SISTEM KONSTITUSI DI INDONESIA

Posted: 31st October 2012 by achmadfathony in Uncategorized

 

TUGAS MAKALAH KEWARGANEGARAAN

SISTEM KONSTITUSI DI INDONESIA

 

 

 

 

Disusun oleh:

 

                                                                                Achmad Fathony                105080301111043

                                                                                Dinaino Nabiu                     105080301111039

                                                                                Karina Rizky P                    105080301111036

                                                                                Andris Setianto                   105080307111002

                                                                                Pinctada Putri P                  105080306111002

                                                                                Cahyo Dwi Nugroho           0910810017

(Kelas C)

 

 

 

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2012


 

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A.        Latar Belakang Masalah

Tatanan kehidupan politik yang beradab dan demokratis harus dimulai dan di konstruksikan dalam konstitusi. Dalam kehidupan ekonomi yang sehat dan mendorong kearah terciptanya kepastian hukum, keadilan dan kemakmuran rakyat harus dimulai pula dari konstitusi. Kehidupan sosial budaya yang harmoni dan pembentukan masyarakat madani harus termasuk dalam setiap huruf perubahan konstitusi. Kehendak untuk hidup aman dan dapat bertahan dari serangan pasukan asing yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa juga harus di konstruksikan dalam butir pasal konstitusi.

Secara umum konstitusi itu terdapat dua macam yaitu : 1) konstitusi tertulis dan 2) konstitusi tak tertulis. Dalam hal yang kedua ini, hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar (UUD) yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak azasi manusia.

Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak azasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen, baik dokumen yang relatif baru maupun yang sudah sangat tua seperti Magna Charta yang berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan hak-hak azasi manusia rakyat Inggris. Karena ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakat itulah maka Inggris masuk dalam kategori negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis.

Pada hampir semua konstitusi tertulis diatur mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan jenis-jenis kekuasaan, dan kemudian berdasarkan jenis kekuasaan itu dibentuklah lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, jenis kekuasaan itu perlu ditentukan terlebih dahulu, baru kemudian dibentuk lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan jenis kekuasaan tertentu itu

 

 

 

  1. B.        Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan yang dapat diambil dari pembuatan makalah ini yaitu:

  1. Apa pengertian Konstitusi?
  2. Bagaimana sistem konstitusi di Indonesia?
  3. Apa tujuan dari konstitusi?
  4. Apa macam-macam konstitusi?
  5. Bagaimana Proses perubahan konstitusi (amandemen)

 

  1. C.        Tujuan Penulisan
  2. Memahami konsep dasar tentang konstitusi.
  3. Mengetahui beberapa hal yang dimuat dalam konstitusi.
  4. Mengetahui tujuan adanya konsitusi.
  5. Mengetahui beberapa klasifikasi Konstitusi dari beberapa perspektif.
  6. Mengetahui proses perubahan konstitusi ( amandemen).

BAB II

PEMBAHASAN

KONSTITUSI INDONESIA

  1. A.        Konsep Dasar Konstitusi

Konstitusi merupakan dokumen sosial dan politik bangsa Indonesia yang memuat konstitusi dasar tatanan bernegara. Di samping itu, konstitusi juga merupakan dokumen hukum yang kemudian dipelajari secara khusus menjadi hukum konstitusi (hukum tata negara) yang merupakan hukum yang mendasari seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Prof. Bagir Manan mengatakan bahwa konstitusi ialah sekelompok ketentuan yang mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan suatu negara, Sehingga negara dan konstitusi adalah satu pasangan yang tidak dapat dipisahkan. Setiap negara tentu mempunyai konstitusi, meskipun mungkin tidak tertulis. Konstitusi mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting bagi negara, baik secara formil, materiil, maupun konstitusionil. Konstitusi juga mempunyai fungsi konstitusional, sebagai sumber dan dasar cita bangsa dan negara yang berupa nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar bagi kehidupan bernegara. Ia selalu mencerminkan semangat yang oleh penyusunnya ingin diabadikan dalam konstitusi tersebut sehingga mewarnai seluruh naskah konstitusi tersebut.

Pengertian konstitusi menurut para ahli

a)      Koernimanto soetopawiro

Istilah konstitusi berasal dari bahasa latin cisme yang berarati bersama dengan dan statute yang berarti membuat sesuatu agar berdiri. Jadi konstitusi berarti menetapkan secara bersama.

b)      Lasalle

Konstitusi adalah hubungan antara kekuasaaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat misalnya kepala negara angkatan perang, partai politik.

c)      Herman heller

Konstitusi mempunyai arti luas daripada UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis.

 

 

 

d)      K. C. Wheare

Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraaan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara.

 

B.        Sistem Konstitusi Di Indonesia

Konsepsi Konstitusi Negara Indonesia bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Mekenisme konstitusional Demokrasi Pancasila Mekanisme pelaksanaan demokrasi Pancasila bersumber pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Perihal mekanisme demokrasi pancasila telah tercantum di dalam penjelasan UUD 1945, dan dijabarkan lebih lanjut dalam system pemerintahan Negara sebagai berikut:

1. Indonesia ialah Negara berdasar atas hukum (rechstaat).

2. Indonesia menggunakan sistem konstitusional.

3. Kekuasaan Negara yang tertinggi ditangan MPR.

4. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan Negara  tertinggi dibawah majelis.

