Hubungan Pemilu Dengan Partai Politik

Hubungan Pemilu Dengan Partai Politik

Pemilu dengan partai politik merupakan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan. Pemilu membutuhkan partai politik sebagai kontestannya. Sedangkan partai politik membutuhkan pemilu sebagai sarana memilih wakil-wakilnya yang akan duduk dalam legislatif maupun kabinet. Meskipun partai politik sudah ada sejak sebelum kemerdekaan tetapi pemilu di Indonesia baru dilaksanakan pada tahun 1955. Pada masa itu digunakan sistem multi partai dan sistem perwakilan berimbang atau proporsional. Dalam prakteknya sistem ini justru menimbulkan distorsi dan friksi. Terbukti dari tidak bertahan lamanya kabinet yang dibentuk dan sering terjadi konflik. Kondisi ini menjadikan pemerintah pada waktu itu tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Setelah dilakukan reformasi dan dilaksanakannya Pemilu 1971 fungsi pemerintah berjalan normal. Barometer kesuksesan pelaksanaan Pemilu 1971 dipakai acuan untuk Pemilu selanjutnya.

Sistem Kepartaian dan Pemilu: Arti Penting dan Hubungan

Dari beberapa hasil studi menyimpulkan bahwa hampir semua negara di dunia ini memiliki partai. Tak terkecuali negara-negara yang tergolong, sebagai negara berkembang. Partai telah diyakini sebagai komponen penting dalam sistem pemerintahan buat membangun sistem politik yang demokratis. Dengan adanya politik partai diharapkan semua aspirasi rakyat yang heterogen dapat terakomodasi secara proporsional lewat pemilu. Melalui hasil pemilu roda pemerintahan dijalankan untuk mencapai negara sejahtera (welfare state) seperti yang dicita-citakan. Tetapi dalam banyak kasus terutama di negara berkembang keberadaan partai justru telah menimbulkan pemerintahan yang tidak efektif, inefisien, bahkan tidak jarang menimbulkan chaos. Lain halnya di negara maju (developed countries) sistem kepartaian di negara ini sudah mapan, terdiri dari dua partai, seperti USA dan Kanada atau beberapa partai seperti, Italia dan Perancis. Di Indonesia sistem kepartaian mempunyai sejarah yang cukup panjang. Pada era pasca revolusi sistem kepartaian mengalami masa boom partai. Tetapi banyaknya partai justru menjadikan instabilitas di semua sektor. Reformasi partai politik dimulai pada masa Orde Baru dengan melakukan fusi dari multi partai menjadi beberapa partai dan mengurangi kekuatan partai dengan floating mass dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975. Sedangkan pada tahun 1999 terdapat 48 partai politik yang berhak mengikuti pemilihan umum.

Fungsi Partai Politk

Partai politik umumnya dianggap sebagai manifestasi dari sistem politik yang sudah modern atau yang dalam proses modernisasi diri. Sebagai sistem politik, partai politik mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam mewujudkan dasar ideologi bahwa rakyat berhak turut menentukan calom pemimpin yang nantinya menentukan kebijakan umum (publik policy). Dalam berbagai literatur partai politik mempunyai fungsi sebagai sarana komunikasi politik (instrumentof political comunication), sosialisasi politik (instrument of political socialization) rekrutmen politik (selection of leadership), dan pengatur konflik (conflict management). Namun fungsi ini akan bergeser makna tergantung pada sistem ideologi politik yang melatarbelakangi rejim yang berkuasa, seperti fungsi partai politik di negara tirani akan berbeda makna dengan fungsi partai politik di negara sosial atau kapitalis.

