikannya. Pada titik ini diperlukan instrumen ‘aturan main’ untuk bisa menangani masalah eksternalitas. Meskipun mazhab neoklasik tetap percaya bahwa mekanisme pasar merupakan instrumen yang paling efisien mengalokasikan kegiatan ekonomi, tetapi dalam aspek-aspek tertentu seperti penanganan eksternalitas, barang publik, dan hak kepemilikan pemerintah diharapkan hadir untuk memperkuat mekanisme pasar. Dengan adanya pandangan ini, Coase memberikan postulat bahwa eksternalitas dapat diinternalisasikan dalam kegiatan ekonomi jika hak kepemilikan telah dikelola dengan baik.

Bagi coase jika hak kepemilikan telah diatur dengan baik maka sejatinya intervensi pemerintah (dalam wujud apapun) tidak dibutuhkan lagi. Sebab jika setiap hak kepemilikkan telah jelas siapa yang punya, maka hasil kegiatan ekonomi akan efisien dengan sendirinya. Namun coase tidak menempatkan negara sebagai pihak yang harus hadir untuk menyelesaikan kasus eksternalitas. Coase hanya menyarankan aspek hak kepemilikan diperjelas dan dimapankan agar persoalan eksternalitas bisa dituntaskan melalui mekanisme pasar itu sendiri. Sebaliknya pigou menganggap negara harus melakukan intervensi untuk mengatasi masalah ekternalitas, misalnya seperti pajak.

Hak kepemilikan tidaklah statis, melainkan selalu berubah sesuai dengan kebutuhan dan situasi masyarakat. Dalam kata lain, hak kepemilikan atas aset-aset yang pasti berubah seiring dengan perubahan waktu dan teknologi. Jika manusia yang hidup di bumi masih sedikit, maka tidak ada persoalan kelangkaan sumber daya. Namun, bila jumlah manusia yang tinggal di bumi semakin banyak, maka sumber daya semakin terbatas dan kelembagaan atau aturan main haruslah dibuat untuk mengatur keadilan dan kesejahteraan orang banyak.

Hak Kepemilikan dan Efisien Ekonomi

Jika persoalan efisiensi ekonomi tersebut dikaitkan dengan hak kepemillikan, maka cukup banyak perspektif yang biasa digunakan. Pertama, melihat hubungan antara hak kepemilikan dengan kepastian hokum untuk melindungi penemuan-penemuan baru (Seperti teknologi). Kedua, melihat hubungan antara hak kepemilikkan dengan degradasi lingkungan. Ketergantungan terhadap sumber daya alam menyebabkan terjadinya kecenderungan melakukan ekspoitasi besar-besaran sehingga berpotensi merusak lingkungan. Dalam konteks ini, hak kepemilikan yang tidak jelas terhadap sumber daya alam cenderung akan merusak lingkungan dan dalam jangka panjang akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

 

Source :

Yustika, Ahmad Erani. 2012. Ekonomi Kelembagaan : Paradigma, Teori, dan Kebijakan. Jakarta. Erlangga.

TEORI EKONOMI POLITIK #4

Sebelum berkembang sampai saat ini, bahwa ilmu ekonomi dahulu berinduk kepada ilmu ekonomi politik (political economy). tetapi, perkembangan ekonomi politik semakin lama semakin pudar, sehingga digantikan dengan pendekatan ilmu ekonomi murni. Perbedaan terpenting dari pendekatan ekonomi politik dan ilmu ekonomi murni adalah sudut pandangnya tentang struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Ekonomi politik percaya bahwa struktur kekuasaan akan memengaruhi pencapaian ekonomi. Sedangkan pendekatan ekonomi murni menganggap struktur kekuasaan di dalam masyarakat adalah given.

Terdapat tiga kategori mazhab dalam pemikiran ekonomi politik, yaitu:

A.  Aliran ekonomi politik konservatif oleh Edmund Burke

Romantisme dan Nasionalisme

  • Teori Neofasis
  • Korporatisme
  • Neokonservatisme

B. Aliran ekonomi politik klasik oleh Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo, Nassau Senior, dan Jean      Baptiste Say

Mazhab Ekonomi Austria (Liberal Klasik)

  • Ekonomi Neo-Austrian
  • Teori Pilihan Publik
  • Ekonomi Klasik Baru

Mazhab Ekonomi Cambridge (Liberal Modern)