5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

6. Menteri Negara adalah pembantu Presiden ; Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepadaDewan Perwakilan Rakyat.

7. Kekuasaan kepala Negara tidak terbatas.

 

C.        Tujuan Konstitusi

Hukum pada umumnya bertujuan mengadakan tata tertib untuk keselamatan masyarakat yang penuh dengan konflik antara berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat. Tujuan hukum tata negara pada dasarnya sama dan karena sumber utama dari hukum tata negara adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar, akan lebih jelas dapat dikemukakan tujuan konstitusi itu sendiri.

Tujuan konstitusi adalah juga tata tertib terkait dengan: a). berbagai lembaga-lembaga negaradengan wewenang dan cara bekerjanya, b) hubungan antar lembaga negara, c) hubunganlembaga negara dengan warga negara (rakyat) dan d) adanya jaminan hak-hak asasi manusiaserta e) hal-hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.Tolok ukur tepat atau tidaknya tujuan konstitusi itu dapat dicapai tidak terletak pada banyak atau sedikitnya jumlah pasal yang ada dalam konstitusi yang bersangkutan. Banyak praktek di banyak negara bahwa di luar konstitusi tertulis timbul berbagai lembaga-lembaga negara yang tidak kurang pentingnya dibanding yang tertera dalam konstitusi dan bahkan hak asasi manusia yangtidak atau kurang diatur dalam konstitusi justru mendapat perlindungan lebih baik dari yang telahtermuat dalam konstitusi itu sendiri. Dengan demikian banyak negara yang memiliki konstitusitertulis terdapat aturan-aturan di luar konstitusi yang sifat dan kekuatannya sama dengan pasal- pasal dalam konstitusi.

Pada prinsipnya, adanya konstitusi memiliki tujuan untuk membatasikewenangan pemerintah dalam menjamin hak-hak yang diperintah danmerumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Secara spesifik C.FStrong memberikan batasan tentang tujuan konstitusi sebagaimana dikutip Thaib sebagai berikut: are to limit the arbitrary action of the government, toquarantee the right of the governed, and to define the operation of the sovereignpower (Thaba, 2001: 27). Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Loewenstein. Ia mengatakan bahwa konstitusi merupakan sarana dasar untuk mengawasi proses-proses kekuasaan. Tujuan-tujuan adanya konstitusi tersebut, secara ringkas dapat diklasifikasikan menjadi tiga tujuan, yaitu:

  1. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaliguspengawasan terhadap kekuasaan politik;
  2. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan daripenguasa itu sendiri;
  3. Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagipara penguasa dalam menjalankan kekuasaannya

 

D.        Macam-Macam Konstitusi

1)      Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak dalam bentuk tertulis (written constitution and unwritten constitution). Suatu konstitusi disebut tertulis bila berupa suatu naskah (Doumentary Constitution), sedangkan konstitusi tidak tertulis tidak berupa suatu naskah (Non- Doumentary Constitution) dan banyak di pengaruhi oleh tradisi konvensi. Contoh konstitusi Inggris yang hanya berupa kumpulan dokumen. Contoh konstitusi Inggris yang hanya berupa kumpulan dokumen.

2)      Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid (flexible and rigid constitution). Yang dimaksud dengan konstitusi yang fleksibel adalah konstitusi yang di amandemen tanpa adanya prosedur khusus sedangkan konstitusi yang kaku adalah konstitusi yang mensyaratkan suatu adanya prosedur khusus dalam melakukan amandemen. Dikatakan konstitusi itu flexible apabila konstitusi itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai perkembangan msyarakat (contoh konstitusi Inggris dan Selandia baru). Sedangkan konstitusi itu dikatakan kaku atau rigid apabila konstitusi itu sulit diubah sampai kapan pun (contoh : USA, Kanada, Indonesia dan Jepang).

Ciri-ciri pokok, antara lain:

  • Sifat elastis, artinya dapat disesuaikan dengan mudah
  • Dinyatakan dan dilakukan perubahan adalah mudah seperti mengubah undang-undang

Konstitusi rigid mempunyai ciri-ciri pokok, antara lain:

  • Memiliki tingkat dan derajat yang lebih tinggi dari undang-undang
  • Hanya dapat diubah dengan tata cara khusus/istimewa

3)      Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak derajat tinggi (Supreme and not supreme constitution). Konstitusi derajat tinggi, konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara (tingkatan peraturan perundang-undangan). Sedangkan konstitusi tidak derajat tinggi ialah konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan serta derajat seperti konstitusi derajat tinggi.

4)    Konstitusi Negara Serikat dan Negara Kesatuan (Federal and Unitary Constitution). Bentuk negara akan sangat menentukan konstitusi negara yang bersangkutan. Dalam suatu negara serikat terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah federal (Pusat) dengan negara-negara bagian. Hal itu diatur di dalam konstitusinya. Pembagian kekuasaan seperti itu tidak diatur dalam konstitusi negara kesatuan, karena pada dasarnya semua kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat.