Arti dan Fungsi Partai Politik di Indonesia

Secara teoritis pengertian partai politik di mana pun sama. Namun dalam prakteknya sering terjadi distorsi karena pengaruh berbagai hal. Di Indonesia misalnya, arti dan fungsi partai politik sedikit bergeser makna. Partai politik bukannya berfungsi sebagai sarana penghubung rakyat dengan pemerintah tetapi sebagai sarana berkonflik dengan pemerintah. Di Indonesia setiap terjadi perubahan pemerintah terjadi perbedaan interpretasi terhadap partai politik.

Hal ini lantaran setiap pemerintahan membawa visi, misi dan tujuan yang tidak selalu sama. Karena perbedaan itu sejarah perkembangan partai politik di negara kita dapat dikategorikan menjadi periode masa revolusi atau pada masa pemerintahan kolonial, periode Demokrasi Liberal, periode Demokrasi Terpimpin dan periode Demokrasi Pancasila

KLASIFIKASI PARTAI POLITIK

Kegiatan Belajar 1

Formula Klasifikasi

Munculnya perbedaan pengklasifikasian partai dipengaruhi oleh cara pandang yang berbeda sehingga melahirkan tipologi yang berbeda pula. Ada pakar yang lebih menitikberatkan pada jumlah, jenis dan orientasi. Ada pula yang melihat dari sudut pandang relasi kekuatan dan ideologi. Ada tujuh klasifikasi partai yaitu dari segi komposisi dan keanggotaannya, sifat dan orientasinya, hubungan, perimbangan kekuatan, besaran partai, fleksibilitas dan ideologi. Sedangkan tipologi yang sering dipakai untuk kepentingan analisa adalah dari segi jumlah, seperti sistem multi partai dua partai dan monopartai.

Kegiatan Belajar 2

Klasifikasi Partai di Indonesia

Pasca kemerdekaan pemerintah pernah mengusulkan sistem satu partai tetapi gagasan ini tidak terwujud karena menimbulkan kontroversi. Sebagai gantinya pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 yang menganjurkan dan memberi kesempatan seluas-luasnya pada masyarakat untuk mendirikan partai baru.

Menjelang Pemilu 1955 tercatat sebagai boom partai. Pada saat itu ada 36 partai yang ikut sebagai kontestan untuk memperebutkan kursi di parlemen. Masa ini dikenal sebagai sistem demokrasi liberal. Ternyata sistem ini menimbulkan inefisiensi ditandai gagalnya partai-partai menjalankan fungsi pemerintahan sebagaimana mestinya. Kegagalan sistem ini menyulut diterapkannya demokrasi terpimpin yang diprakarsai oleh Presiden Sukarno. Tetapi dalam perjalanannya sistem ini banyak menyimpang dari UUD 45 dan falsafah Pancasila. Sehingga melahirkan pemerintah Orde Baru yang melakukan reformasi politik secara radikal dan berupaya mengembalikan pemerintah yang berlandaskan pada UUD 45 dan falsafah Pancasila.

PERBANDINGAN PARTAI POLITIK

Kegiatan Belajar 1
Partai Politik di Negara Maju

Partai politik pertama kali lahir pada abad 18 di Inggris sebagai penghubung antara rakyat dengan pemerintah. Kemunculannya dilatari dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam proses pembuatan keputusan politik (public policy).

Konsep genesis partai membedakan pembentukan partai politik ke dalam partai yang lahir di dalam parlemen dan di luar parlemen. Pada perkembangannya melalui perjalanan panjang partai politik di negara maju mampu menyelenggarakan fungsi partai sebagai penghubung antara rakyat dengan pemerintah sebagai badan eksekutif.

