LEMBAGA LEGISLATIF MPR

LEMBAGA LEGISLATIF MPR

Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Jumlah anggota MPR periode 2009–2014 adalah 692 orang, terdiri atas 560 Anggota DPR dan 132 anggota DPD. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Tugas, wewenang, dan hak, MPR, antara lain;

Ø       Mengubah dan menetapkan (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), (Undang-Undang Dasar).

Ø       Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum.

Ø       Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan (Mahkamah Konstitusi) untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

Ø       Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.

Ø       Memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

Ø       Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya.

Anggota MPR memiliki hak mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan, hak imunitas, dan hak protokoler. Setelah Sidang MPR 2003, Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat tidak lagi oleh MPR.

Sidang MPR, bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. Sidang MPR sah apabila dihadiri:

Ø       sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah Anggota MPR untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden

Ø       sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD

Ø       sekurang-kurangnya 50%+1 dari jumlah Anggota MPR sidang-sidang lainnya

Putusan MPR sah apabila disetujui:

Ø       sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR yang hadir untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden

Ø       sekurang-kurangnya 50%+1 dari seluruh jumlah Anggota MPR untuk memutus perkara lainnya.

Sebelum mengambil putusan dengan suara yang terbanyak, terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Alat kelengkapan, MPR terdiri atas: Pimpinan, Panitia Ad Hoc, dan Badan Kehormatan.

Pimpinan MPR terdiri atas seorang ketua dan 4 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota MPR dalam Sidang Paripurna MPR. Pimpinan MPR periode 2009–2014 adalah:

Ø       Ketua: Taufiq Kiemas (F-PDIP)

Ø       Wakil Ketua: Hajriyanto Y. Thohari (F-PG)

Ø       Wakil Ketua: Melani Leimena Suharli (F-PD)

Ø       Wakil Ketua: Lukman Hakim Saifudin (F-PKS)

Ø       Wakil Ketua: Ahmad Farhan Hamid (Kelompok DPD)

Kedudukan

A.     Sebelum perubahan UUD 1945

Berdasarkan UUD 1945 (sebelum perubahan), MPR merupakan lembaga tertinggi negara sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat.

B.     Setelah perubahan UUD 1945

Perubahan UUD 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. Kini MPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK.

MPR juga tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN. Selain itu, MPR tidak lagi mengeluarkan Ketetapan MPR (TAP MPR), kecuali yang berkenaan dengan menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres apabila terjadi kekosongan Wapres, atau memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama-sama. Hal ini berimplikasi pada materi dan status hukum Ketetapan MPRS/MPR yang telah dihasilkan sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2002.

Saat ini Ketetapan MPR (TAP MPR) tidak lagi menjadi bagian dari hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Nomor Tentang Keterangan
I Tahun 2003 Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.  
VI Tahun 2002 Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh PRESIDEN, DPA, DPR, BPK, MA pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002  
V Tahun 2002 Tentang Perubahan Keempat atas Ketetapan MPR RI No. II/1999 Tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI
IV Tahun 2002 Pencabutan Keteapan majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1999 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia  
III Tahun 2002 Penetapan Pelaksanaan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003  
II Tahun 2002 Tentang Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional  
I Tahun 2002 Pembentukan Komisi Konstitusi  
X Tahun 2001 Laporan Pelaksanaan Putusan majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Oleh Lembaga Tinggi Negara Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001  
IX Tahun 2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam tap tersebut
VIII Tahun 2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan tersebut
VI Tahun 2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa Tentang Visi Indonesia Masa Depan
V Tahun 2001 Tentang Perubahan Ketiga atas Ketetapan MPR RI No. II/1999 Tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI
IV Tahun 2001 Tentang Pengangkatan Wakil Presiden RI  
III Tahun 2001 Tentang Penetapan Wakil Presiden RI Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI  
VIII Tahun 2000 Tentang Laporan Tahunan Lembaga-lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2000  
VII Tahun 2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara RI sampai terbentuknya UU yang terkait dengan penyempurnaan Pasal 5 (4) dan Pasal 10 (2) dari Tap tersebut yang disesuaikan UUD 1945
VI Tahun 2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara RI sampai terbentuknya UU yang terkait
V Tahun 2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional  
IV Tahun 2000 Tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah  
III Tahun 2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan  
II Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas Ketetapan MPR RI Nomor II/1999 Tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI
I Tahun 2000 Tentang Perubahan Pertama Atas Ketetapan MPR No. II/1999 Tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI
IV Tahun 1999 Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 – 2004  
II Tahun 1999 Tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI  
XV Tahun 1998 Tentang Penyelenggaran Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan RI sampai dengan terbentuknya UU Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimanatkan oleh Pasal 18.18A dan 18B UUD 45
XI Tahun 1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam tap tersebut
X Tahun 1998|X Tahun 1998 Pokok-Pokok reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara  
XVIII Tahun 1998 Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (EKAPRASETIA PANCAKARSA) Dan Penetapan Tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara Tentang Asas dan Dasar Negara
XXIX Tahun 1966 Tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera tetap berlaku dengan menghargai Pahlawan Ampera sampai terbentuknya undang-undang Tentang pemberian gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan
XX Tahun 1966 Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia  

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.