5)      Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan pemerintahan Parlementer (President Executive and Parliamentary Executive Constitution).

Dalam sistem pemerintahan presidensial (strong) terdapat ciri-ciri antara lain:

  • Presiden memiliki kekuasaan nominal sebagai kepala negara, tetapi juga memiliki kedudukan sebagai Kepala Pemerintahan
  • Presiden dipilih langsung oleh rakyat atau dewan pemilih
  • Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan pemilihan umum

Konstitusi dalam sistem pemerintahan parlementer memiliki ciri-ciri (Sri Soemantri) :

  • Kabinet dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang dibentuk berdasarkan kekuatan yang menguasai parlemen
  • Anggota kabinet sebagian atau seluruhnya dari anggota parlemen
  • Presiden dengan saran atau nasihat Perdana menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan diadakan pemilihan umum.

 

E.         Perubahan Dan Macam-Macam Perubahan Konstitusi

Dari segi tata bahasa kata Amandemen sama dengan amandement. Secara harfiah amandement dalam bahasa Indonesia berarti mengubah. Mengubah maupun perubahan berasal dari kata dasar ubah yang berarti lain atau beda. Mengubah mengandung arti menjadi lain sedang perubahan diartikan hal berubahnya sesuatu; pertukaran atau peralihan. Dapat kita jabarkan bahwa perubahan yang oleh John M Echlos dan Hasan Shadily juga disebut amandemen tidak saja berarti menjadi lain isi serta bunyi ketentuan dalam UUD, akan tetapi juga mengandung sesuatu yang merupakan tambahan pada ketentuan-ketentuan dalam UUD yang sebelumnya tidak terdapat didalamnya.  Menurut KC Wheare konstitusi itu harus bersifat kaku dalam aspek perubahan. Empat sasaran yang hendak dituju dalam usaha mempertahankan Konstitusi dengan jalan mempersulit perubahannya adalah:

  1. Agar perubahan konstitusi dilakukan dengan pertimbangan yang masak, tidak secara serampangan dan dengan sadar (dikehendaki).
  2. Agar rakyat mendapat kesempatan untukmenyampaikan pandangannya sebelum perubahan dilakukan.
  3. Agar kekuasaan Negara serikat dan kekuasaan Negara bagian tidak diubah semata-mata oleh perbuatan masing-masing pihak secara tersendiri.
  4. Agar supaya hak-hak perseorangan atau kelompok, seperti kelompok minoritas agama atau kebudayaannya mendapat jaminan.

Apabila kita amati mengenai system pembaharuan konstitusi di berbagai Negara terdapat dua system yang berkembang yaitu renewel (pembaharuan) dan Amandement (perubahan). System renewel adalah bila suatu konstitusi dilakukan perubahan (dalam arti diadakan pembaharuan) maka yang berlaku adalah konstitusi baru secara keseluruhan. Sistem ini dianut di negara-negara Eropa Kontinental. System Amandement adalah bila suatu konstitusi yang asli tetap berlaku sedang hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau dilampirkan dalam konstitusi asli. Sistem ini dianut di Negara-negara Anglo Saxon.

Faktor utama yang menentukan pembaharuan UUD adalah berbagai pembaharuan keadaan di masyarakat. Dorongan demokrasi, pelaksanaan paham Negara kesejahteraan (welfare state), perubahan pola dan system ekonomi akibat industrialisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjadi kekuatan (forces) pendorong pembaharuan UUD. Demikian pula dengan peranan UUD itu sendiri. Hanya masyarakat yang berkendak dan mempunyai tradisi menghormati dan menjunjung tinggi UUD yang akan menentukan UUD dijalankan sebagaimana semestinya.

Menurut KC Wheare, perubahan UUD yang timbul akibat dorongan kekuatan (forces) dapat berbentuk:

  1. Kekuatan tertentu dapat melahirkan perubahan keadaan tanpa mengakibatkan perubahan bunyi tertulis dalam UUD. Yang terjadi adalah pembaharuan makna. Suatu ketentuan UUD diberi makna baru tanpa mengubah bunyinya.
  2. Kekuatan kekuatan yang melahirkan keadaan baru itu mendorong perubahan atas ketentuan UUD, baik melalui perubahan formal, putusan hakim, hukum adat maupun konvensi.

Secara Yuridis, perubahan konstitusi dapat dilakukan apabila dalam konstitusi tersebut telah ditetapkan tentang syarat dan prosedur perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi yang ditetapkan dalam konstitusi disebut perubahan secara formal (formal amandement). Disamping itu perubahan konstitusi dapat dilakukan melalui cara tidak formal yaitu oleh kekuatan-kekuatan yang bersifat primer, penafsiran oleh pengadilan dan oleh kebiasaan dalam bidang ketatanegaraan.

