Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pelayanan Publik Di Indonesia

Kep MenPan No .63/KEP/M.PAN/7/2003,Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
• Segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah,BUMN/BUMD,dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat,dan atau perundang-undangan yang berlaku .
UU 25/2009,Tentang Pelayanan P…[Read more]

Strategi Peningkatan Kualitas Layanan
Pelayanan Publik Bila dilihat definisi dari pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materil melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya, maka pelayanan publik tentunya…[Read more]

Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan
Penerapan standar dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut sudah pasti harus didukung dengan strategi yang selaras dengan sasaran dan indikator keberhasilan yang ditetapkan. PadaGrand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 ditetapkan indikator keberhasilan program b…[Read more]

Kriteria yang memenuhi sebagai Analis Perencana, apa saja?

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT DAERAH
Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen penting untuk melaksanakan
pembangunan dalam sistem negara hukum. Namun, peraturan perundang-undangan
dapat menjadi penghambat dalam pembangunan apabila tidak berkualitas dan
didukung dengan sistem perundang-undangan yang baik. Indonesia…[Read more]

Peraturan Perundangan di Pemerintahan Pusat

Undang-undang Dasar 1945

UUD merupakan peraturan tertinggi yang dibuat MPR sebagai aturan tertinggi UUD yang pernah mengalami beberapa perubahan atau amandemen. Amandemen bertujuan agar UUD 1945 dapat disempurnakan sesuai dengan perkembangan yang baik dalam dinamika kehidupan masyarakat.UUD 1945…[Read more]

Menurut Fandy Tjiptono (2002: 88-93) terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam meningkatkan kualitas layanan

1.Mengidentifikasi determinan utama kualitas layanan

Setiap perusahaan jasa perlu memberikan kualitas pelayanan jasa yangterbaik untuk konsumen. Maka untuk itu dibutuhkan identifikasi determinanyang penting bagi pasar…[Read more]

GOVERNANCE
Peraturan perundangan tingkat daerah (provinsi, kota, kabupaten)
1. Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
Perda Provinsi Nangroe Aceh Darussalam No 11 Tahun 2002 – Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
2. Provinsi Sumatera Utara
Kab Deli Serdang Perda Kabupaten Deli Serdang No 15 Tahun 2000 – Retribusi Izin…[Read more]

MENGUNJUNGI BAPAU TELO DAN PT. YAKULT INDONESIA PERSADA

KELOMPOK 3 :
MUHAMMAD ULUL ALBAB 175020200111038
BAGUS YOSI PRATAMA 175020200111043
FARIS SETIAWAN 175020201111014
LUTH FIANA EKA PRATAMA 175020201111031
BAIQ YUNITA RAHMAH 175020201111039

Kamis, 28 Maret 2019 Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya mengadakan…[Read more]

assalamualaikum teman teman UB

hari ini saya akan berbagi tentang tugas komunikasi bisnis dari jurusan manajamen

dengan pemnahasan perbedaan buadaya dalam bisnis dari negara menganut liberalisme( amerika, jeapang) sosialisme(rusia dan cina) sampai pancasila (indonesia)

berikut ini yang menjadi perbedaan budaya saat berbisnis:
A. Nilai nilai…[Read more]