browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Model Kemitraan

Posted by on January 17, 2014

BAB 1. PENDAHALULUAN

1.1.Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan kebijakan yang menjadikan sektor pertanian sebagai bagian dari pembangunan nasional. Tujuan pembangunan pertanian pada lima tahun mendatang (jangka menengah) adalah meningkatkan produksi pangan bagi pemenuhan kebutuhan pangan dalam rangka mencapai ketahanan dan keamanan pangan nasional.

Kondisi pertanian Indonesia dihadapkan pada permasalahan pengusahaan skala ekonomi kecil dengan penguasaan lahan yang kecil dan teknologi budidaya yang sederhana, serta permodalan yang terbatas. Pertanian dengan skala kecil masih dipengaruhi oleh faktor alam dan dihadapkan pada permasalahan pasar yang tidak sempurna seperti biaya transaksi yang tinggi dan ketidakjelasan informasi pasar. Selain itu, pertanian skala kecil menghadapi masalah lain seperti ketersediaan bahan baku pertanian (saprodi) seperti pupuk, benih, pestisida, dan obat-obatan.

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan di sektor pertanian khususnya pertanian skala kecil yaitu mengintegrasikan petani ke dalam sektorsektor yang dianggap lebih modern, yaitu sektor industri. Hal tersebut merupakan basis yang melatarbelakangi munculnya konsep kemitraan (contract farming/partnership). Landasan peraturan mengenai kemitraan di Indonesia diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa kemitraan merupakan kerjasama antara Usaha Kecil dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Artinya diperlukan suatu kerjasama yang sinergis antara petani atau usaha kecil yang memiliki lahan dan tenaga kerja dengan perusahaan besar yang mempunyai modal dan tenaga ahli, di bawah pengawasan pemerintah dengan tujuan untuk menggali potensi pertanian dalam arti luas yang merupakan cerminan dari masyarakat agraris.

Pola kemitraan merupakan suatu strategi dalam meningkatkan kinerja pelaku agribisnis khususnya petani/pengusaha kecil (Haeruman, 2001). Pada pola kemitraan pihak perusahaan memfasilitasi pengusaha kecil dengan modal usaha, teknologi, manajemen modern dan kepastian pemasaran hasil, sedangkan pengusaha kecil melakukan proses produksi sesuai dengan petunjuk teknis dari pihak pengusaha besar.

 

1.2.Tujuan

  1. Mahasiwa dapat memahami tentang teori-teori kemitraan
  2. Mahasiswa mempunyai kemampuan untuk menganalisis secara deskriptif pola kemitraan terhadap suatu usahatani

 

 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Model Kemitraan

  1. Model Intiplasma

Model intiplasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang didalamnya Usaha Menengah atau Usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil selaku plasma. Pada model kemitraan ini dapat berupa kemitraan langsung antara kelompok tani sebagai plasma yang memproduksi bahan baku dengan perusahaan agroindustri yang melakukan pengolahan.

Perusahaan inti berkewajiban untuk melakukan pembinaan mengenai teknis produksi agar dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manajemen kelompok tani/agroindustri dan plasma. Perusahaan mitra bertindak sebagai perusahaan inti yang menampung, membeli hasil produksi, memberi pelayanan bimbingan kepada petani atau kelompok tani dan kelompok mitra sebagai plasma.

 

 

 

 

 

 

 

Gambar1. Pola kemitraan inti plasma

 

  1. Model Kontrak Beli

Model kemitraan ini, terjadi hubungan kerjasama antara kelompok skala kecil dengan perusahaan agroindustri skala menengah atau besar yang dituangkan dalam suatu perjanjian kontrak jual beli secara tertulis untuk jangka waktu tertentu yang disaksikan oleh Instansi Pemerintah. Kelompok tani mengkoordinasikan para anggotanya dalam pengaturan produksi, pengumpulan, dan penyortiran produksi yang akan dibeli oleh perusahaan, melakukan pengemasan produksi sesuai dengan permintaan perusahaan pembeli dan mewakili anggotanya dalam hubungannya dengan perusahaan pembeli. Dalam model ini pemerintah tidak terlibat secara langsung, fungsinya hanya sebagai moderator dan fasilitator.

Kontrak Jual Beli

 

 

 

Fasilitator

Gambar 2. Mekanisme kerja pola kontrak beli (contract farming)

 

  1. Model Sub Kontrak

Model sub kontrak adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar yang didalamnya usaha kecil memproduksi komponen dan atau jasa yang merupakan bagian dari produksi usaha menengah atau usaha besar. Model kemitraan ini menyerupai pola kemitraan contract farming tetapi pada pola ini kelompok tidak melakukan kontrak secara langsung dengan perusahaan pengolah (processor) tetapi melalui agen atau pedagang.