Menurut CF Strong ada empat macam cara prosedur perubahan konstitusi, yaitu:

  1. Melalui lembaga legislatif biasa tetapi dibawah batasan tertentu. (By the ordinary legislature, but under certain restrictions) Ada tiga cara yang diizinkan bagi lembaga legislatif untuk melakukan amandemen konstitusi.

a)    Untuk mengubah konstitusi siding legislatif harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah keseluruhan anggota lembaga legislatif. Keputusan untuk mengubah konstitusi adalah sah bila disetujui oleh 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

b)    Untuk mengubah konstitusi, lembaga legislatif harus dibubarkan lalu diselenggarakan Pemilu. Lembaga legislatif yang baru ini yang kemudian melakukan amandemen konstitusi.

c)    Cara ini terjadi dan berlaku dalam sistem dua kamar. Untuk mengubah konstitusi, kedua kamar harus mengadakan sidang gabungan. Sidang inilah yang berwenang mengubah konstitusi sesuai dengan syarat cara kesatu.

  1. Melalui rakyat lewat referendum. (By the people through a referendum)

Apabila ada kehehendak untuk mengubah konstitusi maka lembaga negara yang berwenang mengajukan usul perubahan kepada rakyat melalui referendum. Dalam referendum ini rakyat menyampaikan pendapatnya dengan jalan menerima atau menolak usul perubahan yang telah disampaikan kepada mereka. Penentuan diterima atau ditolaknya suatu usul perubahan diatur dalam konstitusi

a)    Melalui suara mayoritas dari seluruh unit pada Negara federal.( By a majority of all units of a federal state). Cara ini berlaku pada Negara federal. Perubahan terhadap konstitusi ini harus dengan persetujuan sebagian besar Negara bagian. Usul perubahan konstitusi diajukan oleh Negara serikat tetapi keputusan akhir berada di tangan Negara bagian. Usul perubahan juga dapat diajukan oleh Negara bagian.

b)    Melalui konvensi istimewa.( By a special conventions)

Cara ini dapat dijalankan pada Negara kesatuan dan Negara serikat. Bila terdapat kehendak untuk mengubah UUD maka sesuai ketentuan yang berlaku dibentuklah suatu lembaga khusus yang tugas serta wewenangnya hanya mengubah konstitusi. Usul perubahan dapat berasal dari masing-masing lembaga kekuasaan dan dapat pula berasal dari lembaga khusus tersebut. Bila lembaga khusus tersebut telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sampai selesai dengan sendirinya dia bubar.

Pada dasarnya dua metode amandemen konstitusi yang paling banyak dilakukan di Negara-negara yang menggunakan konstitusi kaku: pertama dilakukan oleh lembaga legislative dengan batasan khusus dan yang kedua, dilakukan rakyat melalui referendum. Dua cara yang lain dilakukan pada negara federal. Meski tidak universal dan konvensi istimewa umumnya hanya bersifat permisif (dapat dipakai siapa saja dan dimana saja). Berdasarkan hasil penelitian terhadap beberapa konstitusi dari berbagai Negara dapat dikemukaka hal-hal yang diatur dalam konstitusi mengenai perubahan konstitusi, yaitu:

 

  1. Usul inisiatif perubahan konstitusi.
  2. Syarat penerimaan atau penolakan usul tersebut menjadi agenda resmi bagi lembaga pengubah konstitusi.
  3. Pengesahan rancangan perubahan konstitusi.
  4. Pengumuman resmi pemberlakuan hasil perubahan konstitusi.
  5. Pembatasan tentang hal-hal yang tidak boleh diubah dalam konstitusi.
  6. hal-hal yang hanya boleh diubah melalui putusan referendum atau klausula
    khusus.
  7. Lembaga-lembaga yang berwenang melakukan perubahan konstitusi, seperti parlemen, Negara bagian bersama parlemen, lembaga khusus, rakyat melalui referendum.

Perubahan Konstitusi menurut K.C.Wheare :

  1. Some primary forces, Didorong oleh beberapa kekuatan yang muncul di dalam masyarakat. Contoh: di Filipina, Cori terhadap pemerintahan Marcos.
  2.  Formal amandement, Secara formal – sesuai dengan apa yang diatur dalam konstitusi, dalam hal ini didalam konstitusi kita diatur dalam pasal tentang perubahan yaitu pasal 37.
  3. Judicial interpretation, Perubahan dilakukan oleh hukum, dalam hal ini biasanya adalah oleh MA – melalui penafsiran MA. Sebagai contoh; dengan menafsirkan pasal II Tap MPR No. VII/ MPR/2000 tentang Kewenangan presiden untuk mengangkat memberhentikan Kapolri, dimana menurut pasal ini sebelum Presiden mengangkat Kapolri harus dengan persetujuan DPR yang ketentuannya diatur dalam UU, tapi UU-nya sendiri belum ada sedang situasi dan kondisi menghendaki pergantian tersebut di saat seperti itu maka yang semestinya dilakukan penilaian terhadap apa yang dilakukan oleh Presiden dengan mengangkat Kapolri baru tanpa persetujuan DPR adalah penafsiran MA dengan menafsirkan Tap tersebut yaitu pasal 10.
  4.  Usage and convention, Berangkat dari aturan dasar yang tidak tertulis.

