BAGAN PELAYANAN PERMOHONAN KEBERATAN PPH, PPN DAN PPBNBM DI KANTOR WILAYAH

TUGAS PRAKTIK SIM (1)

 

PENJELASAN BAGAN PELAYANAN PERMOHONAN KEBERATAN PPH, PPN DAN PPBNBM DI KANTOR WILAYAH

 

Untuk permohonan keberatan atas PPh, PPn dan PPnBM di Kantor Wilayah maka ada prosedur dalam pelaksanaannya yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 ,Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002  dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ.07/2007. Meskipun alur dari prosedur ini cukup panjang namun hal tersebut sangat jelas dan dapat dimengerti oleh wajib pajak.

Pertama KPP menyerahkan surat permohonan pengurangan ke KANWIL kemudian diserahkan kepada tim peneliti. Tugas selanjutnya dari tim peneliti adalah menerima berkas, meneliti, menentukan anggota tim peneliti, serta membuat surat tugas kemudian berkas diteruskan ke pelaksana seksi PKB yang tugasnya adalah membuat surat pemberitahuan penerimaan berkas dan memberikan surat tersebut kepada KPP.

Berkas yang diterima pelaksana seksi PKB juga akan dilanjutkan dengan menyerahkan ke tim peneliti setelah di tandatangani dan di setujui melakukan penelitian. Bukti surat tugas penelitian di serahkan ke WP dan WP akan memberikan data yang di butuhkan dalam penelitian tersebut ke tim peneliti. Setelah peneliti mendapat data yang dibutuhkan, akan dilaksanakan serentetan kegiatan penelitian guna mendapat hasil panelitian yang diharapkan. Kemudian jika sudah membuat laporan hasil penelitian, maka wp akan diberikan SPUH dan DHPK dan selanjutnya menghadiri atau tidak menghadiri hasil laporan dan kesepakatan dengan tim peneliti.

Laporan hasil penelitian tadi akan diserahkan ke pelaksana seksi PKB setelah WP membuat surat acara menghadiri kesepakatan hasil laporan penelitian tersebut. Kemudian laporan hasil penelitian diserahkan ke kantor wilayah dan kantor wilayah akan membuat surat keputusan yang akan di berikan kepada WP dan KPP serta menandai berakhirnya pelayanan pengurangan pajaknya.

Dari bagan diatas dapat diketahui bahwa pengurangan pajak di kantor wilayah ini banyak proses yang dilakukan oleh tim peneliti maupun badan PKB. Namun pada akhirnya, layanan ini dapat berguna dan mudah untuk diikuti oleh wajib pajak yang mengajukan keberatan terhadap pajak terutang di kantor wilayah daerahnya karena telah sesuai dengan pedoman SOP oleh Tim Penyusun SOP Direktorat Jenderal Pajak dan telah sesuai dengan surat keputusan maupun undang-undang perpajakan yang berlaku.

Leave a Reply

CAPTCHA Image
*