 

 

 

 

 

 

 

         Gambar 3. Mekanisme kerjasama maelalui Pola Sub Kontrak

  1. Model Dagang Umum

Model dagang umum adalah hubungan kemitraan antara perusahaan kecil dengan usaha menengah atau besar atau usaha menengah memasarkan hasil produksi usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar atau usaha kecil yang membesarkan hasil usaha besar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Model Kemitraan Keagenan

  1. Model Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA)

Model kerjasama Operasional Agribisnis (KOA) merupakan hubungan kemitraan yang didalamnya kelompok mitra menyediakan lahan, sarana, dan tenaga kerja, sedangkan perusahaan-perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal dan atau sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditi pertanian.

 

 

Gambar 5. Mekanisme pola kerjasama operasional Agribisnis (KOA)

 

2.2.Model Pemberdayaan Pengembangan

Guna mempercepat proses pemberdayaan koperasi dan UKM, maka model-model pemberdayaan pengembangan-pengembangan dapat diimplementasikan. Model-model pemberdayaan pengembangan antara lain:

  1. Pola Koperasi Usaha Perkebunan

Masyarakat membentuk kopersi perkebunan, membangun kebun dan fasilits pengolahannya serta mengembangkan sarana dan prasarana pokok lainnya. Dalam proses pengembangan koperasi usaha perkebunan ini masyarakat dapat meminta bantuan pihak ketiga berdasarkan suatu Contract Management (CM).

  1. Pola Patungan Koperasi-Investor

Pola ini menghilangkan pemberantasan kelembagaan antara plasma dan inti, sejak awal masyarakat membentuk koperasi dan berpatungan dengan perusahaan sebagai suatu unit usaha patungan perkebunan. Dengan pola ini secara menyeluruh komposisi pemilikan saham koperasi dan perusahaan menjadi sekitar 65% : 35%.

  1. Pola Patungan Investor-Koperasi

Pola ini seperti pola II, tetapi kontribusi koperasi terbatas pada inkind contribution yang disetarakan dengan nilai uang, misalnya lahan usaha koperasi (sebagai saham). Pangsa (sharing) koperasi pada tahap awal sekurang-kurangnya 20%, yang selanjutnya secara bertahap mengingkat sesuai dengan perkembangan kondisi usahanya.

  1. Pola BOT

Pola ini terbuka bagi investor (BUMN/BUMS perkebunan), termasuk PMA. Dalam pola ini investor membangun kebun, pabrik dan sarana serta prasarana penduduknya. Tahapan serta persyaratan membangun, mengoperasikan dan mentransfer dirancang kesesuaiannya dengan karakteristik komoditas perkebunan yang diusahakan serta perkiraan kondisi kebun dan pabrik juga masih menguntungkan secara teknik ekonomis untuk dikelola koperasi.

  1. Pola BTN

Pola ini mengadopsi pola pengembangan perumahan rakyat yang dikembangkan oleh Bank Tabungan Negara (BTN). Pemerintah bukan hanya menyediakan paket kredit untuk membangun kebun, tetapi juga mengembangkan kelembagan keuangan perkebunan (seperti BTN) sebagai lembaga yang membiayai pembangunan kebun atau pabrik, yang dilaksanakan oleh developer. Developer dibatasi kepada BUMN/BUMS yang memiliki core competence dibidang perkebunan. Kapling kebun yang telah dibangun dapat dimiliki oleh para pihak yang berminat menanam modalnya dalam bentuk kebun. Koperasi dikembangkan untuk mengelola kawasan perkebunan tersebut secara utuh dengan dana operasionalnya bersumber dari jasa pengelolaan kawasan perkebunan dimaksud.

 

2.3.Ruang Lingkup Kemitraan

Konsep kemitraan bukan merupakan suatu hal yang baru. Namun, pengetahuan dan pengaplikasian dari konsep kemitraan perlu untuk dikembangkan. Kemitraan diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi ketimpangan ekonomi usaha skala kecil-menengah (petani) dengan usaha skala besar. Hubungan ideal dalam kemitraan adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Usaha skala kecil-menengah memerlukan bantuan modal dan teknologi, sementara itu usaha skala besar memerlukan bahan baku yang cukup dan berkesinambungan serta membutuhkan pihak eksternal untuk memperlancar arus pemasaran produk.

Kemitraan dalam era pembangunan. Pembangunan kawasan usahatani pada hakekatnya melibatkan 3 (tiga) komponen (mitra) yang saling berinteraksi yaitu:

  1. Hulu-Hilir

Investor dapat melakukan kemitraan usaha mulai dari lingkup penyediaan sarana dan prasarana sampai dengan pemasaran (seluruh sub sistem dari hulu hilir).

  1. Parsial

Investor hanya bergerak pada satu atau lebih lingkup kegiatan kemitraan usaha tani tetapi tidak secara keseluruhan. Misalnya hanya mengenai penyediaan sarana dan prasarana, atau produksi saja atau pemasaran saja.

Dapus

http://www.nafetrans.go.id/investasi swasta/modelkemitraan.php