 

 

BAB III

PENUTUP

A.      Kesimpulan

Dapat disimpulakan bahwa konstitusi merupakan document social dan politik bangsa Indonesia yang memuat konstatasi dasar tatanan bernegara, juga merupakan dokument hukum yang kemudian dipelajari secara khusus menjadi hukum konstitusi (hukum tata negara) yang merupakan hukum yang mendasari seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Disamping itu, konstitusi juga mempunyai tujuan sebagai berikut :

  1. Berbagai lembaga-lembaga negara dengan wewenang dan cara bekerjanya.
  2. Hubungan antar lembaga Negara.
  3. Hubungan lembaga negara dengan warga negara (rakyat) dan.
  4. Adanya jaminan hak-hak asasi manusia serta.

Dalam pembagian dan klasifikasinya, konstitusi dibagi sebagai berikut :

  1. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak dalam bentuk tertulis (written constitution).
  2. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid (flexible and rigid constitution).
  3. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak derajat tinggi (Supreme and not supreme constitution
  4. Konstitusi Negara Serikat dan Negara Kesatuan (Federal and Unitary Constitution).
  5. Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan pemerintahan Parlementer (President Executive and Parliamentary Executive Constitution).

 

B.  Saran

Sebagai warga Negara Indonesia, kita harus dapat memahami sistem konstitusi negara kita sendiri. Agar dapat memperkuat persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Budiyanto, Kewarganegaraan untuk SMA kelas X, jilid. 1. 2004. Erlangga.Jakarta

 

Kusnardi. Moh, Ibrohim, Harmaily. 1988. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, cet.7. CV. Sinar Bakti  : Jakarta

 

Manan, Bagir.2003.Teori dan Politik Konstitusi. FH UII PRESS : Yogyakarta

 

Nurcahjo. Hendra. 2005.Ilmu Negara, cet. 1, Jakarta : PT. RajaGraindo Persada

 

Soemantri, Sri. 1987. Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Penerbit Alumni : Bandung

 

Strong. CF. 2004.Konstitusi konstitusi Politik modern Kajian tentang sejarah dan BentukBentuk KonstitusiDunia, Nusamedia:  Bandung

 

Thaib. Dahlan  dkk, 1999.Teori dan Hukum Konstitusi. Grafindo  : Jakarta

 

Wheare, KC. 1971. Modern Constitution, Press Oxford Univ

 

Wheare, KC.  1975.Modern Constitutions, Alumni: Jakarta

 

SOAL LATIHAN RANCOB

Posted: 31st October 2012 by achmadfathony in Uncategorized

 

SOAL LATIHAN RANCOB

 

1)        Seorangpenelitiinginmengetahuiefekimunostimulanmarineyeast,speciesA,BdanefekPlacebonya,kemudiandilakukanpenghitungankadarlimfositdarah(dalam1000/mm3),gunakan taraf nyata99%

 

Blok (anak)

Uji

1

2

3

4

5

6

7

P

5,4

4,0

7,0

5,8

3,5

7,6

5,5

A

6,2

4,8

6,9

6,4

5,5

9,0

6,8

B

5,2

3,9

6,5

5,6

3,9

7,0

5,4

 

 

 

2)        Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh Enzim yang terkena dengan Shock suhu

 

 

 

Subjec

A

B

C

D

E

F

0 °C

17

15

12

18

16

13

20 °C

12

15

10

17

17

9

50 °C

11

10

11

13

12

8

 

 

 

3)        Web site dari World Health Organization (WHO) melaporkan berbagai karakteristik kasus malaria di dunia yang salah satunya adalah banyaknya kasus malaria per 1000 penduduk di 5 area dua benua (Amerika dan Asia). Datanya adalah sebagai berikut :

 

 

 

Central Amer

South Amer.

West Asia

Mid, South Asia

East Asia

27,0

0,2

1,6

1,0

39,6

8,1

7,2

1,0

144,5

0,1

0,1

9,1

10,1

2,6

0,1

0,9

7,9

0,9

1,9

9,4

14,5

6,5

3,7

31,5

2,0

2,0

39,2

0,1

3,2

16,6

49,1

2,2

8,7

0,3

0,3

4,3

460,5

6,5

7,1

3,5

0,3

4,5

86,2

1,3

4,3

 

 


 

 

4)        Cari kesimpulannya, dengan taraf nyata 0,01 dan 0,05

 

 

 

Treatment

Control

Molasses

Soy

308

202

183

313

206

299

331

204

41

251

280

167

246

255

179

300

256

238

 

 

 

5)        Seorang peneliti ingin mengetahui ke efektifan mesin fillet otomatis A,B,C,D terhadap produksi fillet tuna. Produksi dipengaruhi oleh adanya operator dan hari kerja yang berlainan. Peneliti memutuskan membuat design dengan empat operator sebagai kolom dan empat hari kerja sebagai baris.(lihat dislide pak Asep A.)