  • Ekonomi Keynesian Baru
  • Neokorporatisme
  • Ekonomi Post-Keynesia

C. Aliran ekonomi politik radikal oleh William Godwin, Thomas Paine, Marquis de Condorcet, dan Karl Max

Teori Sosial Demokratik

  • Ekonomi Kelembagaan
  • Ekonomi Sosial
  • Teori Post-Marxian

Pendekatan ekonomi politik secara makna didefinisikan sebagai interelasi antara aspek, proses, dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi (produksi, investasi, penciptaan harga, perdagangan, konsumsi, dan lain sebagainya). Pendekatan ekonomi politik mengaitkan seluruh penyelenggaraan politik, baik yang menyangkut aspek, proses, maupun yang diintrodusir oleh pemerintah. Instrumen-instrumen ekonomi seperti mekanisme pasar, harga dan investasi dianalisis dengan mempergunakan setting sistem politik dimana kebijakan atau peristiwa ekonomi tersebut terjadi. Sehingga pendekatan ekonomi dilihat sebagai cara untuk melakukan tindakan (a way of acting), sedangkan politik menyediakan ruang bagi tindakan tersebut (a place of act).

Pendekatan ekonomi dan politik dalam hal alokasi sumber daya ekonomi dan politik (yang terbatas) untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Implementasi dari kebijakan ekonomi politik selalu mempertimbangkan struktur kekuasaan dan sosial yang hidup dalam masyarakat, khususnya target masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Terdapat dua bagian pendekatan politik yang saling berkaitan, yaitu:

  1. Kekuatan produksi material
  2. Relasi produksi manusia

TEORI PILIHAN PUBLIK

Teori pilihan publik berusaha mengaplikasikan perangkat analisa ekonomi ke dalam prose non-pasar atau politik di bawah formulasi dan implementasi kebijakan publik, dan juga dikembangkan sebagai kritik komprehensif terhadap intervensi negara dalam ekonomi pasar. Dalam level analisis, teori pilihan publik dibag menjadi dua kategori, yaitu:

  1. Teori pilihan publik normatif
  2. Teori pilihan publik positif

Terdapat 4 poin asumsi umum yang dipakai, yakni:

  1. Kecukupan kepentingan material individu memotivasi adanya perilaku ekonomi
  2. Motif kecukupan tersebut lebih mudah dipahami dengan menggunakan teori ekonomi neoklasik
  3. Kecukupan kepentingan material individu yang sama memotivasi adanya perilaku politik
  4. Asumsi kecukupan tersebut lebih mudah dipahami dengan menggunakan teori ekonomi klasik

TEORI RENT SEEKING

Teori rent-seeking sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Krueger (1974), Kruger membahas tentang praktik untuk memperoleh kuota impor, di mana kuota sendiri bisa dimaknai sebagai pengeluaran sumber daya untuk mengubah kebijakan ekonomi, atau menelikung kebijakan tersebut agar dapat menguntungkan bagi para pencari rente. Secara teoritis, kegiatan mencari rente harus dimaknai secara netral, karena individu bisa memeroleh keuntungan dari aktivitas ekonomi yang legal, seperti menyewakan tanah, modal (mesin), dan lain-lain. Prasad mendefinisikan rent-seeking sebagai proses di mana individu memeroleh pendapatan tanpa secara aktual meningkatkan produktivitas, atau pemerintah menentukan alokasi kesejahteraan, maka kian besar kesempatan bagi munculnya para pencari rente.

Beberapa hal bisa disimpulkan dari penjelasan mengenai perilaku mencari rente di atas. Pertama, masyarakat akan mengalokasikan sumber daya untuk menangkap peluang hak milik yang ditawarkan oleh pemerintah. Kedua, setiap kelompok atau individu pasti akan berupaya mempertahankan posisi mereka yang menguntungkan. Ketiga, di dalam pemerintah sendiri terdapat kepentingan-kepentingan yang berbeda.

TEORI REDISTRIBUTIVE COMBINES DAN KEADILAN

Menurut Stigler, ada dua alternatif pandangan tentang bagaimana sebuah peraturan diberlakukan. Pertama, peraturan dilembagakan terutama untuk memberlakukan proteksi dan kemanfaatan tertentu untuk publik atau sebagian sub-kelas dari publik tersebut. Kedua, suatu tipe analisis di mana proses politik dianggap merupakan suatu penjelasan yang rasional. Menurut Rachbini (1996:96), dalam pola redistributive combines ini sumber-sumber ekonomi, aset produktif, dan modal didstribusikan secara terbatas hanya dilingkungan segelintir orang. Teori redistributive combines mengandaikan adanya otoritas penuh dari negara/pemerintah untuk mengalokasikan kebijakan kepada kelompok-kelompok (ekonomi) yang berkepentingan terhadap kebijakan tersebut.

Yustika, Ahmad Erani. 2012. Ekonomi Kelembagaan : Paradigma, Teori, dan Kebijakan. Jakarta. Erlangga.