Kegiatan Belajar 2
Partai Politik Negara Berkembang

Sebagian besar negara yang tergabung dalam kelompok Negara Berkembang terdiri dari negara bekas jajahan. Oleh sebab itu meskipun format politik secara bulat mengadopsi konsep politik dari negara maju tetapi dalam implementasinya, peran partai politik masih jauh dari peran dan fungsi idealnya. Partai politik lebih berperan sebagai oposan atau tandingan pemerintah bukan sebagai mitra kerja sama (mutual symbiosis) untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Kondisi ini tidak bisa luput dari sejarah yang melatar belakangi lahirnya partai politik pada mulanya sebagai alat perjuangan untuk mengusir penjajah. Peran ini melekat terus sampai negara ini mengalami pasca kemerdekaan. Karena itu dapat dilihat bahwa integritas partai terhadap negara rendah, sering menimbulkan friksi dan konflik. Fenomena yang berkembang jika partai politik tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik maka yang akan muncul adalah kekuatan militer.

Kegiatan Belajar 3

Problematik Ideologi Partai Politik

Partai politik dan ideologi merupakan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Ideologi pada umumnya melandasi lahirnya partai politik. Sebaliknya partai politik ada sebagai sarana untuk mewujudkan ideologi itu. Pada masa Presiden Soekarno pernah dipaksakan gagasan untuk memadukan 3 (tiga) rumpun ideologi yang saling bertentangan, yaitu Nasionalisme, Agama dan Komunisme. Gagasan ini banyak menimbulkan kontroversi sehingga gagasan itu hanya sebagai nama saja.

Terdapat basis ideologi partai-partai politik di Indonesia yang heterogen. Heterogenitas ini telah menimbulkan friksi bahkan konflik antarpartai yang berkepanjangan. Baru setelah Pancasila dijadikan satu-satunya asas (mono asas) kinerja kepartaian di negara ini menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan.


PARTAI POLITIK PADA MASA PENJAJAHAN

Kegiatan Belajar 1

Partai Politik Pada Masa Penjajahan

Embrio sejarah perjalanan partai politik di Indonesia dimulai saat berdirinya organisasi pergerakan Budi Utomo. Meskipun banyak pakar mengakui bahwa Budi Utomo saat itu hanyalah merupakan suatu gerakan kultural lantaran peran dan eksistensinya bersifat eksklusif dari dan untuk kepentingan kaum bangsawan atau lingkungan priyayi Jawa. Pengertian partai politik dalam arti modern baru tampak setelah berdirinya partai Serikat Islam muncul dalam kancah perjuangan bangsa. Sarekat Islam atau SI merupakan reinkarnasi dari organisasi Serikat Dagang Indonesia/yang dibredel pemerintah kolonial karena dinilai telah bergeser kearah organisasi perjuangan rakyat. Sebutan SI sebagai partai modern ditandai oleh falsafah, manajemen dan. rekrutmen keanggotaan yang cukup solid.

Kegiatan Belajar 2

Jumlah Partai Politik

Ada sedikitnya 25 partai politik pernah lahir di era pemerintahan kolonial Belanda, sehingga dapat dikatakan kehidupan partai politik pada saat itu sebagai multi partai. Dan ini menjadi momentum bagi perjalanan kepartaian di Indonesia. Eksistensi partai politik pada saat itu dibentuk di luar parlemen dan didirikan oleh rakyat. Secara prinsipil ada empat corak ideologi kepartaian yang mewarnai partai politik saat itu yakni, Islam, nasionalisme/sosialisme, Marxisme atau komunis dan demokrasi. Ditinjau dari kekuatan partai bisa diukur dari jumlah anggota (members) dan jumlah kursi di Volkaraad (Parliamentary Seats). Dari jumlah anggota yang terbanyak dipegang oleh partai Sarekat Islam yang mencapai sekitar 2 juta orang. Karena bilangan anggota partai lainnya berkisar ribuan saja maka massa partai berasaskan keislaman merupakan massa yang paling dominan ketimbang asas-asas yang lain seperti, nasionalisme dan komunisme. Sedangkan berdasarkan kedudukan jumlah kursi di parlemen dipegang oleh NIVB sebanyak 10 orang. Mayoritas NIVB di parlemen semata-mata lantaran mayoritas anggota partai berkedudukan sebagai pegawai negeri (ambtenar).

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.