 

 


Hukum dan Peraturan Perundangan

Posted: 31st October 2012 by achmadfathony in Uncategorized

KODE ETIK PERIKANAN

 

 

TUGAS

Untuk memenuhi tugas matakuliah

Hukum dan Peraturan Perundangan

yang dibina oleh Bapak Nurdin

Disusun oleh :

 

NAMA             : ACHMAD FATHONY

NIM                 : 105080301111043

KELAS            :  C

 

TEKNOLOGI INDUSTRI HASIL PERIKANAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2012

Optimalisasi upaya penangkapan udang sesuai potensi lestari di Delta Mahakam dan sekitarnya perlu dilakukan. Kebijakan dan program yang bertalian dengan upaya optimalisasi antara ketersediaan sumberdaya (stok) udang dengan tingkat pemanfaatan pada tiap lokasi penangkapan udang adalah sangat penting untuk menjamin sistem usaha perikanan tangkap yang efisien secara berkelanjutan.

Kebijakan dan program yang bertalian dengan upaya optimalisasi antara ketersediaan sumberdaya (stok) udang dengan tingkat pemanfaatan pada tiap lokasi penangkapan udang adalah sangat penting untuk menjamin sistem usaha perikanan tangkap yang efisien secara berkelanjutan. Tingkat upaya penangkapan udang di Delta Mahakam dan sekitarnya, jika melebihi potensi lestarinya (maximum sustainable yield), maka terjadi fenomena tangkap lebih (overfishing) yang berakibat pada penurunan hasil tangkapan per satuan upaya (catch per unit effort), yang pada akhirnya akan menurunkan pendapatan. Sebaliknya jika upaya penangkapan udang dibawah potensi lestari (MSY) atau tingkat MEY (maximum economic yield), maka terjadi kondisi yang kurang optimal. Kondisi suboptimal dapat dikatakan mubazir, karena sumberdaya udang di laut pada waktunya jika tidak ditangkap akan mati secara alamiah (natural mortality) atau dicuri oleh nelayan asing.

Fenomena tangkap lebih (overfishing), disebabkan oleh persepsi keliru tentang sumberdaya udang oleh nelayan, pengusaha perikanan dan pejabat pemerintah, yaitu beranggapan bahwa udang adalah sumberdaya dapat pulih (renewable resources), maka sumberdaya udang dapat dieksploitasi secara tak terbatas (infinite) dan anggapan sumberdaya udang di laut sebagai sumberdaya milik umum (common property resources), sehingga berlaku rejim open acces dalam pemanfaatannya dengan pengertian bahwa siapa saja, kapan saja, dapat mengeksploitasi sumberdaya udang sebanyak-banyaknya.

Untuk mewujudkan perikanan tangkap berkelanjutan (sustainable fisheries), maka rejim (pola) pemanfaatannya harus segera diubah dari rejim open acces menjadi rejim perikanan tangkap yang bertanggung jawab (responsible fisheries) seperti yang dianjurkan oleh Kode Etik Perikanan Yang Bertanggung Jawab (Code Conduct of Responsible Fisheries, FAO 1995b). Satu diantara unsur dari Kode Etik ini adalah praktek perikanan tangkap secara terkendali (Dahuri 2002).

Selain itu dampak utama dari sifat yang “open access dan common property

terhadap pemanfaatan dan pengelolaannya adalah :

  1. Kesulitan dalam pengontrolan dan estimasi jumlah stok dari ikan pada setiap musim/periode karena dipengaruhi oleh faktor biologi dan ekologi dari sumberdaya perikanan sebagai faktor alami (makanan, mangsa dan habitatnya), serta berbagai upaya eksploitasi yang dilakukan manusia (bertujuan memaksimumkan resource rent untuk meningkatkan kesejahteraan) sebagai faktor non alami.
  2. Usaha penangkapan ikan di wilayah perairan mengandung risiko dan ketidakpastian (uncertainty) yang relatif besar. Dalam hal ini sumberdaya perikanan bersifat mobile/fugitive, sehingga risikonya adalah kehilangan sejumlah penangkapan dan risiko-risiko penyerta lainnya.
  3. Timbulnya pemanfaatan sumberdaya yang economic overfishing dan biology overfishing. Economic overfishing terjadi jika input (effort) yang digunakan dalam pemanfaatan sumberdaya ikan (fishing), melebihi kapasitas produksi, dengan kata lain untuk menangkap ikan dengan jumlah kecil dalam suatu usaha dibutuhkan input yang besar (effort). Implikasinya adalah hasil tangkapan (catch) yang diperoleh, dan dinilai dengan uang (total revenue) < biaya input yang dikeluarkan (TC). Sedangkan biology overfishing terjadi jika hasil tangkapan telah melebihi potensi lestarinya, sehingga kemampuan ikan bertahan pada keseimbangan produksinya terancam, yang akan mengarah pada kelangkaan (scarcity) sumberdaya perikanan, serta kepunahan beberapa spesies tertentu.

Untuk mengusahakan agar sumberdaya perikanan dapat dimanfaatkan terus-menerus secara maksimal, dalam waktu yang tak terbatas, maka laju kematian karena penangkapan (tingkat pemanfaatan), perlu dibatasi sampai pada suatu tingkat tertentu. Induk-induk udang dalam jumlah tertentu harus disisakan dan diberi kesempatan untuk berkembang biak, sehingga mampu menghasilkan anakan dalam jumlah cukup untuk kelestarian. Tingkat eksploitasi atau pemanfaatan yang optimal adalah tingkat pemanfaatan dimana jumlah yang ditangkap, sebanding dengan tambahan jumlah/kepadatan karena perkembangbiakan dan pertumbuhan serta penyusutan karena kematian alami.

Dalam pemanfaatan sumberdaya yang bersifat milik bersama (common property), keseimbangan jangka panjang dalam usaha perikanan tidak dapat dipertahankan, karena adanya peluang untuk meningkatkan keuntungan (access profit) bagi usaha penangkapan ikan, sehingga terjadi ekstensifikasi usaha secara besarbesaran, dibarengi masuknya pengusaha baru yang tergiur dengan nilai rent yang cukup besar tersebut. Pemanfaatan sumberdaya perikanan harus memperhatikan aspek sustainability, agar dapat memberikan manfaat yang sama, dimasa yang akan datang yang tidak hanya terfokus pada masalah ekonomi, tetapi juga masalah lain seperti teknis, social dam budaya. Tingkat pemanfaatan sumberdaya optimal melalui pendekatan Maximum Sustainable Yield (MSY) dan Maximum Economic Yield (MEY). Pendekatan MSY akan memberikan hasil lestari secara fisik, namun demikian dalam praktek pengelolaan sumberdaya perikanan, tingkat tangkapan MEY akan lebih baik, karena selain memberikan keuntungan secara ekonomi juga memberikan keuntungan secara ekologi, yang dapat mempertahankan diversitas yang besar.

Usaha perikanan yang berkelanjutan (sustainable fisheries) merupakan suatu proses perubahan, dimana eksploitasi, orientasi pengembangan teknologi dan perubahan institusi adalah suatu proses yang harmonis dan menjamin potensi masa kini dan masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Konsep usaha perikanan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang,

Palunsu dalam Hastuti (2001), mengemukakan bahwa usaha perikanan yang berkelanjutan mengandung tiga pengertian yaitu :

  1.  Memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan masa yang akan datang
  2.  Tidak melampaui daya dukung ekosistem
  3.  Mengoptimalkan manfaat dari SDA dan SDM

Pada usaha perikanan yang berkelanjutan, sumberdaya perikanan pada suatu wilayah perairan pada periode waktu tertentu cenderung mengalami perubahan. Perubahan ini selain disebabkan oleh faktor alami, juga oleh faktor non alami. Faktor alami meliputi perubahan fisik lingkungan suatu perairan, keterbatasan makanan dan sumber hara lainnya serta predator, sedangkan faktor non alami ditimbulkan oleh kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan yang tidak terkendali. Sehingga perlu dilakukan perikanan yang berkelanjutan agar tidak terjadi pemunahan.

Brown Algae

Posted: 25th October 2012 by achmadfathony in Uncategorized

Sibolang Pantai Klayar-Pacitan

Posted: 25th October 2012 by achmadfathony in Uncategorized

Pantai Kalayar

Posted: 25th October 2012 by achmadfathony in Uncategorized

PLTU Pacitan

Posted: 25th October 2012 by achmadfathony in Uncategorized

Jalan ke PLTU pacitan

Posted: 25th October 2012 by achmadfathony in Uncategorized

inovasi produk perikanan

Posted: 24th October 2012 by achmadfathony in Uncategorized

bakpao tomat isi udang (POTAS UDANG)

 

Khasiat Ikan Gabus

Posted: 5th July 2012 by achmadfathony in Uncategorized

Bagi sebagian besar kalangan tertentu, selama ini ikan gabus dipercaya sebagai penyembuh dalam recovery sakit pasca operasi,

luka bakar, luka kecelakaan dan pasca melahirkan.

Daging ikan gabus ditengarai memiliki khasiat yang sangat baik bagi kesehatan, karena mengandung protein Albumin.

      Albumin merupakan jenis Protein terbanyak dalam plasma mencapai kadar 60%. Manfaatnya untuk membantu jaringan sel baru.

      Dalam ilmu kedokteran, albumin ini digunakan untuk mempercepat pemulihan jaringan sel tubuh yang terbelah atau rusak.

      Albumin juga berperan mengikat Obat-obatan serta logam berat yang tidak mudah larut dalam darah.

      Hampir semua pasien berkadar Albumin rendah yang diberi Sari Ikan Gabus ini, naik lebih cepat dari pada

      pemberian albumin lewat infus. Bahkan pasien berkadar albumin rendah yang diikuti komplikasi penyakit seperti Hepatitis,

      TBC/Infeksi Paru, Neprotic syndrom, Tonsilitis, Typus, Diabetes, Patah Tulang, Gastritis, Gizi Buruk,, Sepsis, Stroke, ITP (Idiopatik

      Trombosit Tupenia Purpura), HIV, Thalasemia Minor, Autis, Kondisi ini bisa lebih baik dengan pemberian Gel Sari Ikan Kutuk / Gabus.

 

                     Albumin adalah salah satu jenis protein darah yang diproduksi di hati (hepar).

                    Saat Hati normal mampu memproduksi 11-15 gr Albumin/hari.

                    Bahkan ia merupakan jenis protein terbanyak di dalam plasma yang mencapai kadar 60 persen.

                    Sedangkan nilai normal dalam darah sekitar 3.5 sampai 5 g/dL.

       next>> (dari berbagai sumber).

      

      Paket Konsumsi: 5kg, 10kg, 15kg, 20kg, 30kg, dst.

 

next

 

 

Diketahui bahwa ikan ini sangat kaya akan albumin, salah satu jenis protein penting. Albumin diperlukan tubuh manusia setiap hari, terutama dalam proses penyembuhan luka-luka. Pemberian daging ikan gabus atau ekstrak proteinnya telah dicobakan untuk meningkatkan kadar albumin dalam darah dan membantu penyembuhan beberapa penyakit.


Ikan Gabus memiliki protein yang sangat tinggi. Ikan ini merupakan sumber albumin bagi penderita hipoalbumin (rendah albumin) dan luka. Baik luka pasca operasi maupun luka bakar. Bahkan, di daerah pedesaan, anak laki-laki pasca dikhitan selalu dianjurkan mengonsumsi ikan jenis itu agar penyembuhan lebih cepat. Caranya, daging ikan tersebut dikukus atau di-steam sehingga memperoleh filtrate, yang dijadikan menu ekstra bagi penderita hipoalbumin dan luka. Pemberian menu ekstrak filtrat ikan Gabus tersebut berkorelasi positif dengan peningkatan kadar albumin plasma dan penyembuhan luka pascaoperasi. Fenomena ikan Gabus tersebut pernah diangkat dalam satu penelitian khusus oleh Prof dr Ir Eddy Suprayitno MS, guru besar ilmu biokimia ikan Fakultas Perikanan Unibraw pada 2003.

Dalam tubuh manusia, albumin (salah satu fraksi protein) disintesis oleh hati kira-kira 100-200 mikrogram/g jaringan hati setiap hari. Albumin didistribusikan secara vaskuler dalam plasma dan secara ekstravaskuler dalam kulit, otot, serta beberapa jaringan lain.”Sintesis albumin dalam sel hati dipengaruhi faktor nutrisi. Terutama, asam amino, hormon, dan adanya satu penyakit.”
Gangguan sintesis albumin, kata Eddy, biasanya terjadi pada pengidap penyakit hati kronis, ginjal, serta kekurangan gizi. Sebenarnya, daging ikan Gabus tidak hanya menjadi sumber protein, tapi juga sumber mineral lain. Di antaranya, zinc (seng) dan trace element lain yang diperlukan tubuh.

Hasil studi Eddy pernah diujicobakan di instalasi gizi serta bagian bedah RSU dr Saiful Anwar Malang. Uji coba tersebut dilakukan pada pasien pascaoperasi dengan kadar albumin rendah (1,8 g/dl). “Dengan perlakuan 2 kg ikan kutuk masak per hari, telah meningkatkan kadar albumin darah pasien menjadi normal (3,5-5,5 g/dl),”
Penelitian di Indonesia masih terus mengembangkan pembuatan ekstrak untuk obat oles atau serbuk untuk obat luar. Sementara di Malaysia, pembuatan krim dan tablet tersebut sudah dilakukan sejak dulu kala.

Pusat Pengajian Sains Farmasi Universiti Sains Malaysia (USM) telah menghasilkan tablet dan krim obat luka tahun 1999 dan sekaligus menjadikan Prof Madya Dr Saringat Baie sebagai orang pertama yang menghasilkan tablet dari ikan Gabus.
Menurut Saringat Baie, Ikan Gabus mempunyai asam amino dan lemak yang dapat menyembuhkan luka dalam perut serta amat baik untuk mengobati penyakit gastrik. Syaratnya, ikan Gabus tersebut harus Ikan Gabus liar dan bukan Haruan yang dibudidayakan.

KHASIAT & KEGUNAAN :

1. Meningkatkan kadar Albumin dan Daya Tahan Tubuh.
2. Mempercepat proses penyembuhan Pasca Operasi.
3. Mempercepat penyembuhan Luka Dalam / Luka Luar.
4. Membantu proses penyembuhan pada penyakit:
-Hepatitis, TBC/Infeksi Paru, Nephrotic Syndrome,Tonsilitis,
-Thypus, Diabetes, Patah Tulang, Gastritis, ITP, HIV,
-Sepsis, Stroke, Thalasemia Minor.
5. Menghilangkan Oedem (pembengkakan).
6. Memperbaiki Gizi Buruk pada Bayi, Anak dan Ibu Hamil.
7. Membantu penyembuhan Autis.
8. Sebagai larutan pengganti pada keadaan defisiensi albumin consolidating